Sidrap, 7 Mei 2025 — Organisasi kepemudaan sayap Partai Gerindra, TIDAR (Tunas Indonesia Raya) Sulawesi Selatan, menegaskan komitmennya menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Kaderisasi Tunas 1, yang digelar di Café Hadide, Kabupaten Sidrap, pada Selasa (6/5/2025).

Dalam sambutannya, Ketua TIDAR Sulsel, Vonny Amelia S, menyampaikan bahwa TIDAR akan menjadi kekuatan pemuda yang aktif dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, program makan bergizi gratis, dan koperasi Merah Putih.

“TIDAR akan berada di barisan depan mengawal dan memastikan program-program strategis Bapak Prabowo dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama di Sulawesi Selatan. Kita tidak hanya mendukung, kita akan terjun langsung ke lapangan,” tegas Vonny di hadapan puluhan peserta kaderisasi.

Vonny juga menyinggung pentingnya kualitas kepemimpinan di kalangan anak muda, khususnya kader-kader TIDAR yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan. Ia menekankan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal posisi, tapi soal keberanian mengambil tanggung jawab dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

“Kepemimpinan yang kita bangun di TIDAR adalah kepemimpinan berkarakter: berani, visioner, dan penuh empati. Kita sedang mempersiapkan generasi pemimpin Indonesia masa depan yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga tulus dalam pengabdian,” lanjut Vonny.

Sementara itu, Ketua OKK TIDAR Sulsel, Aprianto Sesar Sain dalam sambutannya mempertegas sikap organisasi untuk mengawal penuh jalannya program-program Presiden Prabowo, termasuk dengan membentuk simpul-simpul kader yang aktif di sektor pendidikan, pertanian, hingga koperasi.

“Kami di TIDAR Sulawesi Selatan akan memastikan kader TIDAR hadir di setiap ruang implementasi program diseluruh pelosok daerah Sulawesi Selatan. Tidak ada alasan untuk hanya bangga dengan simbol, sekarang saatnya kita tunjukkan kerja konkret di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan Tunas 1 ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi TIDAR di Sulsel, sekaligus menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya hadir sebagai kendaraan politik, tetapi juga kekuatan sosial transformatif yang siap bersinergi dengan visi besar pemerintahan Prabowo.

Makassar, 2 Mei 2025 – Aksi damai yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jalan Botolempangan, tepat di depan sekretariat HMI, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), berujung pada perlakuan intimidatif dari oknum aparat Polrestabes Makassar.

Aksi ini dimulai dengan orasi, pembacaan tuntutan, dan yang menarik perhatian publik adalah hadirnya “Lapak Baca” yang diselenggarakan oleh Direktur Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Makassar, Muhammad Baqir Hakim, sebagai bentuk edukasi publik dan simbol perlawanan terhadap kebodohan struktural. Namun bukannya diapresiasi, aksi edukatif ini justru disambut dengan pengawalan ketat dan intimidasi verbal.

Dalam salah satu momen, Kapolrestabes Makassar menyatakan secara langsung bahwa HMI harus tunduk dan mengikuti arahan polisi, bahkan sempat berkata, “Kamu HMI atau Anarko?, kalau HMI itu nurut sama saya” Pernyataan ini langsung memicu protes dari massa aksi, karena dianggap melecehkan independensi organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tersebut.

Pertanyaan yang membandingkan HMI atau kelompok Anarko dianggap sebagai bentuk upaya delegitimasi terhadap gerakan intelektual mahasiswa.

“Kami bukan anarko, kami adalah organisasi resmi yang sudah lama mengabdi untuk bangsa. Pertanyaan ini sepertinya menuduh kami sebagai kelompon anarko, ini adalah bentuk stigmatisasi yang sangat tidak berkelas dan mencerminkan krisis pemahaman aparat terhadap demokrasi,” tegas Baqir.

HMI Cabang Makassar menyayangkan respons aparat yang justru menciptakan ketegangan, alih-alih menjadi pengayom, Tak lama kemudian 3 kendaraan Jatanras datang dan mengintimidasi dengan merampas HP kader HMI yang sempat merekam kejadian tersebut. Pernyataan sepihak aparat yang meminta mahasiswa “tunduk” juga dianggap sebagai cerminan watak otoriter yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan semangat reformasi.

“Jika aparat tidak mampu memahami nilai-nilai demokrasi dan etika konstitusional, mungkin sudah waktunya mereka kembali belajar di Sekolah Polisi untuk mengambil ulang mata kuliah Pengantar Ilmu Negara,” tegas pernyataan resmi HMI.

Aksi ini sendiri membawa berbagai isu penting, di antaranya:

• Penolakan sistem kerja kontrak dan upah murah,
• Kritik terhadap komersialisasi pendidikan tinggi,
• Wujudkan pendidikan gratis,
• Serta ajakan untuk memperkuat budaya literasi melalui aksi nyata seperti lapak baca.

HMI Cabang Makassar menyatakan akan terus melakukan advokasi dan membangun gerakan kritis yang cerdas. Mereka juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan tindakan aparat yang melanggar etika profesi ke Komnas HAM dan Divisi Propam Polri jika tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi.

“Kami tidak anti-polisi. Tapi kami akan berdiri melawan siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat dan memandulkan daya pikir mahasiswa,” tutup Baqir dengan tegas.

Jika tidak ada permintaan maaf dalam waktu 24 jam, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar. Ini bukan hanya soal harga diri organisasi, tapi soal martabat konstitusi dan hak sipil yang diinjak-injak,” tutup Alwi Agus Kabid PTKP.

HMI Cabang Makassar menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal demokrasi dan tidak akan tunduk terhadap tekanan kekuasaan mana pun. Mereka juga mempertimbangkan langkah hukum dan pelaporan ke Komnas HAM serta Propam Polri atas insiden ini.