Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Kota Makassar resmi menutup pendaftaran seleksi terbuka (lelang jabatan) sembilan posisi eselon II pada Senin, 18 Agustus 2025. Proses ini dibuka secara nasional sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia berhak mengikuti seleksi. Hasil sementara menunjukkan adanya perbedaan minat yang cukup mencolok antarposisi. Jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tercatat paling banyak diminati, sementara posisi Direktur RSUD Daya justru sepi peminat.
Pendaftaran lelang jabatan ini berlangsung sejak 4 Agustus hingga 18 Agustus 2025 melalui sistem daring di platform ASN Career. Setelah itu, peserta akan menjalani serangkaian tahapan mulai dari verifikasi administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, hingga wawancara akhir. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 8 September 2025.
Tingginya minat ASN terhadap posisi Kepala BPBD dinilai wajar. Jabatan ini dianggap strategis karena memiliki peran besar dalam penanggulangan bencana di kota besar seperti Makassar yang rawan banjir, kebakaran, hingga cuaca ekstrem. Selain itu, posisi ini dipersepsikan memberikan ruang pengabdian luas dan prestise tersendiri bagi pejabat yang berhasil mendudukinya.
Sebaliknya, posisi Direktur RSUD Daya yang notabene memimpin salah satu rumah sakit terbesar milik Pemkot Makassar justru minim peminat. Sepinya pendaftar diduga berkaitan dengan kompleksitas tantangan di sektor kesehatan, mulai dari manajemen rumah sakit, keterbatasan fasilitas, hingga tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak semua jabatan strategis memiliki daya tarik yang sama.
Fenomena perbedaan minat ini menunjukkan bahwa seleksi jabatan bukan hanya soal tingkatan eselon, tetapi juga terkait tantangan, prospek, dan persepsi publik terhadap posisi tersebut. Jabatan di BPBD dianggap lebih bergengsi dengan cakupan kerja lintas sektor, sementara jabatan di RSUD Daya membutuhkan kompetensi teknis dan manajerial yang lebih spesifik.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa mekanisme lelang jabatan ini merupakan komitmen untuk menciptakan birokrasi yang transparan, profesional, dan terbuka. Dengan dibukanya kesempatan bagi ASN dari berbagai daerah, diharapkan pejabat yang terpilih nantinya mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjawab tantangan besar yang dihadapi kota ini, baik dalam penanggulangan bencana maupun sektor kesehatan.
Makassar, 20 Agustus 2025, riuhmedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menyelenggarakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana pada 19–23 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 49 peserta dengan tujuan meningkatkan kesiapan sumber daya manusia agar mampu merespon bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Pada hari kedua, peserta menjalani pre-test untuk mengukur pemahaman awal sebelum menerima materi dari fasilitator Pusdiklat PB BNPB. Kepala Pusdiklat PB BNPB, Dr. Kheriawan, S.Pd.I., M.M., hadir secara daring dan membawakan materi Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Dua instruktur lain dari Pusdiklat PB juga turut hadir langsung di Makassar sehingga sesi berlangsung interaktif dan memantik diskusi.
Dalam penyampaiannya, Kheriawan menegaskan tiga poin penting:
Pelatihan lima hari ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktik lapangan. Materi yang diberikan mencakup manajemen darurat, pemulihan pascabencana, logistik dan peralatan, data dan komunikasi kebencanaan, kerja sama multipihak, hingga kerja sama internasional. Seluruh rangkaian akan ditutup dengan post-test untuk menilai peningkatan kompetensi peserta.
Selain dari Pusdiklat PB BNPB, pelatihan ini juga menghadirkan fasilitator dari BPSDMD Sulawesi Selatan yang membawakan materi tentang Dinamika Kelompok, Tim Efektif, dan Etika Organisasi.
Menariknya, pada hari terakhir, peserta mendapat pembekalan Strategi Hypno-resilience untuk Relawan dan Korban yang dipandu praktisi Mind-Care Indonesia. Sesi ini juga menjadi bagian dari persiapan penerapan inovasi AGANGTA yang saat ini tengah diinkubasi bersama BRIDA Makassar. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas program trauma healing di BPBD Kota Makassar, khususnya dalam bidang rekonstruksi dan rehabilitasi.
MAKASSAR, riuhmedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas personel. Melalui Pelatihan Manajemen Bencana Angkatan III, puluhan staf mengikuti kegiatan yang berlangsung di Hotel Maxone, mulai 19 hingga 23 Agustus 2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar. Dalam sambutannya, Fadli menekankan bahwa pelatihan ini bukan hanya agenda rutin, melainkan wadah strategis untuk membentuk aparatur yang disiplin, profesional, dan siap siaga menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menjaga kedisiplinan, serta aktif berdiskusi dengan para pemateri dari Pusdiklat BNPB. Ilmu yang diperoleh jangan hanya berhenti di sini, tetapi harus diterapkan dalam tugas sehari-hari serta dibagikan kepada rekan kerja lainnya. Dengan begitu, kita dapat membangun tim solid, profesional, dan siap siaga dalam melindungi masyarakat Kota Makassar,” ujar Fadli.
Pelatihan yang menghadirkan instruktur dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial staf, khususnya dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana. Materi yang diberikan tidak hanya teori, tetapi juga praktik lapangan yang diharapkan mampu mengasah keterampilan peserta.
BPBD Makassar menilai bahwa Kota Makassar sebagai daerah metropolitan memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik banjir, kebakaran pemukiman, hingga bencana non-alam. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung strategi penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Selain itu, pelatihan ini juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan komunikasi antarstaf. Dengan bekal pengetahuan baru, setiap peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkup kerjanya, sehingga budaya kerja tangguh bencana dapat semakin melekat di lingkungan BPBD Makassar.
Melalui program ini, Pemkot Makassar bersama BPBD ingin memastikan bahwa seluruh aparaturnya memiliki standar kompetensi yang mumpuni. Harapannya, setiap langkah yang diambil tidak hanya memperkuat kesiapsiagaan internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dan siap melindungi mereka dari segala potensi bencana.
Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Kota Makassar resmi menutup pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga batas akhir pendaftaran pada 18 Agustus 2025, tercatat 49 Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut mendaftar, dengan 39 orang di antaranya telah melengkapi berkas administrasi.
Ketua Tim Seleksi, Andi Zulkifly Nanda, mengungkapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi posisi yang paling diminati. Dari 22 pendaftar, sebanyak 19 ASN resmi mengajukan berkas. Disusul Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan 17 berkas masuk, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan 16 berkas.
Sementara itu, RSUD Daya justru sepi peminat. Dari tiga pendaftar, hanya dua yang menyerahkan dokumen lengkap. Kondisi ini membuat tim seleksi memperpanjang masa pendaftaran khusus untuk posisi tersebut selama tujuh hari ke depan. “Kalau tetap tidak memenuhi syarat, kita akan bersurat ke BKN untuk minta pertimbangan,” jelas Zulkifly.
Adapun OPD lainnya seperti Sekretariat DPRD, Dinas Penataan Ruang, Bapenda, Damkar, hingga BKPSDM juga mencatat partisipasi pendaftar yang cukup beragam. Menariknya, sejumlah ASN melamar lebih dari satu jabatan, bahkan hingga tiga posisi sekaligus.
Pendaftaran kali ini tidak hanya diikuti ASN lingkup Pemkot Makassar, tetapi juga dari instansi lain, mulai dari Kementerian Agama, Pemprov Sulsel, hingga kabupaten tetangga seperti Takalar, Pangkep, dan Sinjai. Seluruh pejabat pelaksana tugas (Plt) di OPD terkait pun dipastikan ikut serta dalam seleksi.
Hasil seleksi administrasi akan diumumkan dalam waktu dekat, disertai penelusuran rekam jejak para pendaftar sebelum memasuki tahap selanjutnya.
Latimojong, riuhmedia.com, 9 Juni 2025 — Dalam semangat menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, PT Masmindo Dwi Area (MDA) kembali menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat sekitar dengan menyalurkan 21 ekor sapi kurban ke desa-desa di sekitar wilayah operasionalnya di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.
Kegiatan ini menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) MDA yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. MDA memandang momen Idul Adha bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat.
Seluruh hewan kurban yang disalurkan diperoleh melalui kerja sama dengan koperasi dan peternak lokal. Hal ini mencerminkan komitmen MDA dalam mendukung ekonomi desa serta mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil di sektor peternakan. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, MDA berupaya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah.
Proses distribusi hewan kurban dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah desa dan pengurus masjid setempat. Tujuannya adalah memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Setiap desa penerima telah melalui proses identifikasi kebutuhan agar hewan kurban dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Idul Adha adalah momentum untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian. Kami ingin kehadiran MDA memberi manfaat nyata, tak hanya lewat penyaluran kurban, tetapi juga melalui pelibatan aktif masyarakat dalam prosesnya,” ujar Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim.
Tak hanya sekadar penyaluran bantuan, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, MDA ingin hadir sebagai mitra yang tumbuh bersama warga, bukan hanya sebagai pelaku industri.
Melalui kegiatan kurban ini, MDA berharap dapat menebar keberkahan, memperkuat ikatan sosial, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri di wilayah Latimojong dan sekitarnya. Ke depan, MDA akan terus berkomitmen menghadirkan program-program berbasis kebutuhan lokal yang mampu membawa manfaat nyata dan berkelanjutan.
Oleh : Muh Adriansyah Ramadhan, S.H.,M.H
(Part of Ramai Bersuara)
Kolaka, riuhmedia.com – Ketika kita berbicara tentang pembangunan, seringkali yang tergambar dalam benak adalah infrastruktur megah, pertumbuhan ekonomi, dan angka-angka statistik yang bernilai positif. Namun sejatinya, pembangunan yang bermakna tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gedung yang berdiri, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Inilah esensi dari pembangunan masa depan, dan Kabupaten Kolaka memiliki peluang besar untuk menjadikannya nyata jika berani bertransformasi dengan pendekatan kolaboratif
Kabupaten Kolaka merupakan salah satu wilayah di Tenggara Sulawesi yang memiliki posisi strategis. kekayaan sumber daya alam melimpah serta potensi ekonomi yang terus berkembang. Dengan sektor unggulannya seperti pertambangan nikel, sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan lapangan kerja, investasi infrastruktur. Selanjutnya, sektor perkebunan seperti coklat (kakao) dan kelapa, sektor kelautan perikanan, serta pariwisata bahari dan budaya. Dengan potensi besar ini kolaka memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan besar yang menyertainya adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan antar generasi.
Seiring dengan pesatnya aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka, ancaman terhadap kelestarian lingkungan perlu menjadi perhatian khusus dan diperlukan upaya preventif untuk mengatasinya. Ancaman degradasi lahan, kerusakan hutan, pencemaran air, sedimentasi sungai, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa dampak eksploitasi sumber daya alam yang harus mendapat perhatian lebih.
Dalam konteks inilah, paradigma pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting agar pertumbuhan ini tidak mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan. Untuk mencapai visi ini, Kabupaten Kolaka perlu menerapkan model kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yakni dalam konsep pentahelix.
Konsep pentahelix, adalah konsep yang melibatkan lima unsur utama. Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha (corporate), Komunitas, dan Media. Konsep ini bukanlah hanya jargon kosong, konsep tersebut adalah jawaban atas kompleksnya tantangan Pembangunan di era modern hari ini, termasuk Kabupaten Kolaka. Melihat potensi kabupaten kolaka memiliki lima unsur tersebut dalam konsep pentahelix. Tapi muncullah pertanyaan, bagaimana konsep ini bisa mengelola semua itu secara adil, dan berpihak pada Pembangunan masa depan Kabupaten Kolaka?
Unsur pertama, Pemerintah Daerah jika diibaratkan daerah adalah club sepakbola maka pemerintah daerah adalah captainnya. Menjadi penggerak utama yang visioner bukan hanya lagi sekedar sebagai regulator, tapi harus memainkan peran dilapangan sebagai fasilitator dan katalisator. Pemerintah daerah harus berani keluar dari gaya model bermain yang lama atau model birokrasi konvensional. Hari ini pemerintah daerah harus membangun tata Kelola yang partisipatif, memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk penyelenggaraan yang menyesuaikan dengan zaman, dan akuntabel. Rencana Pembangunan disusun bukan hanya dari bilik bilik ruang kantor, tapi juga dari partisipasi Masyarakat, hasil riset, dan data nyata dilapangan.
Unsur kedua, Akademisi tentunya peran ini sangat penting untuk dilibatkan dalam peran strategis menyediakan dasar ilmiah dan inovasi. Unsur ini sudah terpenuhi dalam skala Pembangunan kabupaten kolaka dengan hadirnya perguruan tinggi Universitas Sembilanbelas November, dan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Kehadiran perguruan tinggi tersebut bisa menjadi mitra dalam merancang model ekonomi hijau, mengembangkan teknologi pengelolaan hasil tambang yang ramah lingkungan. Kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dapat menghasilkan data akurat dengan riset-riset tentang kondisi ekonomi masyarakat Kolaka, atau pemetaan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Kolaborasi dengan Universitas penting agar kebijakan dan program daerah tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi pada ilmu. Akademisi di Perguruan Tinggi layaknya pelita penerang jalan Pembangunan Daerah.
Unsur ketiga, pelaku usaha (corporate) dalam hal ini tidak bisa lagi dipandang sebagai pihak yang mencari keuntungan. Dalam kondep pentahelix, corporate harus menjadi pelaku yang bertanggung jawab terhadap sosial masyarakat dalam Pembangunan daerah, mengingat bonus geografis dari kolaka memiliki potensi yang besar khususnya pada sektor pertambangan nikel, sehingga tak heran kolaka menjadi titik sentral Pembangunan Strategis Nasional, investasi yang masuk dalam kolaka perlu dilakukan seleksi yang jelas tidak hanya dilihat dari nilai modalnya saja. Tapi juga komitmen corporate terhadap lingkungan, pemberdayaan Masyarakat lokal, dan keberlanjutan jangka panjang. CSR bukan hanya bentuk bantuan sesaat atau simbolis saja sedangkan hasilnya tak diketahui peruntukannya untuk apa, tapi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan harus memberi nilai tambah yang adil bagi daerah.
Unsur keempat, komunitas Masyarakat lokal adalah unsur paling penting. bukan hanya sekedar objek pembangunan, melainkan subjek yang harus aktif dilibatkan. Kolaka harus mendorong dan melibatkan unsur ini, unsur ini harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. nilai gotong royong, budaya lokal, serta kearifan masyarakat menjadi fondasi sosial yang kuat untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Terlebih lagi jika melihat potensi sumber daya manusia khsusnya komunitas kepemudaan yang harus diberi ruang untuk pengembangan kreativitas dan memberi ruang kontribusi dalam Pembangunan Kolaka, hal yang perlu dicontoh dari unsur kelompok kepemudaan ini yang diterapkan pada pemerintah daerah kota makassar, dengan pelibatan komunitas kepemudaan “makassar creative hub” guna mendorong Pembangunan daerah yang melibatkan ide dan konsep-konsep kepemudaan yang relevan dengan zaman.
Unsur kelima, media. Unsur ini memainkan peran sebagai jembatan informasi dan kontrol sosial, tak bisa dinafikkan di era digital media tidak hanya menyampaikan berita berita yang bersifat seremonial saja. Media lokal harus berani menjadi mitra kritis sekaligus inspiratif, mengggali nilai transparansi, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mempromosikan nilai lokal sehingga menjadi informasi skala nasional.
Kolaka bisa menerapkan konsep pentahelix jika Bersama, kelima unsur ini bila berjalan sendiri-sendiri Pembangunan akan lambat dan mudah goyah, namun jika kelima unsur ini bersinergi dengan tujuan Pembangunan masa depan, kolaka akan melaju dengan cepat dan tepat. Kolaka telah memiliki kelima unsur pentahelix Pembangunan masa depan kolaka bukan sekedar pilihan, melainkan jalan solusi Pembangunan diera modern. Maka perlu menata Pembangunan masa depan dengan semangat bersama. Pembangunan bukan hanya soal megahnya infrastruktur yang dibangun, tapi siapa yang terlibat dan untuk siapa hasilnya, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, serta keadilan untuk generasi yang akan datang.
Makassar, riuhmedia.com — Kasus dugaan penganiayaan dan pemerasan yang dilakukan oleh enam orang oknum kepolisian dari Polrestabes Makassar terhadap seorang pemuda asal Takalar bernama Yusuf Saputra (20), menuai reaksi keras dari sejumlah aktivis mahasiswa, termasuk Khalil Gibran, fungsionaris Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan dan eks Ketua HMI Korkom UNM.
Sebelumnya, kasus ini sempat viral di media sosial setelah pengakuan Yusuf mencuat ke publik. Dalam pengakuannya, Yusuf mengaku menjadi korban penganiayaan, pelecehan, hingga pemerasan dengan nilai mencapai belasan juta rupiah oleh enam oknum polisi. Insiden ini memicu kekhawatiran dan kegeraman di kalangan masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa.
Khalil Gibran yang ditemui pada Sabtu (1/6/2025), mengecam keras tindakan oknum aparat yang dianggap tidak mencerminkan sikap profesional dan humanis sebagaimana semestinya anggota Polri bertugas.
“Karakter-karakter oknum seperti ini yang sangat perlu dievaluasi. Kapolrestabes harus segera berani mengambil langkah tegas menuntaskan persoalan ini, terlebih lagi jika ada delik pidana di dalamnya,” tegas Khalil Gibran.
Gibran menilai bahwa tindakan para oknum tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai marwah institusi kepolisian yang semestinya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Menanggapi kasus ini, Kapolrestabes Makassar telah buka suara. Ia menyatakan bahwa oknum anggota yang diduga terlibat sudah diamankan dan tengah diproses oleh Propam (Profesi dan Pengamanan).
“Anggota yang diduga terlibat sudah kita amankan dan diproses, baik kode etik maupun disiplinnya,” ujar Kapolrestabes.
Meski begitu, desakan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tuntas terus digaungkan. Khalil Gibran juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilanggar oleh keenam oknum tersebut.
“Yang mereka lakukan jauh dari kata humanis. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan mengakar, sehingga bisa merusak citra Polri itu sendiri,” tutupnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas, tidak hanya di lingkup masyarakat Sulawesi Selatan, namun juga di tingkat nasional. Publik berharap agar aparat penegak hukum benar-benar serius menangani persoalan ini, demi keadilan bagi korban dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Luwu Timur, riuhmedia.com – Air adalah sumber kehidupan, dan sungai adalah urat nadinya. Namun, ketika air sungai tak lagi jernih, kita perlu bertanya: ada apa yang sedang terjadi? Keruhnya air Sungai Malili dalam beberapa waktu terakhir seharusnya menjadi alarm bagi kita semua, bukan hanya bagi warga sekitar, tetapi juga bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
Sungai Malili, yang selama ini menjadi sumber air bersih, pengairan sawah, bahkan tempat rekreasi alami bagi masyarakat Luwu Timur, kini mulai menunjukkan gejala kerusakan. Airnya yang cokelat pekat, penuh sedimen dan limbah, bukan lagi pemandangan yang asing. Banyak pihak menduga bahwa aktivitas pertambangan di daerah hulu serta penggundulan hutan berkontribusi besar terhadap kerusakan ini. Jika dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan kualitas air, tetapi juga ekosistem di sekitarnya.
Kerusakan lingkungan tidak pernah berdampak tunggal. Ia membawa efek domino: kualitas air menurun, populasi ikan menyusut, mata pencaharian warga terganggu, hingga meningkatnya risiko penyakit. Belum lagi kerugian jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dan potensi bencana seperti banjir dan longsor.
Ironisnya, hal ini sering dianggap sebagai hal “biasa”. Pemerintah daerah terkadang terjebak dalam dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, pertumbuhan yang mengorbankan masa depan bukanlah kemajuan sejati. Harus ada keberanian politik untuk meninjau ulang izin-izin usaha yang berisiko merusak lingkungan, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri yang berdampak langsung pada sungai.
Masyarakat juga memegang peran penting. Edukasi dan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan harus terus ditumbuhkan. Sungai bukan tempat sampah; ia adalah titipan alam yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik, bukan sebaliknya.
Keruhnya Sungai Malili bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab sosial. Ia menyuarakan krisis yang selama ini kita diamkan. Maka, saatnya kita mendengar dan bertindak. Sebab jika bukan sekarang, kapan lagi?
Makassar, riuhmedia.com – Suasana penuh semangat dan kehangatan menyelimuti Benteng Fort Rotterdam, Makassar, saat Makassar International Writers Festival (MIWF) 2025 kembali digelar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri sekaligus membacakan puisi dalam perhelatan Makassar International Writers Festival (MIWF) 2025 yang digelar di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Minggu (2/6/2025).
Di tengah riuhnya Benteng Fort Rotterdam yang dipenuhi penikmat sastra dari berbagai penjuru, suasana mendadak hening ketika Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melangkah ke panggung.
Bukan untuk berpidato atau membuka acara secara formal, melainkan untuk membacakan sebuah puisi yang sarat makna dan emosi: “Pulang ke Dapur Ibu” karya M. Aan Mansyur.
Dengan suara tenang namun bergetar, Munafri menyampaikan bait-bait yang menyentuh tentang rumah, kenangan, dan sosok ibu. Para penonton pun tampak larut dalam keheningan, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian.
Di momen itu, sastra menjadi jembatan emosional yang menyatukan pemimpin dan masyarakat, dalam ruang yang penuh rasa.
Munafri juga mengaku terkesima dengan atmosfer dan antusiasme masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Ia berharap MIWF ke depan bisa menjadi salah satu event andalan Kota Makassar yang mampu menarik minat masyarakat luas.
“Saya dikasih pilihan judul yang agak sulit bikin konsentrasi karena bicara tentang Ibu. Pilihan kedua soal benci di antara orang-orang bahagia, juga tidak mudah. Tapi saya pilih ‘Pulang ke Dapur Ibu’,” ungkapnya.
Usai tampil memukai di panggung, saat ditemui. Munafri menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap perkembangan dunia seni dan sastra. Ia menyebut bahwa MIWF bukan hanya tentang penulis, tapi juga melibatkan berbagai seniman dan pelaku seni lintas bidang.
“Acara ini bisa dihadiri 15 sampai 20 ribu orang selama proses pelaksanaannya. Kami terus memberikan support. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendukung event sebesar ini,” ujar Munafri.
Festival yang telah menjadi icon literasi dan seni di Indonesia Timur ini kembali menghadirkan ratusan penulis, seniman, dan penikmat sastra dari berbagai daerah dan negara.
Tahun ini terasa istimewa dengan kehadiran Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang tak hanya datang sebagai tamu, tetapi juga turut larut dalam atmosfer sastra dengan membacakan salah satu puisi karya M. Aan Mansyur.
Ia pun berkomitmen bahwa Pemkot Makassar akan memberikan dukungan yang lebih besar di tahun mendatang.
“Insya Allah tahun depan, pemerintah akan ikut bersama-sama membesarkan event ini agar bisa memberikan manfaat lebih besar bagi warga Kota Makassar dan membuka ruang lebih luas bagi pelaku seni di dunia,” tambahnya.
Makassar, riuhmedia.com – Pelantikan pengurus Karang Taruna Kampus (KTK) Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung meriah di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (31/5/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai macam elemen, mulai dari tataran pemerintahan, pimpinan kampus, dan lembaga kemahasiswaan atau kepemudaan yang tersebar di seluruh provinsi sulawesi selatan.
Ketua Panitia Pelantikan Sekaligus Ketua Bidang 1 (organisasi, kaderisasi, keanggotaan) Karang Taruna Kampus Sulsel, Taj Faiz, menyampaikan rasa syukur atas antusiasme dan support partisipan yang hadir mulai dari jajaran pemerintahan, pimpinan kampus, dan lembaga organisasi mahasiswa dan pemuda lainnya.
Menurutnya, antusiasme ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi pengurus melihat betapa besar harapan yang dititipkan pada pengurus.
“Ini tentunya menjadi tantangan yang luar biasa untuk pengurus. Selain karena sejarah baru adanya Unit Kerja Karang Taruna di lingkup kampus, juga bagaimana Karang Taruna Kampus ini dapat bersinergi dengan seluruh elemen terkait di daerah” tuturnya.
Disisi lain beliau menuturkan bahwa Karang Taruna Kampus merupakan gagasan murni dari Timur Indonesia yang insya allah harapannya dapat tersebar di seluruh pelosok negeri.
“Ide ini digagas oleh Ketua Harmansyah selaku Ketua KT Sulsel yang dalam pembentukan nya melibatkan mahasiswa/i dari berbagai macam kampus di seluruh sulawesi selatan, dan ide ini lah yang akan kami gaungkan ke seluruh pelosok negeri demi mengakselerasikan tatanan sosial yang lebih sejahtera” tutur nya
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kampus Sulsel, Andi Raja Gau menuturkan akan ada 2 poin yang menjadi prioritas selama ia memimpin.
“Kita fokus dengan internalisasi Karang Taruna Kampus dulu, kita bentuk karang taruna di tiap kampus se sulsel dan tentunya menjalin kolaborasi dengan pemerintahan setempat agar dalam pelaksanaan program organisasi dapat berjalan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien”tuturnya.
Sementara itu, Ketua pengurus Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan, Harmansyah, berharap KTK dapat menjadi motor penggerak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di kampus-kampus.
