Makassar, riuhmedia.com, 1 Juni 2025 — Menyikapi kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia dan sejumlah kesepakatan strategis yang ditandatangani bersama Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum TIDAR Sulawesi Selatan, Sis Vonny Ameliani, menyampaikan apresiasi dan optimisme terhadap arah baru diplomasi Indonesia di panggung internasional.

“Ini bukan sekadar seremoni diplomatik, tetapi momentum bersejarah yang menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dan dihormati di mata dunia. Sebagai pemuda, kita harus membaca sinyal positif ini sebagai peluang besar,” ujar Sis Vonny.

Dalam keterangannya, Sis Vonny menyoroti lima poin utama kerja sama strategis Indonesia-Prancis, yang dinilai sangat relevan bagi masa depan bangsa dan peran generasi muda:

1. Kemandirian Pertahanan Nasional

Kerja sama dalam pembelian jet tempur Rafale dan kapal selam Prancis, serta keterlibatan BUMN pertahanan dan transfer teknologi, dinilai sebagai langkah nyata menuju kedaulatan teknologi dan pertahanan nasional.

“Ini bentuk konkret dari diplomasi yang tidak hanya simbolik, tetapi menyasar kedaulatan teknologi bangsa,” ujarnya.

2. Energi Hijau dan Hilirisasi Industri

Dengan 21 kesepakatan bisnis yang ditandatangani, Prancis menunjukkan kepercayaan pada arah pembangunan hijau Indonesia.

“Pemuda harus menyambut peluang ini untuk berperan dalam industri masa depan, mulai dari energi surya hingga ekosistem industri hijau,” tegas Sis Vonny.

3. Diplomasi Kemanusiaan dan Perdamaian Dunia

Dukungan bersama Indonesia dan Prancis terhadap Palestina menegaskan komitmen diplomasi yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.

“Ini membuktikan bahwa diplomasi Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan,” tambahnya.

4. Budaya dan Pendidikan sebagai Fondasi Diplomasi

Kunjungan Macron ke Candi Borobudur dan Universitas Negeri Jakarta menjadi simbol penting dari diplomasi berbasis pengetahuan dan warisan budaya.

“Investasi budaya dan pendidikan akan mencetak generasi yang berdaya saing global. TIDAR siap mengambil bagian dalam pertukaran intelektual ini,” jelasnya.

5. Keterlibatan Aktif Generasi Muda

Sis Vonny menegaskan pentingnya kehadiran pemuda sebagai pelaku utama dalam pembangunan bangsa.

“Pemuda Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus hadir sebagai pelaku, inovator, dan duta bangsa dalam berbagai bidang,” tegasnya.

Dengan semangat progresif dan visi kebangsaan yang kuat, TIDAR Sulsel di bawah kepemimpinan Sis Vonny Ameliani berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari motor penggerak generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Makassar, riuhmedia.com, 20 Mei 2025 — Indonesia kembali kehilangan salah satu figur penting dalam sejarah kepolisian nasional. Komjen Pol (Purn) Jusuf Manggabarani, mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), tutup usia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, pada Selasa siang. Kepergian beliau membawa duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar Polri, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengenal dan menghormati jasa-jasanya.

Jusuf Manggabarani menjabat sebagai Wakapolri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki komitmen kuat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan nasional. Selama menjabat, ia kerap mengambil peran penting dalam berbagai operasi strategis kepolisian serta dikenal mampu membangun jembatan komunikasi yang baik antara institusi Polri dan masyarakat.

Selain ketegasan dalam kepemimpinan, almarhum juga dikenang sebagai pribadi yang rendah hati, bijak, dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Karier panjangnya di dunia kepolisian menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda dan anggota Polri untuk terus meneladani nilai-nilai integritas dan profesionalisme.

Kabar duka ini cepat menyebar dan menuai ungkapan belasungkawa dari berbagai kalangan, baik dari sesama purnawirawan Polri, pejabat negara, tokoh masyarakat, hingga masyarakat sipil. Banyak yang mengenang beliau sebagai “Bhayangkara sejati” yang selama hidupnya mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bangsa dan negara.

Rencananya, prosesi pemakaman akan dilaksanakan dengan penghormatan militer, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian beliau selama bertugas. Pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, doa, dan simpati yang diberikan oleh berbagai pihak.

Kepergian Komjen (Purn) Jusuf Manggabarani merupakan kehilangan besar bagi bangsa ini. Namun, nilai-nilai luhur yang beliau wariskan akan terus hidup dalam semangat dan kerja nyata generasi penerus.

 

Jakarta, 18 Mei 2025, riuhmedia.com – Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, menyampaikan apresiasi tinggi atas terpilihnya kembali Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) TIDAR periode 2025–2030. Vonny menilai kepemimpinan Rahayu sebagai simbol kuat dari perempuan Indonesia yang mampu memimpin secara tangguh, progresif, dan konsisten di panggung politik nasional.

Vonny mengatakan, “Sist Rahayu memimpin TIDAR dengan visi jelas dan langkah nyata. Kongres IV TIDAR yang memilih beliau secara aklamasi membuktikan bahwa kader TIDAR menaruh kepercayaan penuh terhadap kualitas dan integritas kepemimpinannya. Rahayu mampu membawa organisasi ini bergerak maju dan solid.”

Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, Vonny menilai Rahayu telah memberikan inspirasi besar bagi perempuan muda di Indonesia, khususnya dalam dunia politik. Ia menegaskan bahwa Rahayu tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga aktif memperluas jaringan TIDAR ke tingkat internasional, termasuk merangkul diaspora Indonesia.

“Beliau membina kader dengan dedikasi tinggi. Tidak hanya di dalam negeri, beliau juga menggandeng diaspora untuk turut membangun bangsa. Rahayu memimpin dengan keberanian dan ketegasan, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas untuk generasi muda,” kata Vonny.

Vonny juga memastikan bahwa TIDAR Sulawesi Selatan siap mendukung program-program strategis yang akan dijalankan oleh PP TIDAR dalam periode lima tahun ke depan. Ia berkomitmen memperkuat peran kader di daerah dan memperluas pengaruh TIDAR di tingkat akar rumput.

“Kami akan memperkuat kaderisasi, mengembangkan pelatihan kepemimpinan, dan mendorong keterlibatan aktif generasi muda, terutama perempuan, dalam politik. Sist Rahayu sudah menyalakan api semangat itu, dan kami siap melanjutkannya di Sulawesi Selatan,” ujar Vonny.

Vonny mendorong para perempuan muda agar tidak ragu melangkah ke panggung politik. Menurutnya, perempuan memiliki kapasitas besar untuk memimpin dan membawa perubahan nyata jika mendapatkan dukungan dan ruang yang tepat.

“Kita tidak boleh hanya menonton. Perempuan harus mengambil bagian dalam perubahan. Sist Rahayu sudah membuka jalan, dan kita harus terus melangkah bersama,” tegasnya.

Melalui kepemimpinan yang inklusif dan tegas, Vonny percaya bahwa Rahayu akan terus membawa TIDAR menjadi organisasi kepemudaan yang semakin relevan, kuat, dan berdaya saing. Ia optimistis bahwa ke depan, peran perempuan dalam politik akan semakin menguat, seiring dengan tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional.

Oleh : Muh. Adriansyah Ramadhan, SH.,MH (Part Of Ramai Bersuara)

Makassar, riuhmedia.com – Indonesia merupakan negara berkembang, dengan cita-cita harapan besar menjemput Indonesia emas 2045 yang pada tahun itu usia negara telah mencapai 100 tahun genap satu abad, dengan harapan besar menjadi negara maju dapat bersaing dan setara dengan negara-negara adidaya lainnya.

Indonesia emas 2045 bukan hanya sekedar wacana, ide atau hanya sebatas gagasan saja, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan segenap bangsa untuk mewujudkan itu semua. Indonesia emas 2045 adalah visi besar untuk mewujudkan Indonesia lebih maju, Sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil dan makmur.

Pada dasarnya, hal yang dimaksudkan adalah untuk kesejahtraan dan pembangunan negara. Bukan hanya  terfokus pada pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Satu diantaranya adalah Kesehatan, yang dimana Kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan, sebagaimana cita-cita bangsa yang telah diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kesehatan menjadi pondasi paling penting yang dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara, negara dikatakan sejahtera apabila individu masyarakatnya sehat secara fisik dan mental.

Tidak hanya Kesehatan fisik yang harus menjadi perhatian, tapi juga Kesehatan mental atau yang lebih dikenal sebagai (mental health). di Indonesia sendiri remaja usia 10 – 17 tahun menunjukkan 1 dari 10 orang mengalami gangguan mental. Survei Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mengungkapkan bahwa 34,9% remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, dengan 5,5% mengalami gangguan mental. Selain itu, sekitar 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental.

Untuk  mencapai  Indonesia  emas  2045,  maka  negara harus  hadir memberikan perhatian khusus terhadap Kesehatan mental Masyarakat, karena Kesehatan mental dapat mempengaruhi produktifitas, dan dapat mengganggu pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia, ditambah lagi mayoritas Masyarakat belum sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan mental masih banyak stigma negatif yang menganggap gangguan mental adalah kelemahan pribadi, bahkan sering kali orang yang tidak sehat secara mental dilabeli “gila”.

Stigma sosial terhadap gangguan mental juga menjadi penghalang utama bagi individu yang membutuhkan bantuan, stigma ini mengakibatkan rasa malu dan takut untuk mencari pertolongan atas kondisi mental yang kurang stabil.

Dalam tatanan kenegaraan Indonesia sendiri telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk aturan yang berkaitan dengan permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa telah mencantumkan prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan Kesehatan jiwa, setidaknya ada empat pendekatan prinsip. Pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pendekatan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya Kesehatan mental. Sementara itu, pendekatan preventif menekankan pada identifikasi dini factor risiko dan intervensi untuk mencegah timbulnya gangguan mental. Selanjutnya, pendekatan kuratif berfokus pada pengobatan dan penanganan gangguan mental dan jiwa yang sudah muncul. Sedangkan pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan individu yang mengalami gangguan mental dan jiwa agar dapat berfungsi kembali ditengah Masyarakat.

Tanggung jawab hadirnya negara dalam pemenuhan hak atas Kesehatan, khususnya pada Kesehatan mental dan jiwa Masyarakat secara umum dapat diuraikan dalam tiga bentuk. Pertama, pembentukan regulasi yang kuat, negara memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi yang kuat terkait dengan Kesehatan. Kedua, kebijakan yang efektif. Negara juga perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak atas Kesehatan. Ketiga, Penegakan Hukum yang Adil dan Aksesible. Penegakan hukum merupakan komponen penting dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan

Undang-Undang tentang Kesehatan jiwa menegaskan bahwa Upaya untuk meningkatkan Kesehatan mental dan jiwa Masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab kementrian yang terkait, tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan melibatkan partisapasi aktif dari masyarakat

Maka dengan penerapan kerangka hukum dan prinsip dalam Undang-Undang tersebut, setidaknya mampu menjadi solusi atas pemasalahan Kesehatan  (mental health) ditengah perkembangan zaman, khusunya pada generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia dimasa depan, Sebab dengan menjaga Kesehatan mental generasi muda yang menjadi pondasi utama bangsa ini, sama saja kita menjaga asa untuk menjemput dan mewujudkan Indonesia emas 2045

MAKASSAR, Riuhmedia.id — Himpunan Pergerakan Mahasiswa Hukum Study Club (HIPPERMAHK SC) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) sukses menggelar Milad ke-18 di Claro Hotel & Convention Makassar, Jumat (25/4/2025).

Mengusung tema “Satu Dadu dalam Sinergi, Ciptakan Langkah Tanpa Henti,” acara ini menjadi momentum mempererat solidaritas antar kader lintas angkatan, sekaligus memperkuat arah perjuangan organisasi.

Ketua Umum HIPPERMAHK SC, Fauziana Mustawan, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada dewan pendiri dan seluruh senior yang telah membangun fondasi organisasi ini.

“Warisan semangat kalian menjadi bahan bakar bagi langkah kami hari ini. Mari kita jaga agar bara ini terus menyala dan HIPPERMAHK SC tetap menjadi gerakan yang nyata,” tegas Fauziana, disambut antusias para kader.

Kesuksesan Milad ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Panitia, Ahmad Nabil Sudirman, yang mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh panitia dan unit-unit HIPPERMAHK SC.

Acara semakin meriah dengan penampilan Angaru, tradisi Bugis-Makassar yang melambangkan keberanian, serta Tari Empat Etnis yang mempersembahkan harmoni budaya Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar — simbol keberagaman yang menjadi kekuatan organisasi.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMI, yang juga kader senior HIPPERMAHK SC, turut hadir memberikan dukungan penuh, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan kesinambungan perjuangan.

Milad ke-18 ini ditutup dengan sesi diskusi reflektif tentang masa depan HIPPERMAHK SC, serta foto bersama sebagai bentuk komitmen untuk terus membangun gerakan mahasiswa hukum yang progresif, kritis, dan berintegritas.

Dengan semangat Milad ini, HIPPERMAHK SC menegaskan perannya sebagai wadah pembentukan generasi hukum yang siap berkontribusi bagi masyarakat dan dunia keilmuan.

Makassar, Riuhmedia.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Petani Sukses Mandiri Indonesia (HPSMI) Sulawesi Selatan sukses menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana sekaligus melantik 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HPSMI se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 16–17 April 2025, di Science Techno Park Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mengangkat tema “HPSMI Bersinergi Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional”, acara ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus DPW, perwakilan DPC dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, hingga unsur pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

Momentum Sinergi Petani dan Stakeholder

Ketua DPW HPSMI Sulsel, Prof. Dr. dr. Citra Kesumasari, M.Kes., Sp.GK, menyebut Rakerwil ini sebagai tonggak awal sinergi antara petani dan para pemangku kepentingan untuk membangun sektor pertanian yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

“Selain Rakerwil, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil pertanian dan industri dari masing-masing DPC HPSMI se-Sulsel,” terang Prof. Citra.

Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Deklarator Nasional HPSMI, Ibu Iriani Abustan, turut hadir dan memberikan semangat kepada seluruh peserta. Ia menekankan bahwa HPSMI hadir bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai wadah perjuangan dan pemberdayaan bagi petani, nelayan, peternak, dan petambak di seluruh Indonesia.

“Insya Allah, kegiatan ini akan menjadi momentum memperkuat struktur organisasi HPSMI secara nasional, sekaligus memperluas dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kelompok sasaran lainnya,” ujar Iriani.

Berbadan Hukum dan Aktif di Daerah

HPSMI secara nasional telah berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 256 tanggal 31 Maret 2022 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008532. Di tingkat daerah, DPW HPSMI Sulsel juga telah terdaftar resmi di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 220/676/V/Kesbang tertanggal 22 Mei 2023.

Program Unggulan: Dorong Ekonomi Pedesaan

Salah satu program unggulan HPSMI adalah pemberian bantuan usaha kecil kepada keluarga petani dan kelompok masyarakat lainnya. Program ini dijalankan oleh masing-masing DPC dan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan.

Dengan semangat kolaborasi dan pemberdayaan, HPSMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Makassar, Riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Rabu, 17 April 2025. Penandatanganan ini sekaligus disertai dengan penyerahan hibah kendaraan operasional untuk mendukung tugas kepolisian di lapangan.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis untuk mendukung pengamanan wilayah operasional tambang emas Proyek Awak Mas yang telah ditetapkan sebagai Objek Vital Tertentu (Obvit).

Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Direktur Pamobvit Polda Sulsel, Kombes Pol Minarto, S.I.K., dan General Manager Commercial & Corporate Affairs MDA, Samsurizal Adi Bharata. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan Polda Sulsel, termasuk Komandan Satuan Brimob dan Direktur Sabhara.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Minarto mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh MDA. Ia menyebut kerja sama ini sebagai pijakan awal bagi sinergi jangka panjang antara kepolisian dan sektor swasta.

“Hibah kendaraan ini tentu akan sangat menunjang mobilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah tambang,” ungkap Minarto.

Sementara itu, pihak MDA menyampaikan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelangsungan kegiatan pertambangan. Samsurizal menegaskan bahwa keberhasilan proyek pertambangan tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan.

“Penandatanganan MoU dan penyerahan hibah ini merupakan wujud komitmen nyata MDA untuk mendukung terciptanya lingkungan operasional yang aman dan kondusif,” ujar Samsurizal.

Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan jangka panjang MDA untuk menjalankan praktik pertambangan yang aman, bertanggung jawab, dan mendukung agenda pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.

Jakarta, riuhmedia.com — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk meredam dampak kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk asal Indonesia. Salah satu upaya yang diambil adalah dengan meningkatkan impor produk-produk dari AS senilai 17 miliar dolar AS atau sekitar Rp318,9 triliun.​

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara dan menghindari eskalasi perang dagang yang dapat merugikan perekonomian nasional. “Saya tawarkan mereka, 17 miliar dolar AS surplus, 17 miliar dolar AS kita akan beli dari Amerika,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS, yang menyasar lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia. Tarif ini diberlakukan sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan tarif impor yang dianggap merugikan AS. Indonesia sendiri diketahui menerapkan tarif impor sebesar 64 persen terhadap produk asal AS, yang menjadi salah satu alasan diberlakukannya tarif balasan oleh pemerintahan Trump. ​

Selain meningkatkan impor, pemerintah Indonesia juga berupaya memperkuat hubungan dagang dengan AS melalui jalur diplomasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong impor produk AS serta menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS. “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi,” ujar Airlangga.​

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra di dalam negeri. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa peningkatan impor produk AS dapat berdampak negatif terhadap industri lokal dan memperburuk defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, langkah ini dianggap sebagai strategi diplomasi yang cerdas untuk menjaga hubungan baik dengan mitra dagang utama dan menghindari dampak negatif dari perang dagang yang berkepanjangan.​

Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan langkah ini, AS akan mempertimbangkan kembali kebijakan tarif impornya terhadap produk Indonesia dan membuka ruang untuk negosiasi yang lebih konstruktif di masa mendatang.​

riuhmedia.com, Jakarta — Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyarankan pemerintah Indonesia agar tidak menyia-nyiakan momentum krisis global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump menerapkan tarif impor dasar 10% bagi seluruh mitra dagang, termasuk tarif khusus sebesar 145% untuk China dan 32% untuk Indonesia, yang memicu ketidakpastian ekonomi global.

Dalam diskusi yang digelar oleh The Yudhoyono Institute di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4), Chatib mengatakan bahwa krisis bisa menjadi peluang untuk mendorong reformasi ekonomi seperti yang dilakukan pada era Orde Baru tahun 1980-an.

“Waktu itu pemerintah melakukan devaluasi pada 1986 dan deregulasi besar-besaran untuk menekan biaya ekonomi. Gunakan krisis ini untuk reformasi. Don’t waste the crisis, bad times make good policy,” ujar Chatib.

Ia mengapresiasi beberapa langkah deregulasi yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti pemberlakuan kuota dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang dinilai bisa memperkuat perekonomian nasional.

“Langkah-langkah seperti kuota dan TKDN akan sangat membantu mendorong pertumbuhan dalam negeri,” tambahnya.

Chatib juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat selama masa pemulihan. Menurutnya, ketika masyarakat membelanjakan uang, permintaan meningkat, dunia usaha bergerak, dan tenaga kerja diserap.

“Belanja adalah pangkal pemulihan. Maka, kebijakan fiskal yang mendukung pengeluaran menjadi sangat penting,” jelasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa krisis bisa menjadi jalan menuju kebijakan yang lebih baik jika direspons dengan strategi yang tepat.