Penulis: Hendrawan R. Wijaya (Mantan Ketua Umum HMI Koms Budaya Unhas)

riuhmedia.com – Sejak berdiri pada 5 Februari 1947,  telah menjadi sokongan moral dan intelektual bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Organisasi ini lahir dari rahim perjuangan melawan kolonialisme, tumbuh sebagai garda depan gerakan mahasiswa yang kritis, dan menjadi pengawal demokrasi pasca-Reformasi 1998. Namun, dalam dua dekade terakhir, HMI kerap dihadapkan pada tuduhan kehilangan roh independensinya. Data menunjukkan puluhan alumni HMI menduduki jabatan strategis di pemerintahan, parlemen, hingga partai politik.

Pada 2024, setidaknya 15% anggota DPR-RI terafiliasi dengan kaderisasi HMI, sementara beberapa menteri kabinet saat ini adalah mantan ketua cabang atau pengurus nasional. Hal kemudian menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah HMI telah menjelma-jadi mesin pencetak elite, alih-alih tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang mengawal etika kebijakan publik?

Kedekatan dengan kekuasaan bukanlah dosa, selama prinsip “kebangsaan, keumatan, dan progresifitas kemahasiswaan” tetap menjadi kompas. Namun, ketika HMI gagal mengkritik kebijakan kontroversial yang justru dilihat sambil lalu oleh kader-kadernya di pemerintahan—seperti pelemahan KPK, pembiaran deforestasi, atau pengesahan UU yang sarat kepentingan oligarki—organisasi ini terjebak dalam paradoks.

HMI Tidak Lagi Relevan?

Setiap akan menggelar basic training (LK I), perkaderan terluhur, pamflet-pamflet yang berisi foto kakanda dan yunda alumni HMI yang telah masuk dalam tubuh birokrasi dijadikan totem tersendiri, dan juga yang telah meninggal, dicetak agar mahasiswa tertarik bergabung ke HMI.

Hal ini secara gamblang, menyatakan tidak ada lagi gerakan tambahan yang bisa dilakukan HMI, untuk mengajak gabung para calon kader, selain mencitrakan senior sebagai totem. Tak heran kalau dalam benak calon-calon kader, yang terlintas adalah HMI itu mampu mengangkat derajat sebelum meninggal. Menjadi tokoh, kemudian almarhum.

Atas dasar itu ragam mahasiswa menganggap HMI tidak lagi relevan sebagai gerakan moral, sementara dominasi alumni HMI di tingkat lokal mengakui adanya niat untuk “menyamakan visi” dengan kepentingan partai politik tertentu. Sungguh, kepala-kepala konservarif. Di sinilah krisis legitimasi bermula. HMI dianggap lebih sibuk merawat jaringan kekuasaan ketimbang membela suara kaum tertindas.

Dalam mitologi Yunani, Icarus—pemuda yang terbang mendekati matahari dengan sayap dari lilin—menjadi simbol arogansi dan kehancuran akibat melanggar batas. Ayahnya, Daedalus, telah memperingatkan agar tidak terbang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tapi Icarus, terbuai euforia, mengabaikannya. Lilin pun meleleh, dan ia jatuh ke laut.

Ketika HMI terlalu dekat dengan kekuasaan, ia kehilangan kemampuan untuk melihat ketimpangan dari ketinggian yang seharusnya. Ia lupa bahwa peran utamanya bukan menjadi bagian dari menara gading kekuasaan, melainkan menjadi mercusuar yang menerangi kegelapan dari kejauhan.

Memperingati milad HMI ke 78 Tahun, harus jadi momentum refleksi. HMI perlu kembali ke khittahnya, membangun kader yang bukan hanya pintar bermain di gelanggang kekuasaan, tetapi juga berani menggoyangnya ketika zalim.

Seperti Ayah Icarus yang selamat karena terbang pada ketinggian moderat, HMI harus menemukan kembali jarak ideal dari kekuasaan—tidak menjauhinya, tetapi juga tidak terlena dalam pelukannya. Sebab, sejarah melukiskan, organisasi yang bertahan adalah yang tetap setia pada suara hati nurani, bukan bisik-bisik istana.

Jakarta – Riuhmedia.com Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengizinkan kembali pengecer untuk menjual elpiji subsidi 3 kilogram (kg) mulai hari ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya akses serta lonjakan harga elpiji 3 kg.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi guna memastikan distribusi yang lebih tertata serta harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, kebijakan ini justru menimbulkan keluhan dari masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi. Antrean panjang dan keterbatasan stok di beberapa daerah menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan elpiji subsidi.

Menanggapi kondisi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian ESDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer agar masyarakat bisa mendapatkan elpiji lebih mudah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan langkah ini dan menyatakan bahwa Presiden telah berkomunikasi langsung dengan pihak terkait.

“Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujar Dasco di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sebagai langkah pengawasan, pengecer akan dijadikan sebagai sub-pangkalan resmi untuk memastikan distribusi berjalan lebih transparan dan harga tetap terkendali. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan distribusi elpiji subsidi ini.

“Sub-pangkalan ini akan kami fasilitasi dengan sarana teknologi supaya bisa mengetahui siapa yang membeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya. Jadi, penjual LPG bersubsidi betul-betul terkontrol,” kata Bahlil di Pangkalan Gas Kevin, Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2).

Pemerintah memastikan bahwa stok elpiji 3 kg dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk membeli elpiji sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar pasokan tetap stabil dan merata.

Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi elpiji subsidi 3 kg dapat lebih tertata, harga tetap terkendali, dan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil serta rumah tangga yang bergantung pada elpiji bersubsidi, tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakar utama mereka.

Tangerang Selatan, Riuhmedia.com – Seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), meninggal dunia setelah berjam-jam mengantre gas LPG 3 kilogram, Senin (3/2/2025). Peristiwa tragis ini terjadi di tengah kelangkaan LPG bersubsidi yang melanda berbagai daerah dalam sepekan terakhir.

Korban, yang tidak disebutkan namanya, diketahui telah berkeliling sejak pagi untuk mencari LPG 3 kg, yang saat ini sulit didapatkan. Setelah beberapa kali gagal memperoleh gas, ia akhirnya menemukan agen resmi yang masih menyediakan stok. Namun, antrean panjang membuatnya harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari.

Menurut keterangan warga sekitar, korban tampak kelelahan setelah berjam-jam berdiri di antrean. Setelah mendapatkan tabung gas, ia pulang ke rumah dalam kondisi lelah. Tak lama setelah beristirahat, kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

“Dia muter-muter dari pagi nyari gas, nggak dapat. Terus antri di agen berjam-jam. Setelah pulang, dia duduk di rumah karena capek, tapi nggak lama kemudian meninggal,” ungkap seorang warga bernama Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Namun, dokter menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia sebelum sempat mendapat pertolongan medis.

Kejadian ini menyoroti permasalahan kelangkaan LPG 3 kg yang semakin parah di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Selatan. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan LPG bersubsidi di tingkat pengecer, warga hanya bisa membeli di agen resmi yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, antrean panjang tak terhindarkan, dan banyak masyarakat kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari.

Di beberapa daerah, harga gas LPG 3 kg bahkan melonjak akibat kelangkaan ini. Banyak warga terpaksa berburu gas dari satu tempat ke tempat lain, bahkan harus mengantre sejak dini hari demi mendapatkan satu tabung gas.

“Kami bingung, gas sekarang susah sekali didapat. Kalau pun ada, antreannya panjang, dan sering kehabisan sebelum giliran kami. Kalau kayak gini terus, bagaimana nasib kami yang butuh gas untuk masak?” keluh seorang warga lainnya.

Selain ibu rumah tangga, pedagang kecil dan warung makan juga terdampak akibat kelangkaan ini. Beberapa pemilik usaha makanan mengaku kesulitan beroperasi karena stok gas yang tak menentu.

Banyak warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi krisis LPG 3 kg ini. Mereka meminta kebijakan distribusi yang lebih baik agar gas bersubsidi tetap dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa harus melalui antrean panjang yang melelahkan.

“Kalau bikin kebijakan, tolong dikaji dulu dampaknya. Jangan langsung dieksekusi begitu saja sampai gas hilang dari pasaran,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Hingga kini, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kelangkaan ini. Namun, masyarakat berharap ada solusi cepat agar kejadian serupa tidak terulang, dan kebutuhan dasar seperti LPG tetap mudah diakses.

Peristiwa meninggalnya ibu rumah tangga di Pamulang ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang kurang matang bisa berdampak langsung pada masyarakat kecil. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan nyata agar distribusi LPG 3 kg kembali normal dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jakarta – Riuhmedia.com 2 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang memerintahkan pemangkasan anggaran besar-besaran di hampir semua kementerian dan lembaga (K/L). Salah satu yang paling terdampak adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang mengalami pemotongan hingga 80 persen. Langkah ini diklaim sebagai upaya efisiensi belanja negara dengan total pemangkasan mencapai Rp 360 triliun.

Dalam Inpres yang ditandatangani pada Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan bahwa Rp 256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari pengurangan transfer ke daerah. Namun, menariknya, DPR, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Polri tidak terkena pemotongan anggaran sama sekali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang dikirimkan kepada seluruh menteri, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik justru dipangkas drastis, sementara DPR, Kemenhan, dan Polri tetap menikmati anggaran utuh tanpa pemotongan sepeser pun.

Banyak yang mempertanyakan mengapa infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas justru menjadi korban penghematan, sementara DPR tetap mendapatkan anggaran penuh, meski kinerjanya sering menjadi sorotan publik. Sektor pertahanan dan kepolisian pun tetap aman, meskipun Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang atau ancaman militer yang signifikan.

Selain itu, pemangkasan ini juga dinilai berpotensi memperburuk kondisi perekonomian, terutama bagi sektor konstruksi dan pembangunan yang sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Berbagai pengamat ekonomi memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menyebabkan peningkatan pengangguran di sektor konstruksi serta merusak momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa pemotongan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke program makan siang gratis untuk anak sekolah. Namun, banyak pihak meragukan efektivitas program ini, mengingat pemangkasan justru dilakukan pada kementerian yang berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan kondisi ini, muncul pertanyaan besar: apakah efisiensi ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau ada kepentingan politik di balik keputusan ini?

Jakarta, Riuhmedia.com 31 Januari 2025 – Proyek pembangunan Bandara VVIP atau Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga akhir Januari 2025, pembangunan bandara ini telah menyerap dana sebesar Rp 3,451 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan sisi udara, termasuk landasan pacu (runway) dan fasilitas pendukungnya, yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, mengungkapkan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai tahap penyelesaian sisi udara. “Saat ini, kami fokus pada penyelesaian pembangunan landasan pacu dan fasilitas terkait. Total kebutuhan dana untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp 4,222 triliun hingga seluruhnya selesai,” kata Wida dalam keterangan resmi yang diterima media pada Jumat (31/1/2025).

Bandara VVIP IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara ini tidak hanya akan melayani penerbangan domestik, tetapi juga internasional, dengan standar VVIP yang memungkinkan akses cepat dan nyaman bagi para pemimpin dunia, pejabat tinggi, dan tamu penting lainnya.

Selain landasan pacu, proyek ini juga mencakup pembangunan terminal penumpang, menara kontrol, hanggar, serta fasilitas pendukung seperti jalan akses, area parkir, dan sistem keamanan terintegrasi. Bandara ini diharapkan menjadi pintu gerbang utama menuju IKN, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai hub transportasi udara di kawasan Asia Tenggara.

Wida menekankan bahwa pembangunan bandara ini dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. “Kami menggunakan material ramah lingkungan dan teknologi yang efisien energi untuk memastikan bandara ini tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai lebih dari 80% dari total anggaran, Bandara VVIP IKN ditargetkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2026. Keberadaan bandara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan bandara ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Proyek ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bandara VVIP IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, tetapi juga bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota pintar (smart city) yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan demikian, bandara ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan bangsa dan mendukung percepatan pembangunan di IKN.

riuhmedia.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melalui memorandum internal, menginstruksikan pembekuan seluruh bantuan luar negeri AS. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Trump terhadap slogan “America First” yang memprioritaskan kepentingan domestik. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri AS.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya telah menerbitkan memorandum serupa, menyatakan bahwa pemberian atau perpanjangan bantuan luar negeri harus melalui tinjauan menyeluruh. Dengan demikian, AS mengadopsi pendekatan selektif terhadap alokasi bantuan luar negeri.

Israel dan Mesir: Sekutu yang Diutamakan

Meski banyak bantuan dihentikan, Israel tetap menjadi penerima utama dukungan AS. Bantuan militer terus mengalir bahkan selama konflik di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Mesir juga mendapatkan dukungan strategis karena perannya yang vital dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Kedua negara ini dianggap sebagai mitra kunci AS dalam kebijakan luar negeri.

Fokus Bantuan Kemanusiaan

Di tengah kebijakan pembekuan ini, AS tetap menyediakan bantuan makanan darurat untuk negara-negara yang mengalami krisis kemanusiaan, seperti Sudan dan Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fokus utama adalah efisiensi anggaran dan kepentingan domestik, bantuan untuk situasi kritis masih menjadi prioritas.

Penghentian Bantuan untuk Ukraina

Salah satu dampak besar dari kebijakan ini adalah penghentian sementara bantuan untuk Ukraina. Keputusan ini memicu spekulasi mengenai perubahan pendekatan AS terhadap konflik geopolitik di Eropa Timur.

Tinjauan Ulang dan Dampaknya

Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan seluruh program bantuan luar negeri selama 90 hari. Selama periode ini, pemerintah meninjau kembali kesesuaian setiap program dengan kebijakan nasional. Langkah ini menggarisbawahi upaya Trump untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri sejalan dengan visi pemerintahannya.

Reaksi Global

Pembekuan bantuan luar negeri AS menuai respons beragam dari komunitas internasional. Sebagian pihak memandang langkah ini sebagai bentuk efisiensi anggaran dan fokus domestik yang dibutuhkan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap stabilitas internasional.

Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam diplomasi AS, yang kini lebih berorientasi pada kepentingan dalam negeri, tetapi tetap menjaga relasi strategis dengan mitra utama. Namun, keberlanjutan peran global AS menjadi isu yang terus diperdebatkan.

riuhmedia.com – Jakarta, 24 Januari 2025 – Hubungan hangat antara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kembali terlihat melalui gestur istimewa di momen ulang tahun Megawati yang ke-78. Prabowo mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun yang penuh makna, menegaskan adanya rasa hormat dan apresiasi terhadap Megawati sebagai tokoh bangsa yang dihormati.

Puan Maharani, putri Megawati sekaligus Ketua DPR RI, menyebutkan bahwa bunga anggrek yang dipilih memiliki simbolisme yang dalam. Anggrek dikenal sebagai lambang keanggunan, ketulusan, dan penghormatan, nilai-nilai yang sangat relevan dengan karakter Megawati. Pengiriman bunga ini menjadi wujud perhatian Prabowo yang tulus, memperlihatkan kedekatan personal di antara kedua tokoh meski berada di spektrum politik yang berbeda.

Gestur sederhana ini menjadi perhatian publik karena menggambarkan hubungan baik yang tetap terjaga meskipun dinamika politik nasional sering kali diwarnai oleh perbedaan pandangan. Langkah ini dipandang sebagai contoh nyata bahwa di balik persaingan politik, masih ada ruang untuk saling menghormati dan menunjukkan persahabatan yang hangat.

Bunga anggrek yang diberikan tidak hanya sebagai hadiah biasa, tetapi juga simbol penghormatan kepada Megawati sebagai sosok pemimpin yang berpengaruh dalam perjalanan politik Indonesia. Megawati, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di Indonesia, menerima perhatian ini sebagai pengingat betapa pentingnya menjaga hubungan baik di antara para pemimpin bangsa.

Publik melihat momen ini sebagai teladan yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam politik. Pengamat politik juga menilai bahwa tindakan Prabowo menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, di mana perbedaan partai tidak menjadi penghalang untuk membangun komunikasi yang baik.

Di tengah tantangan politik yang sering kali memecah, tindakan ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menjaga harmoni, solidaritas, dan saling menghormati. Bunga anggrek yang diberikan Prabowo menjadi simbol ketulusan, penghormatan, dan komitmen untuk terus menjunjung tinggi persatuan bangsa di tengah perbedaan.