Riuhmedia.com | Makassar – Tragedi kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025), menjadi ujian besar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. Tidak hanya fokus pada pemadaman api, BPBD juga memastikan seluruh proses penanganan bencana berlangsung menyeluruh—mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascakejadian.
Sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD Makassar langsung mengambil alih komando di lokasi. Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Dr. Fadli Tahar, SE., MM, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor.
“Kami dari BPBD sigap mengoordinasikan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta unsur TNI-Polri. Sinergi ini memastikan respons yang diberikan cepat, terarah, dan tidak tumpang tindih,” jelas Fadli, Minggu (31/8/2025).
Setelah api berhasil dipadamkan, Tim Kaji Cepat (Rapid Assessment) BPBD Makassar langsung bergerak. Mereka mendata kerusakan, menilai kondisi korban, dan menganalisis dampak psikologis insiden ini.
Tidak berhenti di tahap darurat, BPBD Makassar juga memprioritaskan aspek pemulihan. Salah satu langkah penting adalah menghadirkan dukungan trauma healing bagi staf DPRD, saksi, serta warga yang terdampak secara psikologis.
“Program ini bertujuan mencegah trauma berkepanjangan yang bisa memengaruhi kesehatan mental maupun kinerja aparatur,” tambah Fadli.
Selain itu, BPBD aktif memberikan informasi resmi kepada masyarakat, termasuk update pascakebakaran dan imbauan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran.
Sebagai penutup siklus penanganan, BPBD Makassar juga menyiapkan rekomendasi strategis untuk pencegahan. Di antaranya perbaikan jalur evakuasi gedung, peningkatan tata kelola keamanan, hingga rencana simulasi evakuasi kebakaran secara berkala.
Langkah-langkah tersebut diyakini dapat meminimalkan risiko kejadian serupa sekaligus memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Makassar.
Riuhmedia.com | Makassar– Kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar beberapa waktu lalu menjadi ujian nyata koordinasi penanggulangan bencana di ibu kota Sulawesi Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar tampil di garda terdepan, mengoordinasikan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan situasi.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, SE., MM., M, menegaskan bahwa lembaganya memiliki mandat jelas sebagai komando kebencanaan.
“BPBD tidak hanya hadir pada saat keadaan darurat, tetapi juga memastikan pemulihan dan pencegahan jangka panjang berjalan. Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007, BPBD di daerah memang menjadi komando sekaligus koordinator dalam penanganan bencana,” kata Fadli saat ditemui usai rapat evaluasi.
Koordinasi Lintas Instansi
Begitu laporan kebakaran diterima, tim BPBD langsung melakukan rapid assessment (asesmen cepat) di lokasi. Data kerusakan, potensi korban, hingga dampak sosial segera dihimpun sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar.
“Sejak awal, kami langsung bergerak bersama Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, hingga TNI-Polri agar penanganan berjalan terpadu,” jelas Fadli.
Fokus pada Keselamatan dan Pemulihan
Selain mendukung operasi pemadaman dengan logistik darurat, BPBD juga menyiapkan program trauma healing bagi staf DPRD maupun masyarakat sekitar. Menurut Fadli, aspek psikososial tidak kalah penting dalam penanggulangan bencana.
“Bencana itu bukan hanya soal api dan bangunan yang terbakar. Ada sisi psikologis yang harus dipulihkan agar masyarakat dan aparatur tetap bisa beraktivitas normal,” ujarnya.
Edukasi dan Mitigasi
BPBD Makassar kini tengah menyusun sejumlah rekomendasi pemulihan pasca kebakaran, termasuk evaluasi jalur evakuasi, sistem proteksi kebakaran, serta simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting. Edukasi publik, pencegahan, dan mitigasi adalah kunci agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegas Fadli.
Dengan mandat hukum yang jelas serta sinergi lintas sektor, BPBD Kota Makassar membuktikan diri sebagai komando utama dalam menghadapi bencana, memastikan keselamatan masyarakat dan aparatur tetap menjadi prioritas.
Riuhmedia.com | Makassa, 29 Agustus 2025 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bersama tim gabungan bergerak cepat menangani kebakaran hebat yang melanda Kantor DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8) malam. Kebakaran ini dipicu oleh aksi demonstrasi massa di depan gedung yang berujung ricuh.
Menurut laporan awal, api mulai membesar sekitar pukul 21.00 WITA. BPBD Makassar langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama Damkarmat, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi, serta relawan potensi SAR untuk melakukan evakuasi dan pemadaman.
Data sementara mencatat, peristiwa ini menelan tiga korban meninggal dunia:
Sarinawati (26), dirujuk ke RS Bhayangkara.
Syaiful Akbar (43), meninggal di RS Grestelina.
Muhammad Akbar Basri (26).
Selain itu, lima korban mengalami luka berat, termasuk dua di antaranya dalam kondisi kritis:
Budi Haryadi S. (30), koma dan dirawat di RS Primaya.
Heriyanto (28), melompat dari lantai 3, dirujuk ke RS Grestelina.
Sementara tiga orang lainnya mengalami luka sedang, di antaranya Sahabuddin (45), Arif Rahman Hakim (28), dan Agung Setiawan (32). Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di Makassar.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, melalui laporan tim TRC, menyampaikan bahwa evakuasi korban dilakukan dengan cepat bersama tim medis dan relawan. Armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk mengendalikan api, meski hingga berita ini diturunkan, api belum sepenuhnya padam.
“BPBD bersama instansi terkait terus melakukan upaya pemadaman, evakuasi, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselamatan warga serta mencegah api meluas,” ungkap perwakilan BPBD.
Kantor DPRD Kota Makassar dipastikan mengalami kerusakan berat akibat amukan api. BPBD mencatat data awal ini akan menjadi dasar untuk langkah pemulihan, termasuk bantuan logistik, rehabilitasi, rekonstruksi, dan trauma healing bagi keluarga korban maupun masyarakat terdampak.
BPBD Makassar juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan diri dalam setiap kondisi darurat.
Makassar, Riuhmedia.com – Seorang anak berusia 3 tahun bernama Nurul Alfifa dievakuasi oleh tim BPBD Kota Makassar setelah terpisah dari teman-temannya saat bermain di Jl. Nuri Baru Lorong 14, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, pada Selasa (26/8/2025) siang.
Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 12.30 WITA. Berdasarkan laporan warga, korban tidak jatuh ke kanal, melainkan tersesat setelah terpisah dari teman bermainnya dan tidak mengetahui arah pulang.
“Anak ditemukan dalam kondisi sadar, bernapas, dan tidak mengalami luka serius. Evakuasi dilakukan dengan sigap menggunakan ambulans dan perahu,” kata Sudirman, Danru BPBD Kota Makassar yang memimpin penanganan di lapangan.
Pelapor sekaligus saksi kejadian, Rusdi Kasitrantip, memastikan kondisi korban baik dan segera mendapat perhatian warga setempat setelah dievakuasi.
BPBD Kota Makassar menekankan pentingnya pengawasan orang tua maupun pendamping anak ketika bermain di area publik. “Kami mengimbau agar setiap anak selalu dalam pengawasan agar tidak terulang kejadian serupa,” tambah Sudirman.
Kini, Nurul Alfifa telah berada di lokasi aman bersama keluarga dan warga sekitar.
Riuhmedia.com, Makassar – Polemik hukum yang menyeret Polsek Bontoala kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya menuai sorotan karena tetap melanjutkan penyidikan perkara dugaan penggelapan meski Polda Sulsel telah mengeluarkan rekomendasi penghentian, kini Kapolsek Bontoala AKP Andi Aris Abu Bakar resmi dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan.
Pelaporan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum terlapor melalui Ad Meliora Law Office, dengan membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran prosedur. Dokumen tanda terima laporan dari Propam Riuhmedia.com, makassar, – Polemik hukum yang menyeret Polsek Bontoala terus menuai sorotan. Kasus dugaan penggelapan yang ditangani Polsek ini tetap berjalan meski Polda Sulawesi Selatan melalui gelar perkara khusus telah mengeluarkan rekomendasi penghentian penyidikan. Keputusan melanjutkan perkara tersebut dianggap bertentangan dengan arahan institusi di tingkat provinsi dan menimbulkan dugaan ketidakprofesionalan.
Terlapor dalam kasus ini mengaku sudah menyerahkan bukti mutasi rekening yang membantah tuduhan. Ia bahkan menyebut telah menjalani penahanan sekitar 30 hari di Polsek Bontoala.
“Saya punya surat rekomendasi dari Polda Sulsel agar penyidikan dihentikan, tapi sampai sekarang kasus ini masih berjalan. Saya merasa ada upaya kriminalisasi terhadap saya sebagai rakyat biasa,” ujarnya.
Kuasa hukum dari Ad Meliora Law Office, Haikal Hamzah, S.H., menegaskan bahwa tuduhan penggelapan terhadap kliennya tidak berdasar. Menurutnya, bukti mutasi rekening pembayaran sudah dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan di Polsek Bontoala.
“Kami sudah menyampaikan bukti-bukti pembayaran ke penyidik. Kami juga telah membuat laporan ke Polda Sulsel, yang kemudian menghasilkan gelar perkara khusus. Hasilnya jelas: penyidikan seharusnya dihentikan,” tegas Haikal.
Namun, ia menambahkan bahwa Polsek Bontoala justru tidak mengirimkan berkas lengkap ke kejaksaan. Kondisi itu, kata dia, semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan.
“Kami menduga ada upaya kriminalisasi karena berkas yang dikirim ke kejaksaan tidak lengkap. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” tambahnya.
Atas dasar itu, kuasa hukum kemudian resmi melaporkan Kapolsek Bontoala, AKP Andi Aris Abu Bakar, ke *Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel*. Dokumen tanda terima laporan telah diterima sebagai bukti sah pelaporan.
Haikal menilai langkah Kapolsek yang tetap melanjutkan penyidikan meski ada rekomendasi penghentian tidak hanya merugikan kliennya secara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum.
Namun, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/8/2025), Kapolsek menyatakan belum mengetahui adanya kasus tersebut.
“Saya belum tahu menahu soal kasus ini, saya akan kroscek lebih lanjut,” kata AKP Andi Aris Abu Bakar.
Situasi ini semakin menambah spekulasi adanya ketidakselarasan antara hasil gelar perkara di tingkat Polda dengan langkah hukum yang ditempuh di tingkat Polsek.
Kasus ini kini bukan lagi sebatas dugaan penggelapan, tetapi telah berkembang menjadi isu akuntabilitas aparat penegak hukum. Jika hasil gelar perkara khusus Polda Sulsel diabaikan, hal itu dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme kepolisian.
Dengan adanya tudingan kriminalisasi terhadap warga sipil, perkara ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Publik kini menanti langkah Propam Polda Sulsel, apakah akan memanggil Kapolsek Bontoala untuk klarifikasi atau membiarkan dugaan penyalahgunaan kewenangan ini terus menjadi catatan kelam dalam penegakan hukum di Makassar.
Makassar, Riuhmedia.com – Peristiwa tragis terjadi di Dermaga Penyeberangan Sungai Malengkeri, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Minggu malam (24/8/2025). Seorang pria bernama Muhammad Idham (26), warga Taeng, Pallangga, dilaporkan meninggal dunia setelah melompat ke sungai dalam kondisi diduga mabuk.
Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 19.15 WITA korban tiba di dermaga penyeberangan bersama dua rekannya. Dalam kondisi tidak stabil akibat pengaruh minuman keras, korban sempat ditarik temannya sebelum akhirnya melompat ke Sungai Jeneberang.
Keluarga dan warga sekitar yang melihat kejadian langsung berusaha menolong. Upaya pencarian berlangsung dramatis hingga akhirnya korban ditemukan sekitar pukul 20.10 WITA dalam keadaan tidak sadar.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar bersama Damkarmat segera bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga. Korban lalu dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Haji Makassar untuk pemeriksaan medis.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah kemudian diantar ke rumah duka di Taeng menggunakan mobil jenazah Husnul BPBD.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, melalui tim lapangan, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.
BPBD juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas berisiko di perairan, terutama dalam kondisi mabuk.
“Kami turut berduka cita atas musibah ini. Semoga keluarga diberi ketabahan. Kami mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas berbahaya di sungai, apalagi dalam kondisi tidak sadar,” ujar perwakilan BPBD Kota Makassar.
Evakuasi korban melibatkan unsur masyarakat, Tim TRC BPBD, dan Unit Rescue Damkarmat. Keluarga korban menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah membantu hingga jenazah tiba di rumah duka.
Riuhmedia.com | Makassar – Polemik hukum mencuat setelah sebuah perkara dugaan penggelapan yang ditangani Polsek Bontoala tetap berjalan, meski Polda Sulawesi Selatan melalui gelar perkara khusus telah mengeluarkan rekomendasi penghentian penyidikan. Keputusan Polsek ini menuai sorotan dan kecaman karena dianggap bertentangan dengan arahan institusi di tingkat provinsi.
Terlapor dalam kasus ini mengaku sudah menyerahkan bukti mutasi rekening yang membantah tuduhan, bahkan menyebut telah menjalani penahanan selama kurang lebih 30 hari di Polsek Bontoala. Ia menilai langkah penyidikan yang tetap berlanjut meski ada rekomendasi penghentian sebagai bentuk ketidakadilan.
“Saya punya surat rekomendasi dari Polda Sulsel agar penyidikan dihentikan, tapi sampai sekarang kasus ini masih berjalan. Saya merasa ada upaya kriminalisasi terhadap saya sebagai rakyat biasa,” ujarnya.
Kuasa hukum dari Ad Meliora Law Office, Haikal Hamzah, S.H., juga menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya tidak berdasar. Menurutnya, bukti mutasi rekening pembayaran sudah dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan di Polsek Bontoala.
“Kami sudah menyampaikan bukti-bukti pembayaran ke penyidik. Kami juga telah membuat laporan ke Polda Sulsel, yang kemudian menghasilkan gelar perkara khusus. Hasilnya jelas: penyidikan seharusnya dihentikan,” tegasnya.
Namun, ia menambahkan bahwa Polsek Bontoala justru tidak mengirimkan berkas lengkap ke kejaksaan, sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi kliennya.
“Kami menduga ada upaya kriminalisasi karena berkas yang dikirim ke kejaksaan tidak lengkap. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” tambahnya.
Saat dimintai keterangan pada 14 Agustus 2025, pihak penyidik maupun Kapolsek Bontoala tidak memberikan jawaban terkait alasan dilanjutkannya perkara ini. Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari kepolisian belum diperoleh. Kondisi ini semakin menambah spekulasi bahwa ada ketidakselarasan antara hasil gelar perkara di tingkat Polda dengan langkah hukum yang diambil di tingkat Polsek.
Ketiadaan penjelasan resmi menimbulkan tanda tanya: apakah Polsek memiliki dasar hukum lain yang melatarbelakangi keputusannya, atau ada faktor lain yang memengaruhi jalannya perkara? Situasi ini membuat publik bertanya-tanya tentang konsistensi penegakan hukum, terlebih ketika hasil evaluasi dari institusi kepolisian tingkat provinsi justru diabaikan.
Kasus ini bukan sekadar soal dugaan penggelapan, melainkan sudah berkembang menjadi isu akuntabilitas aparat penegak hukum. Jika hasil gelar perkara khusus Polda Sulsel diabaikan, hal itu berpotensi menjadi preseden buruk yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme kepolisian.
Lebih jauh, tudingan adanya kriminalisasi terhadap warga sipil membuat perkara ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Tanpa transparansi dan penjelasan yang terang, dugaan penyalahgunaan kewenangan akan terus membayangi proses hukum di tingkat bawah.
Kini, semua mata tertuju pada Polsek Bontoala. Publik menunggu apakah akan ada klarifikasi resmi yang menjelaskan alasan hukum di balik keputusan mereka, atau justru membiarkan dugaan kriminalisasi ini menjadi catatan kelam dalam penegakan hukum di Makassar.
MAKASSAR, Riuhmedia.com – Menjelang laga pekan kedua Super League 2025 antara PSM Makassar menghadapi Bhayangkara FC, Sabtu (16/8/2025) di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa Mahmud, menggelar jamuan makan malam bagi manajemen dan pemain PSM Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (13/8/2025) malam.
Hadir mendampingi Wali Kota, Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Fadli Wellang, serta Kabag Protokol Andi Ardi Rahadian.
Jamuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan moral dari Pemkot Makassar kepada tim berjuluk Juku Eja tersebut, yang akan melakoni laga penting kontra Bhayangkara FC.
Laga ini menjadi momen spesial karena sejumlah pemain baru PSM yang sebelumnya hanya bisa berlatih kini dipastikan bisa diturunkan.
Dalam arahanya, Munafri menegaskan bahwa membawa nama PSM Makassar berarti membawa nama besar Kota Makassar.
“Saya minta untuk menjamu PSM, untuk kembali menguatkan tekad kita bersama. Sama-sama kita membawa Makassar, kalian PSM Makassar, dan saya Kota Makassar,” jelas Munafri.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semangat yang dibawa para pemain, PSM Makassar bertekad meraih hasil positif pada laga penting melawan Bhayangkara FC, demi menjaga peluang bersaing di papan atas Super League 2025.
“Jadi agak berat kita bawa ini nama, karena gengsinya luar biasa. Harapan saya, hingga akhir musim ini, PSM bisa kembali berprestasi, insyaallah juara lagi di Liga Indonesia,” harap Appi.
“Harapan ini bukan hanya milik saya, tapi milik seluruh pencinta sepak bola Makassar,” lanjut dia.
Mantan CEO PSM Makassar, itu juga membagikan pengalaman pribadinya saat masih memimpin klub, termasuk kebiasaannya duduk di bangku cadangan untuk memantau langsung jalannya pertandingan.
Bahkan, tidak banyak Pemimpin Kada di Indonesia yang sering duduk di bench saat pertandingan, mungkin hanya sedikit, dan Wali Kota Makassar, salah satunya.
“Selama 7 tahun saya berada di tim ini, saya merasakan setiap denyut nadinya, juga besarnya harapan orang Makassar kepada klub ini. Di Makassar ada yang namanya siri’, bukan hanya soal malu, tapi harga diri, kehormatan,” ujarnya.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar memiliki kewajiban untuk bersama-sama mendukung PSM agar semakin besar dan berprestasi. Ia pun memberikan pesan khusus kepada tim pelatih dan pemain.
“Atas nama Pemkot Makassar, saya ucapkan selamat bertanding. Insyaallah hasil terbaik akan menghampiri kita di kompetisi ini,” terangnya.
“Harapan kami, dua bintang yang ada di dada kalian bisa bertambah menjadi tiga, supaya kebanggaan ini terus dirasakan masyarakat Makassar dan seluruh pencinta sepak bola Sulsel,” tutupnya.
Luwu, 13 Agustus 2025, riuhmedia.com — PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kodim 1403/Palopo dan masyarakat Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, melaksanakan groundbreaking program revitalisasi sarana air bersih sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah digelar sebelumnya. Program ini merupakan bagian dari inisiatif unggulan TNI AD “TNI AD Manunggal Air” untuk mendukung upaya penyediaan akses air bersih yang layak di wilayah pedesaan.
Acara groundbreaking ini dihadiri langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 1403/Palopo, Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro; perwakilan Manajemen MDA; Camat Latimojong, Nuragam; serta Plt. Kepala Desa Rante Balla. Kehadiran para pihak tersebut menandai dimulainya program pipanisasi yang akan memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla.
Dalam sambutannya, Dandim 1403/Palopo Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro menyampaikan apresiasi kepada MDA atas dukungan penuhnya dalam program ini.
“TNI AD melalui program Manunggal Air terus berkomitmen membantu rakyat, termasuk dalam penyediaan sarana air bersih yang menjadi kebutuhan dasar. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penuh pelaksanaan program ini.
“Akses air bersih adalah salah satu fondasi kehidupan yang sehat dan produktif. MDA bangga dapat berkolaborasi dengan TNI AD dan masyarakat Rante Balla. Kami percaya pembangunan ini akan memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup warga,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Latimojong, Nuragam, menyampaikan terima kasih sekaligus harapan agar program ini dapat memberi manfaat yang luas.
“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan bisa direplikasi di desa-desa lain di Latimojong, sehingga manfaatnya dirasakan secara merata dan berkelanjutan,” katanya.
Pembangunan sistem pipanisasi ini ditargetkan selesai dalam waktu singkat, sehingga distribusi air bersih segera dirasakan warga Desa Rante Balla. MDA bersama Kodim 1403/Palopo juga mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dan mengawal kelancaran proyek ini hingga tuntas.
Makassar, Riuhmedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat komitmennya membangun ketahanan bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program “SAFE” (Sustainable Adaptation for Everyone), BPBD mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas penyandang disabilitas, untuk aktif berkolaborasi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Program “SAFE” merupakan inisiatif yang mendapat dukungan penuh dari American Red Cross dan dikembangkan berdasarkan riset mendalam serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Global Disaster Preparedness Centre (GDPC) dan delapan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Kota Makassar dan sekitarnya.
Keterlibatan aktif OPD menjadi bukti nyata bahwa program ini dirancang untuk menjangkau dan memberdayakan semua individu. Dalam wawancara bersama Sulapa Institute, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM, menjelaskan bahwa kegiatan “SAFE” mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana inklusif, pemetaan risiko iklim secara partisipatif, serta pengembangan rencana adaptasi komunitas yang ramah untuk semua kelompok.
“Diharapkan, program ini menjadi prototipe yang bisa diadopsi secara luas, sehingga semakin banyak daerah yang memiliki kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan efektif,” jelas Fadli.
Selain melibatkan organisasi disabilitas, program ini juga didukung oleh para ahli dari berbagai bidang. BPBD Makassar menilai sinergi dengan American Red Cross, GDPC, dan OPD sebagai langkah strategis untuk menciptakan solusi holistik dan relevan dengan kondisi lapangan.
Fadli juga menyoroti kehadiran Sulapa Institute sebagai mitra dalam diskusi publik program ini, yang memperkuat peran akademisi dan lembaga penelitian dalam mendukung agenda kesiapsiagaan pemerintah daerah.
Dengan pendekatan berbasis masyarakat dan prinsip inklusivitas, “SAFE” diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi Makassar dalam membangun model adaptasi iklim dan ketahanan bencana yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
“Program ini tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat secara keseluruhan untuk menghadapi risiko bencana di masa depan,” tutup Fadli.
