Riuhmedia.com | Makassar – Jumat, 1 Agustus 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar resmi meluncurkan enam inovasi kebencanaan terbaru dalam acara soft launching yang digelar di Hotel Vasaka Makassar, Kamis (31/7/2025). Peluncuran ini menjadi tonggak baru dalam upaya membangun Makassar sebagai kota yang lebih siap, tangguh, dan peduli dalam menghadapi bencana.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kearifan lokal.
“Kita ingin Makassar jadi kota yang siap menghadapi bencana, tapi dengan cara yang lebih manusiawi, lebih inklusif, dan lebih bermakna,” ujar Fadli dengan penuh semangat.
Enam inovasi ini merupakan hasil dari rangkaian diskusi, riset lapangan, dan kolaborasi lintas sektor. Seluruhnya dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam menghadapi bencana.
SALAMA (Sadar Lewat Dongeng dan Hypnoshield)
Metode edukasi kesiapsiagaan bencana untuk anak-anak melalui pendekatan cerita dan psikologi. SALAMA bertujuan membantu anak memahami kondisi darurat secara aman dan menyenangkan.
MACCA (Manajemen Risiko Cerdas Komunitas)
Sistem manajemen risiko yang menggabungkan data lokal dan pengetahuan komunitas. Nama “Macca”, yang berarti cerdas dalam Bahasa Bugis, mencerminkan harapan akan masyarakat yang tanggap dan bijak.
SILOKA (Sistem Logistik Kebencanaan Komunitas)
Platform logistik yang mengandalkan jaringan komunitas lokal untuk menjamin distribusi bantuan yang cepat dan tepat selama bencana.
BALLA SALAMA (Rumah Aman BPBD)
Posko BPBD di tiga kecamatan strategis yang beroperasi 24 jam. Dilengkapi layanan digital dan respons langsung untuk masyarakat terdampak.
AGANGTA (Layanan Psikososial Berbasis Seni)
Program pemulihan trauma pascabencana, khususnya bagi anak dan kelompok rentan, melalui seni, cerita, dan hypno-resilien.
PAKABAJI (Pemulihan Berbasis Gotong Royong)
Inisiatif pemulihan pascabencana dengan menggerakkan partisipasi warga secara aktif. Mendorong semangat bangkit bersama dan solidaritas sosial.
Peluncuran enam inovasi ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari 15 kecamatan, perwakilan komunitas pendongeng, dan mitra kebencanaan. Mereka diundang bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai aktor penting dalam implementasi di lapangan.
“Inovasi ini tidak diciptakan di ruang tertutup. Semuanya lahir dari masalah nyata yang kami hadapi bersama warga,” terang Fadli.
Ketujuh kecamatan rawan bencana telah dipilih sebagai lokasi uji coba inovasi. Ke depan, BPBD Makassar akan terus mengembangkan model kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan akademisi, relawan, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha.
Langkah BPBD Makassar ini dinilai sebagai terobosan dalam membangun kesadaran kolektif menghadapi risiko bencana. Tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan transformatif.
Dengan pendekatan yang berbasis komunitas dan lokalitas, enam inovasi ini menjadi harapan baru bahwa kesiapsiagaan bukan milik pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama.
Makassar kini tak hanya bersiap menghadapi bencana—Makassar sedang tumbuh menjadi kota yang lebih tangguh, lebih peduli, dan lebih manusiawi.
Riuhmedia.com | Latimojong, 31 Juli 2025 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang berfokus pada bidang ketenagakerjaan dan pelestarian lingkungan di wilayah operasional Proyek Awak Mas, Kecamatan Latimojong.
Dalam MoU bidang lingkungan, kedua pihak bersepakat untuk menjaga dan merevitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso serta kawasan sepanjang jalur logistik tambang. Program ini meliputi pemeliharaan infrastruktur lingkungan secara berkala, dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Sementara itu, MoU ketenagakerjaan menitikberatkan pada penyediaan sistem informasi dan penerimaan tenaga kerja lokal. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara terstruktur dan transparan, sekaligus memberikan peluang kerja lebih besar bagi masyarakat sekitar proyek tambang.
Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk kepercayaan dan langkah positif untuk pembangunan berkelanjutan. “Kesepakatan ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dan menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai lokal,” katanya.
Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa keberhasilan proyek pertambangan tak lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. “MoU ini kami harapkan dapat memberikan manfaat seimbang antara kegiatan operasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Langkah ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan inklusif. Sinergi antara industri dan pemerintah daerah juga diharapkan menjadi contoh hubungan kelembagaan yang mengedepankan kepatuhan, transparansi, dan kontribusi nyata bagi daerah.
Riuhmedia.com | Latimojong, 29 Juli 2025 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) resmi menyerahkan dua jembatan permanen yang terletak di Desa Kadundung dan Desa To’Baru, Kecamatan Latimojong, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu. Penyerahan ini menandai alih fungsi jembatan dari aset operasional proyek menjadi fasilitas publik untuk masyarakat.
Seremoni serah terima dilakukan oleh Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, dan Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., disaksikan oleh tokoh adat, perwakilan OPD, serta warga setempat.
“Ini bukan sekadar peresmian, tapi momentum penting bagi masyarakat Luwu. Kami menerima aset bermanfaat ini dengan penuh rasa syukur. MDA telah menunjukkan bahwa dunia usaha bisa menjadi mitra aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Bupati Patahudding dalam sambutannya.
Kedua jembatan tersebut dibangun ulang oleh MDA setelah bencana banjir dan longsor pada 2024 menyebabkan jembatan di Kadundung hanyut. Dibangun lebih kokoh dan fungsional, jembatan ini sebelumnya mendukung logistik Proyek Awak Mas, namun kini beralih menjadi fasilitas umum yang krusial bagi warga.
Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen keberlanjutan perusahaan.
“Sejak awal, kami menyadari infrastruktur ini tak hanya untuk operasional, tapi juga harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kini, jembatan ini resmi menjadi milik masyarakat Luwu,” katanya.
Jembatan Kadundung dan To’Baru kini menjadi jalur penghubung vital antar desa dan kecamatan. Keberadaan infrastruktur ini mempermudah distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian lokal.
MDA menegaskan komitmennya sebagai pelaku industri tambang yang menjunjung tinggi prinsip good mining practices, serta berperan dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan
Riuhmedia.com, Makassar — MTs Muhammadiyah Tallo Makassar bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar (UNM) menyelenggarakan pelatihan seni kriya logam dengan penerapan ornamen hias dan kaligrafi Khat Naskhi. Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2025.
Pelatihan yang diikuti oleh siswa kelas IX ini bertujuan meningkatkan keterampilan artistik sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya dan keislaman di lingkungan pelajar madrasah. Para peserta dikenalkan pada teknik dasar pengolahan logam ringan, perancangan ornamen geometris dan floral, serta penerapan kaligrafi Khat Naskhi dalam karya seni kriya.
Tiga narasumber turut hadir dalam pelatihan ini, yakni Muhammad Syafruddin Akmal, M.Pd. (dosen UNM dan praktisi seni rupa), Yesaya Wisnu Mahaputra Bombong (mahasiswa Fakultas Seni dan Desain UNM), serta Syamil Ghilman Azzahroni Yusuf Kune (kaligrafer muda yang aktif mempromosikan khazanah kaligrafi Islam).
Kepala MTs Muhammadiyah Tallo, Irawati Dahlan, S.Ag., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. “Kami sangat mengapresiasi sinergi antara pihak kampus dan madrasah. Pelatihan ini membuka wawasan serta mengembangkan potensi siswa dalam seni kriya logam yang unik dan bernilai. Kami berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal serta nilai-nilai Islam,” ujarnya.
Ketua tim pengabdi dari UNM, Muhammad Syafruddin Akmal, M.Pd., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata soal keterampilan teknis, tetapi juga membangun kecintaan terhadap budaya serta estetika Islam. “Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mendekatkan siswa dengan dunia seni yang religius dan kontekstual dengan kehidupan mereka,” jelasnya.
Pelatihan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Mereka menunjukkan kreativitas dan ketekunan dalam menyelesaikan karya seni kriya masing-masing. Di akhir kegiatan, seluruh hasil karya dipamerkan dalam mini-pameran terbuka yang dihadiri oleh warga madrasah dan masyarakat sekitar.
Melalui program ini, MTs Muhammadiyah Tallo dan UNM berharap dapat menjalin kolaborasi berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan, seni, dan budaya yang mendukung pembentukan karakter siswa secara menyeluruh.
Riuhmedia.com | Makassar, 25 Juli 2025 – Bentrokan yang kembali melibatkan organisasi kemahasiswaan IPMIL (Ikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia Luwu) menuai sorotan publik, terutama setelah Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Andi Surahman Batara, menyerukan agar kedua pihak yang bertikai segera dipertemukan. Tujuannya, menurutnya, untuk meredam konflik dan membangun kembali komunikasi yang produktif antar organisasi pemuda.
Namun, seruan damai tersebut justru memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Demisioner Ketua Umum PMTS (Persatuan Mahasiswa Tau Sianakkang) periode 2023–2024, yang secara terbuka menyatakan bahwa imbauan damai dari KNPI terlalu normatif dan tidak berpijak pada realitas konflik di lapangan.
“Bagaimana mungkin kita bicara soal damai jika salah satu pihak, yakni IPMIL, berkali-kali menunjukkan sikap agresif, bahkan tidak mengindahkan perjanjian perdamaian yang pernah disepakati sebelumnya di depan Kapolrestabes?” ujar mantan Ketua Umum PMTS tersebut kepada Riuhmedia.com.
Ia menilai IPMIL cenderung mengulangi pola kekerasan setiap kali konflik muncul, bahkan setelah perjanjian damai difasilitasi pihak kepolisian. Ia menyebut bahwa pihaknya memiliki pengalaman langsung dengan pelanggaran perjanjian tersebut.
“IPMIL tidak suka berdamai. Itu bukan asumsi, tapi kesimpulan dari banyak peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa pada tahun 2023, IPMIL diduga melakukan penikaman mendadak terhadap salah satu mahasiswa asal Makassar tanpa sebab yang jelas. Peristiwa ini memicu konflik antara PMTS dan IPMIL, yang akhirnya diselesaikan melalui penandatanganan perjanjian damai yang dimediasi oleh Kapolrestabes Makassar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan perjanjian tersebut dilanggar—IPMIL kembali melakukan penyerangan dan penikaman terhadap mahasiswa Makassar.
Pernyataan damai dari Andi Surahman Batara, yang diketahui juga merupakan mantan pengurus IPMIL Raya UMI, dinilai bias dan tidak menyentuh akar persoalan. Apalagi hingga saat ini, pelaku penikaman terbaru dikabarkan belum ditangkap oleh pihak kepolisian.
“Masyarakat Makassar sudah lelah dengan konflik berulang. Kami tidak butuh narasi damai tanpa tindakan. Yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang tegas,” tutup narasumber dari PMTS.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum. Proses rekonsiliasi yang bermartabat dinilai hanya bisa terwujud jika pelaku kekerasan diproses secara adil, bukan hanya melalui ajakan damai yang bersifat seremonial.
Riuhmedia.com | Luwu, 23 Juli 2025 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menegaskan komitmennya terhadap kepatuhan hukum dengan memastikan seluruh operasional tambang emas Awak Mas menggunakan bahan bakar minyak (BBM) industri non-subsidi. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya dugaan penggunaan BBM subsidi di lokasi proyek yang berlokasi di Rante Balla, Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan.
Dalam klarifikasinya, MDA menyebut seluruh pasokan BBM untuk kendaraan dan alat berat berasal dari jalur resmi melalui PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Jenis BBM yang digunakan adalah solar industri, yang sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang melarang keras penggunaan BBM subsidi di sektor pertambangan.
Terkait isu bahwa PT Sri Global Mandiri (SGM) disebut-sebut sebagai penyuplai BBM ke MDA, perusahaan menjelaskan bahwa SGM bukan mitra langsung, melainkan subkontraktor transporter yang ditunjuk oleh PT Sinarjaya Global Mandiri (SJGM)—mitra dari PT Petrosea, salah satu kontraktor MDA.
“Jika ditemukan adanya pasokan BBM di luar sistem resmi, hal itu menjadi perhatian serius kami,” tegas MDA dalam siaran persnya.
Mustafa Ibrahim, Kepala Teknik Tambang MDA, menyatakan bahwa perusahaan tengah melakukan penelusuran internal dan memperkuat koordinasi guna memastikan kepatuhan seluruh vendor terhadap regulasi.
“Kami sangat setuju bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dijalankan secara bertanggung jawab dan transparan. Oleh karenanya, kami akan terus memperkuat pengawasan internal terhadap rekanan agar seluruh operasional tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap peraturan,” ujarnya.
MDA juga menyayangkan jika benar terjadi praktik penyaluran BBM subsidi ke area proyek, karena dapat merugikan reputasi perusahaan serta mengganggu sistem operasional yang sah. Mereka menekankan pentingnya semua pihak, termasuk media dan masyarakat, mengedepankan informasi yang valid dan terverifikasi.
Riuhmedia.com | Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri peluncuran Kelembagaan 80 ribu Koperasi Merah Putih serta peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI secara virtual, Senin (21/7/2025).
Kegiatan nasional ini diikuti lebih dari 500 kepala daerah, terdiri dari bupati dan wali kota se-Indonesia. Di Makassar, pelaksanaan virtual meeting dipusatkan di Gedung Makassar Government Center (MGC), dihadiri langsung oleh Wali Kota Munafri didampingi unsur Forkopimda serta jajaran SKPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan koperasi desa sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Koperasi desa sangat penting karena bagian dari program dicanangkan Presiden Prabowo untuk memperkuat struktur ekonomi di akar rumput.
“Di Makassar sendiri, kita sudah membentuk koperasi di 153 kelurahan dan ini akan terus kita dorong agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Appi.
Appi juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memperkuat kelembagaan koperasi melalui program 80 ribu Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Ini langkah konkret untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Dengan sinergi pusat dan daerah, kita optimis koperasi bisa kembali menjadi tulang punggung perekonomian,” tambahnya.
Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dalam sebuah perhelatan nasional yang berlangsung di Klaten, Jawa Tengah.
Dengan menekan tombol simbolis usai menyampaikan pidato, Presiden menandai dimulainya operasional koperasi di seluruh penjuru Indonesia, sebagai bentuk nyata pemerataan ekonomi berbasis gotong royong.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Ia mengibaratkan koperasi seperti lidi—sendirian tampak lemah, namun jika disatukan, menjadi alat pembersih yang kokoh dan berguna.
“Koperasi adalah alatnya orang lemah. Tapi jika ratusan disatukan, ia jadi kekuatan yang dahsyat. Inilah kekuatan gotong royong,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi titik balik dalam membangun kekuatan ekonomi dari desa, memacu pertumbuhan UMKM, dan memperkuat struktur ekonomi nasional dari akar rumput.
Ia juga menekankan bahwa mereka yang sudah mapan secara ekonomi cenderung memilih jalan usaha besar seperti PT atau holding.
Sebaliknya, koperasi hadir sebagai wadah dan solusi bagi mereka yang belum memiliki akses dan kekuatan ekonomi yang memadai.
“Konsep koperasi adalah konsep orang lemah. Tapi dari lemah, lemah, lemah—kita bisa bangkit menjadi kuat,” tegasnya.
Peluncuran ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Mendagri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, serta para ketua komisi DPR dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya.
LUWU, RIUHMEDIA.COM – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menyatakan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan, kemitraan profesional, serta pemenuhan regulasi tambang yang ketat, menyusul pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang meminta evaluasi atas aktivitas pertambangan di Kabupaten Luwu.
Melalui keterangan resmi yang diterima redaksi pada 8 Juli 2025, manajemen MDA menegaskan bahwa seluruh operasional perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan hukum, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan jangka panjang.
Metode Tambang Aman dan Sah
MDA menjelaskan bahwa metode pertambangan terbuka (open pit mining) dipilih berdasarkan karakteristik endapan emas di kawasan Pegunungan Latimojong. Metode ini dinilai paling aman dan sesuai dengan kondisi geologis lokal.
“Kami mengacu pada standar nasional dan internasional, termasuk pemantauan geoteknik serta perencanaan desain lereng yang matang,” tulis pernyataan MDA, merujuk pada studi akademik terbaru dari jurnal Mining tahun 2025.
MDA juga menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan dokumen AMDAL yang disahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 2019 dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Tanggapi Kemitraan dengan Perseroda
Menanggapi sorotan Gubernur terkait keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (Perseroda), MDA menyambut baik inisiatif tersebut, namun menekankan pentingnya kapasitas teknis dan legal dalam praktik pertambangan. MDA telah menandatangani nota kesepahaman strategis dengan Perseroda Sulsel pada Mei 2025, dengan fokus pada penguatan fungsi pengawasan dan pembelajaran teknis.
“Kolaborasi ini kami harapkan dapat berkembang menjadi kerja sama pelaksanaan yang berbasis pada kompetensi dan standar industri,” ungkap perwakilan perusahaan.
Komitmen Revegetasi dan Pemulihan Ekosistem
Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, MDA telah menerapkan rehabilitasi progresif sejak tahap konstruksi. Program revegetasi mencakup penanaman pohon endemik, pengendalian erosi, sistem drainase hijau, dan penataan kawasan pasca-tambang untuk keperluan konservasi.
Studi dari Zine et al. dalam jurnal Mining (2023) juga dikutip sebagai acuan MDA dalam proses reklamasi ekologis yang mampu memulihkan ekosistem dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun.
Direktur Legal dan Corporate Services MDA, Erlangga Gaffar, menambahkan, “Kami menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Kami terbuka berdialog dengan semua pemangku kepentingan demi memastikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.”
Dukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan
Dengan komitmen terhadap transparansi dan kolaborasi lintas sektor, MDA menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi daerah.
Riuhmedia.com – Jakarta. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menegaskan pihaknya tengah merumuskan aturan tegas untuk menindak praktik parkir liar di Ibu Kota. Salah satu usulan yang mencuat adalah menjadikan praktik juru parkir (jukir) liar sebagai tindak pidana.
“Kami akan membuat aturan soal juru parkir (jukir) liar, jadi jukir nantinya bakal dikenakan pidana,” ujar Jupiter, Sabtu (28/6/2025).
Usulan ini disampaikan di tengah proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Menurut Jupiter, kondisi di lapangan sudah jauh berubah sehingga aturan yang ada perlu disesuaikan.
“Kondisi di lapangan sudah jauh berbeda. Maka, perubahan Perda ini menjadi penting,” tegasnya.
Minta Penegakan Hukum Diperketat
Jupiter juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bertindak lebih tegas dalam menertibkan parkir liar yang kerap meresahkan warga, khususnya yang mematok tarif tidak wajar.
“Perlu rutin melakukan pengecekan di lapangan minimal satu bulan dua kali. Intens dan rutin dilakukan,” katanya.
Dukung Penurunan Tarif Parkir
Selain itu, Jupiter secara terbuka mendukung kebijakan penurunan tarif parkir, baik untuk parkir di badan jalan (on-street) maupun di gedung atau kawasan khusus (off-street).
“Saya justru sangat mendukung, setuju banget dengan Pemprov DKI Jakarta menurunkan tarif parkir. Ini bisa membantu menertibkan kekacauan sistem parkir di Jakarta,” ujarnya.
Dishub Fokuskan Parkir sebagai Pengendali Lalu Lintas
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa saat ini sektor perparkiran tidak lagi semata-mata menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih difokuskan sebagai alat pengendalian lalu lintas.
“Karena itu, dari 440 ruas jalan yang ditetapkan boleh parkir, saat ini hanya 244 ruas yang dapat diimplementasikan untuk parkir di badan jalan,” ungkap Syafrin.
Ia menambahkan, jumlah ruas jalan yang boleh digunakan untuk parkir akan terus dikurangi sesuai kebutuhan pengaturan lalu lintas yang semakin dinamis.
Contoh Keberhasilan Penurunan Tarif
Syafrin juga mengungkapkan salah satu contoh penerapan kebijakan tarif parkir yang efektif. Di kawasan Jalan Kyai Tapa, yang sebelumnya marak sepeda motor parkir di trotoar, kini sudah jauh lebih tertib.
“Setelah kami lakukan pendekatan, tarif parkir yang semula Rp4.000–Rp5.000 per hari di kampus, diturunkan menjadi Rp2.000. Ini membuat pengendara lebih memilih parkir di dalam kampus daripada di trotoar,” jelasnya.
Kajian Tarif Parkir Berlanjut
Dishub DKI saat ini juga tengah mengkaji penyesuaian tarif parkir secara menyeluruh, mengikuti masukan dari Pansus Perparkiran DPRD Jakarta.
“Penyesuaian tersebut mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan warga saat menggunakan kendaraan pribadi, agar tetap adil dan mendorong ketertiban,” pungkas Syafrin.
Riuhmedia.com | Luwu, 28 Juni 2025 — PT Masmindo Dwi Area (MDA) akhirnya angkat bicara terkait aksi pemblokiran jalan dan pemaksaan masuk ke area tambang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan keluarga Bustam Titing. Aksi yang telah berlangsung selama enam hari di wilayah Latimojong, Kabupaten Luwu ini dinilai telah mengganggu distribusi logistik dan operasional tambang yang sah.
Dalam keterangan resminya, MDA menegaskan bahwa lahan yang diklaim oleh kelompok tersebut telah melalui proses pembebasan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Proses verifikasi dilakukan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah kabupaten, bahkan dilaporkan secara resmi ke Satuan Tugas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu sebagai bentuk transparansi.
“Kami menegaskan bahwa area tambang bukan zona publik bebas akses. Tindakan masuk secara paksa dan memblokir jalur logistik jelas bertentangan dengan hukum serta mengganggu kegiatan operasional yang telah sah. Kami tetap mengedepankan dialog, namun tidak dapat mentolerir pelanggaran hukum,” tegas Mustafa Ibrahim, Kepala Teknik Tambang MDA.
Isu ini mencuat setelah pihak yang mengatasnamakan keluarga Bustam Titing mengklaim adanya situs makam di area tambang. Menanggapi hal tersebut, MDA mengaku sudah menawarkan solusi bermartabat, yakni relokasi makam ke lokasi yang lebih aman dan layak, dengan seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan.
Namun, jika masih terdapat klaim tambahan di luar dokumen resmi, MDA menyatakan penyelesaiannya harus melalui jalur hukum. Pengakuan sepihak tanpa dasar administrasi yang sah dinilai berpotensi merusak iklim investasi dan menciptakan preseden buruk bagi ketertiban hukum di wilayah tersebut.
Perlu diketahui, area tambang MDA termasuk dalam kategori Objek Vital Tertentu (OVT) yang diatur ketat oleh ketentuan keselamatan dan perizinan. Sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap tindakan yang menghalangi kegiatan pertambangan yang sah merupakan pelanggaran hukum.
MDA juga menyampaikan bahwa saat ini mereka terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur pengamanan demi menjaga situasi tetap kondusif. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan kelangsungan operasi tambang, serta memberikan perlindungan kepada karyawan, masyarakat lokal, dan mitra kerja yang terdampak.
Tentang MDA
PT Masmindo Dwi Area adalah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Rante Balla, Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dengan izin resmi sesuai ketentuan pemerintah.
