Riuhmedia.com | Luwu — Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) resmi menyerahkan fasilitas pengolahan nilam kepada Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat di Desa Bonelemo. Serah terima ini menjadi bagian dari program kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Rahimullah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasmaruddin, Sekretaris Pokja Percepatan Investasi Zulkarnaim, Camat Bajo Barat Imran Salang, perwakilan pemerintah desa, pengurus koperasi, serta masyarakat setempat.

Serah terima fasilitas menandai dimulainya pengelolaan unit pengolahan nilam oleh koperasi masyarakat. Fasilitas tersebut dibangun dan dipersiapkan secara bertahap sejak 2023 sebagai bagian dari program pengembangan usaha nilam yang dirancang untuk dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelembagaan koperasi.

Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembentukan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

“Pengembangan dilakukan mulai dari pendampingan petani di tingkat budidaya, penguatan koperasi sebagai pengelola, hingga penyiapan pengelolaan hasil agar kegiatan produksi dapat berjalan stabil dan memberikan nilai tambah,” ujarnya.

Fasilitas yang diserahkan meliputi gudang bahan baku, area penjemuran, serta unit ketel penyulingan. Sarana tersebut dirancang untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen nilam masyarakat melalui proses pengolahan yang terintegrasi.

Pada Tahap I program yang berlangsung selama 2023–2025, MDA memfokuskan kegiatan pada pembentukan dan penguatan Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat. Koperasi ini telah memiliki legalitas resmi dan dikelola oleh perwakilan masyarakat dari sejumlah desa di sekitar wilayah program.

Pengurus koperasi mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan organisasi, manajemen keuangan, hingga perencanaan usaha. Mereka dipersiapkan sebagai pengelola utama fasilitas agar operasional dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

Di tingkat hulu, petani nilam memperoleh pelatihan pengembangan demplot dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP) guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Sementara di tingkat hilir, hasil produksi telah memiliki akses pembeli dan jalur pasar yang jelas, sehingga rantai usaha berjalan secara utuh dari budidaya hingga pemasaran.

Melalui model pengembangan berbasis koperasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku usaha aktif. Program tersebut membuka peluang kerja dan usaha di sektor budidaya maupun pengolahan, sehingga penguatan ekonomi desa tidak semata bergantung pada peluang kerja formal di perusahaan tambang.

Kepala Desa Bonelemo, Baso, menilai pendekatan ini memberikan kejelasan dan keberlanjutan bagi masyarakat.

“Yang kami lihat bukan hanya fasilitas yang dibangun, tetapi juga pengelolaan yang disiapkan. Petani dibina, koperasi diberi peran, dan hasil nilam memiliki jalur pengolahan serta pasar yang jelas,” ujarnya.

Ke depan, Tahap II Program Pengembangan Nilam yang direncanakan mulai 2026 akan difokuskan pada penguatan pengelolaan koperasi, peningkatan kapasitas petani dalam budidaya dan pascapanen, serta pengembangan nursery dan demplot lanjutan.

Dengan serah terima ini, pengelolaan usaha nilam resmi berada di tangan koperasi masyarakat, sekaligus menjadi langkah konkret dalam membangun kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal di Kabupaten Luwu.

Riuhmedia.com | Luwu, 31 Desember 2025 — Upaya penanganan stunting di Kecamatan Latimojong menunjukkan hasil menggembirakan. PT Masmindo Dwi Area (MDA) memaparkan capaian Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, dari 19 persen menjadi 5 persen hingga Desember 2025.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program PMT yang digelar MDA pada Jumat (27/12/2025) di Desa To’barru, Kabupaten Luwu. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Kegiatan Monev dihadiri oleh delapan kepala desa dan bidan desa dari wilayah sasaran Program PMT, yakni Desa To’barru, Kadundung, Rante Balla, Boneposi, Tolajuk, Ulu Salu, Pajang, dan Tabang. Hadir pula perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu sebagai mitra pelaksana program kesehatan masyarakat.

Dalam pemaparannya, MDA menyampaikan bahwa selain penurunan angka stunting, sejumlah balita yang sebelumnya masuk kategori gizi buruk kini telah berhasil keluar dari kondisi tersebut. Perbaikan status gizi paling menonjol tercatat di Desa Ulu Salu dan Desa To’barru, berkat pendampingan intensif tenaga kesehatan dan dukungan program PMT yang berkelanjutan.

Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa program kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan.

“Program PMT ini kami jalankan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak. Bagi kami, keberlanjutan operasional perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar,” ujar Mustafa.

Ia menambahkan, MDA akan terus mendorong pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta pemerintah desa agar program-program kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Alimuddin, menyampaikan apresiasi atas peran aktif MDA dalam mendukung upaya penurunan stunting di Latimojong.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kami berharap program kesehatan seperti ini dapat terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Alimuddin.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak dini, penanganan kesehatan anak secara berkelanjutan, serta penguatan sinergi lintas sektor agar capaian positif ini dapat dipertahankan.

Dalam kesempatan yang sama, para kepala desa yang hadir turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi MDA. Program PMT dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi anak sekaligus memperkuat layanan kesehatan di desa-desa sasaran.

Sebagai penutup kegiatan, MDA memberikan apresiasi khusus kepada dua anak yang berhasil keluar dari kategori gizi kurang, serta kepada para bidan desa yang aktif melakukan pemantauan dan pelaporan rutin kondisi kesehatan balita di wilayah masing-masing.

Selain Program PMT, MDA juga menjalankan program pengobatan gratis yang hingga saat ini telah menjangkau 12 desa di Kecamatan Latimojong, mulai dari Desa Rante Balla hingga Desa Pangi sebagai desa terluar.

Melalui berbagai program sosial yang kolaboratif dan berkelanjutan, MDA berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu.

Riuhmedia.com | Jakarta, 24 Desember 2025 — PT Masmindo Dwi Area (MDA) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera melalui Program ESDM Siaga Bencana Peduli Sumatera. Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi darurat yang dihadapi masyarakat akibat bencana alam.

Program ESDM Siaga Bencana Peduli Sumatera merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertujuan mengoordinasikan peran perusahaan di sektor energi dan pertambangan agar dapat bergerak cepat, terarah, dan berkelanjutan dalam merespons situasi kebencanaan.

Keterlibatan MDA dalam program ini mencerminkan solidaritas industri pertambangan yang tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga hadir secara nyata dalam situasi krisis kemanusiaan.

Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, mengatakan partisipasi perusahaan dalam program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai bagian dari sektor ESDM. Menurutnya, dalam situasi bencana, negara hadir melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan melibatkan pelaku usaha.

“Melalui Program ESDM Siaga Bencana, Kementerian ESDM mendorong kepedulian sosial di sektor energi dan sumber daya mineral. Kami sebagai perusahaan tambang yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM berkomitmen mengambil peran nyata dalam membantu masyarakat terdampak,” ujar Mustafa.

Ia menambahkan, nilai keselamatan, kepedulian, dan kemanusiaan merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dari praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Bantuan yang disalurkan melalui program ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana, seperti bantuan logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan pada tahap awal pemulihan pascabencana.

Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, MDA berharap kontribusi tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong nasional dalam menghadapi bencana.

Riuhmedia.com | Luwu — PT Masmindo Dwi Area (MDA) menggelar kegiatan “MDA Media Connect” bersama insan pers sebagai upaya memperkuat sinergi, keterbukaan informasi, dan komunikasi yang konstruktif antara perusahaan dan media. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk membangun pemahaman bersama terkait aktivitas perusahaan, khususnya yang berlangsung di wilayah Kabupaten Luwu.

Melalui forum ini, MDA menyampaikan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik, sekaligus membuka ruang diskusi yang sehat dengan jurnalis dari berbagai media lokal dan regional. Kegiatan berlangsung dalam suasana santai dan interaktif, sehingga memungkinkan pertukaran pandangan secara terbuka.

Manajemen MDA menyampaikan bahwa peran media sangat strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis dengan insan pers dinilai penting untuk mendukung iklim komunikasi yang positif dan produktif.

Selain pemaparan singkat mengenai perkembangan dan komitmen perusahaan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Insan pers diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

MDA berharap melalui MDA Media Connect, hubungan kemitraan dengan media dapat terus terjalin secara berkelanjutan, saling mendukung, dan berbasis kepercayaan. Ke depan, MDA berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi aktif sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Riuhmedia.com | Makassar, 10 Desember 2025 — Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani Suardi, hadir sebagai tamu kehormatan dalam Musyawarah Daerah DPW Pemuda LIRA Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Continent Centrepoint Panakkukang. Kehadiran Vonny merupakan bentuk penghargaan terhadap undangan resmi yang disampaikan oleh Pengurus Pemuda LIRA Sulsel sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap kepemimpinan pemuda di Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Vonny menegaskan bahwa KNPI Sulsel ke depan akan dibangun dengan prinsip kolaborasi, keterbukaan, dan penguatan jaringan pemuda lintas organisasi. Ia menekankan bahwa pemuda perlu bersatu di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

“Sinergi adalah kunci. Tidak ada organisasi yang bisa bergerak sendiri. Saya berterima kasih kepada Pemuda LIRA Sulsel atas undangannya. Ini menunjukkan bahwa ruang kolaborasi bagi pemuda di Sulawesi Selatan semakin terbuka dan harus terus kita rawat,” ujar Vonny.

Pemuda LIRA Tegaskan Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda yang Sah

Dalam forum Musda tersebut, Pengurus DPW Pemuda LIRA Sulsel turut memberikan pernyataan tegas bahwa Musda XVI KNPI Sulsel yang dilaksanakan di Hotel Horison pada tanggal 8–9 Desember 2025 adalah Musda sah dan memiliki legitimasi penuh. Hal ini didasarkan pada kehadiran unsur DPP KNPI serta dukungan suara mayoritas OKP dan DPD II yang memenuhi syarat quorum sebagaimana mekanisme organisasi KNPI.

Pengurus Pemuda LIRA menilai bahwa proses Musda Horison berlangsung tertib, demokratis, dan sesuai aturan organisasi, sehingga keputusan aklamasi terhadap Vonny Ameliani Suardi memiliki dasar yang kuat.

“Pemuda LIRA Sulsel menegaskan bahwa Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda resmi yang memenuhi seluruh unsur legalitas organisasi. Karena itu, hasilnya sah, termasuk terpilihnya Ketua KNPI Sulsel,” tegas perwakilan Pemuda LIRA dalam forum.

Momentum Awal Kolaborasi Pemuda Sulsel

Musda Pemuda LIRA Sulsel menjadi ruang penting untuk memperkuat konsolidasi antarorganisasi pemuda. Kehadiran Vonny sebagai Ketua KNPI Sulsel terpilih memberikan sinyal positif bahwa hubungan antara KNPI dan Pemuda LIRA akan berjalan erat ke depan.

Forum ini ditutup dengan semangat persatuan, komitmen kolaborasi, dan harapan bahwa kepemimpinan baru KNPI dapat menjadi energi baru bagi gerakan kepemudaan di Sulawesi Selatan.

Riuhmedia.com | Belopa – PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu resmi memulai tahapan awal program revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off meeting antara manajemen MDA dan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) Pengendalian Lingkungan yang telah ditandatangani pada Agustus lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur PT Masmindo Dwi Area, Erlangga Gaffar, dan Ketua Pokja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin. Dalam pembahasan, kedua pihak menyepakati penyelarasan rencana kerja yang mencakup pemeliharaan fungsi DAS, penataan ulang area yang mengalami degradasi, penguatan titik-titik rawan hidrologis, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam pemantauan dan pelaporan progres kegiatan.

Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menyampaikan bahwa kick-off meeting ini menjadi tonggak penting dalam memastikan seluruh tahapan revitalisasi DAS Suso berjalan secara terpadu, terarah, dan bertanggung jawab. Menurutnya, revitalisasi DAS Suso merupakan langkah kolaboratif untuk memperbaiki kualitas ekosistem, meningkatkan ketahanan kawasan terhadap curah hujan ekstrem, serta menjaga keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat di hilir dan hulu.

“MDA berkomitmen mendukung penuh implementasi program revitalisasi yang telah dirumuskan bersama Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan,” ujar Erlangga.

Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menjelaskan bahwa program revitalisasi DAS Suso dijalankan dalam kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu. Peran MDA difokuskan pada dukungan teknis dan penyelarasan kegiatan konstruksi agar tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.

Setiap tahapan revitalisasi, lanjut Mustafa, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mulai dari pemenuhan aspek perizinan hingga perhatian terhadap karakteristik alami aliran sungai. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak seperti erosi dan sedimentasi.

Ketua Pokja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, menegaskan bahwa kolaborasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dan dunia usaha dalam merawat, memulihkan, serta memperkuat fungsi DAS sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat. Menurutnya, revitalisasi DAS Suso bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi lingkungan jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga stabilitas aliran air.

Sebagai tindak lanjut dari kick-off meeting tersebut, kegiatan lapangan direncanakan mulai dilaksanakan pada pertengahan Desember. Tahapan awal meliputi pembersihan area terdampak, penataan alur sungai yang mengalami sedimentasi, penguatan lereng dan tebing sungai, serta pemasangan struktur pengendali sesuai rekomendasi teknis.

Program revitalisasi DAS Suso diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menjaga integritas lingkungan, khususnya di wilayah yang rentan terhadap perubahan hidrologi dan cuaca ekstrem.

Makassar, Riuhmedia.com — Jelang pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) VI dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Sulawesi Selatan yang akan digelar pada 24 November 2025 di Claro Hotel Makassar, berbagai struktur kepengurusan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota terus mematangkan persiapan.

Salah satu dukungan kuat datang dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur, Dr. Drs. H. Budiman, M.Pd., yang menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan konsolidasi akbar tersebut.

Dr. Budiman menegaskan bahwa Konferda dan Konfercab merupakan momentum strategis bagi partai untuk memperkuat komitmen ideologis, menyolidkan struktur, serta menata langkah menghadapi dinamika politik nasional maupun daerah.

“DPC PDI Perjuangan Luwu Timur hadir dengan kesiapan total. Kami memastikan seluruh kader, baik pengurus maupun utusan PAC, siap mengikuti seluruh agenda Konfercab dan Konferda dengan penuh disiplin, semangat gotong royong, serta menjunjung tinggi aturan organisasi,” tegas Budiman.

Menurutnya, konsolidasi ini menjadi sarana penting bagi kader untuk memperkuat kesatuan gerak dan menyelaraskan program kerja partai, terlebih menghadapi agenda politik lima tahun ke depan.

“Konferda VI ini adalah ruang demokrasi internal yang sangat penting. Kami di Luwu Timur siap ikut berperan aktif, memberikan pandangan konstruktif, sekaligus mengawal proses penjaringan calon pimpinan partai agar berjalan tertib dan sesuai mekanisme organisasi,” ujarnya.

Dr. Budiman juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPD PDI Perjuangan Sulsel yang telah menyiapkan agenda ini secara matang, termasuk rencana kehadiran Pimpinan DPP PDI Perjuangan.

Ia menegaskan bahwa DPC Luwu Timur siap menjadi bagian dari barisan kader yang solid, disiplin, dan loyal dalam menjaga marwah partai berlambang banteng moncong putih.

“Kami optimistis Konferda dan Konfercab kali ini akan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang memperkuat struktur partai hingga ke akar rumput. DPC Luwu Timur siap mensukseskan seluruh rangkaian acara,” tutupnya.

Dengan dukungan penuh para ketua DPC, termasuk dari Kabupaten Luwu Timur, Konferda VI dan Konfercab VI PDI Perjuangan Sulsel diproyeksikan berjalan lancar, tertib, dan menjadi momentum strategis konsolidasi partai menuju agenda politik berikutnya. (*)

Riuhmedia.com | Makassar — Upaya penguatan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar kembali ditegaskan melalui pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Srikandi APPI Kota Makassar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Makassar. Pertemuan yang berlangsung di lantai 4 kantor DP3A Kota Makassar, Kamis (20/11/2025), menjadi momentum penting untuk memperdalam kolaborasi serta memastikan penanganan isu sosial berjalan lebih terarah, responsif, dan berbasis data lapangan.

Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Dinas P3A Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes., dan dihadiri Ketua DPP Srikandi APPI Makassar, Asriani Amiruddin, beserta koordinator kecamatan dari seluruh wilayah Kota Makassar.

Perkuat Identitas, Struktur, dan Mandat Organisasi

Dalam dialog, Srikandi APPI Kota Makassar menyampaikan profil organisasi, visi dan misi, serta mandat sosial yang diemban. Organisasi perempuan ini menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan terhadap kelompok rentan, serta dukungan terhadap program pemerintah melalui struktur kepengurusan yang telah terbentuk hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

DP3A Siap Libatkan Srikandi dalam Program Strategis

Kepala DP3A Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar,M.Kes., menyambut positif inisiatif Srikandi APPI membangun koordinasi kelembagaan. Ia menilai organisasi ini sebagai mitra penting dalam memperluas jangkauan edukasi, sosialisasi, dan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta menegaskan akan melibatkan Srikandi APPI dalam berbagai agenda, seperti focus group discussion (FGD), edukasi publik, serta pelatihan peningkatan kapasitas. Pelibatan ini diharapkan memperkuat peran masyarakat dalam mendukung layanan Dinas P3A Kota Makassar, khususnya pada wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Kecamatan Manggala Tertinggi Kasus KDRT dan Pelecehan Seksual

Dalam pemaparannya, Kadis P3A juga menyoroti fakta lapangan terkait persebaran kasus kekerasan di Kota Makassar.

Menurut drg. Ita, Kecamatan Manggala tercatat sebagai wilayah dengan angka paling tinggi untuk kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ia menegaskan bahwa kondisi ini membutuhkan penguatan jaringan pendampingan di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga keberadaan Srikandi APPI menjadi strategis sebagai garda terdepan yang dapat melakukan deteksi dini serta pelaporan cepat.

“Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi memerlukan kolaborasi yang lebih intens. Kehadiran Srikandi APPI bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempercepat intervensi dan memberikan pendampingan awal,” ujarnya.

Kadis P3A Siap Menjadi Dewan Pembina Srikandi APPI

Dalam kesempatan yang sama, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes., menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pembina Srikandi APPI Kota Makassar.

Ia menilai pentingnya pendampingan organisasi masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap isu perempuan dan anak, sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.

“Kami melihat Srikandi APPI memiliki struktur yang rapi dan komitmen kerja yang jelas. Saya siap mendampingi sebagai Dewan Pembina agar koordinasi dan kerja-kerja perlindungan ini dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Pernyataan ini disambut positif oleh jajaran DPP Srikandi APPI, yang menilai kesediaan Kadis P3A sebagai bentuk kepercayaan sekaligus penegasan peran strategis organisasi dalam mendukung program pemerintah.

Mekanisme Respons Cepat Jadi Fokus Pembahasan

Penguatan koordinasi cepat menjadi pembahasan utama, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, perundungan (bullying), dan berbagai bentuk kerentanan sosial lainnya.

Dengan jaringan struktur hingga tingkat kelurahan, Srikandi APPI diharapkan dapat mempercepat respons awal, menyediakan akses pelaporan, serta membantu memastikan korban mendapatkan pendampingan yang tepat waktu.

Koordinator Kecamatan Siap di Garda Terdepan

Koordinator Kecamatan Bontoala, Sahriah Anas, menyampaikan kesiapan jajaran koordinator kecamatan dalam mendukung kerja-kerja DP3A.

“Koordinator kecamatan siap menjadi garda terdepan dalam pendampingan awal dan pelaporan cepat. Kami memandang kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Agenda Lanjutan dan Penguatan Kolaborasi

Pertemuan ini menjadi awal penyusunan agenda kolaboratif antara Srikandi APPI dan Dinas P3A Kota Makassar. Ke depan, akan dirumuskan alur koordinasi, pembagian peran, serta penyelarasan program yang mendukung prioritas pembangunan dan perlindungan sosial di Kota Makassar.

Melalui sinergi ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat ekosistem perlindungan perempuan dan anak, sekaligus membangun budaya kepedulian sosial yang lebih kuat di masyarakat.

Riuhmedia.com | Parepare — Kritik terhadap proyek pembangunan toilet di 21 sekolah di Kota Parepare semakin menguat setelah sejumlah dokumen penting seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan kontrak belum dipublikasikan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Ketua Bidang Ideologi dan Politik DPD KNPI Parepare, Muh Ikbal, menilai pemerintah kota belum menjalankan prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan UU 23/2014 Pasal 391 dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan bahwa tanpa membuka dokumen perencanaan dan pelaksanaan, klarifikasi pemerintah hanya menjadi pernyataan simbolis.

“Publik berhak mengetahui detail perhitungan anggaran. Tanpa itu, akuntabilitas sulit dibuktikan,” kata Ikbal.

Ia juga menyinggung penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Permendagri 77/2020. Menurutnya, nilai kontrak yang dianggap melebihi kebutuhan riil dapat menjadi indikasi bahwa standar tersebut belum diberlakukan secara optimal.

Terkait pernyataan Sekda yang mengaitkan program toilet ini dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Ikbal menilai kebijakan nasional tidak bisa dijadikan pembenaran atas perencanaan teknis yang lemah. “Inpres memang mendorong penguatan sektor prioritas, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban perencanaan anggaran yang tepat,” ujarnya.

Ia juga mengkritik rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran. Musrenbang, menurutnya, selama ini hanya menjadi formalitas tanpa ruang dialog yang memadai. “Situasi ini seperti bara dalam sekam. Konflik dan kerugian publik bisa muncul kapan saja jika tata kelola anggaran tidak dibenahi,” tambahnya.

Riuhmedia.com | Luwu, 13 November 2025 — Komitmen memperkuat komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat terus dilakukan oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu. Kali ini, rangkaian kegiatan Forum Desa (FORDES) dilanjutkan di empat desa dan satu kelurahan lingkar tambang serta jalur akses Proyek Awak Mas, yakni Desa To Barru, Sampeang, Kadundung, Kadong-Kadong, dan Kelurahan Bajo.

Forum ini menjadi agenda komunikasi berkelanjutan antara MDA, Pokja, dan masyarakat setempat untuk memastikan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.

Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menjelaskan bahwa FORDES berfungsi sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

“Pokja hadir untuk menjembatani kepentingan warga, pemerintah, dan MDA. Aspirasi masyarakat harus didengar, diproses, dan diberi tindak lanjut. Forum ini menjadi wadah resmi untuk menyelaraskan persepsi dan mendorong keterbukaan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan yang digelar di lima lokasi tersebut, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi dan kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan desa, pelebaran akses transportasi, penyediaan air bersih, hingga bantuan sarana ibadah dan olahraga. Selain itu, warga juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam dunia kerja dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pemuda desa.

Di sektor sosial, masyarakat mendorong keberlanjutan program pengobatan gratis, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi, serta peningkatan pelatihan keterampilan kerja. Sementara dalam bidang ekonomi, masyarakat berharap adanya pelibatan BUMDes dan koperasi dalam pengembangan usaha lokal, termasuk pertanian, peternakan, kuliner, hingga pengelolaan depot air desa.

Kepala Desa Kadundung, yang juga Ketua APDESI Kecamatan Latimojong, Parambung, menyampaikan apresiasinya terhadap keberlangsungan forum ini.

“Forum Desa menjadi langkah yang baik. MDA datang langsung mendengarkan keluhan masyarakat. Kami berkomitmen mengedepankan dialog untuk mencari solusi bersama, terutama dalam pengembangan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Bajo, Muhammad Imran, menilai kehadiran MDA melalui FORDES sebagai bentuk nyata kemitraan yang membangun.

“Kegiatan ini wajib kita dukung karena perusahaan datang langsung, membuka ruang dialog, dan menunjukkan itikad baik untuk berbaur dengan masyarakat. Ini momentum penting untuk memperkuat kolaborasi,” katanya.

Dari pihak perusahaan, Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa meskipun MDA saat ini masih berada dalam tahap konstruksi, komitmen untuk menjaga komunikasi dan transparansi tetap menjadi prioritas utama.

“Forum ini bukan hanya tempat berdialog, tapi sarana membangun kepercayaan. Kami menyadari tak semua harapan bisa dipenuhi sekaligus, namun setiap masukan akan kami tindak lanjuti bersama Pokja agar berujung pada program yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Pelaksanaan FORDES di empat desa dan satu kelurahan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan antara MDA dan Pokja untuk memperkuat dialog lintas pihak, membangun kepercayaan publik, dan memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat lingkar tambang.

Dengan mekanisme komunikasi yang terbuka dan tindak lanjut terukur, program ini diharapkan menjadi jembatan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu.