Riuhmedia.com | Makassar – Polemik hukum mencuat setelah sebuah perkara dugaan penggelapan yang ditangani Polsek Bontoala tetap berjalan, meski Polda Sulawesi Selatan melalui gelar perkara khusus telah mengeluarkan rekomendasi penghentian penyidikan. Keputusan Polsek ini menuai sorotan dan kecaman karena dianggap bertentangan dengan arahan institusi di tingkat provinsi.
Terlapor dalam kasus ini mengaku sudah menyerahkan bukti mutasi rekening yang membantah tuduhan, bahkan menyebut telah menjalani penahanan selama kurang lebih 30 hari di Polsek Bontoala. Ia menilai langkah penyidikan yang tetap berlanjut meski ada rekomendasi penghentian sebagai bentuk ketidakadilan.
“Saya punya surat rekomendasi dari Polda Sulsel agar penyidikan dihentikan, tapi sampai sekarang kasus ini masih berjalan. Saya merasa ada upaya kriminalisasi terhadap saya sebagai rakyat biasa,” ujarnya.
Kuasa hukum dari Ad Meliora Law Office, Haikal Hamzah, S.H., juga menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya tidak berdasar. Menurutnya, bukti mutasi rekening pembayaran sudah dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan di Polsek Bontoala.
“Kami sudah menyampaikan bukti-bukti pembayaran ke penyidik. Kami juga telah membuat laporan ke Polda Sulsel, yang kemudian menghasilkan gelar perkara khusus. Hasilnya jelas: penyidikan seharusnya dihentikan,” tegasnya.
Namun, ia menambahkan bahwa Polsek Bontoala justru tidak mengirimkan berkas lengkap ke kejaksaan, sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi kliennya.
“Kami menduga ada upaya kriminalisasi karena berkas yang dikirim ke kejaksaan tidak lengkap. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” tambahnya.
Saat dimintai keterangan pada 14 Agustus 2025, pihak penyidik maupun Kapolsek Bontoala tidak memberikan jawaban terkait alasan dilanjutkannya perkara ini. Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari kepolisian belum diperoleh. Kondisi ini semakin menambah spekulasi bahwa ada ketidakselarasan antara hasil gelar perkara di tingkat Polda dengan langkah hukum yang diambil di tingkat Polsek.
Ketiadaan penjelasan resmi menimbulkan tanda tanya: apakah Polsek memiliki dasar hukum lain yang melatarbelakangi keputusannya, atau ada faktor lain yang memengaruhi jalannya perkara? Situasi ini membuat publik bertanya-tanya tentang konsistensi penegakan hukum, terlebih ketika hasil evaluasi dari institusi kepolisian tingkat provinsi justru diabaikan.
Kasus ini bukan sekadar soal dugaan penggelapan, melainkan sudah berkembang menjadi isu akuntabilitas aparat penegak hukum. Jika hasil gelar perkara khusus Polda Sulsel diabaikan, hal itu berpotensi menjadi preseden buruk yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme kepolisian.
Lebih jauh, tudingan adanya kriminalisasi terhadap warga sipil membuat perkara ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Tanpa transparansi dan penjelasan yang terang, dugaan penyalahgunaan kewenangan akan terus membayangi proses hukum di tingkat bawah.
Kini, semua mata tertuju pada Polsek Bontoala. Publik menunggu apakah akan ada klarifikasi resmi yang menjelaskan alasan hukum di balik keputusan mereka, atau justru membiarkan dugaan kriminalisasi ini menjadi catatan kelam dalam penegakan hukum di Makassar.
MAKASSAR, Riuhmedia.com – Menjelang laga pekan kedua Super League 2025 antara PSM Makassar menghadapi Bhayangkara FC, Sabtu (16/8/2025) di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa Mahmud, menggelar jamuan makan malam bagi manajemen dan pemain PSM Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (13/8/2025) malam.
Hadir mendampingi Wali Kota, Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Fadli Wellang, serta Kabag Protokol Andi Ardi Rahadian.
Jamuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan moral dari Pemkot Makassar kepada tim berjuluk Juku Eja tersebut, yang akan melakoni laga penting kontra Bhayangkara FC.
Laga ini menjadi momen spesial karena sejumlah pemain baru PSM yang sebelumnya hanya bisa berlatih kini dipastikan bisa diturunkan.
Dalam arahanya, Munafri menegaskan bahwa membawa nama PSM Makassar berarti membawa nama besar Kota Makassar.
“Saya minta untuk menjamu PSM, untuk kembali menguatkan tekad kita bersama. Sama-sama kita membawa Makassar, kalian PSM Makassar, dan saya Kota Makassar,” jelas Munafri.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semangat yang dibawa para pemain, PSM Makassar bertekad meraih hasil positif pada laga penting melawan Bhayangkara FC, demi menjaga peluang bersaing di papan atas Super League 2025.
“Jadi agak berat kita bawa ini nama, karena gengsinya luar biasa. Harapan saya, hingga akhir musim ini, PSM bisa kembali berprestasi, insyaallah juara lagi di Liga Indonesia,” harap Appi.
“Harapan ini bukan hanya milik saya, tapi milik seluruh pencinta sepak bola Makassar,” lanjut dia.
Mantan CEO PSM Makassar, itu juga membagikan pengalaman pribadinya saat masih memimpin klub, termasuk kebiasaannya duduk di bangku cadangan untuk memantau langsung jalannya pertandingan.
Bahkan, tidak banyak Pemimpin Kada di Indonesia yang sering duduk di bench saat pertandingan, mungkin hanya sedikit, dan Wali Kota Makassar, salah satunya.
“Selama 7 tahun saya berada di tim ini, saya merasakan setiap denyut nadinya, juga besarnya harapan orang Makassar kepada klub ini. Di Makassar ada yang namanya siri’, bukan hanya soal malu, tapi harga diri, kehormatan,” ujarnya.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar memiliki kewajiban untuk bersama-sama mendukung PSM agar semakin besar dan berprestasi. Ia pun memberikan pesan khusus kepada tim pelatih dan pemain.
“Atas nama Pemkot Makassar, saya ucapkan selamat bertanding. Insyaallah hasil terbaik akan menghampiri kita di kompetisi ini,” terangnya.
“Harapan kami, dua bintang yang ada di dada kalian bisa bertambah menjadi tiga, supaya kebanggaan ini terus dirasakan masyarakat Makassar dan seluruh pencinta sepak bola Sulsel,” tutupnya.
Luwu, 13 Agustus 2025, riuhmedia.com — PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kodim 1403/Palopo dan masyarakat Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, melaksanakan groundbreaking program revitalisasi sarana air bersih sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah digelar sebelumnya. Program ini merupakan bagian dari inisiatif unggulan TNI AD “TNI AD Manunggal Air” untuk mendukung upaya penyediaan akses air bersih yang layak di wilayah pedesaan.
Acara groundbreaking ini dihadiri langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 1403/Palopo, Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro; perwakilan Manajemen MDA; Camat Latimojong, Nuragam; serta Plt. Kepala Desa Rante Balla. Kehadiran para pihak tersebut menandai dimulainya program pipanisasi yang akan memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla.
Dalam sambutannya, Dandim 1403/Palopo Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro menyampaikan apresiasi kepada MDA atas dukungan penuhnya dalam program ini.
“TNI AD melalui program Manunggal Air terus berkomitmen membantu rakyat, termasuk dalam penyediaan sarana air bersih yang menjadi kebutuhan dasar. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penuh pelaksanaan program ini.
“Akses air bersih adalah salah satu fondasi kehidupan yang sehat dan produktif. MDA bangga dapat berkolaborasi dengan TNI AD dan masyarakat Rante Balla. Kami percaya pembangunan ini akan memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup warga,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Latimojong, Nuragam, menyampaikan terima kasih sekaligus harapan agar program ini dapat memberi manfaat yang luas.
“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan bisa direplikasi di desa-desa lain di Latimojong, sehingga manfaatnya dirasakan secara merata dan berkelanjutan,” katanya.
Pembangunan sistem pipanisasi ini ditargetkan selesai dalam waktu singkat, sehingga distribusi air bersih segera dirasakan warga Desa Rante Balla. MDA bersama Kodim 1403/Palopo juga mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dan mengawal kelancaran proyek ini hingga tuntas.
Makassar, Riuhmedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat komitmennya membangun ketahanan bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program “SAFE” (Sustainable Adaptation for Everyone), BPBD mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas penyandang disabilitas, untuk aktif berkolaborasi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Program “SAFE” merupakan inisiatif yang mendapat dukungan penuh dari American Red Cross dan dikembangkan berdasarkan riset mendalam serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Global Disaster Preparedness Centre (GDPC) dan delapan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Kota Makassar dan sekitarnya.
Keterlibatan aktif OPD menjadi bukti nyata bahwa program ini dirancang untuk menjangkau dan memberdayakan semua individu. Dalam wawancara bersama Sulapa Institute, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM, menjelaskan bahwa kegiatan “SAFE” mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana inklusif, pemetaan risiko iklim secara partisipatif, serta pengembangan rencana adaptasi komunitas yang ramah untuk semua kelompok.
“Diharapkan, program ini menjadi prototipe yang bisa diadopsi secara luas, sehingga semakin banyak daerah yang memiliki kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan efektif,” jelas Fadli.
Selain melibatkan organisasi disabilitas, program ini juga didukung oleh para ahli dari berbagai bidang. BPBD Makassar menilai sinergi dengan American Red Cross, GDPC, dan OPD sebagai langkah strategis untuk menciptakan solusi holistik dan relevan dengan kondisi lapangan.
Fadli juga menyoroti kehadiran Sulapa Institute sebagai mitra dalam diskusi publik program ini, yang memperkuat peran akademisi dan lembaga penelitian dalam mendukung agenda kesiapsiagaan pemerintah daerah.
Dengan pendekatan berbasis masyarakat dan prinsip inklusivitas, “SAFE” diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi Makassar dalam membangun model adaptasi iklim dan ketahanan bencana yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
“Program ini tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat secara keseluruhan untuk menghadapi risiko bencana di masa depan,” tutup Fadli.
Makassar, Riuhmedia.com – Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Makassar ditegaskan sebagai ujung tombak kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di tingkat komunitas. Pesan ini disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar dalam Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Satlinmas yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar pada 4–5 Agustus 2025.
Kegiatan yang diikuti 100 anggota Linmas dari berbagai kelurahan ini fokus pada penguatan keterampilan dasar tanggap darurat sekaligus memperkuat peran sosial kemasyarakatan. Peserta dibagi dalam dua gelombang, masing-masing 50 orang per hari, untuk menjaga efektivitas pelatihan dan interaksi dalam simulasi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar, Ahmad Ismunandar, S.STP., M.Si., yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa penguatan kapasitas Linmas merupakan investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan masyarakat.
“Kami melihat Satlinmas sebagai ujung tombak penanganan dini di wilayahnya masing-masing. Pelatihan ini bukan sekadar rutinitas, tapi investasi jangka panjang dalam ketahanan masyarakat menghadapi krisis,” ujar Ismunandar.
Materi yang diberikan meliputi teknik dasar mitigasi bencana, simulasi evakuasi, dan koordinasi cepat antarinstansi saat kondisi darurat. BPBD Makassar juga menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar untuk memberikan pelatihan dasar pemadaman dan pertolongan pertama di lokasi kejadian.
Kepala Satpol PP Kota Makassar, Hasanuddin, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam membentuk masyarakat yang tangguh.
“Satlinmas adalah mitra strategis pemerintah, bukan hanya dalam menjaga ketertiban, tapi juga dalam penanganan awal situasi darurat. Mereka harus adaptif, responsif, dan siap bersinergi dengan instansi teknis seperti BPBD dan Damkar,” jelasnya.
BPBD Makassar berharap, pelatihan seperti ini tidak hanya membekali Linmas dengan keterampilan teknis, tetapi juga menjadikan mereka agen edukasi dan pelopor kesiapsiagaan di lingkungannya masing-masing.
“Ke depan, kami akan terus mengintensifkan pelatihan seperti ini. Harapannya, Linmas tidak hanya tangguh saat bencana datang, tapi juga menjadi agen edukasi dan pelopor kesiapsiagaan di lingkungannya,” tutup Ismunandar.
Dengan penguatan peran Linmas, diharapkan respon awal bencana di tingkat komunitas dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan berdampak nyata dalam mengurangi risiko korban maupun kerugian.
Makassar, Riuhmedia.com – Tak hanya responsif terhadap bencana, BPBD Kota Makassar kini bergerak lebih jauh: melahirkan solusi inovatif yang berakar dari kebutuhan warga. Enam ide inovasi kebencanaan kini sedang difokuskan dalam proses inkubasi sebagai langkah menuju implementasi nyata di lapangan.
Dalam Bimbingan Teknis Inkubasi Inovasi Penanggulangan Bencana yang digelar pada Jumat (1/8), BPBD membuka ruang kolaboratif bagi para inovator muda internalnya. Kegiatan ini melibatkan pendampingan aktif dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, dengan menghadirkan narasumber utama, Dr. Muhammad Amri Akbar, Sp.MSi.
“Inkubasi ini ibarat dapur kreatif. Di sini ide-ide digodok, diuji, dilengkapi, hingga matang dan siap dinikmati masyarakat,”
— Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., MM, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar
Keenam inovasi yang saat ini tengah digarap BPBD menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif, digital, dan berbasis komunitas:
SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana)
Edukasi kesiapsiagaan bagi anak dengan pendekatan hypnoshield agar belajar tentang bencana jadi pengalaman yang aman dan menyenangkan.
MACCA (Manajemen Risiko Bencana Komunitas)
Sistem partisipatif berbasis komunitas yang mengelola data risiko lokal dan mendukung perencanaan tanggap darurat.
SILOKA (Sistem Logistik Kebencanaan Komunitas)
Inovasi distribusi bantuan yang melibatkan jejaring komunitas sebagai aktor utama logistik saat bencana.
BALLA SALAMA (Rumah Aman BPBD)
Posko digital 24 jam di kawasan strategis yang berfungsi sebagai pusat informasi dan perlindungan masyarakat terdampak.
AGANGTA (Layanan Psikososial Hypno Resilience)
Dukungan psikososial untuk penyintas, terutama kelompok rentan, melalui metode hypno resilience.
PAKABAJI (Pemulihan Berbasis Gotong Royong)
Pendekatan pemulihan pascabencana yang menekankan kolaborasi warga, solidaritas sosial, dan nilai-nilai lokal.
Fokus inkubasi tidak berhenti pada penguatan ide. Setiap tim ditantang untuk menyusun strategi implementasi, membuat video presentasi inovasi, hingga menyiapkan diri untuk sesi pitching internal. Proses ini diharapkan membekali para inovator agar mampu menyampaikan gagasannya secara lugas, meyakinkan, dan aplikatif.
Langkah selanjutnya, BPBD akan menggelar uji coba lapangan guna melihat sejauh mana inovasi-inovasi ini bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.
Melalui program ini, BPBD Makassar menunjukkan bahwa ketangguhan menghadapi bencana bukan hanya soal infrastruktur atau alat berat, tapi juga soal gagasan, empati, dan pelibatan warga. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen membangun inovasi menjadi kunci dalam membentuk sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan semangat “dari warga untuk warga”, BPBD Makassar berharap inovasi-inovasi ini bisa menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam membangun ketahanan berbasis lokal dan partisipatif.
Makassar, Riuhmedia.com – Inovasi kebencanaan di Kota Makassar terus mendapat penguatan melalui sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Setelah merilis enam ide inovatif, BPBD Makassar kini fokus pada proses inkubasi sebagai tahapan penting menuju implementasi nyata di lapangan.
Langkah ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Inkubasi Inovasi Penanggulangan Bencana yang digelar pada Jumat (1/8). Kegiatan ini menjadi ruang belajar strategis bagi para inovator internal BPBD dalam menyempurnakan desain program mereka.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., MM, menegaskan bahwa proses inkubasi bukan sekadar pelatihan biasa. “Inilah momentum kita memperkuat gagasan sebelum diterapkan di lapangan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam sesi tersebut, BPBD menggandeng BRIDA Kota Makassar sebagai mitra utama. Hadir sebagai narasumber, Dr. Muhammad Amri Akbar, Sp.MSi., yang memberikan pendampingan intensif kepada masing-masing tim inovasi.
Program inovasi yang sedang diinkubasi mencakup berbagai aspek penanggulangan bencana, dari edukasi hingga pemulihan:
Selama sesi bimbingan, setiap tim inovasi diarahkan untuk memperkuat kerangka ide, menyusun rencana implementasi, hingga menyiapkan materi video inovasi sebagai bagian dari penilaian.
Ke depan, BPBD akan menyelenggarakan sesi pitching internal dan pelatihan produksi video. Setelah itu, keenam inovasi ini dijadwalkan menjalani uji coba langsung di lapangan, menyasar komunitas sebagai penerima manfaat utama.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan BPBD berbasis inovasi, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Kompetisi Inovasi Tingkat Daerah.
Dengan sinergi kuat bersama BRIDA dan semangat transformasi, BPBD Makassar membuktikan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya soal respons cepat, tetapi juga soal gagasan cerdas dan kolaborasi berkelanjutan.
Riuhmedia.com | Makassar – Jumat, 1 Agustus 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar resmi meluncurkan enam inovasi kebencanaan terbaru dalam acara soft launching yang digelar di Hotel Vasaka Makassar, Kamis (31/7/2025). Peluncuran ini menjadi tonggak baru dalam upaya membangun Makassar sebagai kota yang lebih siap, tangguh, dan peduli dalam menghadapi bencana.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kearifan lokal.
“Kita ingin Makassar jadi kota yang siap menghadapi bencana, tapi dengan cara yang lebih manusiawi, lebih inklusif, dan lebih bermakna,” ujar Fadli dengan penuh semangat.
Enam inovasi ini merupakan hasil dari rangkaian diskusi, riset lapangan, dan kolaborasi lintas sektor. Seluruhnya dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam menghadapi bencana.
SALAMA (Sadar Lewat Dongeng dan Hypnoshield)
Metode edukasi kesiapsiagaan bencana untuk anak-anak melalui pendekatan cerita dan psikologi. SALAMA bertujuan membantu anak memahami kondisi darurat secara aman dan menyenangkan.
MACCA (Manajemen Risiko Cerdas Komunitas)
Sistem manajemen risiko yang menggabungkan data lokal dan pengetahuan komunitas. Nama “Macca”, yang berarti cerdas dalam Bahasa Bugis, mencerminkan harapan akan masyarakat yang tanggap dan bijak.
SILOKA (Sistem Logistik Kebencanaan Komunitas)
Platform logistik yang mengandalkan jaringan komunitas lokal untuk menjamin distribusi bantuan yang cepat dan tepat selama bencana.
BALLA SALAMA (Rumah Aman BPBD)
Posko BPBD di tiga kecamatan strategis yang beroperasi 24 jam. Dilengkapi layanan digital dan respons langsung untuk masyarakat terdampak.
AGANGTA (Layanan Psikososial Berbasis Seni)
Program pemulihan trauma pascabencana, khususnya bagi anak dan kelompok rentan, melalui seni, cerita, dan hypno-resilien.
PAKABAJI (Pemulihan Berbasis Gotong Royong)
Inisiatif pemulihan pascabencana dengan menggerakkan partisipasi warga secara aktif. Mendorong semangat bangkit bersama dan solidaritas sosial.
Peluncuran enam inovasi ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari 15 kecamatan, perwakilan komunitas pendongeng, dan mitra kebencanaan. Mereka diundang bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai aktor penting dalam implementasi di lapangan.
“Inovasi ini tidak diciptakan di ruang tertutup. Semuanya lahir dari masalah nyata yang kami hadapi bersama warga,” terang Fadli.
Ketujuh kecamatan rawan bencana telah dipilih sebagai lokasi uji coba inovasi. Ke depan, BPBD Makassar akan terus mengembangkan model kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan akademisi, relawan, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha.
Langkah BPBD Makassar ini dinilai sebagai terobosan dalam membangun kesadaran kolektif menghadapi risiko bencana. Tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan transformatif.
Dengan pendekatan yang berbasis komunitas dan lokalitas, enam inovasi ini menjadi harapan baru bahwa kesiapsiagaan bukan milik pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama.
Makassar kini tak hanya bersiap menghadapi bencana—Makassar sedang tumbuh menjadi kota yang lebih tangguh, lebih peduli, dan lebih manusiawi.
Riuhmedia.com | Latimojong, 31 Juli 2025 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) strategis yang berfokus pada bidang ketenagakerjaan dan pelestarian lingkungan di wilayah operasional Proyek Awak Mas, Kecamatan Latimojong.
Dalam MoU bidang lingkungan, kedua pihak bersepakat untuk menjaga dan merevitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso serta kawasan sepanjang jalur logistik tambang. Program ini meliputi pemeliharaan infrastruktur lingkungan secara berkala, dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Sementara itu, MoU ketenagakerjaan menitikberatkan pada penyediaan sistem informasi dan penerimaan tenaga kerja lokal. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan proses rekrutmen berjalan secara terstruktur dan transparan, sekaligus memberikan peluang kerja lebih besar bagi masyarakat sekitar proyek tambang.
Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk kepercayaan dan langkah positif untuk pembangunan berkelanjutan. “Kesepakatan ini menjadi ruang partisipasi masyarakat dan menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai lokal,” katanya.
Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa keberhasilan proyek pertambangan tak lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. “MoU ini kami harapkan dapat memberikan manfaat seimbang antara kegiatan operasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Langkah ini menjadi komitmen bersama dalam menciptakan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan inklusif. Sinergi antara industri dan pemerintah daerah juga diharapkan menjadi contoh hubungan kelembagaan yang mengedepankan kepatuhan, transparansi, dan kontribusi nyata bagi daerah.
Riuhmedia.com | Latimojong, 29 Juli 2025 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) resmi menyerahkan dua jembatan permanen yang terletak di Desa Kadundung dan Desa To’Baru, Kecamatan Latimojong, kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu. Penyerahan ini menandai alih fungsi jembatan dari aset operasional proyek menjadi fasilitas publik untuk masyarakat.
Seremoni serah terima dilakukan oleh Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, dan Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., disaksikan oleh tokoh adat, perwakilan OPD, serta warga setempat.
“Ini bukan sekadar peresmian, tapi momentum penting bagi masyarakat Luwu. Kami menerima aset bermanfaat ini dengan penuh rasa syukur. MDA telah menunjukkan bahwa dunia usaha bisa menjadi mitra aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Bupati Patahudding dalam sambutannya.
Kedua jembatan tersebut dibangun ulang oleh MDA setelah bencana banjir dan longsor pada 2024 menyebabkan jembatan di Kadundung hanyut. Dibangun lebih kokoh dan fungsional, jembatan ini sebelumnya mendukung logistik Proyek Awak Mas, namun kini beralih menjadi fasilitas umum yang krusial bagi warga.
Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen keberlanjutan perusahaan.
“Sejak awal, kami menyadari infrastruktur ini tak hanya untuk operasional, tapi juga harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kini, jembatan ini resmi menjadi milik masyarakat Luwu,” katanya.
Jembatan Kadundung dan To’Baru kini menjadi jalur penghubung vital antar desa dan kecamatan. Keberadaan infrastruktur ini mempermudah distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian lokal.
MDA menegaskan komitmennya sebagai pelaku industri tambang yang menjunjung tinggi prinsip good mining practices, serta berperan dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan
