Jakarta, riuhmedia.com – Kejaksaan Agung mengungkap skandal korupsi bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Modus yang digunakan adalah mencampur Pertalite (RON 90) dengan zat aditif agar menyerupai Pertamax (RON 92), lalu menjualnya dengan harga lebih mahal.
Modus Operandi
Penyidik menemukan bahwa Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, RS, bersama sejumlah pejabat lainnya, sengaja membeli Pertalite dalam jumlah besar. BBM tersebut dicampur dengan zat aditif di fasilitas penyimpanan atau depo, lalu dijual sebagai Pertamax.
Selain itu, ditemukan juga praktik manipulasi dalam pengadaan minyak mentah. Para tersangka bekerja sama dengan broker minyak untuk memenangkan tender tertentu dengan harga lebih tinggi dari pasaran. Keuntungan dari skema ini diduga mengalir ke sejumlah pihak dalam bentuk suap dan gratifikasi.
“Kami menemukan bukti kuat adanya rekayasa dalam proses distribusi dan pengadaan BBM. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang membeli Pertamax dengan kualitas tidak sesuai,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Tujuh Pejabat Jadi Tersangka
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk petinggi Pertamina dan pihak swasta yang terlibat. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Penyidik juga telah menyita beberapa aset tersangka, termasuk rekening bank dan properti mewah, yang diduga berasal dari hasil korupsi.
Dampak bagi Konsumen
Kasus ini berdampak langsung pada masyarakat yang harus membayar mahal untuk BBM yang kualitasnya lebih rendah dari seharusnya. Selain itu, subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite juga disalahgunakan, menambah beban keuangan negara.
Sebagai respons, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi BBM dan meninjau ulang kebijakan pengadaan minyak mentah agar tidak terjadi manipulasi serupa di masa depan.
Pemerintah Janji Bertindak Tegas
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pelaku skandal ini. “Kami tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam sektor energi yang merugikan rakyat,” katanya.
Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi dalam beberapa tahun terakhir. Publik berharap aparat penegak hukum bisa menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya agar tidak terulang di masa mendatang.
Latimojong, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA), bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Luwu dan Komando Distrik Militer (KODIM) 1403, menginisiasi uji coba Program Makan Siang Bergizi di dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Latimojong, yaitu SDN 43 Ranteballa dan SDN 662 Salubulo. Program ini telah dimulai sejak awal Februari dan dilaksanakan secara rutin dua kali seminggu.
Program Makan Siang Bergizi bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi anak-anak di wilayah Latimojong. Dalam pelaksanaannya, MDA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi dan memastikan kandungan gizi pada setiap menu yang disajikan.
Uji coba ini bertujuan untuk menemukan komposisi menu ideal yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, meskipun tidak disediakan setiap hari. Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen MDA untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Latimojong.
“Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan bergizi baik akan menjadi generasi penerus yang cerdas dan mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat, Hayatul Husna, siswi SDN 662 Salubulo, mengaku senang dengan adanya program ini. “Senang sekali, nasinya banyak, lauknya enak sekali, boleh nambah kah?” katanya sambil tertawa.
Pelaksanaan uji coba Makan Siang Bergizi ini juga melibatkan Koperasi Sipakatuo dan tim juru masak dari setiap desa, dengan bahan baku yang sebagian besar diperoleh dari petani dan pemasok lokal di sekitar Latimojong.
Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak tetapi juga turut memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Melalui uji coba ini, diharapkan dapat ditemukan format makan siang bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak SD.
Program ini direncanakan akan diresmikan setelah ditemukan komposisi menu yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan.
Penulis: Muhammad Ihsan (Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif HMI Cabang Makassar)
Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir gencar mengkampanyekan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara. Berbagai kebijakan telah diambil, mulai dari pengetatan belanja pegawai, pemangkasan anggaran perjalanan dinas, hingga penundaan proyek-proyek yang dianggap tidak prioritas.
Namun, ironi muncul di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri justru mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan “Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ yang berlangsung dalam format glamping (glamorous camping) di lokasi eksklusif.
Keputusan ini menjadi paradoks yang mencolok. Di satu sisi, rakyat diminta untuk memahami keterbatasan fiskal negara, tetapi di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial dan elitis yang minim urgensi, serta memiliki implikasi finansial besar.
Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya program Retret Kepala Daerah di Glamping Borobudur Internasional Golf, yang justru menegaskan adanya jurang antara elite dan realitas masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Retorika Efisiensi yang Gagal dalam Implementasi
Sejak 2023, pemerintah telah berulang kali menyampaikan perlunya efisiensi anggaran. Namun, kebijakan seperti orientasi kepemimpinan di glamping dan retret kepala daerah memperlihatkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip efisiensi.
Jika orientasi kepemimpinan memang bertujuan untuk membangun kapasitas kepala daerah, mengapa harus dilakukan di tempat eksklusif dengan fasilitas premium? Bukankah lebih logis jika kegiatan ini dilakukan dengan metode lebih hemat, seperti blended learning atau lokakarya berbasis daerah masing-masing?
Pemerintah menggaungkan efisiensi fiskal sebagai strategi utama dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, orientasi kepemimpinan dengan skema tatap muka di lokasi premium justru mengundang pertanyaan mengenai komitmen efisiensi tersebut.
Pemerintah kerap menyerukan penghematan anggaran dengan berbagai kebijakan, mulai dari pengurangan subsidi energi hingga pemotongan anggaran untuk program sosial. Namun, ketika menyangkut kepentingan elite, kebijakan efisiensi ini seakan kehilangan relevansinya.
Penyelenggaraan orientasi kepemimpinan di Glamping Borobudur Internasional Golf dengan biaya miliaran rupiah menunjukkan bahwa efisiensi hanyalah wacana yang fleksibel bisa ditegakkan bagi rakyat, tetapi bisa dinegosiasikan bagi penguasa. Dalam bukunya “The Price of Inequality”, Stiglitz menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi sering kali diperburuk oleh kebijakan publik yang menguntungkan elite dengan dalih peningkatan kapasitas dan efektivitas pemerintahan. Namun, pertanyaannya, apakah kepemimpinan yang efektif harus selalu ditempa di tempat-tempat eksklusif?
Prinsip alokasi sumber daya yang optimal menekankan bahwa kebijakan anggaran harus diarahkan pada hasil maksimal dengan biaya minimal. Jika program ini mengharuskan pembiayaan tinggi tanpa jaminan dampak signifikan terhadap tata kelola daerah, maka ia berpotensi menjadi beban fiskal.
Skema Pembiayaan, dengan biaya Rp.2.750.000 per peserta per hari selama delapan hari, total anggaran yang dikeluarkan menjadi signifikan, belum termasuk biaya perjalanan, perlengkapan, dan konsumsi yang dibebankan kepada APBD. Hal ini mencerminkan ironi dalam narasi efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah.
Beban APBD dan Ketidakadilan Fiskal
Dalam surat edaran yang dikeluarkan, kegiatan ini menggunakan mekanisme cost-sharing, di mana biaya orientasi selama 8 hari dibebankan ke DIPA Kemendagri dan APBD masing-masing daerah. Ini menimbulkan beberapa masalah, diantaranya;
Kontradiksi dengan Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi
Pemerintah telah mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Namun, mengapa orientasi kepala daerah masih mengandalkan metode konvensional yang boros anggaran?
Dengan kemajuan teknologi di abad 21 ini, orientasi ini seharusnya bisa dilakukan melalui platform digital dan berbasis studi kasus nyata di daerah masing-masing.
Pemerintah seharusnya belajar dari praktik terbaik di negara lain, di mana pengembangan kapasitas pemimpin daerah dilakukan secara efektif tanpa harus membebani anggaran negara.
Dugaan Konflik Kepentingan dan Transparansi Anggaran
Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi dilakukan kepada “PT. Lembah Tidar Indonesia”. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan:
Jika transparansi tidak dijaga, kegiatan ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik pemborosan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, yang bertentangan dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan (Government).
Fenomena Pasca Kebijakan Penghematan: Ketimpangan yang Makin Nyata
Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran, dampak negatif langsung dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan sektor-sektor strategis. Beberapa fenomena yang terjadi pasca kebijakan tersebut antara lain:
Namun, di saat masyarakat harus beradaptasi dengan kebijakan penghematan ini, para kepala daerah justru mendapatkan fasilitas mewah dalam orientasi kepemimpinan.
Ini semakin memperlihatkan ketimpangan yang kian nyata antara elite dan rakyat biasa. Pemerintah Harus Konsisten dengan Efisiensi yang Dikampanyekanika pemerintah benar-benar berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran, maka:
Tanpa perubahan kebijakan yang lebih konsisten dan transparan, orientasi kepemimpinan ini hanya akan menjadi simbol elitisme yang semakin menjauhkan pemerintah dari realitas rakyatnya.
Tidak ada yang salah dengan pelatihan kepemimpinan, tetapi harus ada kesadaran bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah berasal dari pajak rakyat.
Jika orientasi kepemimpinan tetap berjalan dengan skema mewah seperti ini, pemerintah harus siap menghadapi pertanyaan kritis: bagaimana mereka bisa membenarkan pengeluaran tersebut saat angka kemiskinan masih tinggi yang juga turut merasakan imbas berbagai penyesuaian anggaran.
Sebagai solusi, pemerintah seharusnya mempertimbangkan model pelatihan yang lebih adaptif dan hemat anggaran. Pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan dengan akademisi dapat menjadi alternatif yang lebih masuk akal daripada menggelar acara dengan konsep wisata eksklusif.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, memilih glamping untuk pemimpin bukan hanya keputusan ironis, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat yang masih “camping” di bawah garis kemiskinan.
Seandainya FGD beberapa tahun belakangan ini dilaksanakan sebagaimana ruang diskusi ideal yang berorientasikan pada keadilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya, agraria, HAM dan lain lain, yang didalam semua bidang itu hampir kita jarang berjumpa dengan keadilan. Oleh sebab itu mungkin yang membuat presiden mencukupkan FGD dan menciptakan paradoks semacam ini.
Penulis: Muh Ikhwan Aqhar Rifai, S.H. (Pemuda Sulawesi Selatan)
Makassar, riuhmedia.com – Generasi emas yang terlupakan, pada hari ini setidaknya tidak sedikit anak muda yang meninggalkan Indonesia, semua berlomba-lomba untuk berproses atau mencoba peruntukan di luar negeri, ada yang ke Singapura, Malaysia, Jepang dan bahkan ke benua Eropa.
Generasi emas Indonesia yang berkarir di luar negeri merupakan aset berharga bagi bangsa. Mereka membawa harapan dan prestasi yang membanggakan, tidak hanya bagi keluarga dan komunitas, tetapi juga bagi negara.
Namun pada hari ini negara tidak pernah mengakui akan hal itu, bahkan sekelas menteri atau pejabat publik meragukan nasionalis mereka, gaji dan biaya hidup ditambah berat pekerjaan dan gaji yang tidak selaras di negara ini menjadi alasan utama mengapa para pemuda berlomba-lomba untuk meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Ada beberapa pemuda atau anak bangsa yang ternyata karya nya diakui dan di hargai di negara lain seperti karya seni, teknologi, dan bahkan di bidang kesehatan.Prestasi mereka tidak hanya membuat bangga keluarga dan komunitas, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di panggung internasional.
Negara harus aktif dan berperan untuk generasi selanjutnya. Pemerintah dan seluruh pihak terkait seharusnya memberikan perhatian yang lebih pada anak muda yang memiliki potensi besar ini. Tidak hanya mengandalkan angka statistik dan kebijakan yang kurang relevan, tetapi dengan memberikan insentif yang tepat, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian, dan menjamin kesejahteraan yang layak. Jika Indonesia ingin mempertahankan generasi emas ini, perlu adanya kebijakan yang mendukung kreativitas dan inovasi mereka. Langkah ini bukan hanya penting untuk kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk kemajuan bangsa di masa depan.
Generasi penerus bangsa ini membutuhkan ruang untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara. Jika negara gagal melakukan hal ini, bukan hanya mereka yang akan terus pergi, tetapi juga masa depan Indonesia yang berpotensi terancam. Potensi besar yang dimiliki anak muda ini harus dimanfaatkan dengan bijaksana, agar Indonesia bisa meraih kemajuan yang lebih pesat dan mampu bersaing di tingkat global.
Anak-anak muda yang berprestasi di luar negeri ini seharusnya dijadikan contoh bagi banyak orang. Alih-alih memandang mereka sebagai pihak yang pergi karena tidak loyal, negara harus memandang mereka sebagai aset yang patut diapresiasi dan dijaga. Mereka bukan hanya sekadar perantau, melainkan representasi dari kemampuan dan kecerdasan bangsa yang bisa mengangkat citra Indonesia di dunia internasional.
Dengan mengakui dan memberikan dukungan, negara bisa memastikan bahwa generasi emas ini kembali dengan lebih banyak kontribusi dan prestasi untuk tanah air.
Jakarta, riuhmedia.com – Kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis mencapai babak baru setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Tidak hanya itu, seluruh asetnya, termasuk barang-barang mewah yang diduga dibeli dari hasil korupsi, resmi dirampas oleh negara. Hal ini termasuk mobil mewah yang sebelumnya disebut sebagai hadiah ulang tahun untuk istrinya, aktris Sandra Dewi.
Putusan ini dibacakan dalam sidang banding yang berlangsung pada Kamis (13/2). Majelis Hakim yang diketuai oleh Teguh Arianto menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebelumnya masih terlalu ringan dibandingkan besarnya kerugian negara akibat perbuatan Harvey Moeis.
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun,” ujar hakim dalam persidangan.
Selain pidana penjara dan denda, Harvey juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 420 miliar. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan ia tidak mampu membayar, maka aset miliknya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.
Majelis Hakim Perberat Hukuman Harvey Moeis
Perjalanan kasus ini dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan komoditas yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Harvey Moeis. Dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Tipikor, Harvey dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar.
Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding karena menilai hukuman tersebut belum mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini. Menurut jaksa, Harvey berperan sebagai aktor utama dalam skema korupsi yang menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.
Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya mengabulkan permohonan banding tersebut dan memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara.
“Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat diperlukan sebagai efek jera,” kata hakim Teguh dalam putusannya.
Seluruh Aset Harvey Moeis Dirampas Negara
Salah satu poin penting dalam putusan ini adalah perampasan seluruh aset Harvey Moeis yang terkait dengan hasil korupsi. Majelis Hakim menegaskan bahwa barang-barang yang dibeli dengan uang hasil kejahatan harus dikembalikan kepada negara.
Aset-aset yang disita meliputi:
Kendaraan Mewah: Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche 911 Speedster, Lexus RX300, Mini Cooper S Countryman, dan Toyota Vellfire.
Perhiasan & Logam Mulia: Emas batangan berbagai ukuran, berlian, kalung, cincin, serta jam tangan mewah dari berbagai merek ternama.
Dokumen Kepemilikan: Sertifikat tanah dan rumah mewah yang tersebar di beberapa lokasi di Jakarta dan Bali.
Beberapa barang mewah yang disita ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik, terutama mobil Rolls-Royce yang disebut-sebut sebagai hadiah ulang tahun untuk Sandra Dewi. Dengan keputusan ini, semua aset tersebut kini menjadi milik negara dan akan dilelang untuk menutupi kerugian akibat korupsi.
Dampak bagi Sandra Dewi dan Keluarga
Sejak kasus ini mencuat, nama Sandra Dewi ikut terseret dalam pemberitaan. Aktris yang dikenal dengan citra anggun dan glamor ini sempat menjadi sorotan publik karena gaya hidupnya yang mewah.
Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, Sandra Dewi harus merelakan beberapa asetnya ikut disita. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa aset yang dirampas hanyalah yang terbukti dibeli dengan uang hasil tindak pidana korupsi.
“Saat ini, fokus kami adalah memastikan bahwa seluruh aset yang berasal dari hasil kejahatan dikembalikan kepada negara. Jika ada aset yang terbukti berasal dari sumber lain yang sah, tentu tidak akan disita,” ujar juru bicara Kejaksaan Agung.
Hingga saat ini, Sandra Dewi belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan terbaru ini. Namun, melalui kuasa hukumnya, ia sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang menjerat suaminya.
Reaksi Publik dan Efek Jera
Kasus ini telah menarik perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa hukuman 20 tahun penjara dan perampasan aset adalah langkah yang tepat untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Di media sosial, tagar #HarveyMoeisKorupsi dan #SandraDewi sempat menjadi trending. Banyak netizen yang mengkritik gaya hidup mewah pasangan ini di tengah penderitaan rakyat akibat kasus korupsi yang mereka lakukan.
“Semoga ini jadi peringatan bagi yang lain. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga bisa menghancurkan kehidupan pribadi,” tulis salah satu pengguna Twitter.
Pakar hukum pidana, Prof. Budi Santoso, menilai bahwa keputusan ini bisa menjadi preseden penting dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.
“Jika para koruptor tahu bahwa hukuman mereka akan berat dan semua aset hasil kejahatan akan disita, maka ini bisa menekan angka korupsi di masa depan,” kata Prof. Budi dalam wawancara dengan salah satu media nasional.
Riuhmedia.com Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia baru saja mengesahkan revisi Tata Tertib (Tatib) yang memberikan mereka kewenangan untuk memberikan rekomendasi pencopotan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Pejabat yang termasuk dalam lingkup rekomendasi ini antara lain pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panglima TNI, dan Kapolri. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh Presiden.
Langkah ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengkhawatirkan bahwa revisi Tatib ini dapat menjadi alat bagi DPR untuk menekan atau bahkan menyandera penyelenggara negara. Ia menilai bahwa kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto, juga memberikan pandangannya terkait revisi ini. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pencopotan pejabat negara seharusnya melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan bukan semata-mata berdasarkan rekomendasi DPR. Aswanto menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga negara agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik.
Selain itu, beberapa pihak menilai bahwa penambahan kewenangan DPR dalam mengevaluasi pimpinan lembaga negara melalui revisi Tatib ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Mereka berpendapat bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menimbulkan konflik kepentingan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa revisi Tatib ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada DPR dalam mencopot pejabat negara. Ia menegaskan bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan memiliki dasar hukum yang kuat.
Dengan adanya revisi Tatib ini, muncul kekhawatiran bahwa DPR memiliki alat baru untuk menekan lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.
Riuhmedia.com Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan resmi berjalan secara nasional mulai 10 Februari 2025. Program ini dirancang untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua kelompok usia, dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.
Pelaksanaan PKG akan dilakukan secara bertahap melalui puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk anak-anak di bawah enam tahun serta mereka yang tidak berada di usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan pada saat ulang tahun dengan toleransi waktu satu bulan. Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat memasuki jenjang pendidikan tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan cakupan pemeriksaan yang luas dan efektif dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.
Jenis pemeriksaan yang diberikan bervariasi sesuai dengan tahapan usia. Salah satu fokus utama adalah skrining kesehatan jiwa yang akan dimulai sejak usia sekolah dasar, mengingat pentingnya deteksi dini dalam menjaga kesehatan mental anak-anak. Selain itu, bagi kelompok usia di atas 40 tahun, program ini mencakup skrining kanker dengan fokus pada kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal. Deteksi dini penyakit-penyakit ini diharapkan dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi angka kematian akibat kanker di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa anggaran awal yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp4,7 triliun. Namun, jumlah tersebut masih dalam tahap penyesuaian sesuai dengan prioritas belanja negara. Jika diperlukan, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran guna memastikan kelancaran dan efektivitas program ini.
Program PKG merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan gratis, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.
Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dan mengikuti jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesuksesan program ini dan mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
Penulis: Hendrawan R. Wijaya (Mantan Ketua Umum HMI Koms Budaya Unhas)
riuhmedia.com – Sejak berdiri pada 5 Februari 1947, telah menjadi sokongan moral dan intelektual bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Organisasi ini lahir dari rahim perjuangan melawan kolonialisme, tumbuh sebagai garda depan gerakan mahasiswa yang kritis, dan menjadi pengawal demokrasi pasca-Reformasi 1998. Namun, dalam dua dekade terakhir, HMI kerap dihadapkan pada tuduhan kehilangan roh independensinya. Data menunjukkan puluhan alumni HMI menduduki jabatan strategis di pemerintahan, parlemen, hingga partai politik.
Pada 2024, setidaknya 15% anggota DPR-RI terafiliasi dengan kaderisasi HMI, sementara beberapa menteri kabinet saat ini adalah mantan ketua cabang atau pengurus nasional. Hal kemudian menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah HMI telah menjelma-jadi mesin pencetak elite, alih-alih tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang mengawal etika kebijakan publik?
Kedekatan dengan kekuasaan bukanlah dosa, selama prinsip “kebangsaan, keumatan, dan progresifitas kemahasiswaan” tetap menjadi kompas. Namun, ketika HMI gagal mengkritik kebijakan kontroversial yang justru dilihat sambil lalu oleh kader-kadernya di pemerintahan—seperti pelemahan KPK, pembiaran deforestasi, atau pengesahan UU yang sarat kepentingan oligarki—organisasi ini terjebak dalam paradoks.
HMI Tidak Lagi Relevan?
Setiap akan menggelar basic training (LK I), perkaderan terluhur, pamflet-pamflet yang berisi foto kakanda dan yunda alumni HMI yang telah masuk dalam tubuh birokrasi dijadikan totem tersendiri, dan juga yang telah meninggal, dicetak agar mahasiswa tertarik bergabung ke HMI.
Hal ini secara gamblang, menyatakan tidak ada lagi gerakan tambahan yang bisa dilakukan HMI, untuk mengajak gabung para calon kader, selain mencitrakan senior sebagai totem. Tak heran kalau dalam benak calon-calon kader, yang terlintas adalah HMI itu mampu mengangkat derajat sebelum meninggal. Menjadi tokoh, kemudian almarhum.
Atas dasar itu ragam mahasiswa menganggap HMI tidak lagi relevan sebagai gerakan moral, sementara dominasi alumni HMI di tingkat lokal mengakui adanya niat untuk “menyamakan visi” dengan kepentingan partai politik tertentu. Sungguh, kepala-kepala konservarif. Di sinilah krisis legitimasi bermula. HMI dianggap lebih sibuk merawat jaringan kekuasaan ketimbang membela suara kaum tertindas.
Dalam mitologi Yunani, Icarus—pemuda yang terbang mendekati matahari dengan sayap dari lilin—menjadi simbol arogansi dan kehancuran akibat melanggar batas. Ayahnya, Daedalus, telah memperingatkan agar tidak terbang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tapi Icarus, terbuai euforia, mengabaikannya. Lilin pun meleleh, dan ia jatuh ke laut.
Ketika HMI terlalu dekat dengan kekuasaan, ia kehilangan kemampuan untuk melihat ketimpangan dari ketinggian yang seharusnya. Ia lupa bahwa peran utamanya bukan menjadi bagian dari menara gading kekuasaan, melainkan menjadi mercusuar yang menerangi kegelapan dari kejauhan.
Memperingati milad HMI ke 78 Tahun, harus jadi momentum refleksi. HMI perlu kembali ke khittahnya, membangun kader yang bukan hanya pintar bermain di gelanggang kekuasaan, tetapi juga berani menggoyangnya ketika zalim.
Seperti Ayah Icarus yang selamat karena terbang pada ketinggian moderat, HMI harus menemukan kembali jarak ideal dari kekuasaan—tidak menjauhinya, tetapi juga tidak terlena dalam pelukannya. Sebab, sejarah melukiskan, organisasi yang bertahan adalah yang tetap setia pada suara hati nurani, bukan bisik-bisik istana.
Jakarta – Riuhmedia.com Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengizinkan kembali pengecer untuk menjual elpiji subsidi 3 kilogram (kg) mulai hari ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya akses serta lonjakan harga elpiji 3 kg.
Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi guna memastikan distribusi yang lebih tertata serta harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, kebijakan ini justru menimbulkan keluhan dari masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi. Antrean panjang dan keterbatasan stok di beberapa daerah menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan elpiji subsidi.
Menanggapi kondisi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian ESDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer agar masyarakat bisa mendapatkan elpiji lebih mudah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan langkah ini dan menyatakan bahwa Presiden telah berkomunikasi langsung dengan pihak terkait.
“Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujar Dasco di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Sebagai langkah pengawasan, pengecer akan dijadikan sebagai sub-pangkalan resmi untuk memastikan distribusi berjalan lebih transparan dan harga tetap terkendali. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan distribusi elpiji subsidi ini.
“Sub-pangkalan ini akan kami fasilitasi dengan sarana teknologi supaya bisa mengetahui siapa yang membeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya. Jadi, penjual LPG bersubsidi betul-betul terkontrol,” kata Bahlil di Pangkalan Gas Kevin, Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2).
Pemerintah memastikan bahwa stok elpiji 3 kg dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk membeli elpiji sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar pasokan tetap stabil dan merata.
Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi elpiji subsidi 3 kg dapat lebih tertata, harga tetap terkendali, dan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil serta rumah tangga yang bergantung pada elpiji bersubsidi, tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakar utama mereka.
Tangerang Selatan, Riuhmedia.com – Seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), meninggal dunia setelah berjam-jam mengantre gas LPG 3 kilogram, Senin (3/2/2025). Peristiwa tragis ini terjadi di tengah kelangkaan LPG bersubsidi yang melanda berbagai daerah dalam sepekan terakhir.
Korban, yang tidak disebutkan namanya, diketahui telah berkeliling sejak pagi untuk mencari LPG 3 kg, yang saat ini sulit didapatkan. Setelah beberapa kali gagal memperoleh gas, ia akhirnya menemukan agen resmi yang masih menyediakan stok. Namun, antrean panjang membuatnya harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari.
Menurut keterangan warga sekitar, korban tampak kelelahan setelah berjam-jam berdiri di antrean. Setelah mendapatkan tabung gas, ia pulang ke rumah dalam kondisi lelah. Tak lama setelah beristirahat, kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.
“Dia muter-muter dari pagi nyari gas, nggak dapat. Terus antri di agen berjam-jam. Setelah pulang, dia duduk di rumah karena capek, tapi nggak lama kemudian meninggal,” ungkap seorang warga bernama Ramadhan.
Ramadhan menambahkan, korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Namun, dokter menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia sebelum sempat mendapat pertolongan medis.
Kejadian ini menyoroti permasalahan kelangkaan LPG 3 kg yang semakin parah di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Selatan. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan LPG bersubsidi di tingkat pengecer, warga hanya bisa membeli di agen resmi yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, antrean panjang tak terhindarkan, dan banyak masyarakat kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari.
Di beberapa daerah, harga gas LPG 3 kg bahkan melonjak akibat kelangkaan ini. Banyak warga terpaksa berburu gas dari satu tempat ke tempat lain, bahkan harus mengantre sejak dini hari demi mendapatkan satu tabung gas.
“Kami bingung, gas sekarang susah sekali didapat. Kalau pun ada, antreannya panjang, dan sering kehabisan sebelum giliran kami. Kalau kayak gini terus, bagaimana nasib kami yang butuh gas untuk masak?” keluh seorang warga lainnya.
Selain ibu rumah tangga, pedagang kecil dan warung makan juga terdampak akibat kelangkaan ini. Beberapa pemilik usaha makanan mengaku kesulitan beroperasi karena stok gas yang tak menentu.
Banyak warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi krisis LPG 3 kg ini. Mereka meminta kebijakan distribusi yang lebih baik agar gas bersubsidi tetap dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa harus melalui antrean panjang yang melelahkan.
“Kalau bikin kebijakan, tolong dikaji dulu dampaknya. Jangan langsung dieksekusi begitu saja sampai gas hilang dari pasaran,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Hingga kini, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kelangkaan ini. Namun, masyarakat berharap ada solusi cepat agar kejadian serupa tidak terulang, dan kebutuhan dasar seperti LPG tetap mudah diakses.
Peristiwa meninggalnya ibu rumah tangga di Pamulang ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang kurang matang bisa berdampak langsung pada masyarakat kecil. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan nyata agar distribusi LPG 3 kg kembali normal dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
