Riuhmedia.com | Makassar – Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) menuai sorotan tajam. Proses yang semestinya menjadi ruang aktualisasi demokrasi di lingkungan kampus justru dipandang mencederai nilai transparansi dan independensi mahasiswa.

Sejumlah mahasiswa menilai, dinamika pemilihan kali ini memperlihatkan adanya campur tangan birokrasi fakultas. Dugaan intervensi tersebut muncul ketika keputusan akhir tidak lagi berada di tangan delegasi mahasiswa, melainkan pimpinan fakultas yang berperan sebagai penentu hasil.

“Kenapa suara penentu tidak diambil dari kalangan independen atau non-partai? Bukankah itu justru lebih ideal?” ujar seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Dalam mekanisme pemilihan, tercatat ada delapan partai pengusung atau study club yang masing-masing memiliki satu delegasi suara. Namun, dalam kasus suara imbang antara dua kandidat, otoritas penentuan pemenang justru berpindah ke pimpinan fakultas. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa kursi Ketua BEM lebih condong kepada kepentingan birokrasi daripada representasi suara mahasiswa.

Tidak sedikit mahasiswa yang mempertanyakan kesiapan panitia dan sistem pemilihan yang dinilai tidak matang. Dugaan adanya “cawe-cawe” atau intervensi kian menguat meski belum ada bukti konkret terkait pelanggaran administratif maupun etika.

“Untuk keadilan, kami hadir. Ini bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana demokrasi dijalankan,” tegas Muh. Aswar, salah satu aktivis mahasiswa FH UMI dalam pernyataan sikapnya.

Mahasiswa kemudian mendesak pihak fakultas untuk memberikan klarifikasi mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan BEM, agar ke depan lebih demokratis, transparan, dan benar-benar mewakili aspirasi mahasiswa.