Riuhmedia.com | Luwu, 8 November 2025 — Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, PT Masmindo Dwi Area (MDA) kembali menggelar Latihan Bersama (LATBER) kesiapsiagaan bencana yang kali ini berfokus pada Water Rescue Handling atau teknik penyelamatan korban di air.
Kegiatan yang berlangsung di Pantai Ponnori, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, ini melibatkan sejumlah instansi seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Luwu, serta Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu (IPMAL).
Kolaborasi lintas instansi ini menjadi langkah nyata MDA dalam membangun koordinasi dan meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kondisi darurat, khususnya di wilayah pesisir yang rawan bencana.
Latihan mencakup materi penyelamatan korban di air, pertolongan pertama, hingga simulasi evakuasi darurat, yang dibimbing langsung oleh tim Occupational Health & Safety (OHS) MDA. Pendekatan pelatihan difokuskan pada ketepatan proses penyelamatan dan keselamatan petugas selama operasi.
“Setiap tahun kami meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan melalui latihan bersama lintas instansi. Dengan begitu, ketika situasi darurat terjadi, koordinasi dan tindakan di lapangan bisa lebih cepat, akurat, dan saling mendukung,” ujar Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim.
Perwakilan Damkar Kabupaten Luwu, Ripandi Kaso, memberikan apresiasi atas inisiatif MDA yang memberikan ruang belajar kolaboratif antarinstansi.
“Kegiatan seperti ini penting untuk menyamakan cara kerja dan komunikasi ketika terjadi evakuasi di air. Meski alat yang digunakan belum kami miliki, kesempatan menggunakan langsung di lapangan sangat membantu kami jika menghadapi situasi serupa,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan BPBD Luwu, Rusni Usman, yang menilai latihan bersama ini memperkaya kemampuan teknis tim penyelamat.
“Latihan ini sangat bermanfaat bagi kami di BPBD, karena menambah ilmu sekaligus pengalaman langsung di lapangan,” katanya.
Kegiatan Water Rescue Handling ini merupakan latihan kedua yang digelar MDA dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, pada Agustus 2024, perusahaan juga melaksanakan latihan bersama penanganan tanah longsor (Landslide Rescue Handling) di wilayah operasional Awak Mas.
Melalui kegiatan berkelanjutan ini, MDA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana, membangun kerja sama antarinstansi, dan menumbuhkan budaya tangguh bencana di Kabupaten Luwu.
Riuhmedia.com | Makassar – Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDT) Makassar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor BNN Sulsel pada Rabu (5/11/2025).
Hadir dalam kegiatan itu Kepala BPPMDDT Makassar Drs. Andi Muhammad Urwah, M.Si, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Madya BPPMDDT Makassar Andi Rijal Kadir, serta dari pihak BNN Sulsel hadir Kepala BNN Sulsel Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin, M.Si, Kabag Umum BNN Sulsel Bambang, dan perwakilan bidang keuangan Andi Fatwa.
Dalam sambutannya, Kepala BPPMDDT Makassar Drs. Andi Muhammad Urwah, M.Si menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung pemberantasan narkotika di wilayah Sulawesi Selatan melalui kolaborasi dengan BNN Sulsel.
“Langkah ini merupakan wujud komitmen kami untuk memberantas narkotika, yang juga merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan BNN RI,” ujar Andi Muhammad Urwah.
Sementara itu, Kepala BNN Sulsel Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin, M.Si menyambut baik kerja sama tersebut dan mengapresiasi kehadiran BPPMDDT Makassar sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap bahaya narkotika.
“Selamat datang di BNN Sulsel. Kami menyambut dengan bangga kerja sama ini sebagai wujud kepedulian bersana dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Brigjen Budi.
Perjanjian kerja sama antara BPPMDDT Makassar dan BNN Sulsel ini mencakup tiga poin utama, yaitu:
* Penyusunan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).
* Sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada masyarakat.
* Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan desa bersih dari narkoba (Desa Bersinar).
Melalui kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat memperkuat sinergi dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan desa yang sehat, produktif, dan bebas dari narkotika.
Riuhmedia.com | Luwu — PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu terus memperkuat jalinan komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Forum Desa (FORDES) yang kali ini digelar di enam desa lingkar tambang dan jalur akses Proyek Awak Mas, yakni Bonelemo, Tettekang, Marinding, Ulusalu, Rumaju, dan Tolajuk.
Forum ini menjadi bagian dari agenda komunikasi rutin antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan setiap proses pembangunan berjalan transparan, partisipatif, dan selaras dengan kebutuhan warga.
Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menjelaskan bahwa FORDES bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah resmi penyampaian aspirasi masyarakat yang terhubung langsung dengan pemerintah dan perusahaan.
“Pokja hadir untuk menjembatani kepentingan warga, pemerintah, dan MDA. Prinsipnya sederhana: aspirasi harus didengar, diproses, dan diberi jalur tindak lanjut. Forum ini menjadi ruang dialog yang meminimalkan simpang informasi dan mendorong keterbukaan,” ujarnya.
Dalam rangkaian pertemuan di enam desa tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya terkait perbaikan infrastruktur jalan, keselamatan lalu lintas, pengendalian debu jalan, serta keterbukaan informasi tenaga kerja. Warga juga berharap pelatihan keterampilan bagi pemuda desa dapat menjadi prioritas menjelang fase pembangunan aktif Proyek Awak Mas.
Selain itu, sejumlah desa menyoroti pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti penguatan budidaya nilam dan kelompok usaha kerajinan tangan lito di Bonelemo, peningkatan kapasitas koperasi dan kelompok tani di Tolajuk, serta usulan reboisasi lahan longsor dan bantuan bibit buah serta ikan di Desa Ulusalu.
Perwakilan Pokja, Dr. Maman, menilai pelibatan masyarakat dalam FORDES sebagai langkah penting untuk memperkuat kontrol sosial yang sehat.
“Kami memastikan setiap catatan teknis dan usulan masyarakat diteruskan untuk ditindaklanjuti. Komunikasi seperti ini penting agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk memperkuat transparansi, MDA juga menempatkan materi dan flyer mekanisme pengaduan (grievance mechanism) di sejumlah kantor desa dan rumah ibadah. Langkah ini memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau pertanyaan secara langsung dan terdokumentasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa FORDES merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat.
“Setiap desa punya karakter dan potensi berbeda. Kami ingin mendengar langsung agar bisa merancang kolaborasi yang tepat dan bermanfaat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil dari rangkaian FORDES di enam desa ini akan dirumuskan bersama Pokja sebagai bahan penyusunan program lanjutan.
“Harapan kami, forum ini tidak berhenti pada pendataan aspirasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata yang memperkuat kemandirian desa dan ekonomi lokal,” tutup Mustafa.
Pelaksanaan FORDES di Bonelemo, Tettekang, Marinding, Ulusalu, Rumaju, dan Tolajuk menandai konsistensi dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan MDA. Melalui komunikasi terbuka dan tindak lanjut terukur, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar proyek tambang Awak Mas.
Riuhmedia.com | Makassar — Ketua TP PKK Kota Makassar, Ibu Melinda Aksa, resmi didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina dan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Srikandi Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) Kota Makassar).
Penetapan tersebut berlangsung dalam agenda audiensi bersama pengurus DPP, koordinator kecamatan, dan koordinator wilayah Srikandi APPI Kota Makassar yang digelar di kediaman Ibu Melinda, Senin (3/11/2025).
Dalam suasana penuh keakraban, Ibu Melinda menyampaikan apresiasi serta dukungannya terhadap langkah Srikandi APPI dalam membangun organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di Kota Makassar.
“Saya merasa terhormat mendapat kepercayaan ini. Harapan saya, Srikandi APPI dapat menjadi wadah yang melahirkan perempuan tangguh, mandiri, dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Melinda Aksa.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program strategis Srikandi APPI yang sejalan dengan visi pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Srikandi APPI Makassar, Asriani Amiruddin, menjelaskan bahwa organisasi yang berdiri sejak Juli 2025 ini diharapkan mampu memperkuat peran perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat.
“Berdirinya Srikandi APPI menjadi bentuk komitmen kami untuk menghadirkan organisasi yang mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memperkuat solidaritas antaranggota,” tutur Asriani.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai isu yang dihadapi masyarakat, seperti pengelolaan bank sampah dan keterbatasan armada kebersihan di Makassar. Para koordinator wilayah juga menyoroti pentingnya sinergi antara program Pemkot dan inisiatif komunitas perempuan.
Selain itu, pengurus Srikandi APPI, Dwi Pamuji Astuti, menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM perempuan sebagai bagian dari kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
Menanggapi hal ini, Melinda Aksa menegaskan pentingnya koordinasi setiap program Srikandi APPI dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar agar sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif.
“Saya ingin melihat Srikandi APPI menjadi motor penggerak perubahan yang membawa nilai-nilai kepemimpinan, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh dari Dewan Pembina dan seluruh jajaran pengurus, Srikandi APPI Makassar berkomitmen terus aktif dalam kegiatan sosial, edukatif, dan pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat akar rumput.
Riuhmedia.com | Parepare — Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai pertemuan antara Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, S.I.K., M.H., dengan jajaran pengurus DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Parepare yang dipimpin langsung oleh Muhammad Agung Nugraha selaku Ketua.
Pertemuan yang berlangsung di Mapolres Parepare tersebut menjadi ajang silaturahmi dan dialog konstruktif antara kepolisian dan organisasi kepemudaan, sekaligus membahas peluang sinergi dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan berkelanjutan di Kota Parepare.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Indra Waspada Yuda menyambut baik kedatangan pengurus KNPI Parepare dan mengapresiasi semangat kepemudaan yang ditunjukkan organisasi ini dalam membangun komunikasi positif lintas kelembagaan.
“Kami menyambut baik inisiatif KNPI untuk bersilaturahmi dan berdialog. Pemuda adalah bagian penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Kami siap bersinergi untuk menciptakan Parepare yang aman, damai, dan produktif,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Ketua DPD II KNPI Kota Parepare, Muhammad Agung Nugraha, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Polres Parepare di bawah kepemimpinan AKBP Indra Waspada Yuda yang dinilai berhasil menjaga keamanan dan kedamaian kota dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif.
“Kami melihat Polres Parepare di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres sangat responsif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk kalangan pemuda. KNPI siap menjadi mitra strategis Polri dalam memperkuat ketertiban sosial dan membangun semangat kebersamaan di kota ini,” kata Agung Nugraha.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam berbagai bidang, mulai dari pembinaan generasi muda, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga program edukasi hukum dan kamtibmas yang menyasar lingkungan kepemudaan.
Menutup pertemuan, Kapolres berpesan agar para pemuda Parepare terus menjadi pelopor perdamaian dan menjaga kondusivitas daerah.
“Kami titip pesan kepada seluruh pemuda Parepare agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadilah contoh dalam berbuat baik dan berkontribusi untuk kota yang kita cintai ini,” tutup Kapolres.
Dengan berlangsungnya audiensi ini, diharapkan hubungan antara Polres Parepare dan DPD II KNPI Kota Parepare semakin erat, serta menjadi awal dari sinergi konkret dalam mewujudkan kota yang aman, tertib, dan berdaya saing melalui peran aktif generasi muda.
Makassar, Riuhmedia.com — Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai memasang Early Warning System (EWS) Banjir di sejumlah titik rawan genangan dan aliran sungai utama.
Langkah ini merupakan bagian dari program mitigasi bencana berbasis teknologi, yang bertujuan memperkuat sistem deteksi dini serta mempercepat respon masyarakat terhadap potensi bencana banjir di wilayah perkotaan.
Perangkat EWS yang dipasang dilengkapi sensor otomatis real-time yang mampu mendeteksi ketinggian air sungai secara akurat. Ketika permukaan air mencapai batas waspada, sistem secara otomatis akan mengaktifkan sirine atau alarm sebagai tanda peringatan dini bagi masyarakat di sekitar lokasi.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, H. M. Fadli Tahar, menjelaskan bahwa EWS banjir yang dipasang kali ini merupakan perangkat modern dengan sistem pemantauan otomatis yang terintegrasi langsung dengan pusat informasi bencana BPBD.
“Sistem ini dirancang agar mampu memberikan peringatan cepat kepada warga. Begitu ketinggian air mencapai ambang batas, sirine akan berbunyi otomatis sehingga masyarakat bisa segera bersiap dan melakukan langkah evakuasi mandiri,” jelas Fadli, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan bahwa teknologi ini diharapkan mampu memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah rawan banjir serta membantu pemerintah dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat bencana.
“Dengan adanya sistem ini, warga diharapkan dapat lebih siaga menghadapi kondisi darurat. Waktu respon yang cepat sangat menentukan keselamatan warga dan harta benda,” tambahnya.
Pemasangan EWS Banjir dilakukan di beberapa titik prioritas di wilayah Makassar yang kerap terdampak genangan saat curah hujan tinggi.
Selain memasang alat peringatan dini, BPBD juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar, agar mereka memahami fungsi sistem ini dan langkah-langkah yang harus diambil ketika alarm peringatan berbunyi.
Menurut Fadli, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi teknis menjadi kunci keberhasilan mitigasi bencana di daerah perkotaan.
“Kota Makassar berkomitmen menjadi kota tangguh bencana. Kehadiran teknologi seperti EWS ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman bencana alam,” ujarnya.
BPBD Kota Makassar berharap, dengan terpasangnya sistem peringatan dini otomatis ini, masyarakat akan semakin siaga, tanggap, dan tangguh menghadapi potensi banjir di musim penghujan mendatang.
Program ini juga menjadi simbol kolaborasi antara inovasi teknologi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam membangun Makassar yang aman dan berketahanan terhadap bencana. (*)
Makassar, Riuhmedia.com — Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai melakukan pemasangan Early Warning System (EWS) Banjir di sejumlah titik rawan genangan dan aliran sungai di wilayah Kota Makassar.
Perangkat EWS ini berfungsi sebagai alat deteksi dini bencana banjir yang bekerja secara otomatis untuk memantau ketinggian air sungai secara real-time. Saat permukaan air mencapai batas waspada, sistem akan mengaktifkan alarm atau sirine peringatan yang bisa didengar oleh warga sekitar, sehingga masyarakat memiliki waktu lebih cepat untuk melakukan langkah antisipasi.
Langkah inovatif ini merupakan bagian dari Program Penguatan Mitigasi Berbasis Teknologi yang diinisiasi BPBD Kota Makassar. Program tersebut dirancang untuk memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat respon masyarakat, dan mendukung visi pemerintah kota dalam membangun kota tangguh bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadli, S.E., M.M., menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam mitigasi bencana menjadi hal yang penting di tengah perubahan iklim dan meningkatnya risiko hidrometeorologi di wilayah perkotaan.
“Melalui sistem peringatan dini ini, kami ingin masyarakat dapat lebih siap dan tanggap menghadapi potensi banjir. Teknologi ini membantu mempercepat proses evakuasi dan mengurangi risiko kerugian, baik material maupun korban jiwa,” ungkapnya.
EWS banjir ini dipasang di beberapa titik strategis yang telah dipetakan BPBD bersama instansi terkait seperti Dinas PU, Dinas Kominfo, dan kelurahan setempat. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan kajian risiko bencana dan riwayat genangan air yang cukup tinggi di musim hujan.
Selain pemasangan alat, BPBD Makassar juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada warga sekitar titik EWS, agar mereka memahami cara merespons tanda peringatan dengan cepat dan aman.
Program ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang adaptif dan berkelanjutan.
“BPBD Kota Makassar berkomitmen terus berinovasi dalam pengurangan risiko bencana dengan dukungan teknologi. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” tambah Fadli.
Dengan kehadiran EWS Banjir, BPBD Makassar optimis masyarakat dapat lebih waspada, tanggap, dan tangguh menghadapi ancaman banjir di musim penghujan mendatang.
Riuhmedia.com | Luwu — Upaya memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja kembali digaungkan oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA). Kali ini, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Latimojong tersebut menggandeng Polres Luwu melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam kegiatan Workshop Safety Riding bertema “Smart Riding, Happy Driving” di Camp Awak Mas Project (AMP).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MDA dalam membangun budaya keselamatan dan tanggung jawab sosial di area operasional perusahaan, sekaligus tindak lanjut dari berbagai langkah penertiban dan edukasi yang telah dijalankan selama beberapa bulan terakhir.
MDA sebelumnya telah menerapkan sejumlah inisiatif seperti memorandum kepatuhan dan etika berkendara yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama, razia berkala, pemasangan rambu-rambu peringatan, serta kampanye anti-speeding bagi seluruh karyawan, kontraktor, dan subkontraktor.
Kegiatan Smart Riding ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai divisi dan mitra kerja di Awak Mas Project. Turut hadir sebagai narasumber utama, Kasatlantas Polres Luwu, AKP Sarifuddin, S.H., M.H., yang memberikan materi tentang etika berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu, serta pencegahan kecelakaan di jalan umum maupun area kerja.
“Keselamatan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi komitmen pribadi setiap individu. Selama kita bekerja di Awak Mas, nama baik perusahaan melekat pada setiap tindakan kita. Karena itu, berkendara dengan aman dan sopan adalah bagian dari budaya kerja MDA,” ujar Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, dalam sambutannya.
Sementara itu, AKP Sarifuddin mengapresiasi langkah proaktif MDA yang menggandeng pihak kepolisian dalam membangun kesadaran disiplin berlalu lintas.
“Langkah ini sangat positif. Edukasi seperti ini membentuk kesadaran bahwa keselamatan di jalan umum dan area tambang sama pentingnya. Kami siap berkolaborasi untuk pembinaan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan simulasi praktik berkendara aman yang memperlihatkan perilaku berisiko seperti melanggar batas kecepatan, tidak memakai helm, hingga menyalip di tikungan. Peserta diajak menilai dampak pelanggaran tersebut dan mempelajari cara berkendara yang lebih aman.
Puncak acara ditandai dengan pengukuhan Duta Keselamatan Awak Mas Project, yang akan menjadi pelopor disiplin dan teladan keselamatan di lingkup kerja masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, MDA dan Polres Luwu sepakat menjadwalkan program pelatihan keselamatan berkendara secara rutin, dengan fokus pada peningkatan keterampilan pengemudi dan pembinaan sikap keselamatan di jalan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen MDA untuk menumbuhkan budaya “Zero Accident” serta memastikan seluruh kegiatan operasional di Awak Mas Project berjalan aman, tertib, dan bertanggung jawab.
Riuhmedia.com | Luwu — Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan melalui pelaksanaan Forum Desa (Fordes). Kali ini, kegiatan dilanjutkan di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, sebagai bagian dari rangkaian penguatan kolaborasi dalam mendorong ekonomi desa di sekitar wilayah tambang Awak Mas Project.
Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menyebutkan bahwa Fordes Boneposi menjadi wadah strategis untuk mempertemukan aspirasi warga dengan arah kebijakan pemerintah dan program investasi perusahaan.
“Pokja hadir untuk memastikan kebijakan daerah dan langkah investasi berjalan seirama dengan kebutuhan masyarakat. Forum seperti ini penting agar semua pihak memahami perannya, termasuk dalam membuka peluang kerja dan usaha di desa,” ujar Zulkarnaim.
Sementara Kepala Desa Boneposi, Hamka, menilai forum ini penting untuk menyatukan persepsi terkait potensi ekonomi desa, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber utama penghidupan warga. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus mensosialisasikan proses rekrutmen tenaga kerja secara terbuka kepada masyarakat.
Dari pihak perusahaan, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan komitmen MDA dalam memperkuat kolaborasi berbasis potensi lokal.
“Kami melihat Boneposi memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Kolaborasi lintas pihak sangat penting agar dua sektor ini bisa menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ida Yunesia, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Latimojong, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendukung peningkatan kapasitas petani melalui penyediaan bibit jangka panjang seperti pala serta pelatihan teknis untuk peningkatan produktivitas.
Kegiatan Fordes Boneposi juga menghasilkan beberapa isu dan rekomendasi utama, di antaranya:
Perlunya kejelasan mekanisme rekrutmen tenaga kerja di wilayah tambang,
Penguatan peran Pokja sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan,
Pelibatan aktif BUMDes dalam menghidupkan ekonomi desa,
Serta dukungan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran untuk produk unggulan seperti kopi Boneposi yang kini tengah berkembang.
Sebagai bagian dari langkah nyata mendukung ekonomi desa, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pembagian 900 bibit pala kepada warga Boneposi oleh BPP Kecamatan Latimojong — sebuah inisiatif untuk memperkuat ekonomi jangka panjang berbasis pertanian berkelanjutan.
Menutup kegiatan, Zulkarnaim menegaskan kembali esensi dari forum ini.
“Forum Desa bukan sekadar ajang diskusi, tetapi langkah konkret untuk membangun kepercayaan dan kebersamaan di tingkat akar rumput. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran investasi di wilayahnya,” tegasnya.
Melalui kelanjutan Fordes di Boneposi ini, Pokja dan MDA berharap tercipta sinergi yang semakin solid antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan desa mandiri dan ekonomi lokal yang kuat di kawasan Latimojong.
Riuhmedia.com | Luwu — Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha terus digencarkan di Kabupaten Luwu. Melalui Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan dan Kolaborasi Investasi, Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi pembentukan dan penguatan Forum Desa (Fordes) sebagai wadah dialog partisipatif untuk mempercepat pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Kegiatan perdana berlangsung di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, penyuluh pertanian, anggota Pokja, serta manajemen MDA. Forum ini dirancang menjadi ruang komunikasi yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan rencana pembangunan daerah dan kegiatan investasi perusahaan.
Sekretaris Pokja, Zulkarnain, menjelaskan bahwa Forum Desa akan menjadi sarana koordinasi penting antara masyarakat dan perusahaan. “Forum ini bukan sekadar tempat berdiskusi, tapi menjadi mekanisme nyata untuk memastikan pembangunan lokal benar-benar sesuai kebutuhan warga. Semua pihak punya ruang yang sama untuk berkontribusi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi berkelanjutan. “MDA percaya bahwa kemajuan daerah hanya bisa tercapai jika masyarakat, pemerintah, dan perusahaan berjalan beriringan sebagai tiga pilar pembangunan,” katanya.
Dalam forum tersebut, dilakukan pula pemetaan potensi ekonomi lokal serta peluang kemitraan antara desa dan dunia usaha. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan agenda kerja Forum Desa, termasuk langkah konkret untuk memperkuat sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil bumi di sekitar wilayah tambang Awak Mas Project.
Ikram, perwakilan kelompok petani Kandang Ledo, menyampaikan harapannya agar forum ini menjadi wadah sinergi yang mampu mendorong pengembangan komoditas lokal. “Kami ingin gula semut, gula cair, kakao, dan jagung dari Tumbubara bisa berkembang lebih luas lewat dukungan pemerintah dan MDA,” tuturnya.
Sementara Mukaddim, tokoh masyarakat setempat, menekankan pentingnya keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan ekonomi desa. “BUMDes harus menjadi penggerak ekonomi mandiri di desa. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus dijaga,” ucapnya.
Program penguatan Forum Desa ini akan dilaksanakan di 21 desa lingkar tambang yang menjadi wilayah dampingan Pokja dan MDA. Kedua pihak berkomitmen membangun komunikasi lintas sektor secara transparan guna memperkuat kepercayaan publik dan memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan inisiatif ini, Pemkab Luwu dan MDA berharap Forum Desa dapat menjadi katalis dalam mempercepat pemerataan ekonomi, menguatkan kapasitas masyarakat, serta menciptakan model pembangunan kolaboratif yang berkelanjutan di Bumi Sawerigading.
