Riuhmedia.com | Gunungsari, 8 oktober 2025 — Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kembali menjadi pusat perhatian melalui peluncuran Program Ketahanan Pangan Nasional “Sejuta Tugal Padi Gogo” Tahap II. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses digelar sebelumnya, dan kini kembali menggugah semangat petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis kemandirian desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapten Arn Sarmidi selaku Danramil 0902-01/Segah, IPTU Lisnius Pinem, S.H. selaku Kapolsek Segah, Noor Alam, S.STP. selaku Camat Segah, serta M. Jabir selaku Kepala Kampung Gunung Sari, bersama Dwi Rizky Ananda, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau. Mereka berdiri bersama di tengah hamparan lahan yang akan ditanami padi gogo, sebagai simbol nyata kolaborasi lintas sektor antara ABRI, Kementerian Pertanian, Muspika Segah, pihak swasta, swadaya petani, dan Pemuda Tani Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kampung Gunung Sari M. Jabir menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata masyarakat dalam mengelola lahan kering menjadi sumber pangan berkelanjutan. “Melalui semangat gotong royong, kami ingin menunjukkan bahwa Gunung Sari mampu menjadi contoh bagi kampung lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dari desa,” ujarnya penuh optimisme.

Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau Dwi Rizky Ananda menambahkan bahwa gerakan “Sejuta Tugal” juga menjadi ruang belajar dan pembuktian bagi generasi muda petani. “Petani muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus terlibat dari proses penanaman hingga inovasi pascapanen, agar pertanian kita berdaulat dan mandiri,” tegasnya.

Program Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II diharapkan dapat memperluas cakupan lahan tanam dan menjadi model kolaboratif yang berkelanjutan. Selain mendukung swasembada pangan daerah, gerakan ini juga memperkuat jejaring antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan pangan nasional.

Dengan semangat “Dari Desa untuk Ketahanan Pangan Nasional,” Kampung Gunung Sari menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Riuhmedia.com | Makassar – Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) menuai sorotan tajam. Proses yang semestinya menjadi ruang aktualisasi demokrasi di lingkungan kampus justru dipandang mencederai nilai transparansi dan independensi mahasiswa.

Sejumlah mahasiswa menilai, dinamika pemilihan kali ini memperlihatkan adanya campur tangan birokrasi fakultas. Dugaan intervensi tersebut muncul ketika keputusan akhir tidak lagi berada di tangan delegasi mahasiswa, melainkan pimpinan fakultas yang berperan sebagai penentu hasil.

“Kenapa suara penentu tidak diambil dari kalangan independen atau non-partai? Bukankah itu justru lebih ideal?” ujar seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Dalam mekanisme pemilihan, tercatat ada delapan partai pengusung atau study club yang masing-masing memiliki satu delegasi suara. Namun, dalam kasus suara imbang antara dua kandidat, otoritas penentuan pemenang justru berpindah ke pimpinan fakultas. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa kursi Ketua BEM lebih condong kepada kepentingan birokrasi daripada representasi suara mahasiswa.

Tidak sedikit mahasiswa yang mempertanyakan kesiapan panitia dan sistem pemilihan yang dinilai tidak matang. Dugaan adanya “cawe-cawe” atau intervensi kian menguat meski belum ada bukti konkret terkait pelanggaran administratif maupun etika.

“Untuk keadilan, kami hadir. Ini bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana demokrasi dijalankan,” tegas Muh. Aswar, salah satu aktivis mahasiswa FH UMI dalam pernyataan sikapnya.

Mahasiswa kemudian mendesak pihak fakultas untuk memberikan klarifikasi mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan BEM, agar ke depan lebih demokratis, transparan, dan benar-benar mewakili aspirasi mahasiswa.

Makassar, 20-23 Agustus 2025, riuhmedia.com – Semangat ekspor dari Sulawesi Selatan kembali menggema lewat gelaran Rewako Ekspor 2, yang diadakan oleh Bank Indonesia di Kota Makassar pada 20–23 Agustus 2025. Program pendampingan ekspor yang telah memasuki tahap ketiga ini menghadirkan 72 UMKM dari berbagai daerah, salah satunya PT Mega Ultra Ekspor yang mewakili Kabupaten Luwu.

Membawa produk unggulan berupa rumput laut kering Eucheuma cottonii Grade A, PT Mega Ultra Ekspor tampil percaya diri memperkenalkan kualitas laut Luwu ke pasar internasional. Produk mereka memiliki spesifikasi unggulan: kadar air 35–36%, kadar kotoran ≤ 3–5%, kadar garam ≤ 7%, dengan warna cerah alami, serat padat, dan rendemen karagenan tinggi — karakteristik yang sangat dicari oleh industri pengolahan pangan dan kosmetik dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Agung Ismunandar, perwakilan PT Mega Ultra Ekspor, menyampaikan apresiasinya atas program ini:

“Melalui Rewako Ekspor 2, kami mendapatkan pendampingan dan kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan kami. Rumput laut Luwu memiliki kualitas terbaik — serat padat, rendemen karagenan tinggi, warna cerah alami, serta kadar kotoran rendah. Harapan kami adalah mengangkat rumput laut Luwu ke pasar internasional sebagai komoditas unggulan Indonesia.”

Tak hanya pameran produk, kegiatan ini juga mempertemukan para peserta dengan jaringan buyer internasional dalam sesi presentasi bisnis bersama ITPC (Indonesian Trade Promotion Center), perwakilan dagang luar negeri (ATDG Paris dan Moscow), serta calon mitra dari Milan, Korea, Santiago, Paris, dan negara lainnya.

Bank Indonesia melalui Rewako Ekspor 2 menegaskan komitmennya untuk mendukung UMKM Sulawesi Selatan agar mampu menembus pasar ekspor. Dengan semangat “Dari Luwu untuk Dunia,” PT Mega Ultra Ekspor menjadi salah satu contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat bersaing di panggung global.

Makassar, 23 Maret 2025, riuhmedia.com – Jaringan Pengusaha Nasional Sulawesi Selatan (JAPNAS SULSEL) gelar silaturahmi Buka Puasa bersama anggota pengurus dan Panti Asuhan Mifthul Khair.

Arianto Burhan Makka Ketua Umum Mengatakan Kegiatan ini digelar untuk menguatkan hubungan emosional sesama pengurus agar kemudian tercipta kesolidaritasan yang baik kedepannya.

” acara ini digelar untuk menguatkan hubungan kita sesama pengurus dan juga selain bertemu kita membicarakan banyak hal terkait soal kedepan bagaimana pengusaha mampu mengelola ekonomi dengan baik secara profesional “. Ujar Ketum Arianto.

Disamping itu Imran selaku Ketua Panitia acara, mengatakan kegiatan buka bersama dapat terlaksana dengan baik berkat sumbangsi pengurus baik secara materil dan non materil .

” Alhamdulillah , acara ini terlaksana dengan baik dan penuh berkah apalagi dibulan suci Ramadhan ini , apalagi acara ini bisa berjalan dengan baik berkat sumbangsih pengurus .”ungkap Imran

Disisi lain Muhammad Rusli AB Ketua Harian JAPNAS Sulsel mengatakan kedepan Kolaborasi Antar Pengusaha dibawah naungan JAPNAS Sulsel Harus bisa semakin solid dan Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Bisnis Yang Konkrit.

” Kedepan Insya Allah semua pengurus bisa sukses dan semakin solid serta perjalanan bisnis pengurusnya bisa berjalan dengan baik .”tutup Rusli

Jakarta, riuhmedia.com – istana Kepresidenan menanggapi aksi demonstrasi pelajar di Jayawijaya dan Nabire, Papua, yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi asalkan tetap damai.

“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

Hasan menambahkan bahwa menolak MBG adalah hak warga, namun aksi tersebut tidak boleh menghalangi siswa lain yang membutuhkan bantuan tersebut.

“Kalau ada yang nolak MBG, boleh saja. Tapi jangan sampai menghalangi hak teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis,” tegasnya.

Latar Belakang Demo di Nabire

Di Nabire, pelajar SMP dan SMA turun ke jalan memprotes program MBG. Menurut Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, aksi ini dipicu kabar adanya kasus keracunan pelajar di Pulau Jawa akibat program MBG. Namun, ia menegaskan isu tersebut belum terbukti kebenarannya.

“Demo ini terjadi karena isu keracunan pelajar di Pulau Jawa, namun kebenarannya belum dapat dipastikan,” kata Samuel.

Ia menambahkan, para pelajar menyampaikan bahwa mereka lebih menginginkan pendidikan gratis daripada makan gratis, karena orang tua mereka mampu menyediakan makanan sendiri.

Demo di Jayawijaya Berujung Ricuh

Sementara di Jayawijaya, sekitar 2.500 hingga 3.000 pelajar SMA berdemonstrasi di Jalan Hom-Hom pada Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Aksi yang semula berlangsung damai memanas hingga aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sikap Istana dan Harapan Pemerintah

Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan akan terus menjalankan program MBG, yang bertujuan menekan angka malnutrisi dan stunting. Namun, ia meminta aspirasi disampaikan secara damai.

“Program ini untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi, sampaikan aspirasi dengan damai,”pungkas Hasan.

Oleh : Muh Fitrah fachrim  (Ketua bidang pendidikan dan kebudayaan HMI Cabang makassar)

Makassar, riuhmedia.com  –  prabowo menegaskan dalam instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kementrian pendidikan tinggi, Sains, dan teknologi adalah salah satu kementrian yang terkena pemangkasan anggaran. 

Pemangkasan anggaran kemendiktisaintek adalah keputusan yang sesat ditengah semerbaknya polemik yang ada di indonesia, belum lagi statement (mendikti saintek) Sartyo Soemantri yang mengatakan bahwa biaya kuliah berpotensi naik karna potongan Bantuan operasional Perguruan tinggu negeri  (BOPTN) dan Bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum) (BPPTNBH) 50% anggaran bantuan perguruan tinggi swasta (PTS) 50% 

Kebijakan efisiensi semakin mekomplekskan masalah pendidikan yang ada pada saat ini,  implikasinya ialah biaya pendidikan akan semakin membengkak, amanah konstitusi yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa kian distopia, cita cita pendidikan bangsa yang eligible semakin jauh panggang dari api

Peristiwa-peristiwa yang terjadi semakin mengskeptisiskan karena ini menjadi demonstrasi yang kuat untuk mengakselerasikan PTN BLU ke PTN BH, Eksploitasi perguruan tinggi, dan kreativitas intelektual yang ditumpulkan. 

*Cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang semakin kuat*

Setelah Prabowo mengeluarkan instruksi, yang berpotensi mengubah cara pemerintah dalam mengelola anggaran sebagai langkah untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, kebijakan efisiensi begitu kontradiktif dengan realitas yang ada pada saat ini karana berimbas langsung pada pola kerja serta sarana pendukung 

Jika kata efisiensi benar-benar beroriantasi pada sebuah kemajuan tentu pendidikan tidak dikambing hitamkan, toh pendidikan yang kemudian kita llihat pada saat ini belum benar-benar baik, realitas pendidikan kita diselanggarakan dan terjebak dałam labirin tanpa arah, dan hanya berdasar pada selera rezim yang berkuasa.

Dengan adanya pemangkasan anggaran di kemediktisaintek, semakin menguatkan cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang mengkontaminasi kualitas pendidikan, identitas akademik, dan haknya dałam medapatkan pengetahuan, ini menyebabkan runtuhnya hasrat  negara untuk memiliki ruang dengan daya saing internasional. Pendidikan mejadi bisnis dengan kualitas rendah tapi diminati oleh orang banyak.

Berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (PISA) merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, sains dan literacy siswa secara global. Sehingga ketika kita melihat pendidikan hari ini bukan sebagai alat untuk menghasilkan iron stock yang cerdas dan berdaya saing tetapi menjadi tempat pengungsian yang menggenosida martabat intelektualnya sendiri.

*godaan dan dilema integristas*

Dalam gagasannya pada buku pendidikan kaum tertindas Paulo preire menegaskan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada Pengenalan diri manusia dan dirinya sendiri, pendidikan semestinya berorientasi pada Pengenalan realitas, Karena manusia adalah penguasa atas dirirnya yang membuatnya menjadi merdeka yang sudah menjadi fitrahnya, kalau dilihat dari perspektif epistemologi dan aksiologinya freire mengatakan kebebasan berpendapat dan berfikir adalah hak setiap manusia agar manusia senantiasa tumbuh menjadi makhluk yang imajinatif dan keratif.

Jika terjadi perubahan mendadak seperti sekarang, tentu akan mengganggu perencanaan program dan bisa menghambat proses penelitian yang sedang berjalan, Alokasi sumber dana yang minim akan menekan pihak kampus untuk bagaimana mencari sumberdana alternatif, artinya potensi PTN BLU berubah menjadi PTN BH semain tidak bisa dihindarkan, negara semakin mengalihkan tanggungjawabnya pada Dunia pendidikan.

Wacana pemerintah memberi konsesi tambang untuk perguruan tinggi jelas akan menelanjangi marwah dan memecah belah perguruan tinggi 

Karna semestinya kampus berada pada porosnya yaitu sebagai ruang kritik untuk perilaku negara yang tirani, kampus kini menjadi target untuk dipecah belah yang awalnya berbasis intelektual diarahkan untuk menjadi lembaga pelatihan singkat yang dipusatkan untuk perhitungan ekonomi tentu saja fragmentasi internal, objektivitas akademik terkena imbasnya, belum lagi efek sosial, ekonomi dan lingkungannya yang sangat besar

*membangun kesadaran kritis*

Pada dasarnya langkah efisiensi merupakan kedok pemerintah dalam melepaskan tanggung jawabnya dengan melimpahkan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk membiayai pendidikan tinggi dalam konteks ini kapada mahasiswa, lebih lanjut lagi kebijakan ini sangat berpotensi menutup akses mereka yang lemah secara ekonomi untuk melanjutkan asa mereka ke perguruan tinggi 

Alih alih menguatkan kedudukan institusi pendidikan sebagai arena ilmu pengetahuan  malah membuka ruang bagi praktek swastanisasi dan komersialiasi pendidikan 

Tak Bisa dihindari, artikulasi terhadap pemangkasan anggaran adalah sebuah kebijakan yang terkooptasi dengan logika kapitalisme-neoliberal

Yang seharusnya memerlukan sikap kritis dari semua kalangan yang ada, karena semua yang terjadi di atas seyogianya menunjukkan akan terjadi perubahan dalam gerakan mahasiswa yaitu penurunan minat dan keterlibatan dalam gerakan politik mahasiswa, penurunan minat terhadap kaderisasi.

Suatu kesadaran yang mestinya dimiliki oleh mahasiswa adalah dengan memahami semrawut permasalahan yang ada yang tidak bisa begitu saja hilang hanya dengan proses penantian pasif atau menunggu keinsafan dari pemerintah untuk betul betul menimbang kebijakannya 

Melainkan menuntut dan mengusahakan adanya syarat material bagi kebijakan yang mengancam masa depan bangsa dengan membangun kesadaran kritis. 

Akhirul Kalam, pendidikan adalah aspek yang begitu fundamental dalam mengkonstruk pemikiran internal individu yang nantinya digunakan untuk   bagaimana memandang dunia, tidak hanya berhenti disitu pendidikan adalah tempat semua orang menggantungkan harapannya, dari mereka yang terbuang dalam masyarakat dari mereka yang terpinggirkan dan tak pernah dianggap dan mereka yang di anggap berbeda.

Biarlah tulisan ini ditutup dengan apa yang sampaikan tan malaka: “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”.