Luwu, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) terus berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah operasionalnya. Salah satu inisiatif unggulannya adalah program budidaya hortikultura melalui Demonstration Plot (Demplot) yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Sipakatuo di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Program ini berhasil membuktikan bahwa lahan di daerah tersebut memiliki potensi besar untuk pengembangan tanaman hortikultura, khususnya melon jenis rock dan melon emas.
Keberhasilan Demplot ini menjadi bukti nyata bahwa pertanian di Rante Balla dapat berkembang dengan dukungan dan pendampingan yang tepat. Ketua Kelompok Tani Sipakatuo, Sudi Adiriyanto, mengungkapkan bahwa sebelum adanya bantuan dari MDA, mereka sempat mencoba menanam sayuran namun gagal.
“Dengan bimbingan dari MDA dan penyuluh pertanian, kami mulai mencoba kembali dan hasilnya sangat memuaskan. Perusahaan membantu kami dari penyediaan bibit hingga mendatangkan tenaga ahli untuk membimbing langsung di lapangan,” ujar Adi.
Demplot ini mulai dijalankan sejak Oktober 2024 dan pada Februari 2025 telah berhasil melakukan panen perdana dengan hasil yang menjanjikan. Keberhasilan ini memberikan semangat baru bagi para petani untuk mengembangkan budidaya secara mandiri di lahan masing-masing.
Selain memberikan pendampingan, MDA juga menjadi salah satu pasar bagi hasil pertanian para petani. Adi berharap ke depan permintaan dari perusahaan semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan MDA.
Pemberdayaan ini juga didukung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu. Ida Yunisiah, salah satu PPL yang membina petani di Rante Balla, menyatakan bahwa wilayah Latimojong memiliki potensi besar untuk pertanian hortikultura.
“Saya sangat mengapresiasi Masmindo yang telah memberikan bantuan dari bibit hingga fasilitas pendukung. Sebelumnya, belum ada tanaman melon atau labu di sini, tetapi sekarang petani bisa melihat sendiri hasilnya,” ungkap Ida.
Adi juga menambahkan bahwa program ini membuka peluang bagi masyarakat yang tidak bekerja di MDA untuk tetap mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian. Dengan adanya pasar yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, pertanian di Rante Balla diharapkan semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Luwu, riuhmedia.com – Keberhasilan lahan percontohan (demonstration plot atau demplot) yang digagas oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama petani di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, telah membangkitkan semangat petani dalam membudidayakan hortikultura. Berbagai jenis tanaman seperti tomat, kacang panjang, labu, hingga buah melon terbukti cocok ditanam di wilayah tersebut.
Salah seorang petani, Sutiarni, mengungkapkan bahwa kehadiran demplot MDA memberikan banyak manfaat bagi para petani. Mereka dapat belajar langsung teknik budidaya yang baik sebelum menerapkannya di lahan pribadi.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan Masmindo. Demplot ini menjadi tempat belajar bagi kami sebelum menerapkannya di kebun sendiri. Ini sangat membantu meningkatkan hasil pertanian kami,” ujar Sutiarni.
Hal senada disampaikan oleh Riyan, petani lainnya di Rante Balla. Menurutnya, semua jenis hortikultura yang ditanam di demplot MDA menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut di lahan pertanian masyarakat.
“Khusus untuk tomat, Masmindo biasanya memesan sekitar 10 hingga 15 kilogram per minggu sesuai kebutuhan mereka. Ini menjadi peluang pasar yang baik bagi kami,” ungkap Riyan.
Agribusiness Officer (AO) MDA, Ichsan, menjelaskan bahwa program demplot ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan membangun kemandirian petani dalam memanfaatkan lahan secara optimal.
“Tanaman hortikultura memiliki masa panen yang lebih cepat, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi masyarakat. Kami ingin memperkuat pemahaman petani agar mereka lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha pertanian secara mandiri,” jelas Ichsan.
Sutiarni, yang kini aktif membagikan pengalamannya di media sosial, telah mulai menanam berbagai jenis sayuran di lahan pribadinya, termasuk labu, kacang panjang, dan kangkung. Selain memasok hasil panennya ke MDA, ia juga menjualnya kepada masyarakat umum.
“Dengan kerja keras dan semangat, hasil dari budidaya hortikultura bisa menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan,” tambahnya.
Dengan adanya dukungan dari MDA, para petani di Rante Balla kini lebih termotivasi untuk mengembangkan sektor pertanian hortikultura, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga ketahanan pangan masyarakat setempat.
Luwu, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Pada Jumat, 28 Februari 2025, perusahaan tambang emas ini menggelar Sosialisasi Konsultasi Publik guna menyusun Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI PPM) 2025-2029 di Aula Bappeda Luwu.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Bappeda Luwu dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Luwu. Sekretaris Daerah Luwu, Sulaiman, membuka acara dengan menekankan pentingnya program yang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat harus berbasis kebutuhan nyata. Sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan menjadi prioritas utama. Kami mengapresiasi inisiatif PT Masmindo dan berharap program ini dapat berjalan secara optimal,” ujar Sulaiman.
Penyusunan RI PPM ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018, yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus (IUPK) untuk memiliki rencana jangka panjang dalam upaya PPM sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
Plant Manager PT Masmindo, Tri Adi Sugiarto, menegaskan bahwa keberadaan PT Masmindo Dwi Area di Luwu harus membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar tambang.
“Kami ingin berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Ini adalah bagian dari praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dalam sesi konsultasi publik ini, PT Masmindo memaparkan rencana program yang mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, infrastruktur, kelembagaan komunitas, lingkungan, serta sosial budaya. Sejumlah OPD turut memberikan masukan agar program yang disusun lebih tepat sasaran.
Seluruh masukan dari OPD ini akan menjadi pertimbangan dalam finalisasi RI PPM 2025-2029 sebelum diterapkan di masyarakat. PT Masmindo berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar proses produksi dapat segera dimulai, sehingga manfaat bagi masyarakat semakin besar.
Tapanuli Selatan, riuhmedia.com – Dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) diduga menggelapkan uang Uang Kuliah Tunggal (UKT) senilai Rp1,2 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kuliah justru dialihkan untuk bermain judi online.
Kasus ini terungkap setelah pihak kampus menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Sejumlah mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT melalui kedua pelaku ternyata tidak terdaftar sebagai peserta perkuliahan. Pihak universitas kemudian melakukan audit internal dan menemukan adanya dana yang tidak masuk ke rekening resmi kampus.
Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa kedua mahasiswa tersebut memiliki akses ke sistem pembayaran UKT. Mereka diduga memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengambil dana dari mahasiswa lain, kemudian menggunakan uang tersebut untuk berjudi secara online.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa uang UKT sejumlah mahasiswa tidak disetorkan ke rekening universitas, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi,” ujar seorang pejabat kampus yang enggan disebutkan namanya.
Pihak UMTS segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Saat ini, kedua mahasiswa tersebut telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami modus operandi yang digunakan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aksi penggelapan ini.
“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan adanya jaringan lain dalam kasus ini,” ujar seorang penyidik dari kepolisian setempat.
Sementara itu, pihak kampus berjanji akan memperketat sistem pembayaran UKT untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Mereka juga mengimbau mahasiswa agar selalu melakukan pembayaran langsung ke rekening resmi kampus, bukan melalui perantara.
Kasus ini menjadi sorotan karena maraknya judi online di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tergoda untuk bermain dengan harapan mendapatkan keuntungan besar, namun akhirnya justru terjebak dalam utang dan tindakan kriminal.
Luwu, riuhmedia.com – Desa Tangguh Bencana (Destana) Bonelemo mencatat pencapaian penting dengan suksesnya panen perdana di greenhouse yang mereka kelola. Setelah melalui proses budidaya selama 20 hari, hasil panen menunjukkan kualitas unggul dengan jumlah yang memadai, menandai keberhasilan program ini dalam mendukung ketahanan pangan lokal.
Inisiatif Destana Bonelemo merupakan hasil kolaborasi antara PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP). Selain berfokus pada kesiapsiagaan bencana, program ini juga mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan melalui edukasi dan penerapan teknik bercocok tanam modern di greenhouse.
Metode pertanian berbasis greenhouse ini dirancang untuk mengurangi risiko gagal panen akibat faktor cuaca dan memastikan stabilitas pendapatan bagi masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih terkendali, tanaman dapat tumbuh optimal tanpa tergantung pada kondisi alam yang tidak menentu.
Lebih dari sekadar inovasi pertanian, program ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik pembukaan lahan di daerah curam yang rawan longsor. Dengan adanya greenhouse, petani dapat bercocok tanam secara lebih aman, produktif, dan ramah lingkungan.
Selain meningkatkan ketahanan pangan, hasil panen dari greenhouse ini juga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi lokal, menciptakan siklus pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat Bonelemo.
Kepala Desa Bonelemo, Baso, mengapresiasi keberhasilan panen ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan desa yang lebih mandiri secara pangan.
“Panen perdana ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Bonelemo. Dengan adanya greenhouse, warga bisa belajar dan mempraktikkan metode pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Bajo Barat, Imran Salan, menambahkan bahwa keberlanjutan program ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.
“Inisiatif ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Kami berharap program ini terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang,” katanya.
Keberhasilan panen perdana ini menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat menjadi kunci dalam membangun desa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, Destana Bonelemo diharapkan mampu menjadi contoh desa dengan sistem pertanian yang modern dan berkelanjutan.
Jakarta, riuhmedia.com – PT Indika Energy Tbk (INDY) diproyeksikan akan meraih manfaat besar dari proyek Awak Mas seiring dengan lonjakan harga emas dunia. Penguatan sektor pertambangan emas dan strategi ekspansi perusahaan semakin memperkuat prospek positif saham INDY yang kini mendapat rekomendasi dengan target harga tinggi.
Berdasarkan riset Verdhana Sekuritas yang dirilis Sabtu (22/2/2025), produksi emas INDY diperkirakan dapat mencapai 100 ribu ounce per tahun. Capaian ini menjadikan INDY sebagai salah satu pemain utama di industri emas, sejajar dengan proyek Tujuh Bukit Gold milik PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang diproyeksikan menghasilkan 120 ribu ounce per tahun.
Sebagai bagian dari ekspansi strategisnya, INDY telah menandatangani kontrak pertambangan dengan Macmahon Australia pada Januari 2024. Kontrak senilai USD463 juta ini mencakup eksplorasi tambang emas Awak Mas selama tujuh tahun, dengan opsi perpanjangan lima tahun. Kesepakatan ini menunjukkan keseriusan INDY dalam memperkuat portofolio aset emasnya.
Dengan adanya proyek Awak Mas Gold, perusahaan optimistis dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pertumbuhan kinerja keuangan. Berdasarkan analisis Verdhana Sekuritas, nilai proyek ini (NPV) diperkirakan mencapai USD757 juta, setara dengan hampir 49% dari total valuasi INDY, menunjukkan besarnya kontribusi Awak Mas terhadap perusahaan.
Tak hanya itu, proyek ini juga memiliki tingkat pengembalian investasi (IRR) yang menarik, yaitu sebesar 25%. Dengan total belanja modal (capex) sekitar USD429 juta, periode pengembalian modal diprediksi hanya tiga tahun, mengindikasikan investasi yang efisien dan prospektif dalam jangka panjang.
Kontribusi nyata dari proyek Awak Mas terhadap kinerja INDY diperkirakan mulai terlihat pada semester II-2026. Pada tahap awal, produksi emas diproyeksikan mencapai 22 ribu ounce sebelum meningkat menjadi rata-rata 117 ribu ounce per tahun selama tiga tahun berikutnya. Angka ini menegaskan peran Awak Mas sebagai sumber pendapatan utama bagi perusahaan.
Dengan tren harga emas global yang masih positif, margin EBITDA bisnis emas INDY diperkirakan akan mencapai 60%. Verdhana Sekuritas juga memproyeksikan bahwa proyek ini akan menyumbang EBITDA sebesar USD200 juta bagi INDY, memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemain besar di industri pertambangan emas.
Luwu, riuhmedia.com – Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi, memberikan apresiasi terhadap inisiatif PT Masmindo Dwi Area (MDA) yang turut serta dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo. Apresiasi ini disampaikan setelah ia meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di SD 43 Ranteballa pada Selasa, 25 Februari 2025.
Menurutnya, meskipun program ini baru diterapkan di dua sekolah, kehadirannya telah memberikan manfaat besar bagi para siswa, terutama di wilayah terpencil. “Kita patut bersyukur atas kontribusi PT MDA. Program ini memungkinkan siswa menikmati makanan bergizi, yang sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah terpencil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kelengkapan menu yang disajikan dalam program MBG ini, mulai dari semir daging, nasi, sayur, buah melon, hingga puding labu. Menariknya, seluruh bahan pangan dalam program ini diperoleh dari petani lokal di Latimojong, sehingga turut memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Andi Palanggi berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan swasta lain di Luwu untuk ikut berkontribusi dalam bidang pendidikan. “MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi juga sarana menanamkan nilai-nilai positif seperti kepemimpinan, kebersihan, kedisiplinan, dan aspek keagamaan kepada siswa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa program MBG merupakan wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Latimojong. “Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan bergizi akan tumbuh menjadi generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing,” katanya.
Saat ini, program MBG telah berjalan di dua sekolah dasar, yakni SD 662 Salubulo dan SD 43 Ranteballa. Program ini telah dimulai sejak awal Februari dan dijadwalkan berlangsung secara rutin dua kali dalam seminggu. Mustafa menambahkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Jakarta, riuhmedia.com – Kejaksaan Agung mengungkap skandal korupsi bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Modus yang digunakan adalah mencampur Pertalite (RON 90) dengan zat aditif agar menyerupai Pertamax (RON 92), lalu menjualnya dengan harga lebih mahal.
Modus Operandi
Penyidik menemukan bahwa Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, RS, bersama sejumlah pejabat lainnya, sengaja membeli Pertalite dalam jumlah besar. BBM tersebut dicampur dengan zat aditif di fasilitas penyimpanan atau depo, lalu dijual sebagai Pertamax.
Selain itu, ditemukan juga praktik manipulasi dalam pengadaan minyak mentah. Para tersangka bekerja sama dengan broker minyak untuk memenangkan tender tertentu dengan harga lebih tinggi dari pasaran. Keuntungan dari skema ini diduga mengalir ke sejumlah pihak dalam bentuk suap dan gratifikasi.
“Kami menemukan bukti kuat adanya rekayasa dalam proses distribusi dan pengadaan BBM. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang membeli Pertamax dengan kualitas tidak sesuai,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Tujuh Pejabat Jadi Tersangka
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk petinggi Pertamina dan pihak swasta yang terlibat. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Penyidik juga telah menyita beberapa aset tersangka, termasuk rekening bank dan properti mewah, yang diduga berasal dari hasil korupsi.
Dampak bagi Konsumen
Kasus ini berdampak langsung pada masyarakat yang harus membayar mahal untuk BBM yang kualitasnya lebih rendah dari seharusnya. Selain itu, subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite juga disalahgunakan, menambah beban keuangan negara.
Sebagai respons, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi BBM dan meninjau ulang kebijakan pengadaan minyak mentah agar tidak terjadi manipulasi serupa di masa depan.
Pemerintah Janji Bertindak Tegas
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pelaku skandal ini. “Kami tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam sektor energi yang merugikan rakyat,” katanya.
Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi dalam beberapa tahun terakhir. Publik berharap aparat penegak hukum bisa menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya agar tidak terulang di masa mendatang.
Latimojong, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA), bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Luwu dan Komando Distrik Militer (KODIM) 1403, menginisiasi uji coba Program Makan Siang Bergizi di dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Latimojong, yaitu SDN 43 Ranteballa dan SDN 662 Salubulo. Program ini telah dimulai sejak awal Februari dan dilaksanakan secara rutin dua kali seminggu.
Program Makan Siang Bergizi bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi anak-anak di wilayah Latimojong. Dalam pelaksanaannya, MDA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi dan memastikan kandungan gizi pada setiap menu yang disajikan.
Uji coba ini bertujuan untuk menemukan komposisi menu ideal yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, meskipun tidak disediakan setiap hari. Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen MDA untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Latimojong.
“Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan bergizi baik akan menjadi generasi penerus yang cerdas dan mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat, Hayatul Husna, siswi SDN 662 Salubulo, mengaku senang dengan adanya program ini. “Senang sekali, nasinya banyak, lauknya enak sekali, boleh nambah kah?” katanya sambil tertawa.
Pelaksanaan uji coba Makan Siang Bergizi ini juga melibatkan Koperasi Sipakatuo dan tim juru masak dari setiap desa, dengan bahan baku yang sebagian besar diperoleh dari petani dan pemasok lokal di sekitar Latimojong.
Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak tetapi juga turut memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Melalui uji coba ini, diharapkan dapat ditemukan format makan siang bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak SD.
Program ini direncanakan akan diresmikan setelah ditemukan komposisi menu yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan.
Penulis: Muhammad Ihsan (Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif HMI Cabang Makassar)
Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir gencar mengkampanyekan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara. Berbagai kebijakan telah diambil, mulai dari pengetatan belanja pegawai, pemangkasan anggaran perjalanan dinas, hingga penundaan proyek-proyek yang dianggap tidak prioritas.
Namun, ironi muncul di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri justru mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan “Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ yang berlangsung dalam format glamping (glamorous camping) di lokasi eksklusif.
Keputusan ini menjadi paradoks yang mencolok. Di satu sisi, rakyat diminta untuk memahami keterbatasan fiskal negara, tetapi di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial dan elitis yang minim urgensi, serta memiliki implikasi finansial besar.
Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya program Retret Kepala Daerah di Glamping Borobudur Internasional Golf, yang justru menegaskan adanya jurang antara elite dan realitas masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Retorika Efisiensi yang Gagal dalam Implementasi
Sejak 2023, pemerintah telah berulang kali menyampaikan perlunya efisiensi anggaran. Namun, kebijakan seperti orientasi kepemimpinan di glamping dan retret kepala daerah memperlihatkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip efisiensi.
Jika orientasi kepemimpinan memang bertujuan untuk membangun kapasitas kepala daerah, mengapa harus dilakukan di tempat eksklusif dengan fasilitas premium? Bukankah lebih logis jika kegiatan ini dilakukan dengan metode lebih hemat, seperti blended learning atau lokakarya berbasis daerah masing-masing?
Pemerintah menggaungkan efisiensi fiskal sebagai strategi utama dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, orientasi kepemimpinan dengan skema tatap muka di lokasi premium justru mengundang pertanyaan mengenai komitmen efisiensi tersebut.
Pemerintah kerap menyerukan penghematan anggaran dengan berbagai kebijakan, mulai dari pengurangan subsidi energi hingga pemotongan anggaran untuk program sosial. Namun, ketika menyangkut kepentingan elite, kebijakan efisiensi ini seakan kehilangan relevansinya.
Penyelenggaraan orientasi kepemimpinan di Glamping Borobudur Internasional Golf dengan biaya miliaran rupiah menunjukkan bahwa efisiensi hanyalah wacana yang fleksibel bisa ditegakkan bagi rakyat, tetapi bisa dinegosiasikan bagi penguasa. Dalam bukunya “The Price of Inequality”, Stiglitz menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi sering kali diperburuk oleh kebijakan publik yang menguntungkan elite dengan dalih peningkatan kapasitas dan efektivitas pemerintahan. Namun, pertanyaannya, apakah kepemimpinan yang efektif harus selalu ditempa di tempat-tempat eksklusif?
Prinsip alokasi sumber daya yang optimal menekankan bahwa kebijakan anggaran harus diarahkan pada hasil maksimal dengan biaya minimal. Jika program ini mengharuskan pembiayaan tinggi tanpa jaminan dampak signifikan terhadap tata kelola daerah, maka ia berpotensi menjadi beban fiskal.
Skema Pembiayaan, dengan biaya Rp.2.750.000 per peserta per hari selama delapan hari, total anggaran yang dikeluarkan menjadi signifikan, belum termasuk biaya perjalanan, perlengkapan, dan konsumsi yang dibebankan kepada APBD. Hal ini mencerminkan ironi dalam narasi efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah.
Beban APBD dan Ketidakadilan Fiskal
Dalam surat edaran yang dikeluarkan, kegiatan ini menggunakan mekanisme cost-sharing, di mana biaya orientasi selama 8 hari dibebankan ke DIPA Kemendagri dan APBD masing-masing daerah. Ini menimbulkan beberapa masalah, diantaranya;
Kontradiksi dengan Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi
Pemerintah telah mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Namun, mengapa orientasi kepala daerah masih mengandalkan metode konvensional yang boros anggaran?
Dengan kemajuan teknologi di abad 21 ini, orientasi ini seharusnya bisa dilakukan melalui platform digital dan berbasis studi kasus nyata di daerah masing-masing.
Pemerintah seharusnya belajar dari praktik terbaik di negara lain, di mana pengembangan kapasitas pemimpin daerah dilakukan secara efektif tanpa harus membebani anggaran negara.
Dugaan Konflik Kepentingan dan Transparansi Anggaran
Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi dilakukan kepada “PT. Lembah Tidar Indonesia”. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan:
Jika transparansi tidak dijaga, kegiatan ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik pemborosan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, yang bertentangan dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan (Government).
Fenomena Pasca Kebijakan Penghematan: Ketimpangan yang Makin Nyata
Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran, dampak negatif langsung dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan sektor-sektor strategis. Beberapa fenomena yang terjadi pasca kebijakan tersebut antara lain:
Namun, di saat masyarakat harus beradaptasi dengan kebijakan penghematan ini, para kepala daerah justru mendapatkan fasilitas mewah dalam orientasi kepemimpinan.
Ini semakin memperlihatkan ketimpangan yang kian nyata antara elite dan rakyat biasa. Pemerintah Harus Konsisten dengan Efisiensi yang Dikampanyekanika pemerintah benar-benar berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran, maka:
Tanpa perubahan kebijakan yang lebih konsisten dan transparan, orientasi kepemimpinan ini hanya akan menjadi simbol elitisme yang semakin menjauhkan pemerintah dari realitas rakyatnya.
Tidak ada yang salah dengan pelatihan kepemimpinan, tetapi harus ada kesadaran bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah berasal dari pajak rakyat.
Jika orientasi kepemimpinan tetap berjalan dengan skema mewah seperti ini, pemerintah harus siap menghadapi pertanyaan kritis: bagaimana mereka bisa membenarkan pengeluaran tersebut saat angka kemiskinan masih tinggi yang juga turut merasakan imbas berbagai penyesuaian anggaran.
Sebagai solusi, pemerintah seharusnya mempertimbangkan model pelatihan yang lebih adaptif dan hemat anggaran. Pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan dengan akademisi dapat menjadi alternatif yang lebih masuk akal daripada menggelar acara dengan konsep wisata eksklusif.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, memilih glamping untuk pemimpin bukan hanya keputusan ironis, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat yang masih “camping” di bawah garis kemiskinan.
Seandainya FGD beberapa tahun belakangan ini dilaksanakan sebagaimana ruang diskusi ideal yang berorientasikan pada keadilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya, agraria, HAM dan lain lain, yang didalam semua bidang itu hampir kita jarang berjumpa dengan keadilan. Oleh sebab itu mungkin yang membuat presiden mencukupkan FGD dan menciptakan paradoks semacam ini.
