• +123 456 7890
  • info@gmail.com
  • 125, Suitland Street, Sovagrely Rd

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • Home
  • News
  • Fashion
  • Tech
  • Travel
  • Home
  • News
  • Fashion
  • Tech
  • Travel

    Luwu, riuhmedia.com – Desa Tangguh Bencana (Destana) Bonelemo mencatat pencapaian penting dengan suksesnya panen perdana di greenhouse yang mereka kelola. Setelah melalui proses budidaya selama 20 hari, hasil panen menunjukkan kualitas unggul dengan jumlah yang memadai, menandai keberhasilan program ini dalam mendukung ketahanan pangan lokal.

    Inisiatif Destana Bonelemo merupakan hasil kolaborasi antara PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP). Selain berfokus pada kesiapsiagaan bencana, program ini juga mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan melalui edukasi dan penerapan teknik bercocok tanam modern di greenhouse.

    Metode pertanian berbasis greenhouse ini dirancang untuk mengurangi risiko gagal panen akibat faktor cuaca dan memastikan stabilitas pendapatan bagi masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih terkendali, tanaman dapat tumbuh optimal tanpa tergantung pada kondisi alam yang tidak menentu.

    Lebih dari sekadar inovasi pertanian, program ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik pembukaan lahan di daerah curam yang rawan longsor. Dengan adanya greenhouse, petani dapat bercocok tanam secara lebih aman, produktif, dan ramah lingkungan.

    Selain meningkatkan ketahanan pangan, hasil panen dari greenhouse ini juga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi lokal, menciptakan siklus pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi masyarakat Bonelemo.

    Kepala Desa Bonelemo, Baso, mengapresiasi keberhasilan panen ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan desa yang lebih mandiri secara pangan.

    “Panen perdana ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Bonelemo. Dengan adanya greenhouse, warga bisa belajar dan mempraktikkan metode pertanian modern yang lebih produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Camat Bajo Barat, Imran Salan, menambahkan bahwa keberlanjutan program ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Inisiatif ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Kami berharap program ini terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang,” katanya.

    Keberhasilan panen perdana ini menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat menjadi kunci dalam membangun desa yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, Destana Bonelemo diharapkan mampu menjadi contoh desa dengan sistem pertanian yang modern dan berkelanjutan.

    Jakarta, riuhmedia.com – PT Indika Energy Tbk (INDY) diproyeksikan akan meraih manfaat besar dari proyek Awak Mas seiring dengan lonjakan harga emas dunia. Penguatan sektor pertambangan emas dan strategi ekspansi perusahaan semakin memperkuat prospek positif saham INDY yang kini mendapat rekomendasi dengan target harga tinggi.

    Berdasarkan riset Verdhana Sekuritas yang dirilis Sabtu (22/2/2025), produksi emas INDY diperkirakan dapat mencapai 100 ribu ounce per tahun. Capaian ini menjadikan INDY sebagai salah satu pemain utama di industri emas, sejajar dengan proyek Tujuh Bukit Gold milik PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang diproyeksikan menghasilkan 120 ribu ounce per tahun.

    Sebagai bagian dari ekspansi strategisnya, INDY telah menandatangani kontrak pertambangan dengan Macmahon Australia pada Januari 2024. Kontrak senilai USD463 juta ini mencakup eksplorasi tambang emas Awak Mas selama tujuh tahun, dengan opsi perpanjangan lima tahun. Kesepakatan ini menunjukkan keseriusan INDY dalam memperkuat portofolio aset emasnya.

    Dengan adanya proyek Awak Mas Gold, perusahaan optimistis dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pertumbuhan kinerja keuangan. Berdasarkan analisis Verdhana Sekuritas, nilai proyek ini (NPV) diperkirakan mencapai USD757 juta, setara dengan hampir 49% dari total valuasi INDY, menunjukkan besarnya kontribusi Awak Mas terhadap perusahaan.

    Tak hanya itu, proyek ini juga memiliki tingkat pengembalian investasi (IRR) yang menarik, yaitu sebesar 25%. Dengan total belanja modal (capex) sekitar USD429 juta, periode pengembalian modal diprediksi hanya tiga tahun, mengindikasikan investasi yang efisien dan prospektif dalam jangka panjang.

    Kontribusi nyata dari proyek Awak Mas terhadap kinerja INDY diperkirakan mulai terlihat pada semester II-2026. Pada tahap awal, produksi emas diproyeksikan mencapai 22 ribu ounce sebelum meningkat menjadi rata-rata 117 ribu ounce per tahun selama tiga tahun berikutnya. Angka ini menegaskan peran Awak Mas sebagai sumber pendapatan utama bagi perusahaan.

    Dengan tren harga emas global yang masih positif, margin EBITDA bisnis emas INDY diperkirakan akan mencapai 60%. Verdhana Sekuritas juga memproyeksikan bahwa proyek ini akan menyumbang EBITDA sebesar USD200 juta bagi INDY, memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemain besar di industri pertambangan emas.

    Luwu, riuhmedia.com – Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi, memberikan apresiasi terhadap inisiatif PT Masmindo Dwi Area (MDA) yang turut serta dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo. Apresiasi ini disampaikan setelah ia meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di SD 43 Ranteballa pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Menurutnya, meskipun program ini baru diterapkan di dua sekolah, kehadirannya telah memberikan manfaat besar bagi para siswa, terutama di wilayah terpencil. “Kita patut bersyukur atas kontribusi PT MDA. Program ini memungkinkan siswa menikmati makanan bergizi, yang sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah terpencil,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kelengkapan menu yang disajikan dalam program MBG ini, mulai dari semir daging, nasi, sayur, buah melon, hingga puding labu. Menariknya, seluruh bahan pangan dalam program ini diperoleh dari petani lokal di Latimojong, sehingga turut memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.

    Lebih lanjut, Andi Palanggi berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan swasta lain di Luwu untuk ikut berkontribusi dalam bidang pendidikan. “MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi juga sarana menanamkan nilai-nilai positif seperti kepemimpinan, kebersihan, kedisiplinan, dan aspek keagamaan kepada siswa,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa program MBG merupakan wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Latimojong. “Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan bergizi akan tumbuh menjadi generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing,” katanya.

    Saat ini, program MBG telah berjalan di dua sekolah dasar, yakni SD 662 Salubulo dan SD 43 Ranteballa. Program ini telah dimulai sejak awal Februari dan dijadwalkan berlangsung secara rutin dua kali dalam seminggu. Mustafa menambahkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    Jakarta, riuhmedia.com – Kejaksaan Agung mengungkap skandal korupsi bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Modus yang digunakan adalah mencampur Pertalite (RON 90) dengan zat aditif agar menyerupai Pertamax (RON 92), lalu menjualnya dengan harga lebih mahal.

    Modus Operandi
    Penyidik menemukan bahwa Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, RS, bersama sejumlah pejabat lainnya, sengaja membeli Pertalite dalam jumlah besar. BBM tersebut dicampur dengan zat aditif di fasilitas penyimpanan atau depo, lalu dijual sebagai Pertamax.

    Selain itu, ditemukan juga praktik manipulasi dalam pengadaan minyak mentah. Para tersangka bekerja sama dengan broker minyak untuk memenangkan tender tertentu dengan harga lebih tinggi dari pasaran. Keuntungan dari skema ini diduga mengalir ke sejumlah pihak dalam bentuk suap dan gratifikasi.

    “Kami menemukan bukti kuat adanya rekayasa dalam proses distribusi dan pengadaan BBM. Ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang membeli Pertamax dengan kualitas tidak sesuai,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

    Tujuh Pejabat Jadi Tersangka
    Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk petinggi Pertamina dan pihak swasta yang terlibat. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

    Penyidik juga telah menyita beberapa aset tersangka, termasuk rekening bank dan properti mewah, yang diduga berasal dari hasil korupsi.

    Dampak bagi Konsumen
    Kasus ini berdampak langsung pada masyarakat yang harus membayar mahal untuk BBM yang kualitasnya lebih rendah dari seharusnya. Selain itu, subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite juga disalahgunakan, menambah beban keuangan negara.

    Sebagai respons, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi BBM dan meninjau ulang kebijakan pengadaan minyak mentah agar tidak terjadi manipulasi serupa di masa depan.

    Pemerintah Janji Bertindak Tegas
    Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pelaku skandal ini. “Kami tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam sektor energi yang merugikan rakyat,” katanya.

    Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi dalam beberapa tahun terakhir. Publik berharap aparat penegak hukum bisa menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya agar tidak terulang di masa mendatang.

    Latimojong, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA), bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Luwu dan Komando Distrik Militer (KODIM) 1403, menginisiasi uji coba Program Makan Siang Bergizi di dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Latimojong, yaitu SDN 43 Ranteballa dan SDN 662 Salubulo. Program ini telah dimulai sejak awal Februari dan dilaksanakan secara rutin dua kali seminggu.

    Program Makan Siang Bergizi bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi anak-anak di wilayah Latimojong. Dalam pelaksanaannya, MDA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi dan memastikan kandungan gizi pada setiap menu yang disajikan.

    Uji coba ini bertujuan untuk menemukan komposisi menu ideal yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, meskipun tidak disediakan setiap hari. Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen MDA untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Latimojong.

    “Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan bergizi baik akan menjadi generasi penerus yang cerdas dan mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas,” ujarnya.

    Salah satu penerima manfaat, Hayatul Husna, siswi SDN 662 Salubulo, mengaku senang dengan adanya program ini. “Senang sekali, nasinya banyak, lauknya enak sekali, boleh nambah kah?” katanya sambil tertawa.

    Pelaksanaan uji coba Makan Siang Bergizi ini juga melibatkan Koperasi Sipakatuo dan tim juru masak dari setiap desa, dengan bahan baku yang sebagian besar diperoleh dari petani dan pemasok lokal di sekitar Latimojong.

    Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung kesehatan anak-anak tetapi juga turut memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Melalui uji coba ini, diharapkan dapat ditemukan format makan siang bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak SD.

    Program ini direncanakan akan diresmikan setelah ditemukan komposisi menu yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan.

     

    Penulis: Muhammad Ihsan (Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif HMI Cabang Makassar)

    Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir gencar mengkampanyekan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara. Berbagai kebijakan telah diambil, mulai dari pengetatan belanja pegawai, pemangkasan anggaran perjalanan dinas, hingga penundaan proyek-proyek yang dianggap tidak prioritas.
    Namun, ironi muncul di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri justru mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan “Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ yang berlangsung dalam format glamping (glamorous camping) di lokasi eksklusif.

    Keputusan ini menjadi paradoks yang mencolok. Di satu sisi, rakyat diminta untuk memahami keterbatasan fiskal negara, tetapi di sisi lain, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial dan elitis yang minim urgensi, serta memiliki implikasi finansial besar.

    Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya program Retret Kepala Daerah di Glamping Borobudur Internasional Golf, yang justru menegaskan adanya jurang antara elite dan realitas masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

    Retorika Efisiensi yang Gagal dalam Implementasi
    Sejak 2023, pemerintah telah berulang kali menyampaikan perlunya efisiensi anggaran. Namun, kebijakan seperti orientasi kepemimpinan di glamping dan retret kepala daerah memperlihatkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip efisiensi.
    Jika orientasi kepemimpinan memang bertujuan untuk membangun kapasitas kepala daerah, mengapa harus dilakukan di tempat eksklusif dengan fasilitas premium? Bukankah lebih logis jika kegiatan ini dilakukan dengan metode lebih hemat, seperti blended learning atau lokakarya berbasis daerah masing-masing?

    Pemerintah menggaungkan efisiensi fiskal sebagai strategi utama dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, orientasi kepemimpinan dengan skema tatap muka di lokasi premium justru mengundang pertanyaan mengenai komitmen efisiensi tersebut.

    Pemerintah kerap menyerukan penghematan anggaran dengan berbagai kebijakan, mulai dari pengurangan subsidi energi hingga pemotongan anggaran untuk program sosial. Namun, ketika menyangkut kepentingan elite, kebijakan efisiensi ini seakan kehilangan relevansinya.

    Penyelenggaraan orientasi kepemimpinan di Glamping Borobudur Internasional Golf dengan biaya miliaran rupiah menunjukkan bahwa efisiensi hanyalah wacana yang fleksibel bisa ditegakkan bagi rakyat, tetapi bisa dinegosiasikan bagi penguasa. Dalam bukunya “The Price of Inequality”, Stiglitz menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi sering kali diperburuk oleh kebijakan publik yang menguntungkan elite dengan dalih peningkatan kapasitas dan efektivitas pemerintahan. Namun, pertanyaannya, apakah kepemimpinan yang efektif harus selalu ditempa di tempat-tempat eksklusif?

    Prinsip alokasi sumber daya yang optimal menekankan bahwa kebijakan anggaran harus diarahkan pada hasil maksimal dengan biaya minimal. Jika program ini mengharuskan pembiayaan tinggi tanpa jaminan dampak signifikan terhadap tata kelola daerah, maka ia berpotensi menjadi beban fiskal.

    Skema Pembiayaan, dengan biaya Rp.2.750.000 per peserta per hari selama delapan hari, total anggaran yang dikeluarkan menjadi signifikan, belum termasuk biaya perjalanan, perlengkapan, dan konsumsi yang dibebankan kepada APBD. Hal ini mencerminkan ironi dalam narasi efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah.

    Beban APBD dan Ketidakadilan Fiskal
    Dalam surat edaran yang dikeluarkan, kegiatan ini menggunakan mekanisme cost-sharing, di mana biaya orientasi selama 8 hari dibebankan ke DIPA Kemendagri dan APBD masing-masing daerah. Ini menimbulkan beberapa masalah, diantaranya;

    • Daerah dengan fiskal terbatas harus mengalokasikan anggaran untuk acara seremonial, padahal mereka masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
    • Anggaran perjalanan dan akomodasi pejabat daerah meningkat, bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang justru menuntut penghematan belanja operasional pemerintahan.
    • Kesenjangan antara daerah kaya dan miskin semakin lebar, karena daerah dengan fiskal kuat dapat dengan mudah membiayai kegiatan ini, sementara daerah miskin harus memprioritaskan anggaran mereka untuk hal yang lebih mendesak.

    Kontradiksi dengan Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi
    Pemerintah telah mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Namun, mengapa orientasi kepala daerah masih mengandalkan metode konvensional yang boros anggaran?
    Dengan kemajuan teknologi di abad 21 ini, orientasi ini seharusnya bisa dilakukan melalui platform digital dan berbasis studi kasus nyata di daerah masing-masing.

    Pemerintah seharusnya belajar dari praktik terbaik di negara lain, di mana pengembangan kapasitas pemimpin daerah dilakukan secara efektif tanpa harus membebani anggaran negara.
    Dugaan Konflik Kepentingan dan Transparansi Anggaran

    Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi dilakukan kepada “PT. Lembah Tidar Indonesia”. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan:

    • Bagaimana mekanisme pemilihan perusahaan ini?
    • Apakah ada proses tender yang transparan?
    • Apakah ada audit independen terhadap penggunaan anggaran ini?

    Jika transparansi tidak dijaga, kegiatan ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi praktik pemborosan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, yang bertentangan dengan agenda reformasi tata kelola pemerintahan (Government).

    Fenomena Pasca Kebijakan Penghematan: Ketimpangan yang Makin Nyata
    Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran, dampak negatif langsung dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan sektor-sektor strategis. Beberapa fenomena yang terjadi pasca kebijakan tersebut antara lain:

    • Pemangkasan subsidi energi dan bantuan sosial, yang berimbas pada meningkatnya biaya hidup rakyat.
    • Pemotongan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, yang mempersempit akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.
    • Penundaan proyek infrastruktur daerah, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.

    Namun, di saat masyarakat harus beradaptasi dengan kebijakan penghematan ini, para kepala daerah justru mendapatkan fasilitas mewah dalam orientasi kepemimpinan.

    Ini semakin memperlihatkan ketimpangan yang kian nyata antara elite dan rakyat biasa. Pemerintah Harus Konsisten dengan Efisiensi yang Dikampanyekanika pemerintah benar-benar berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran, maka:

    • Orientasi kepemimpinan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan metode yang lebih hemat, berbasis digital dan berbasis daerah masing-masing.
    • Biaya akomodasi yang tidak perlu harus dihapuskan, dan anggarannya dialihkan untuk program yang lebih berdampak bagi masyarakat, seperti subsidi UMKM atau pembangunan ekonomi kreatif di daerah.
    • Transparansi dalam penggunaan anggaran harus dijamin, terutama dalam pemilihan pihak ketiga yang mengelola kegiatan ini.
    • Retret kepala daerah seharusnya bukan sekadar ajang rekreasi politik, tetapi menjadi forum nyata untuk menyelesaikan masalah daerah secara konkret.

    Tanpa perubahan kebijakan yang lebih konsisten dan transparan, orientasi kepemimpinan ini hanya akan menjadi simbol elitisme yang semakin menjauhkan pemerintah dari realitas rakyatnya.
    Tidak ada yang salah dengan pelatihan kepemimpinan, tetapi harus ada kesadaran bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah berasal dari pajak rakyat.

    Jika orientasi kepemimpinan tetap berjalan dengan skema mewah seperti ini, pemerintah harus siap menghadapi pertanyaan kritis: bagaimana mereka bisa membenarkan pengeluaran tersebut saat angka kemiskinan masih tinggi yang juga turut merasakan imbas berbagai penyesuaian anggaran.
    Sebagai solusi, pemerintah seharusnya mempertimbangkan model pelatihan yang lebih adaptif dan hemat anggaran. Pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan dengan akademisi dapat menjadi alternatif yang lebih masuk akal daripada menggelar acara dengan konsep wisata eksklusif.

    Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, memilih glamping untuk pemimpin bukan hanya keputusan ironis, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat yang masih “camping” di bawah garis kemiskinan.

    Seandainya FGD beberapa tahun belakangan ini dilaksanakan sebagaimana ruang diskusi ideal yang berorientasikan pada keadilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya, agraria, HAM dan lain lain, yang didalam semua bidang itu hampir kita jarang berjumpa dengan keadilan. Oleh sebab itu mungkin yang membuat presiden mencukupkan FGD dan menciptakan paradoks semacam ini.

    Penulis: Muh Ikhwan Aqhar Rifai, S.H. (Pemuda Sulawesi Selatan)

    Makassar, riuhmedia.com – Generasi emas yang terlupakan, pada hari ini setidaknya tidak sedikit anak muda yang meninggalkan Indonesia, semua berlomba-lomba untuk berproses atau mencoba peruntukan di luar negeri, ada yang ke Singapura, Malaysia, Jepang dan bahkan ke benua Eropa.

    Generasi emas Indonesia yang berkarir di luar negeri merupakan aset berharga bagi bangsa. Mereka membawa harapan dan prestasi yang membanggakan, tidak hanya bagi keluarga dan komunitas, tetapi juga bagi negara.

    Namun pada hari ini negara tidak pernah mengakui akan hal itu, bahkan sekelas menteri atau pejabat publik meragukan nasionalis mereka, gaji dan biaya hidup ditambah berat pekerjaan dan gaji yang tidak selaras di negara ini menjadi alasan utama mengapa para pemuda berlomba-lomba untuk meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

    Ada beberapa pemuda atau anak bangsa yang ternyata karya nya diakui dan di hargai di negara lain seperti karya seni, teknologi, dan bahkan di bidang kesehatan.Prestasi mereka tidak hanya membuat bangga keluarga dan komunitas, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di panggung internasional.

    Negara harus aktif dan berperan untuk generasi selanjutnya. Pemerintah dan seluruh pihak terkait seharusnya memberikan perhatian yang lebih pada anak muda yang memiliki potensi besar ini. Tidak hanya mengandalkan angka statistik dan kebijakan yang kurang relevan, tetapi dengan memberikan insentif yang tepat, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian, dan menjamin kesejahteraan yang layak. Jika Indonesia ingin mempertahankan generasi emas ini, perlu adanya kebijakan yang mendukung kreativitas dan inovasi mereka. Langkah ini bukan hanya penting untuk kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk kemajuan bangsa di masa depan.

    Generasi penerus bangsa ini membutuhkan ruang untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara. Jika negara gagal melakukan hal ini, bukan hanya mereka yang akan terus pergi, tetapi juga masa depan Indonesia yang berpotensi terancam. Potensi besar yang dimiliki anak muda ini harus dimanfaatkan dengan bijaksana, agar Indonesia bisa meraih kemajuan yang lebih pesat dan mampu bersaing di tingkat global.

    Anak-anak muda yang berprestasi di luar negeri ini seharusnya dijadikan contoh bagi banyak orang. Alih-alih memandang mereka sebagai pihak yang pergi karena tidak loyal, negara harus memandang mereka sebagai aset yang patut diapresiasi dan dijaga. Mereka bukan hanya sekadar perantau, melainkan representasi dari kemampuan dan kecerdasan bangsa yang bisa mengangkat citra Indonesia di dunia internasional.

    Dengan mengakui dan memberikan dukungan, negara bisa memastikan bahwa generasi emas ini kembali dengan lebih banyak kontribusi dan prestasi untuk tanah air.

    Jakarta, riuhmedia.com – Kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis mencapai babak baru setelah Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Tidak hanya itu, seluruh asetnya, termasuk barang-barang mewah yang diduga dibeli dari hasil korupsi, resmi dirampas oleh negara. Hal ini termasuk mobil mewah yang sebelumnya disebut sebagai hadiah ulang tahun untuk istrinya, aktris Sandra Dewi.

    Putusan ini dibacakan dalam sidang banding yang berlangsung pada Kamis (13/2). Majelis Hakim yang diketuai oleh Teguh Arianto menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebelumnya masih terlalu ringan dibandingkan besarnya kerugian negara akibat perbuatan Harvey Moeis.

    “Menjatuhkan terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun,” ujar hakim dalam persidangan.

    Selain pidana penjara dan denda, Harvey juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 420 miliar. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan ia tidak mampu membayar, maka aset miliknya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

    Majelis Hakim Perberat Hukuman Harvey Moeis
    Perjalanan kasus ini dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan komoditas yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Harvey Moeis. Dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Tipikor, Harvey dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar.

    Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding karena menilai hukuman tersebut belum mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini. Menurut jaksa, Harvey berperan sebagai aktor utama dalam skema korupsi yang menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.

    Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya mengabulkan permohonan banding tersebut dan memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara.

    “Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat diperlukan sebagai efek jera,” kata hakim Teguh dalam putusannya.

    Seluruh Aset Harvey Moeis Dirampas Negara
    Salah satu poin penting dalam putusan ini adalah perampasan seluruh aset Harvey Moeis yang terkait dengan hasil korupsi. Majelis Hakim menegaskan bahwa barang-barang yang dibeli dengan uang hasil kejahatan harus dikembalikan kepada negara.

    Aset-aset yang disita meliputi:

    Kendaraan Mewah: Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche 911 Speedster, Lexus RX300, Mini Cooper S Countryman, dan Toyota Vellfire.
    Perhiasan & Logam Mulia: Emas batangan berbagai ukuran, berlian, kalung, cincin, serta jam tangan mewah dari berbagai merek ternama.
    Dokumen Kepemilikan: Sertifikat tanah dan rumah mewah yang tersebar di beberapa lokasi di Jakarta dan Bali.
    Beberapa barang mewah yang disita ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik, terutama mobil Rolls-Royce yang disebut-sebut sebagai hadiah ulang tahun untuk Sandra Dewi. Dengan keputusan ini, semua aset tersebut kini menjadi milik negara dan akan dilelang untuk menutupi kerugian akibat korupsi.

    Dampak bagi Sandra Dewi dan Keluarga
    Sejak kasus ini mencuat, nama Sandra Dewi ikut terseret dalam pemberitaan. Aktris yang dikenal dengan citra anggun dan glamor ini sempat menjadi sorotan publik karena gaya hidupnya yang mewah.

    Meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka, Sandra Dewi harus merelakan beberapa asetnya ikut disita. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa aset yang dirampas hanyalah yang terbukti dibeli dengan uang hasil tindak pidana korupsi.

    “Saat ini, fokus kami adalah memastikan bahwa seluruh aset yang berasal dari hasil kejahatan dikembalikan kepada negara. Jika ada aset yang terbukti berasal dari sumber lain yang sah, tentu tidak akan disita,” ujar juru bicara Kejaksaan Agung.

    Hingga saat ini, Sandra Dewi belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan terbaru ini. Namun, melalui kuasa hukumnya, ia sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang menjerat suaminya.

    Reaksi Publik dan Efek Jera
    Kasus ini telah menarik perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa hukuman 20 tahun penjara dan perampasan aset adalah langkah yang tepat untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

    Di media sosial, tagar #HarveyMoeisKorupsi dan #SandraDewi sempat menjadi trending. Banyak netizen yang mengkritik gaya hidup mewah pasangan ini di tengah penderitaan rakyat akibat kasus korupsi yang mereka lakukan.

    “Semoga ini jadi peringatan bagi yang lain. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga bisa menghancurkan kehidupan pribadi,” tulis salah satu pengguna Twitter.

    Pakar hukum pidana, Prof. Budi Santoso, menilai bahwa keputusan ini bisa menjadi preseden penting dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

    “Jika para koruptor tahu bahwa hukuman mereka akan berat dan semua aset hasil kejahatan akan disita, maka ini bisa menekan angka korupsi di masa depan,” kata Prof. Budi dalam wawancara dengan salah satu media nasional.

    Riuhmedia.com Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia baru saja mengesahkan revisi Tata Tertib (Tatib) yang memberikan mereka kewenangan untuk memberikan rekomendasi pencopotan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Pejabat yang termasuk dalam lingkup rekomendasi ini antara lain pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panglima TNI, dan Kapolri. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh Presiden.

    Langkah ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengkhawatirkan bahwa revisi Tatib ini dapat menjadi alat bagi DPR untuk menekan atau bahkan menyandera penyelenggara negara. Ia menilai bahwa kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

    Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto, juga memberikan pandangannya terkait revisi ini. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pencopotan pejabat negara seharusnya melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan bukan semata-mata berdasarkan rekomendasi DPR. Aswanto menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga negara agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

    Selain itu, beberapa pihak menilai bahwa penambahan kewenangan DPR dalam mengevaluasi pimpinan lembaga negara melalui revisi Tatib ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Mereka berpendapat bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menimbulkan konflik kepentingan.

    Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa revisi Tatib ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada DPR dalam mencopot pejabat negara. Ia menegaskan bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan memiliki dasar hukum yang kuat.

    Dengan adanya revisi Tatib ini, muncul kekhawatiran bahwa DPR memiliki alat baru untuk menekan lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

    Riuhmedia.com Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan resmi berjalan secara nasional mulai 10 Februari 2025. Program ini dirancang untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua kelompok usia, dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

    Pelaksanaan PKG akan dilakukan secara bertahap melalui puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk anak-anak di bawah enam tahun serta mereka yang tidak berada di usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan pada saat ulang tahun dengan toleransi waktu satu bulan. Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat memasuki jenjang pendidikan tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan cakupan pemeriksaan yang luas dan efektif dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.

    Jenis pemeriksaan yang diberikan bervariasi sesuai dengan tahapan usia. Salah satu fokus utama adalah skrining kesehatan jiwa yang akan dimulai sejak usia sekolah dasar, mengingat pentingnya deteksi dini dalam menjaga kesehatan mental anak-anak. Selain itu, bagi kelompok usia di atas 40 tahun, program ini mencakup skrining kanker dengan fokus pada kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal. Deteksi dini penyakit-penyakit ini diharapkan dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi angka kematian akibat kanker di Indonesia.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa anggaran awal yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp4,7 triliun. Namun, jumlah tersebut masih dalam tahap penyesuaian sesuai dengan prioritas belanja negara. Jika diperlukan, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran guna memastikan kelancaran dan efektivitas program ini.

    Program PKG merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan gratis, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.

    Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dan mengikuti jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesuksesan program ini dan mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

    • All Posts
    • Activities
    • Aktifitas
    • Beauty
    • Business
    • Corruption
    • Cosmopolitan
    • Economy
    • Education
    • Fashion
    • Fashion week
    • Government
    • Health
    • Kritik Sosial
    • Kuliner
    • Lifestyle
    • News
    • Opini
    • Politik
    • Tech
    • Teknologi
    • Travel
    • UMKM
    • Uncategorized
    • Wellness
    Greenhouse Destana Bonelemo, Solusi Inovatif Perkuat Ketahanan Pangan
    Greenhouse Destana Bonelemo, Solusi Inovatif Perkuat Ketahanan Pangan
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 26, 2025
    Proyek Awak Mas Dorong Kinerja INDY, Siap Jadi Pemain Utama di Industri Emas
    Proyek Awak Mas Dorong Kinerja INDY, Siap Jadi…
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 26, 2025
    Dukung Gizi Anak Sekolah, PT Masmindo Jadi Contoh Perusahaan Peduli Pendidikan di Luwu
    Dukung Gizi Anak Sekolah, PT Masmindo Jadi Contoh…
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 26, 2025
    Skandal BBM Oplosan: Pertalite Diubah Jadi Pertamax, Negara Rugi Triliunan
    Skandal BBM Oplosan: Pertalite Diubah Jadi Pertamax, Negara…
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 25, 2025
    MDA Adakan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi di Latimojong
    MDA Adakan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi…
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 20, 2025
    Kritik Sosial
    Antara Efisiensi dan Kemewahan Kepemimpinan
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 14, 2025
    Opini
    Generasi Emas yang Terlupakan
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 13, 2025
    Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara, Seluruh Aset Disita Negara Termasuk Hadiah untuk Sandra Dewi
    Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara, Seluruh Aset…
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 13, 2025
    DPR Punya ‘Senjata Baru’? Bisa Copot Ketua KPK & Kapolri!
    DPR Punya ‘Senjata Baru’? Bisa Copot Ketua KPK…
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 7, 2025
    Program Cek Kesehatan Gratis Prabowo Dimulai 10 Februari
    Program Cek Kesehatan Gratis Prabowo Dimulai 10 Februari
    Nisfalah Zahrah/
    Februari 6, 2025
    Load More

    No more items.

    Riuhmedia.com adalah situs web yang menyajikan informasi terpercaya dan aktual. Kami menyajikan berita terkini, artikel, opini, lifestyle, edukasi, bisnis, dan finansial. Tujuan kami adalah menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi pembaca.

    Follow us
    Facebook X-twitter Youtube Instagram
    Categories
    • Disease
    • Health
    • Nutrition
    • Fitness
    • Lifestyle
    • Weight Loss
    Tags
    • Business
    • Carousel
    • Economy
    • Health
    • Industry
    • Lifestyle
    Recent News
    • All
    • Activities
    • Aktifitas
    • Beauty
    • Business
    • Corruption
    • Cosmopolitan
    • Economy
    • Education
    • Fashion
    • Fashion week
    • Government
    • Health
    • Kritik Sosial
    • Kuliner
    • Lifestyle
    • News
    • Opini
    • Politik
    • Tech
    • Teknologi
    • Travel
    • UMKM
    • Uncategorized
    • Wellness
    Model slams brands using fur in fashion after walking off photoshoot
    Model slams brands using fur…
    Juni 19, 2024
    This Amazing Massage Service for Women is Changing The Game
    This Amazing Massage Service for…
    Juni 19, 2024
    Talented Nigerian Artists Trying to Reduce Global Pollution
    Talented Nigerian Artists Trying to…
    Juni 19, 2024
    Copyright © 2025 Riuh Media | Powered by Sastra Wordpress Theme
    Facebook X-twitter Youtube Instagram