Jakarta, riuhmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, atas dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa penahanan ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum dan memastikan transparansi dalam penanganan perkara ini. “Penahanan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Kasus ini bermula dari upaya KPK untuk menangkap Harun Masiku, yang menjadi buron sejak tahun 2020 atas dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Dalam proses penyidikan, Hasto diduga terlibat dalam tindakan yang menghalangi upaya penegak hukum, termasuk memberikan informasi yang tidak akurat serta memengaruhi pihak-pihak terkait untuk tidak bekerja sama dengan penyidik. Selain itu, Hasto disebut-sebut memiliki komunikasi dengan pihak tertentu yang berusaha mengaburkan jejak Harun Masiku.

Penahanan terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK, terhitung sejak 19 Februari 2024 hingga 10 Maret 2024. Selama masa penahanan ini, penyidik akan terus mendalami keterkaitan tersangka dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam upaya perintangan penyidikan, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang digunakan untuk mempengaruhi proses hukum.

Sementara itu, pihak PDIP melalui keterangan resminya menyatakan akan mengikuti perkembangan kasus ini dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. “Kami percaya pada proses hukum yang berjalan dan berharap agar kebenaran segera terungkap,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. PDIP juga menegaskan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab pribadi Hasto dan tidak mewakili sikap partai.

Kasus penahanan Hasto Kristiyanto menjadi perhatian publik karena melibatkan salah satu petinggi partai besar di Indonesia. Publik menanti kelanjutan proses hukum ini, terutama terkait keberadaan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Selain itu, perkembangan ini memicu berbagai spekulasi mengenai dampaknya terhadap citra PDIP dan dinamika politik nasional menjelang pemilihan umum mendatang.

Oleh: Fajri Ramadhan Rachmat
(Aktivis Sosial)

Palopo, riuhmedia.com – Jika kita berusaha pada satu hal, maka hasilnya bisa berhasil, bisa juga belum. Cendekiawan menyebutnya sebagai proses, sedangkan ulama menyebutnya ikhtiar. Oh, ternyata sebentar lagi Ramadhan.

Optimisme itu harus! Tidak bisa ditawar. Namun, tetap harus realistis agar kita mampu menghadapi kenyataan. Harus diakui, bangsa ini telah mengalami lonjakan populasi generasi muda. Pertanyaannya adalah, ke mana orientasi kita membangun bangsa ini? Apakah hanya mengandalkan basis pendidikan, meningkatkan teknologi, atau justru terombang-ambing dalam ketidakpastian era multidimensional yang dipenuhi kecerdasan buatan (AI)? Abad ke-21 datang dengan berbagai tantangan modernitas.

Pendidikan berbasis otomasi digital adalah ruang baru sekaligus tantangan. Bagaimana membangun mentalitas dan kecerdasan emosional generasi muda menjadi lebih berharga daripada sekadar penguasaan teknologi.

Krisis identitas yang dialami generasi Z adalah tantangan zaman ini. Mereka hidup di era shifting atau pergeseran yang terjadi setiap milidetik, sebagaimana dikatakan oleh Alvin Toffler. Sementara Yasraf Amir Piliang menyebut fenomena ini sebagai hiperrealitas—realitas yang melampaui kenyataan. Tren TikTok, fenomena viral, dan media sosial kerap menjadikan generasi muda kaya aksi tetapi miskin pengetahuan.

Mampukah kita mencapai Generasi Indonesia Emas 2045—momen ketika seluruh harapan bangsa bertumpu pada generasi muda? Jawabannya terletak pada apa yang kita lakukan hari ini.

Mengacu pada teori Maslow dalam psikologi humanistik, eksistensi individu terwujud melalui proses konstruksi diri yang berkesinambungan. Generasi muda tidak boleh hanya ikut-ikutan zaman. Mereka harus tumbuh dan berkembang sesuai konteks zaman ini dengan membangun mentalitas, moralitas, dan pengetahuan yang kuat. Yuval Noah Harari dalam Homo Deus menekankan bahwa yang lebih penting daripada AI dan otomasi adalah karakter individu dan moralitas manusia. Pendalaman karakter, baik dalam aspek politik maupun kemanusiaan, membutuhkan komitmen dan konsistensi—nilai-nilai yang tidak bisa ditawar.

Menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mengulang atau merekonstruksi pemikiran bangsa sesuai cita-cita pembangunan, melainkan menjadi buah dari upaya kolektif kita untuk merancang metodologi yang tepat. Semua pihak harus terlibat—pemerintah, pekerja, pemuda, hingga kelompok yang disebut sebagai minority creative dalam sosiologi, yakni penggerak perubahan sosial.

Dalam menyambut Ramadhan 1446 H dan Generasi Indonesia Emas 2045, generasi muda perlu memperkuat mentalitas, membangun moralitas, dan menumbuhkan kecerdasan secara selaras. Cinta harus selalu hadir, dan karakter harus terus diasah.

Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas memang berat. Namun, jika tidak dimulai dari sekarang, harapan itu akan sulit terwujud. Kuncinya ada pada pemuda—tepatnya, hari ini.

Jakarta, riuhmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memindahkan 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kendala teknis dalam proses pemindahan kendaraan tersebut. Oleh karena itu, sementara waktu kendaraan masih berada di bawah penguasaan Japto dengan syarat tidak boleh dipindahtangankan atau dijual.

“Pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala teknis yang belum memungkinkan dilakukan pergeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,” kata Tessa, Senin (10/2).

Menurut Tessa, barang bukti tersebut hanya dipinjamkan sementara kepada penguasa barang hingga waktunya dipindahkan ke Rupbasan. Penguasa barang juga diwajibkan menjaga keutuhan barang bukti sesuai kondisi saat disita. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Titip Rawat.

Mobil hingga Uang Rp56 Miliar Disita

Sebelas kendaraan yang disita KPK dari rumah Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdiri dari berbagai merek mewah, antara lain:

• 1. Jeep Gladiator Rubicon
• 2. Land Rover Defender
• 3. Toyota Land Cruiser
• 4. Mercedes-Benz
• 5. Toyota Hilux
• 6. Mitsubishi Coldis
• 7. Suzuki

Selain kendaraan, tim penyidik KPK juga menyita uang dalam berbagai mata uang dengan total sekitar Rp56 miliar, dokumen, serta barang bukti elektronik (BBE). Penyitaan ini terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Penggeledahan di rumah Japto dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2024. Di hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah Wakil Ketua Umum PP yang juga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp3,4 miliar, sejumlah tas dan jam bermerek, dokumen, serta BBE.

KPK kembali menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait sektor pertambangan batu bara. Rita diduga menerima gratifikasi sebesar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara yang diekspor.

Rita saat ini tengah menjalani hukuman 10 tahun penjara di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah divonis bersalah menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dalam perkara sebelumnya. Selain itu, namanya juga disebut dalam kasus mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju, di mana ia masih berstatus sebagai saksi.

Terkait kasus ini, Pemuda Pancasila meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

KPK sendiri memastikan bahwa Japto bersikap kooperatif selama proses penggeledahan dan penyitaan berlangsung. Namun, hingga kini, 11 mobil sitaan tersebut masih berada dalam penguasaannya hingga KPK menyelesaikan kendala teknis pemindahan ke Rupbasan.

Washington, D.C. Riuhmedia.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan kemarahannya terkait insiden tabrakan antara pesawat komersial American Airlines dan helikopter militer Black Hawk yang terjadi pada Rabu (29/1) malam di dekat Bandara Ronald Reagan.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump mempertanyakan bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi, padahal menurutnya kondisi saat itu memungkinkan untuk menghindari tabrakan.

“Pesawat tersebut berada di jalur yang tepat dan biasa dipakai untuk menuju bandara. [Sementara] helikopter itu melaju lurus ke arah pesawat dalam waktu yang lama,” tulis Trump pada Kamis (30/1).

Trump juga mengkritik menara pengawas yang dinilainya tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah kejadian ini.

“Langit sedang cerah dan lampu pesawat berkedap-kedip, kenapa helikopter tersebut tidak terbang ke atas atau ke bawah atau putar balik. Dan kenapa menara pengawas tidak memberi tahu helikopter apa yang harus dilakukan alih-alih bertanya apakah mereka melihat pesawat,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa insiden ini sangat buruk dan seharusnya bisa dicegah.

“Ini situasi yang buruk yang seharusnya bisa dicegah. SANGAT TIDAK BAIK!!!” tulisnya dengan nada tegas.

Sebelumnya, Trump juga telah menyampaikan belasungkawa kepada para korban serta berterima kasih kepada tim penyelamat yang bekerja keras menangani kecelakaan ini.

“Semoga Tuhan memberkati jiwa mereka. Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh para penanggap pertama kami,” ujar Trump dalam pernyataan resminya.

Trump memastikan bahwa ia akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi lebih lanjut jika ada perkembangan terbaru.

Kronologi Insiden

Insiden tragis ini terjadi ketika pesawat American Airlines yang mengangkut 60 penumpang dan empat awak kabin hendak mendarat di Bandara Ronald Reagan. Pada saat yang sama, helikopter Black Hawk yang membawa tiga kru tanpa penumpang VIP juga berada di jalur udara yang sama.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab pasti kecelakaan ini. Namun, investigasi masih berlangsung untuk mengungkap detail kejadian dan menentukan apakah ada kesalahan prosedur yang terjadi.

Helikopter Black Hawk selama ini dikenal sebagai transportasi utama bagi tamu atau pejabat senior AS dalam perjalanan dinas. Kejadian ini pun memicu perhatian luas, terutama terkait aspek keselamatan penerbangan sipil dan militer di wilayah udara yang padat.

Pihak American Airlines dan militer AS belum memberikan pernyataan resmi terkait kecelakaan ini. Namun, diharapkan dalam waktu dekat akan ada klarifikasi lebih lanjut mengenai penyebab insiden yang mengguncang dunia penerbangan ini.

Jakarta, Riuh Media – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritik ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Banten. Mahfud menilai kasus tersebut sudah cukup bukti untuk dianggap sebagai tindak pidana.

Melalui akun media sosialnya, Mahfud menyatakan pemerintah tidak cukup hanya membongkar pagar tersebut tanpa diiringi proses hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa terdapat indikasi tindak pidana seperti penyerobotan ruang publik, penerbitan sertifikat ilegal, hingga dugaan kolusi dan korupsi.

“Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?” tulis Mahfud dalam cuitannya, Senin (27/1).

Mahfud juga menyoroti langkah pemerintah yang hingga saat ini baru sebatas mengambil tindakan hukum administrasi dan teknis. Padahal, menurutnya, kasus ini jelas-jelas memiliki unsur pidana yang perlu diselidiki dan disidik lebih lanjut.

“Padahal tindak pidana jelas: merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal. Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana,” ujarnya.

Kasus pagar laut ini pertama kali terungkap setelah laporan warga masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024. Pagar bambu sepanjang 30,16 km itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan dan mengganggu aktivitas 3.888 nelayan serta 502 pembudidaya di kawasan tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pagar laut itu sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sejumlah pihak. Sertifikat tersebut mencakup 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 17 bidang atas nama perseorangan bernama Surhat Haq, serta 9 bidang lainnya atas nama individu lain. Saat ini, sertifikat tersebut dikabarkan dalam proses pembatalan.

Hingga kini, berbagai instansi terkait belum dapat memastikan siapa pihak utama di balik pembangunan pagar tersebut. Namun, Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini secara tuntas dan memastikan ada langkah hukum pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

riuhmedia.com – Jakarta, 15 Januari 2025 – Pemerintah tengah memfinalisasi keputusan terkait jadwal libur sekolah selama bulan Ramadan 2025. Keputusan ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Muti saat ditemui di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1).

“Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tapi pengumumannya nanti setelah ada surat edaran bersama,” ujar Abdul Muti.

Surat edaran resmi yang akan mengatur jadwal libur sekolah tersebut masih menunggu kepulangan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang saat ini berada dalam kunjungan kerja di Arab Saudi. Abdul Muti berharap pengumuman resmi dapat segera dirilis dalam waktu dekat.

“Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena sekarang Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” jelasnya.

Meskipun belum ada pengumuman resmi, Abdul Muti memastikan bahwa keputusan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah mencapai kesepakatan. Namun, ia meminta masyarakat bersabar hingga pengumuman resmi disampaikan.

“Intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan 2025 diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i. Kebijakan ini mengingatkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh selama Ramadan.

Pengumuman resmi dari pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jadwal libur sekolah selama bulan suci Ramadan tahun ini.