Riuhmedia.com | Makassar – Keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat mitigasi bencana ditunjukkan dengan peluncuran Program SALAMA (Sahabat Anak Afirmasi Aman Bencana) oleh BPBD Makassar. Kegiatan ini berlangsung di SMPN 19 Makassar pada Selasa (30/9/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa persoalan banjir yang sering melanda Makassar harus ditangani dengan langkah-langkah nyata. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

“Banjir sudah menjadi langganan tahunan. Kita harus berusaha mengurangi debit air, sekaligus mengedukasi masyarakat agar siap menghadapi kondisi darurat,” kata Munafri.

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menambahkan bahwa Program SALAMA sangat penting dalam membangun generasi muda yang tangguh. “Budaya sadar bencana harus ditanamkan sejak sekolah. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya siap secara pengetahuan tetapi juga berani menghadapi keadaan darurat,” ujarnya.

Kepala BPBD Makassar, Muhammad Fadli, menuturkan bahwa program ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak meski tanpa anggaran khusus. Ia berharap SALAMA menjadi salah satu inovasi unggulan BPBD yang mampu mengharumkan nama Makassar di tingkat nasional.

Dengan adanya program ini, diharapkan pelajar di Makassar tidak hanya memiliki keterampilan teknis dalam evakuasi, tetapi juga semangat kepedulian terhadap sesama saat bencana terjadi.

Riuhmedia.com | Makassar – Semangat menjaga kebersihan dan kelestarian laut kembali digaungkan di pesisir Pantai Losari. Sabtu (27/9/2025), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bersama Camat Ujung Pandang, manajemen Novotel, UPT Losari, serta Satgas Kecamatan Ujung Pandang, turun langsung melakukan aksi Shore Cleaning dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia.

Dengan melibatkan 40 personel dan 8 unit perahu karet, tim gabungan menyisir kawasan pesisir dan perairan Losari untuk mengumpulkan sampah. Aksi ini menjadi simbol kolaborasi nyata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjaga ikon Kota Makassar tetap bersih, indah, dan berkelanjutan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM., menegaskan bahwa aksi bersih pantai bukan hanya kegiatan rutin, melainkan bagian penting dari upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana.

“Menjaga laut berarti menjaga kehidupan. Apa yang kami lakukan hari ini adalah ajakan nyata agar masyarakat lebih peduli pada kebersihan laut dan pesisir,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat kesadaran masyarakat untuk bersama-sama merawat pesisir Losari sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

Riuhmedia.com | Makassar – Event musik BIGVAKANSI WATCHON yang digelar di Parking Lot Phinisi Point, Kamis (25/9/2025) malam, diwarnai insiden yang menimpa tiga penonton. Suasana massa yang tidak kondusif membuat beberapa pengunjung harus mendapat penanganan medis darurat.

Korban pertama, Nabila (19), warga Barawaja, terkena lemparan botol dari arah penonton sekitar pukul 20.45 WITA. Ia mengalami cedera pada bagian mata kanan dan langsung dilarikan ke RS Siloam Makassar.

Tak berselang lama, pukul 20.55 WITA, insiden kedua terjadi menimpa Harzetti (Atis), 19 tahun, warga Jalan Tamalate. Ia terjatuh saat berusaha keluar dari lokasi konser akibat desakan penonton yang tidak terkendali. Harzetti mengalami cedera pada paha kiri dan juga segera dievakuasi ke RS Siloam.

Kemudian, sekitar pukul 21.20 WITA, seorang penonton bernama Lai (20), warga Antang, mengalami kelelahan hingga pingsan. Kondisinya yang tidak sadarkan diri membuat tim gabungan segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Respons Cepat Tim Gabungan

Dalam penanganan ketiga insiden ini, tim gabungan dari BPBD Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Polrestabes Makassar, dan Dinas Pemadam Kebakaran bergerak cepat di lapangan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM., menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Kami bergerak cepat mengevakuasi korban agar segera mendapat perawatan medis. Kejadian ini menjadi perhatian serius, dan koordinasi dengan penyelenggara serta aparat keamanan akan terus diperkuat agar masyarakat bisa menikmati hiburan dengan aman,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, ketiga korban masih menjalani perawatan di RS Siloam. Sementara itu, aparat kepolisian telah meningkatkan pengamanan guna memastikan kelancaran acara hingga selesai.

Riuhmedia.com | Makassar – Kebakaran yang melanda permukiman warga di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Minggu malam (21/9/2025), langsung direspons cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. Melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik, tim bergerak sigap melakukan asesmen lapangan, mendata warga terdampak, sekaligus menyalurkan bantuan darurat.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar memastikan kebutuhan dasar korban segera terpenuhi. Bantuan yang diberikan mencakup Family Kit, First Aid Kit (P3K), Baby Kit, terpal, selimut, sarung, pakaian layak pakai, hingga tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. M. Fadli Tahar, SE., MM, menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam melindungi warganya dari dampak bencana.

“Respon cepat ini merupakan prioritas agar masyarakat terdampak dapat segera merasa aman dan terlindungi. Bantuan yang diberikan diharapkan membantu memenuhi kebutuhan dasar hingga kondisi pulih,” jelas Fadli.

Koordinasi Lintas Pihak

Selain penyaluran bantuan logistik, BPBD Kota Makassar juga melakukan koordinasi intensif dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya, memastikan proses pemulihan pasca-kebakaran berjalan terarah dan kebutuhan warga dapat ditangani secara berkelanjutan.

Monitoring lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan. Meski bantuan awal sudah disalurkan, sebagian masyarakat masih membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak dan dermawan.

Harapan untuk Pemulihan

Insiden ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di kawasan padat penduduk. BPBD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, baik pada tahap darurat maupun pemulihan.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan beban para korban dapat sedikit teringankan, sehingga mereka dapat kembali menata kehidupan sehari-hari pasca-musibah.

Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus berupaya menghadirkan program nyata bagi masyarakat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan layak huni. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan keluarga tangguh serta lingkungan yang aman dan sehat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, SE., MM, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bukan sekadar perbaikan fisik bangunan, melainkan juga bagian dari strategi ketahanan masyarakat menghadapi risiko bencana.

“Tujuan utama program ini adalah menciptakan hunian yang bukan hanya layak ditempati, tetapi juga memiliki standar keamanan dan kenyamanan. Dengan begitu, keluarga penerima manfaat dapat merasa lebih tenang dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan,” jelas Fadli.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

BPBD Makassar menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi ini. Gotong royong dan partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan program, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh penerima dan lingkungannya.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tinggal di rumah dengan kondisi rentan dan tidak memenuhi standar kelayakan.

Wujudkan Kota yang Tangguh

Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota tangguh bencana. Melalui pembangunan rumah yang lebih kuat, sehat, dan berdaya tahan, BPBD berkomitmen memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat.

“Ketangguhan sebuah kota berawal dari ketangguhan keluarga. Maka, setiap rumah yang dibangun lebih layak akan menjadi fondasi terciptanya masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko bencana,” tambah Fadli.

BPBD Kota Makassar memastikan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan layak huni akan terus berjalan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak masyarakat bisa merasakan manfaatnya demi terwujudnya Makassar yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Riuhmedia.com | Towuti, Luwu Timur – Tragedi kebocoran pipa minyak milik PT Vale pada 23 Agustus 2025 di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua HMI Badko Sulawesi Selatan, Muhammad Arijal, menyebut insiden tersebut sangat disayangkan dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar.

Sejumlah pihak telah melakukan investigasi, di antaranya tim Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur dan PT Global Environment Laboratory. Mereka melakukan pengambilan sampel air dan udara di sekitar lokasi kebocoran untuk menguji kualitas lingkungan pasca insiden.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel air masih memenuhi baku mutu kelas II sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI dan VII. Artinya, air di wilayah tersebut dinyatakan layak untuk rekreasi, budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan, hingga pertamanan. Sementara itu, sampel udara juga memenuhi baku mutu udara ambien nasional, sehingga dianggap aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Meski demikian, Arijal menilai ada kejanggalan dalam proses investigasi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa hanya satu lembaga laboratorium yang dilibatkan dalam pengujian, padahal di Makassar terdapat beberapa laboratorium terakreditasi yang bisa menjadi pembanding.

“Pengambilan sampel memang dilakukan secara terbuka dan diuji di laboratorium resmi, tapi tidak ada data pembanding. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” ujar Arijal.

Ketua DRRC UI sebelumnya menegaskan bahwa hasil uji yang dilakukan timnya sahih dan kredibel. Namun, HMI Badko Sulsel tetap menyatakan sikap kritis. Mereka berencana melakukan investigasi langsung di titik aliran minyak serta mendatangkan laboratorium terakreditasi lain untuk menguji kembali sampel air.

“HMI Badko Sulsel masih pesimis bahwa hasil yang disampaikan DRRC UI sepenuhnya aman. Karena itu, kami akan melakukan langkah investigasi mandiri,” tegas Arijal.

Pasca berakhirnya masa tanggap darurat pada 12 September 2025, HMI Badko Sulsel juga berencana berkolaborasi dengan sejumlah organisasi yang konsen terhadap isu lingkungan hidup. Tujuannya, untuk mengawal dampak kebocoran pipa minyak PT Vale yang diduga merugikan masyarakat setempat.

“Sebagai putra daerah Luwu Timur, kami tidak akan tinggal diam. Perlu ada pengawasan bersama agar dampak lingkungan dan sosial akibat kebocoran ini tidak diabaikan,” pungkas Arijal.

Riuhmedia.com | Belopa, 17 September 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmennya untuk mendukung kepastian hukum dan percepatan investasi di Kabupaten Luwu. Hal ini disampaikan dalam audiensi yang digelar bersama manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Belopa.

Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag., Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, camat, serta jajaran manajemen MDA.

Direktur MDA, Erlangga Gaffar, mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2025 terjadi sedikitnya 16 aksi pemalangan jalan yang mengganggu akses logistik dan operasional perusahaan. Sebagian besar aksi dipicu oleh isu ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha. “Kami selalu menempuh jalur dialog dengan warga serta melibatkan pemerintah dan aparat agar setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Luwu menegaskan pentingnya transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja. Ia meminta seluruh proses dilakukan sesuai regulasi serta berbasis data tenaga kerja desa agar perekrutan berjalan adil dan terukur.

Ketua DPRD Luwu mendorong keterbukaan dalam penerimaan tenaga kerja dan siap menjadi fasilitator, sementara Kajari Luwu menekankan asas kepastian hukum dan keadilan. Kapolres Luwu menyatakan kesiapannya menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil, dan Dandim 1403/Palopo menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Luwu, Forkopimda, dan MDA menyepakati beberapa langkah strategis, di antaranya:

1. Menyampaikan rencana kebutuhan tenaga kerja hingga 2025 secara transparan kepada Satgas dan Pokja Percepatan Investasi.
2. Mengedepankan mediasi kekeluargaan dalam penyelesaian blokade, namun tetap menempuh jalur hukum terhadap aksi provokatif yang mengganggu ketertiban.
3. Menetapkan Pokja sebagai juru bicara resmi dalam mediasi dengan dukungan aparat terkait.
4. Menggelar safari dan penyuluhan hukum ke desa-desa yang berada di jalur logistik pertambangan.

Dengan komitmen ini, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, peluang kerja dapat terserap lebih adil, serta keberlanjutan proyek emas Awak Mas yang dikelola MDA tetap terjaga.

Riuhmedia.com | Makassar – Langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mundur dari kursi DPR RI masih meninggalkan tanda tanya besar. Politisi perempuan muda Partai Gerindra itu selama ini dikenal bukan hanya sebagai legislator, tetapi juga sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat di berbagai pelosok negeri.

Keputusannya mengundurkan diri membuat banyak pihak merasa kehilangan. Salah satunya datang dari Feby Wardani Rusdy, Ketua Tidar Kota Makassar, yang mengaku menyayangkan keputusan tersebut.

“Mbak Sara bukan sekadar politisi, ia adalah inspirasi. Saya melihat langsung bagaimana perhatiannya bukan hanya untuk masyarakat di daerah pemilihannya, tapi juga untuk masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Terutama anak-anak penyandang disabilitas yang sering terlupakan,” ujar Feby.

Feby menilai, Saraswati telah memberi teladan penting bagi perempuan di dunia politik. Ia hadir bukan hanya untuk mengisi angka keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi juga memberi suara yang tulus bagi kelompok rentan.

“Perempuan seperti Mbak Sara membuktikan bahwa politik bisa menjadi ruang pengabdian. Kehilangannya di DPR tentu sangat besar, tetapi semangatnya harus kita teruskan. Ini panggilan bagi perempuan muda Indonesia untuk berani terjun ke politik,” tambahnya.

Bagi Feby, keputusan Saraswati seharusnya tidak membuat perjuangan terhenti. Justru menjadi momentum agar partai dan masyarakat semakin menyadari pentingnya keterlibatan perempuan di ruang pengambilan keputusan.

“Kalau perempuan tidak bersuara, siapa yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di parlemen? Sara sudah memulainya, dan kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan,” pungkasnya.

Kini, publik bertanya-tanya: apakah kepergian Saraswati dari Senayan adalah akhir dari sebuah babak, atau justru awal dari gelombang baru keterlibatan perempuan muda Indonesia dalam politik?

Riuhmedia.com | Makassar – Langkah mundur Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari kursi DPR RI menyisakan kegelisahan besar, terutama bagi gerakan perempuan. Perempuan muda yang selama ini dikenal vokal membela isu kesetaraan gender dan keberpihakan pada kelompok rentan itu, kini tak lagi berada di Senayan.

Keputusan Sara yang disampaikan lewat unggahan video di Instagram, Rabu (10/9/2025), bukan hanya soal urusan pribadi. Bagi banyak kalangan, mundurnya politisi Partai Gerindra ini adalah kehilangan bagi perempuan Indonesia.

Ketua Kohati HMI Cabang Makassar, Marwati Sumardi, menegaskan bahwa absennya Sara di parlemen akan membuat perjuangan perempuan semakin berat.

“Kehadiran perempuan di parlemen bukan sekadar simbol, tetapi ruang penting untuk memastikan kebijakan berpihak pada hak-hak perempuan. Mundurnya Mbak Sara adalah kehilangan besar, karena ia mampu membawa suara perempuan masuk dalam ruang-ruang pengambilan keputusan,” ujar Marwati.

Menurut Marwati, Sara selama ini konsisten memperjuangkan isu kesetaraan, mulai dari perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, penguatan hak-hak penyandang disabilitas perempuan, hingga membuka ruang partisipasi politik bagi anak muda.

“Kalau perempuan tidak ada di parlemen, maka aspirasi kita rawan diabaikan. Padahal, Indonesia membutuhkan lebih banyak legislator perempuan yang berani bersuara lantang,” tambahnya.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra memilih menghormati keputusan Sara. Meski demikian, Marwati menilai partai politik seharusnya memberi ruang lebih besar kepada kader perempuan untuk tampil, bukan justru kehilangan sosok penting.

Kini, pertanyaan besar menggantung: apakah suara perempuan akan semakin meredup di parlemen pasca-mundurnya Saraswati? Ataukah justru momentum ini bisa membangkitkan kesadaran baru bahwa keterwakilan perempuan di politik adalah kebutuhan mendesak, bukan pilihan tambahan?