Washington, D.C. Riuhmedia.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan kemarahannya terkait insiden tabrakan antara pesawat komersial American Airlines dan helikopter militer Black Hawk yang terjadi pada Rabu (29/1) malam di dekat Bandara Ronald Reagan.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump mempertanyakan bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi, padahal menurutnya kondisi saat itu memungkinkan untuk menghindari tabrakan.

“Pesawat tersebut berada di jalur yang tepat dan biasa dipakai untuk menuju bandara. [Sementara] helikopter itu melaju lurus ke arah pesawat dalam waktu yang lama,” tulis Trump pada Kamis (30/1).

Trump juga mengkritik menara pengawas yang dinilainya tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah kejadian ini.

“Langit sedang cerah dan lampu pesawat berkedap-kedip, kenapa helikopter tersebut tidak terbang ke atas atau ke bawah atau putar balik. Dan kenapa menara pengawas tidak memberi tahu helikopter apa yang harus dilakukan alih-alih bertanya apakah mereka melihat pesawat,” lanjutnya.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa insiden ini sangat buruk dan seharusnya bisa dicegah.

“Ini situasi yang buruk yang seharusnya bisa dicegah. SANGAT TIDAK BAIK!!!” tulisnya dengan nada tegas.

Sebelumnya, Trump juga telah menyampaikan belasungkawa kepada para korban serta berterima kasih kepada tim penyelamat yang bekerja keras menangani kecelakaan ini.

“Semoga Tuhan memberkati jiwa mereka. Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh para penanggap pertama kami,” ujar Trump dalam pernyataan resminya.

Trump memastikan bahwa ia akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi lebih lanjut jika ada perkembangan terbaru.

Kronologi Insiden

Insiden tragis ini terjadi ketika pesawat American Airlines yang mengangkut 60 penumpang dan empat awak kabin hendak mendarat di Bandara Ronald Reagan. Pada saat yang sama, helikopter Black Hawk yang membawa tiga kru tanpa penumpang VIP juga berada di jalur udara yang sama.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab pasti kecelakaan ini. Namun, investigasi masih berlangsung untuk mengungkap detail kejadian dan menentukan apakah ada kesalahan prosedur yang terjadi.

Helikopter Black Hawk selama ini dikenal sebagai transportasi utama bagi tamu atau pejabat senior AS dalam perjalanan dinas. Kejadian ini pun memicu perhatian luas, terutama terkait aspek keselamatan penerbangan sipil dan militer di wilayah udara yang padat.

Pihak American Airlines dan militer AS belum memberikan pernyataan resmi terkait kecelakaan ini. Namun, diharapkan dalam waktu dekat akan ada klarifikasi lebih lanjut mengenai penyebab insiden yang mengguncang dunia penerbangan ini.

Jakarta, Riuh Media – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritik ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Banten. Mahfud menilai kasus tersebut sudah cukup bukti untuk dianggap sebagai tindak pidana.

Melalui akun media sosialnya, Mahfud menyatakan pemerintah tidak cukup hanya membongkar pagar tersebut tanpa diiringi proses hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa terdapat indikasi tindak pidana seperti penyerobotan ruang publik, penerbitan sertifikat ilegal, hingga dugaan kolusi dan korupsi.

“Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?” tulis Mahfud dalam cuitannya, Senin (27/1).

Mahfud juga menyoroti langkah pemerintah yang hingga saat ini baru sebatas mengambil tindakan hukum administrasi dan teknis. Padahal, menurutnya, kasus ini jelas-jelas memiliki unsur pidana yang perlu diselidiki dan disidik lebih lanjut.

“Padahal tindak pidana jelas: merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal. Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana,” ujarnya.

Kasus pagar laut ini pertama kali terungkap setelah laporan warga masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024. Pagar bambu sepanjang 30,16 km itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan dan mengganggu aktivitas 3.888 nelayan serta 502 pembudidaya di kawasan tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pagar laut itu sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sejumlah pihak. Sertifikat tersebut mencakup 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 17 bidang atas nama perseorangan bernama Surhat Haq, serta 9 bidang lainnya atas nama individu lain. Saat ini, sertifikat tersebut dikabarkan dalam proses pembatalan.

Hingga kini, berbagai instansi terkait belum dapat memastikan siapa pihak utama di balik pembangunan pagar tersebut. Namun, Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini secara tuntas dan memastikan ada langkah hukum pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

riuhmedia.com – Jakarta, 15 Januari 2025 – Pemerintah tengah memfinalisasi keputusan terkait jadwal libur sekolah selama bulan Ramadan 2025. Keputusan ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Muti saat ditemui di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1).

“Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tapi pengumumannya nanti setelah ada surat edaran bersama,” ujar Abdul Muti.

Surat edaran resmi yang akan mengatur jadwal libur sekolah tersebut masih menunggu kepulangan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang saat ini berada dalam kunjungan kerja di Arab Saudi. Abdul Muti berharap pengumuman resmi dapat segera dirilis dalam waktu dekat.

“Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena sekarang Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” jelasnya.

Meskipun belum ada pengumuman resmi, Abdul Muti memastikan bahwa keputusan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah mencapai kesepakatan. Namun, ia meminta masyarakat bersabar hingga pengumuman resmi disampaikan.

“Intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan 2025 diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i. Kebijakan ini mengingatkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh selama Ramadan.

Pengumuman resmi dari pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jadwal libur sekolah selama bulan suci Ramadan tahun ini.