Oleh : Muh. Adriansyah Ramadhan, SH.,MH (Part Of Ramai Bersuara)

Makassar, riuhmedia.com – Indonesia merupakan negara berkembang, dengan cita-cita harapan besar menjemput Indonesia emas 2045 yang pada tahun itu usia negara telah mencapai 100 tahun genap satu abad, dengan harapan besar menjadi negara maju dapat bersaing dan setara dengan negara-negara adidaya lainnya.

Indonesia emas 2045 bukan hanya sekedar wacana, ide atau hanya sebatas gagasan saja, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan segenap bangsa untuk mewujudkan itu semua. Indonesia emas 2045 adalah visi besar untuk mewujudkan Indonesia lebih maju, Sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil dan makmur.

Pada dasarnya, hal yang dimaksudkan adalah untuk kesejahtraan dan pembangunan negara. Bukan hanya  terfokus pada pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Satu diantaranya adalah Kesehatan, yang dimana Kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan, sebagaimana cita-cita bangsa yang telah diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kesehatan menjadi pondasi paling penting yang dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara, negara dikatakan sejahtera apabila individu masyarakatnya sehat secara fisik dan mental.

Tidak hanya Kesehatan fisik yang harus menjadi perhatian, tapi juga Kesehatan mental atau yang lebih dikenal sebagai (mental health). di Indonesia sendiri remaja usia 10 – 17 tahun menunjukkan 1 dari 10 orang mengalami gangguan mental. Survei Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mengungkapkan bahwa 34,9% remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, dengan 5,5% mengalami gangguan mental. Selain itu, sekitar 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental.

Untuk  mencapai  Indonesia  emas  2045,  maka  negara harus  hadir memberikan perhatian khusus terhadap Kesehatan mental Masyarakat, karena Kesehatan mental dapat mempengaruhi produktifitas, dan dapat mengganggu pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia, ditambah lagi mayoritas Masyarakat belum sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan mental masih banyak stigma negatif yang menganggap gangguan mental adalah kelemahan pribadi, bahkan sering kali orang yang tidak sehat secara mental dilabeli “gila”.

Stigma sosial terhadap gangguan mental juga menjadi penghalang utama bagi individu yang membutuhkan bantuan, stigma ini mengakibatkan rasa malu dan takut untuk mencari pertolongan atas kondisi mental yang kurang stabil.

Dalam tatanan kenegaraan Indonesia sendiri telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk aturan yang berkaitan dengan permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa telah mencantumkan prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan Kesehatan jiwa, setidaknya ada empat pendekatan prinsip. Pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pendekatan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya Kesehatan mental. Sementara itu, pendekatan preventif menekankan pada identifikasi dini factor risiko dan intervensi untuk mencegah timbulnya gangguan mental. Selanjutnya, pendekatan kuratif berfokus pada pengobatan dan penanganan gangguan mental dan jiwa yang sudah muncul. Sedangkan pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan individu yang mengalami gangguan mental dan jiwa agar dapat berfungsi kembali ditengah Masyarakat.

Tanggung jawab hadirnya negara dalam pemenuhan hak atas Kesehatan, khususnya pada Kesehatan mental dan jiwa Masyarakat secara umum dapat diuraikan dalam tiga bentuk. Pertama, pembentukan regulasi yang kuat, negara memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi yang kuat terkait dengan Kesehatan. Kedua, kebijakan yang efektif. Negara juga perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak atas Kesehatan. Ketiga, Penegakan Hukum yang Adil dan Aksesible. Penegakan hukum merupakan komponen penting dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan

Undang-Undang tentang Kesehatan jiwa menegaskan bahwa Upaya untuk meningkatkan Kesehatan mental dan jiwa Masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab kementrian yang terkait, tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan melibatkan partisapasi aktif dari masyarakat

Maka dengan penerapan kerangka hukum dan prinsip dalam Undang-Undang tersebut, setidaknya mampu menjadi solusi atas pemasalahan Kesehatan  (mental health) ditengah perkembangan zaman, khusunya pada generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia dimasa depan, Sebab dengan menjaga Kesehatan mental generasi muda yang menjadi pondasi utama bangsa ini, sama saja kita menjaga asa untuk menjemput dan mewujudkan Indonesia emas 2045

MAKASSAR, Riuhmedia.id — Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club (HIPPERMAHK SC) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) sukses menggelar Milad ke-18 di Claro Hotel & Convention Makassar, Jumat (25/4/2025).

Mengusung tema “Satu Dadu dalam Sinergi, Ciptakan Langkah Tanpa Henti,” acara ini menjadi momentum mempererat solidaritas antar kader lintas angkatan, sekaligus memperkuat arah perjuangan organisasi.

Ketua Umum HIPPERMAHK SC, Fauziana Mustawan, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada dewan pendiri dan seluruh senior yang telah membangun fondasi organisasi ini.

“Warisan semangat kalian menjadi bahan bakar bagi langkah kami hari ini. Mari kita jaga agar bara ini terus menyala dan HIPPERMAHK SC tetap menjadi gerakan yang nyata,” tegas Fauziana, disambut antusias para kader.

Kesuksesan Milad ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Panitia, Ahmad Nabil Sudirman, yang mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh panitia dan unit-unit HIPPERMAHK SC.

Acara semakin meriah dengan penampilan Angaru, tradisi Bugis-Makassar yang melambangkan keberanian, serta Tari Empat Etnis yang mempersembahkan harmoni budaya Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar — simbol keberagaman yang menjadi kekuatan organisasi.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMI, yang juga kader senior HIPPERMAHK SC, turut hadir memberikan dukungan penuh, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kesinambungan perjuangan.

Milad ke-18 ini ditutup dengan sesi diskusi reflektif tentang masa depan HIPPERMAHK SC, serta foto bersama sebagai bentuk komitmen untuk terus membangun gerakan mahasiswa hukum yang progresif, kritis, dan berintegritas.

Dengan semangat Milad ini, HIPPERMAHK SC menegaskan perannya sebagai wadah pembentukan generasi hukum yang siap berkontribusi bagi masyarakat dan dunia keilmuan.

Makassar, Riuhmedia.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Petani Sukses Mandiri Indonesia (HPSMI) Sulawesi Selatan sukses menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana sekaligus melantik 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HPSMI se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 16–17 April 2025, di Science Techno Park Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mengangkat tema “HPSMI Bersinergi Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional”, acara ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus DPW, perwakilan DPC dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, hingga unsur pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

Momentum Sinergi Petani dan Stakeholder

Ketua DPW HPSMI Sulsel, Prof. Dr. dr. Citra Kesumasari, M.Kes., Sp.GK, menyebut Rakerwil ini sebagai tonggak awal sinergi antara petani dan para pemangku kepentingan untuk membangun sektor pertanian yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

“Selain Rakerwil, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil pertanian dan industri dari masing-masing DPC HPSMI se-Sulsel,” terang Prof. Citra.

Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Deklarator Nasional HPSMI, Ibu Iriani Abustan, turut hadir dan memberikan semangat kepada seluruh peserta. Ia menekankan bahwa HPSMI hadir bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai wadah perjuangan dan pemberdayaan bagi petani, nelayan, peternak, dan petambak di seluruh Indonesia.

“Insya Allah, kegiatan ini akan menjadi momentum memperkuat struktur organisasi HPSMI secara nasional, sekaligus memperluas dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kelompok sasaran lainnya,” ujar Iriani.

Berbadan Hukum dan Aktif di Daerah

HPSMI secara nasional telah berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 256 tanggal 31 Maret 2022 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008532. Di tingkat daerah, DPW HPSMI Sulsel juga telah terdaftar resmi di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 220/676/V/Kesbang tertanggal 22 Mei 2023.

Program Unggulan: Dorong Ekonomi Pedesaan

Salah satu program unggulan HPSMI adalah pemberian bantuan usaha kecil kepada keluarga petani dan kelompok masyarakat lainnya. Program ini dijalankan oleh masing-masing DPC dan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan.

Dengan semangat kolaborasi dan pemberdayaan, HPSMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Makassar, Riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Rabu, 17 April 2025. Penandatanganan ini sekaligus disertai dengan penyerahan hibah kendaraan operasional untuk mendukung tugas kepolisian di lapangan.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis untuk mendukung pengamanan wilayah operasional tambang emas Proyek Awak Mas yang telah ditetapkan sebagai Objek Vital Tertentu (Obvit).

Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Direktur Pamobvit Polda Sulsel, Kombes Pol Minarto, S.I.K., dan General Manager Commercial & Corporate Affairs MDA, Samsurizal Adi Bharata. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan Polda Sulsel, termasuk Komandan Satuan Brimob dan Direktur Sabhara.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Minarto mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh MDA. Ia menyebut kerja sama ini sebagai pijakan awal bagi sinergi jangka panjang antara kepolisian dan sektor swasta.

“Hibah kendaraan ini tentu akan sangat menunjang mobilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah tambang,” ungkap Minarto.

Sementara itu, pihak MDA menyampaikan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelangsungan kegiatan pertambangan. Samsurizal menegaskan bahwa keberhasilan proyek pertambangan tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan.

“Penandatanganan MoU dan penyerahan hibah ini merupakan wujud komitmen nyata MDA untuk mendukung terciptanya lingkungan operasional yang aman dan kondusif,” ujar Samsurizal.

Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan jangka panjang MDA untuk menjalankan praktik pertambangan yang aman, bertanggung jawab, dan mendukung agenda pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.

Jakarta, riuhmedia.com — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk meredam dampak kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk asal Indonesia. Salah satu upaya yang diambil adalah dengan meningkatkan impor produk-produk dari AS senilai 17 miliar dolar AS atau sekitar Rp318,9 triliun.​

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara dan menghindari eskalasi perang dagang yang dapat merugikan perekonomian nasional. “Saya tawarkan mereka, 17 miliar dolar AS surplus, 17 miliar dolar AS kita akan beli dari Amerika,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS, yang menyasar lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia. Tarif ini diberlakukan sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan tarif impor yang dianggap merugikan AS. Indonesia sendiri diketahui menerapkan tarif impor sebesar 64 persen terhadap produk asal AS, yang menjadi salah satu alasan diberlakukannya tarif balasan oleh pemerintahan Trump. ​

Selain meningkatkan impor, pemerintah Indonesia juga berupaya memperkuat hubungan dagang dengan AS melalui jalur diplomasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong impor produk AS serta menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS. “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi,” ujar Airlangga.​

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra di dalam negeri. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa peningkatan impor produk AS dapat berdampak negatif terhadap industri lokal dan memperburuk defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, langkah ini dianggap sebagai strategi diplomasi yang cerdas untuk menjaga hubungan baik dengan mitra dagang utama dan menghindari dampak negatif dari perang dagang yang berkepanjangan.​

Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan langkah ini, AS akan mempertimbangkan kembali kebijakan tarif impornya terhadap produk Indonesia dan membuka ruang untuk negosiasi yang lebih konstruktif di masa mendatang.​

riuhmedia.com, Jakarta — Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyarankan pemerintah Indonesia agar tidak menyia-nyiakan momentum krisis global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump menerapkan tarif impor dasar 10% bagi seluruh mitra dagang, termasuk tarif khusus sebesar 145% untuk China dan 32% untuk Indonesia, yang memicu ketidakpastian ekonomi global.

Dalam diskusi yang digelar oleh The Yudhoyono Institute di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4), Chatib mengatakan bahwa krisis bisa menjadi peluang untuk mendorong reformasi ekonomi seperti yang dilakukan pada era Orde Baru tahun 1980-an.

“Waktu itu pemerintah melakukan devaluasi pada 1986 dan deregulasi besar-besaran untuk menekan biaya ekonomi. Gunakan krisis ini untuk reformasi. Don’t waste the crisis, bad times make good policy,” ujar Chatib.

Ia mengapresiasi beberapa langkah deregulasi yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti pemberlakuan kuota dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang dinilai bisa memperkuat perekonomian nasional.

“Langkah-langkah seperti kuota dan TKDN akan sangat membantu mendorong pertumbuhan dalam negeri,” tambahnya.

Chatib juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat selama masa pemulihan. Menurutnya, ketika masyarakat membelanjakan uang, permintaan meningkat, dunia usaha bergerak, dan tenaga kerja diserap.

“Belanja adalah pangkal pemulihan. Maka, kebijakan fiskal yang mendukung pengeluaran menjadi sangat penting,” jelasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa krisis bisa menjadi jalan menuju kebijakan yang lebih baik jika direspons dengan strategi yang tepat.

Jakarta, 30 Maret 2025, riuhmedia.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Keputusan ini diambil setelah pelaksanaan sidang isbat yang diselenggarakan pada Sabtu, 29 Maret 2025, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Sidang isbat ini dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam, ahli astronomi, serta instansi terkait.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang isbat menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan hilal yang dilakukan di 99 titik di seluruh Indonesia, posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga 1 Syawal 1446 H jatuh pada 31 Maret 2025.

Penetapan Sesuai Perhitungan Hisab

Selain pemantauan hilal, penetapan ini juga didasarkan pada metode hisab atau perhitungan astronomi. Menurut Cecep Nurwendaya, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada 29 Maret 2025, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk. Oleh karena itu, tidak mungkin hilal dapat terlihat, dan Idul Fitri baru akan dirayakan pada 31 Maret 2025.

Sejalan dengan Muhammadiyah

Keputusan pemerintah ini juga sejalan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah lebih dahulu menetapkan bahwa 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Dalam Maklumat Nomor 1/MLM/I.0/E/2025, Muhammadiyah menyatakan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk pada 29 Maret, namun tetap menetapkan Idul Fitri pada 31 Maret sesuai dengan prinsip wujudul hilal.

Imbauan Menjaga Ukhuwah Islamiyah

Menteri Agama mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut Idul Fitri dengan penuh suka cita dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah.

“Hari Raya Idul Fitri adalah momentum untuk mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan, dan memperkokoh persatuan umat,” ujarnya.

Dengan keputusan ini, umat Islam di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri secara serentak pada Senin, 31 Maret 2025. Umat Islam diimbau untuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan ini dengan penuh keikhlasan dan kebersamaan.

Lembang, 29 Maret 2025, riuhmedia.com – Sejumlah komunitas, organisasi kepemudaan, dan badan usaha di Kecamatan Lembang berkolaborasi menggelar kegiatan “Berkah dari Ufuk Utara”, sebuah acara yang bertujuan mengangkat potensi agraris dan maritim serta mempererat solidaritas masyarakat. Acara yang berlangsung di Bola Macca, Kecamatan Lembang, ini bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H dan menghadirkan berbagai kegiatan inspiratif serta sosial.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah talkshow yang menghadirkan dua narasumber kompeten di bidangnya: Ahmad Afandi, praktisi pertanian dan perikanan sekaligus founder HM. Thamrin Farm, serta Samsul Bahar, anggota DPRD Kabupaten Pinrang. Keduanya berbagi wawasan mengenai potensi agraris dan perikanan serta membahas peran sektor maritim dan agraris dalam membangun masyarakat yang berbudaya.

Selain diskusi inspiratif, acara ini juga diisi dengan kegiatan sosial seperti pembagian takjil dan pangan segar, berupa sayuran hasil bumi dari wilayah Lembang, yang disalurkan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian di bulan suci Ramadhan.

Nuansa seni turut mewarnai acara melalui art performance, yang mencakup live painting, pameran seni, tari kreasi, dan penampilan grup musik lokal. Kegiatan ini memberikan ruang bagi seniman muda untuk menampilkan potensi dan kreativitas mereka.

Kegiatan “Berkah dari Ufuk Utara” menjadi bukti nyata bahwa sinergi pemuda dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas dan potensi lokal. Diharapkan, kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat baru bagi generasi muda dalam mengembangkan sektor agraris dan maritim serta membangun budaya kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang.

“Harapannya, kegiatan ini dapat terus merangkul pemuda, khususnya di Kecamatan Lembang. Semoga acara ini berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjadi ladang ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Erza Saputra, penanggung jawab kegiatan.

Makassar, 28 Maret 2025, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Pemerintah Kabupaten Luwu resmi menandatangani perjanjian sewa aset daerah berupa jalan yang akan digunakan sebagai Jalan Pertambangan. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung operasional MDA, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur menuju First Gold 2026.

Penandatanganan perjanjian ini berlangsung dalam suasana penuh optimisme, dihadiri oleh Bupati Luwu, H. Patahuddin, S.Ag., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu, serta Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, beserta jajaran manajemen perusahaan.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu menegaskan urgensi kerja sama ini bagi pembangunan daerah.

“Hal seperti ini tidak perlu berlama-lama karena manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu. Saya berharap kerja sama antara Pemkab Luwu dan MDA dapat memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi daerah ini,” ujarnya.

Kesepakatan sewa aset ini mencerminkan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah tetap memiliki aset strategisnya, sementara MDA mendapatkan akses terhadap infrastruktur yang vital untuk memperlancar proses konstruksi dan produksi tambang. Langkah ini juga menegaskan komitmen MDA dalam menjalankan operasional yang berorientasi pada kepatuhan regulasi serta kolaborasi erat dengan pemerintah daerah.

Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menggarisbawahi pentingnya perjanjian ini dalam kelangsungan proyek strategis perusahaan. “Perjanjian ini merupakan bagian dari tahapan penting bagi MDA dalam mempersiapkan infrastruktur menuju First Gold 2026. Kami mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Pemkab Luwu, yang memungkinkan langkah ini terwujud,” ungkapnya.

 

Selain mendukung operasional perusahaan, kesepakatan ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Peningkatan infrastruktur jalan di kawasan tambang dapat membuka peluang ekonomi baru, baik melalui peningkatan akses transportasi, kemudahan mobilitas masyarakat, maupun pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan optimalisasi infrastruktur tidak hanya mempercepat operasional MDA, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang. Kolaborasi ini menandai komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Luwu.

Makassar, 23 Maret 2024, riuhmedia.com – Vonny Ameliani S resmi terpilih sebagai Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Sulawesi Selatan periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang berlangsung di Hotel Gammara, Makassar. Pemilihannya menandai babak baru bagi Tidar Sulsel dalam memperkuat perannya sebagai wadah kaderisasi pemuda yang tidak hanya aktif di politik, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan sosial dan ekonomi.

Musdalub ini dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Tidar, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, serta jajaran pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kehadiran Rahayu Saraswati menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi organisasi dan anggotanya.

Dalam pidatonya, Vonny menegaskan bahwa Tidar Sulsel harus lebih dari sekadar organisasi kepemudaan biasa. Ia berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kaderisasi yang lebih modern, berbasis inovasi, dan selaras dengan perkembangan zaman.

“Pemuda hari ini tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus mengambil peran aktif dalam perubahan. Kita harus membangun generasi yang tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak bagi masyarakat luas,” ujar Vonny.

Sebagai langkah awal, Vonny berencana memperkuat jaringan Tidar Sulsel dengan berbagai sektor, termasuk dunia usaha, akademisi, serta komunitas kreatif. Ia ingin memastikan bahwa organisasi ini dapat menjadi ruang yang nyata bagi pengembangan keterampilan dan kepemimpinan anak muda di berbagai bidang.

Vonny juga menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda. Di bawah kepemimpinannya, Tidar Sulsel akan mendorong lebih banyak inisiatif yang berfokus pada kewirausahaan, digitalisasi, serta kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pemuda yang tidak hanya siap bersaing di dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru bagi masyarakat.

Selain itu, ia menargetkan adanya program pelatihan yang lebih terstruktur dalam membangun kapasitas pemuda. Workshop kepemimpinan, seminar bisnis, serta pelatihan soft skill akan menjadi bagian dari agenda utama guna mencetak generasi muda yang siap bersaing di era global.

Vonny juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam kebijakan publik. Menurutnya, generasi muda harus lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka dan turut serta dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap kepemimpinannya dapat menjadi jembatan antara aspirasi pemuda dan kebijakan yang lebih inklusif.

Dengan arah kepemimpinan yang lebih strategis dan progresif, Tidar Sulsel diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi pemuda, memastikan suara mereka didengar dalam kebijakan publik, serta membangun jaringan kolaborasi yang lebih luas untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Vonny, Tidar Sulsel tidak hanya akan menjadi wadah pengembangan politik, tetapi juga ruang bagi inovasi, pemberdayaan, dan penguatan karakter pemuda demi masa depan bangsa yang lebih baik.