Riuhmedia.com | Towuti, Luwu Timur – Tragedi kebocoran pipa minyak milik PT Vale pada 23 Agustus 2025 di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua HMI Badko Sulawesi Selatan, Muhammad Arijal, menyebut insiden tersebut sangat disayangkan dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar.
Sejumlah pihak telah melakukan investigasi, di antaranya tim Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur dan PT Global Environment Laboratory. Mereka melakukan pengambilan sampel air dan udara di sekitar lokasi kebocoran untuk menguji kualitas lingkungan pasca insiden.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel air masih memenuhi baku mutu kelas II sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI dan VII. Artinya, air di wilayah tersebut dinyatakan layak untuk rekreasi, budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan, hingga pertamanan. Sementara itu, sampel udara juga memenuhi baku mutu udara ambien nasional, sehingga dianggap aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Meski demikian, Arijal menilai ada kejanggalan dalam proses investigasi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa hanya satu lembaga laboratorium yang dilibatkan dalam pengujian, padahal di Makassar terdapat beberapa laboratorium terakreditasi yang bisa menjadi pembanding.
“Pengambilan sampel memang dilakukan secara terbuka dan diuji di laboratorium resmi, tapi tidak ada data pembanding. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” ujar Arijal.
Ketua DRRC UI sebelumnya menegaskan bahwa hasil uji yang dilakukan timnya sahih dan kredibel. Namun, HMI Badko Sulsel tetap menyatakan sikap kritis. Mereka berencana melakukan investigasi langsung di titik aliran minyak serta mendatangkan laboratorium terakreditasi lain untuk menguji kembali sampel air.
“HMI Badko Sulsel masih pesimis bahwa hasil yang disampaikan DRRC UI sepenuhnya aman. Karena itu, kami akan melakukan langkah investigasi mandiri,” tegas Arijal.
Pasca berakhirnya masa tanggap darurat pada 12 September 2025, HMI Badko Sulsel juga berencana berkolaborasi dengan sejumlah organisasi yang konsen terhadap isu lingkungan hidup. Tujuannya, untuk mengawal dampak kebocoran pipa minyak PT Vale yang diduga merugikan masyarakat setempat.
“Sebagai putra daerah Luwu Timur, kami tidak akan tinggal diam. Perlu ada pengawasan bersama agar dampak lingkungan dan sosial akibat kebocoran ini tidak diabaikan,” pungkas Arijal.
Riuhmedia.com | Belopa, 17 September 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmennya untuk mendukung kepastian hukum dan percepatan investasi di Kabupaten Luwu. Hal ini disampaikan dalam audiensi yang digelar bersama manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Belopa.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag., Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, camat, serta jajaran manajemen MDA.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2025 terjadi sedikitnya 16 aksi pemalangan jalan yang mengganggu akses logistik dan operasional perusahaan. Sebagian besar aksi dipicu oleh isu ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha. “Kami selalu menempuh jalur dialog dengan warga serta melibatkan pemerintah dan aparat agar setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Luwu menegaskan pentingnya transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja. Ia meminta seluruh proses dilakukan sesuai regulasi serta berbasis data tenaga kerja desa agar perekrutan berjalan adil dan terukur.
Ketua DPRD Luwu mendorong keterbukaan dalam penerimaan tenaga kerja dan siap menjadi fasilitator, sementara Kajari Luwu menekankan asas kepastian hukum dan keadilan. Kapolres Luwu menyatakan kesiapannya menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil, dan Dandim 1403/Palopo menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Luwu, Forkopimda, dan MDA menyepakati beberapa langkah strategis, di antaranya:
Dengan komitmen ini, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, peluang kerja dapat terserap lebih adil, serta keberlanjutan proyek emas Awak Mas yang dikelola MDA tetap terjaga.
Riuhmedia.com | Makassar – Langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mundur dari kursi DPR RI masih meninggalkan tanda tanya besar. Politisi perempuan muda Partai Gerindra itu selama ini dikenal bukan hanya sebagai legislator, tetapi juga sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat di berbagai pelosok negeri.
Keputusannya mengundurkan diri membuat banyak pihak merasa kehilangan. Salah satunya datang dari Feby Wardani Rusdy, Ketua Tidar Kota Makassar, yang mengaku menyayangkan keputusan tersebut.
“Mbak Sara bukan sekadar politisi, ia adalah inspirasi. Saya melihat langsung bagaimana perhatiannya bukan hanya untuk masyarakat di daerah pemilihannya, tapi juga untuk masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Terutama anak-anak penyandang disabilitas yang sering terlupakan,” ujar Feby.
Feby menilai, Saraswati telah memberi teladan penting bagi perempuan di dunia politik. Ia hadir bukan hanya untuk mengisi angka keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi juga memberi suara yang tulus bagi kelompok rentan.
“Perempuan seperti Mbak Sara membuktikan bahwa politik bisa menjadi ruang pengabdian. Kehilangannya di DPR tentu sangat besar, tetapi semangatnya harus kita teruskan. Ini panggilan bagi perempuan muda Indonesia untuk berani terjun ke politik,” tambahnya.
Bagi Feby, keputusan Saraswati seharusnya tidak membuat perjuangan terhenti. Justru menjadi momentum agar partai dan masyarakat semakin menyadari pentingnya keterlibatan perempuan di ruang pengambilan keputusan.
“Kalau perempuan tidak bersuara, siapa yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di parlemen? Sara sudah memulainya, dan kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan,” pungkasnya.
Kini, publik bertanya-tanya: apakah kepergian Saraswati dari Senayan adalah akhir dari sebuah babak, atau justru awal dari gelombang baru keterlibatan perempuan muda Indonesia dalam politik?
Riuhmedia.com | Makassar – Langkah mundur Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari kursi DPR RI menyisakan kegelisahan besar, terutama bagi gerakan perempuan. Perempuan muda yang selama ini dikenal vokal membela isu kesetaraan gender dan keberpihakan pada kelompok rentan itu, kini tak lagi berada di Senayan.
Keputusan Sara yang disampaikan lewat unggahan video di Instagram, Rabu (10/9/2025), bukan hanya soal urusan pribadi. Bagi banyak kalangan, mundurnya politisi Partai Gerindra ini adalah kehilangan bagi perempuan Indonesia.
Ketua Kohati HMI Cabang Makassar, Marwati Sumardi, menegaskan bahwa absennya Sara di parlemen akan membuat perjuangan perempuan semakin berat.
“Kehadiran perempuan di parlemen bukan sekadar simbol, tetapi ruang penting untuk memastikan kebijakan berpihak pada hak-hak perempuan. Mundurnya Mbak Sara adalah kehilangan besar, karena ia mampu membawa suara perempuan masuk dalam ruang-ruang pengambilan keputusan,” ujar Marwati.
Menurut Marwati, Sara selama ini konsisten memperjuangkan isu kesetaraan, mulai dari perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, penguatan hak-hak penyandang disabilitas perempuan, hingga membuka ruang partisipasi politik bagi anak muda.
“Kalau perempuan tidak ada di parlemen, maka aspirasi kita rawan diabaikan. Padahal, Indonesia membutuhkan lebih banyak legislator perempuan yang berani bersuara lantang,” tambahnya.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra memilih menghormati keputusan Sara. Meski demikian, Marwati menilai partai politik seharusnya memberi ruang lebih besar kepada kader perempuan untuk tampil, bukan justru kehilangan sosok penting.
Kini, pertanyaan besar menggantung: apakah suara perempuan akan semakin meredup di parlemen pasca-mundurnya Saraswati? Ataukah justru momentum ini bisa membangkitkan kesadaran baru bahwa keterwakilan perempuan di politik adalah kebutuhan mendesak, bukan pilihan tambahan?
Riuhmedia.com | Makassar — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang resmi mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 10 September 2025.
Menurut Asrullah Dimas, Ketua Umum HMI Badko Sulsel, mundurnya Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan bagi parlemen, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini melihat sosoknya sebagai representasi generasi muda sekaligus perempuan progresif di panggung politik nasional. Kehadirannya di DPR RI dinilai membawa warna baru, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga agenda kebangsaan yang lebih berpihak pada rakyat.
“Keputusan mundurnya Ibu Rahayu Saraswati tentu sangat kami sayangkan. Beliau adalah figur perempuan muda yang visioner, kritis, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadirannya di parlemen menjadi semacam harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ungkap Asrullah Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Asrullah Dimas yang akrab disapa Dimas menilai bahwa politik Indonesia masih sangat membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi demokrasi yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan mundurnya Rahayu Saraswati, HMI Badko Sulsel mendorong agar parlemen tidak kehilangan semangat regenerasi, serta tetap membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan.
“DPR RI harus tetap memastikan adanya representasi generasi baru yang tidak hanya mewakili formalitas, tetapi juga benar-benar membawa gagasan segar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Perempuan dan anak muda harus terus diberi ruang, sebab tanpa itu wajah politik kita akan kembali dikuasai oleh pola lama yang kerap jauh dari aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan personal, tetapi sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola komunikasi politik dan akuntabilitas moral di tubuh institusi politik.
“Pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati menunjukkan bahwa sistem politik kita masih belum memiliki mekanisme yang kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Ketika kontroversi muncul, klarifikasi dan pembuktian konteks seharusnya segera dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang liar hingga akhirnya memaksa individu mengambil langkah pengunduran diri,” ujar Dimas.
Lebih lanjut ia menegaskan, pengunduran diri bukan boleh dipahami sebagai satu-satunya jawaban. Parlemen dan partai politik semestinya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, membangun kapasitas komunikasi publik, serta menyiapkan mekanisme manajemen krisis yang lebih transparan.
“Jika kita hanya berhenti pada pengunduran diri, tanpa ada evaluasi menyeluruh dari lembaga dan partai politik, maka persoalan serupa akan berulang. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya efek psikologis bagi generasi muda dan perempuan, yakni rasa takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik karena khawatir satu kesalahan ucap dapat menghancurkan karier mereka,” tambahnya.
Mundurnya Rahayu Saraswati juga dipandang sebagai satu kesempatan refleksi bagi partai politik dalam hal pengelolaan kader, pelatihan komunikasi publik, manajemen krisis internal, serta bagaimana partai menanggapi kontroversi. Partai Gerindra misalnya dipandang mendapat tekanan publik untuk merespons secara baik dan menjaga reputasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi bagaimana partai merekrut dan mendukung calon legislatif, terutama dari kalangan muda dan perempuan yang sensitif terhadap opini publik.
Dimas menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan ruang refleksi kolektif untuk memperbaiki budaya politik Indonesia. Transparansi, tanggung jawab publik, komunikasi yang beretika, dan keberanian menghadapi kritik secara dewasa adalah hal yang perlu diperkuat agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif.
“Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik tidak hanya menjaga citra, melainkan juga berkomitmen pada substansi perjuangan rakyat, serta memastikan regenerasi politik berjalan dengan sehat dan inklusif,” tutup Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel.
Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat bagi korban kebakaran di Jl. Cendrawasih Lorong 15, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Mamajang. Kebakaran yang terjadi pada Jumat dini hari (6/9) pukul 03.26 WITA itu menghanguskan tujuh unit rumah dan membuat 43 jiwa dari 13 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.
Menurut laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Hembusan angin kencang serta kondisi rumah semi permanen membuat api cepat menyebar hingga melalap enam rumah lainnya.
Rincian dampak kebakaran:
6 rumah semi permanen rusak berat
1 rumah permanen rusak ringan
43 jiwa terdampak, terdiri dari 14 laki-laki dewasa, 18 perempuan dewasa, 8 anak-anak, dan 3 balita
Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, SE, MM, CHt (IACT-USA), hadir langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan bantuan segera diterima warga terdampak.
“BPBD Kota Makassar memastikan warga korban kebakaran mendapatkan bantuan darurat secepatnya. Kami hadir bersama tim untuk memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus menyiapkan langkah pemulihan ke depan,” tegas Dr. Fadli.
Bantuan darurat yang telah disalurkan meliputi:
Tenda terpal
Selimut
Sarung
Pakaian layak pakai
Family kit
Baby kit
Bantuan material stimulan
Sebelumnya, Dinas Damkar Makassar menurunkan 24 unit armada pemadam dan 1 unit rescue untuk memadamkan api, dibantu BPBD Kota Makassar, TNI, Polri, PMI, relawan gabungan, komunitas ojek online, serta warga sekitar. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar dua jam upaya intensif di lapangan.
BPBD Kota Makassar menegaskan akan melanjutkan asesmen lanjutan, pembersihan lokasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dukungan logistik tambahan, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga trauma healing bagi warga terdampak juga telah disiapkan sebagai langkah pemulihan jangka panjang.
Riuhmedia.com | Makassar – Sebanyak tujuh rumah hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Jl. Cendrawasih Lorong 15, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat (6/9) malam. Kebakaran tersebut pertama kali dilaporkan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar Posko PB Regu 3 pada pukul 03.26 WITA.
Menurut laporan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di rumah milik seorang warga bernama Marli sekitar pukul 23.30 WITA. Angin kencang dan kondisi rumah semi permanen membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain di sekitarnya.
Sebanyak 7 unit rumah terdampak, dengan rincian:
6 unit rumah semi permanen rusak berat
1 unit rumah permanen rusak ringan
Akibat kejadian tersebut, 13 kepala keluarga (43 jiwa) harus kehilangan tempat tinggal, dengan komposisi:
Dewasa laki-laki: 14 jiwa
Dewasa perempuan: 18 jiwa
Anak laki-laki: 5 jiwa
Anak perempuan: 3 jiwa
Balita laki-laki: 1 jiwa
Balita perempuan: 2 jiwa
Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka.
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar mengerahkan 24 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit rescue untuk menjinakkan api. Proses pemadaman turut melibatkan BPBD Kota Makassar, TNI, Polri, PMI Kota Makassar, aparat kecamatan dan kelurahan, relawan gabungan, komunitas ojek online, serta warga setempat.
BPBD Kota Makassar juga mencatat sejumlah kebutuhan mendesak bagi warga terdampak, antara lain:
Tenda terpal
Selimut
Sarung
Pakaian layak pakai
Family kit
Baby kit
Bantuan material stimulan
Riuhmedia.com | Makassar – Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mendampingi kunjungan kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (03/09).
Dalam kunjungan tersebut, perwakilan KOMNAS HAM RI melakukan dialog dan wawancara langsung dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar. Mereka menggali informasi terkait penanganan peristiwa kebakaran Gedung DPRD Makassar yang sempat menggemparkan publik beberapa waktu lalu.
TRC BPBD Kota Makassar menceritakan pengalaman mereka saat melakukan evakuasi korban di tengah kondisi berbahaya. Dengan penuh kesiapsiagaan, tim berhasil bertindak cepat, tepat, dan berani demi keselamatan masyarakat.
Atas dedikasi tersebut, KOMNAS HAM RI menyampaikan apresiasi tinggi terhadap profesionalisme dan respon cepat BPBD Makassar.
“Respon cepat BPBD sangat luar biasa, ini menunjukkan komitmen untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam situasi darurat,” ungkap perwakilan KOMNAS HAM RI.
Plt. Kalaksa BPBD Kota Makassar menegaskan bahwa keberhasilan penanganan darurat ini tidak lepas dari kerja sama tim dan dukungan berbagai pihak.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan KOMNAS HAM RI ini menjadi momentum penting yang memperkuat sinergi antara lembaga kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial pasca insiden kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar.
Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Salah satunya dengan menggelar pelatihan vertical rescue pada 30–31 Agustus 2025.
Pelatihan yang dipusatkan di Kantor BPBD Makassar ini juga diisi dengan praktik lapangan di Menara BPBD, sehingga peserta dapat langsung mengasah keterampilan teknis dalam kondisi nyata.
Plt. Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadli Tahar, SE., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada penanganan korban di medan sulit**, seperti lokasi bencana di ketinggian maupun area yang sulit dijangkau.
“Vertical rescue merupakan keterampilan penting bagi personel kami, karena tantangan bencana di perkotaan maupun di wilayah sekitar Makassar semakin kompleks. Kemampuan evakuasi di medan sulit harus terus diasah agar personel selalu siap siaga,” ungkap Fadli Tahar.
Dalam pelatihan ini, personel dibekali pengetahuan dan praktik penggunaan peralatan khusus penyelamatan, teknik evakuasi korban, hingga strategi menghadapi berbagai skenario darurat.
BPBD Makassar berharap, melalui pelatihan ini, seluruh tim dapat lebih profesional dan sigap dalam melaksanakan tugas penyelamatan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman saat terjadi bencana.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap personel memiliki keterampilan yang mumpuni, tidak hanya di darat, tapi juga di lokasi bencana yang membutuhkan teknik khusus,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BPBD Makassar dalam mewujudkan pelayanan tanggap darurat yang siaga, tanggap, dan peduli terhadap keselamatan masyarakat.
Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mengimbau masyarakat, khususnya warga yang sering menggunakan penyeberangan Sungai Mallengkeri, Kecamatan Tamalate, untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas.
Plt. Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadli Tahar, SE., M.M., menekankan bahwa faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama, terutama pada kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Kami mengingatkan warga agar selalu berhati-hati ketika menyebrang, terutama saat hujan deras atau arus sungai kuat. Jangan memaksakan diri, gunakan alat keselamatan bila tersedia, dan selalu awasi anak-anak maupun lansia di sekitar area sungai,” ujar Fadli Tahar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, kewaspadaan masyarakat sangat dibutuhkan agar peristiwa yang membahayakan jiwa bisa dicegah. Ia juga menambahkan pentingnya kerja sama antarwarga serta dukungan stakeholder untuk memastikan keselamatan bersama di kawasan Sungai Mallengkeri.
“BPBD Makassar selalu siaga, tanggap, dan peduli. Namun, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari potensi bahaya,” tegasnya.
BPBD Makassar juga menyediakan layanan siaga darurat yang dapat dihubungi kapan pun masyarakat membutuhkan pertolongan, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat di area sungai dan wilayah rawan bencana lainnya.
Dengan imbauan ini, BPBD berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan serta dapat meminimalisir risiko kecelakaan di penyeberangan Mallengkeri.
