Riuhmedia.com | Luwu — Rangkaian Forum Desa yang sebelumnya digelar di 21 desa pada empat kecamatan wilayah operasional PT Masmindo Dwi Area (MDA) kini memasuki tahap realisasi program. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam berbagai pertemuan langsung tersebut mulai diwujudkan dalam bentuk program kerja kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan MDA.
Melalui kegiatan Silaturahmi Forum Desa yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Luwu, sejumlah program strategis resmi diserahkan sebagai tindak lanjut hasil forum. Program tersebut antara lain relokasi intake dan jalur transmisi pipa Perumda Tirta Latimojong yang merupakan kolaborasi antara Pemkab Luwu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan MDA. Program ini diharapkan mampu memperkuat sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Latimojong hingga Belopa dan sekitarnya.
Selain itu, turut direalisasikan program pipanisasi air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla hasil kerja sama Kodim 1403/Palopo dan MDA, pemberian Beasiswa GenMAS untuk mahasiswa berprestasi, serta dukungan berbagai program pemberdayaan bagi 21 desa di wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan tersebut dihadiri para kepala desa dan camat dari 21 desa sebagai peserta utama Forum Desa. Turut hadir Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir bersama jajaran manajemen, Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Ketua DPRD Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Sekretaris Daerah Luwu, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Bupati Luwu H. Patahudding menegaskan bahwa Forum Desa menjadi bagian dari pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap langkah pembangunan memiliki dasar yang jelas. Aspirasi yang disampaikan dalam Forum Desa kita himpun, kita petakan, lalu kita selaraskan dengan arah pembangunan daerah. Program yang direalisasikan hari ini merupakan tindak lanjut dari proses tersebut,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menciptakan keberlanjutan investasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali menyampaikan bahwa lembaga legislatif menjalankan fungsi fasilitasi dalam penyelesaian isu-isu sosial yang melibatkan masyarakat dan perusahaan, guna memastikan investasi berjalan dengan baik dan memberi dampak positif.
Sementara itu, unsur Forkopimda menyatakan komitmen menjaga stabilitas wilayah. Kapolres Luwu dan Dandim 1403/Palopo menegaskan kesiapan institusi masing-masing dalam mengawal situasi agar tetap aman dan kondusif, sehingga program pembangunan dan investasi dapat berjalan tertib.
Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan bagian dari komitmen investasi jangka panjang perusahaan.
“Kami hadir di Luwu dengan komitmen untuk tumbuh bersama. Investasi yang kami jalankan perlu berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang telah disusun dalam kerangka lima tahun ke depan agar manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan.
Ke depan, Forum Desa akan terus dilanjutkan sebagai wadah komunikasi, evaluasi, dan penyelarasan program antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara investasi dan pembangunan sosial di empat kecamatan dan 21 desa wilayah operasional. (*)
Luwu, Riuhmedia.com — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi menggelar koordinasi bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu, serta perwakilan Human Capital (HC) dari masing-masing kontraktor MDA guna membahas dinamika yang berkembang di wilayah lingkar tambang.
Pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Luwu tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas sosial tetap terjaga seiring dengan keberlanjutan investasi yang berjalan.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu sekaligus Sekretaris Satgas Percepatan Investasi, Moh. Arsal Arsyad, menegaskan bahwa setiap dinamika di wilayah lingkar tambang harus segera dikomunikasikan dan ditangani secara terkoordinasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Investasi adalah bagian dari pembangunan daerah, namun stabilitas sosial adalah fondasinya. Karena itu, setiap dinamika di lapangan harus segera dikomunikasikan dan ditangani bersama, bukan dibiarkan berlarut,” ujarnya.
Arsal menambahkan bahwa peran Satgas bukan hanya memastikan kelancaran administrasi investasi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian usaha dan kepentingan masyarakat sekitar.
Dalam forum tersebut, unsur Pokja dan perwakilan Human Capital dari masing-masing kontraktor MDA menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait dinamika ketenagakerjaan dan ekspektasi masyarakat terhadap peluang kerja. Berbagai masukan dihimpun untuk dirumuskan menjadi solusi bersama yang lebih sistematis dan terukur.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menyampaikan bahwa perusahaan memahami tingginya harapan masyarakat terhadap peluang kerja di proyek tersebut. Namun ia menegaskan bahwa secara realistis jumlah posisi yang tersedia terbatas.
“Antusiasme masyarakat terhadap peluang kerja di MDA tentu kami pahami dan hargai. Namun jumlah posisi yang tersedia tidak mungkin dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan tenaga kerja yang ada. Karena itu, kami berharap dukungan semua pihak untuk bersama-sama mengelola ekspektasi ini secara bijak dan memastikan proses rekrutmen yang transparan,” kata Erlangga.
Ia juga menekankan bahwa kontribusi MDA bagi daerah tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap langsung. Investasi yang berjalan turut mendorong perputaran ekonomi melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal, kontraktor daerah, serta penyedia barang dan jasa di sekitar wilayah operasional.
“Kehadiran MDA bukan hanya soal lowongan kerja langsung. Ada perputaran ekonomi yang tumbuh serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang kami jalankan agar manfaat investasi dirasakan lebih luas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui koordinasi ini, Satgas Percepatan Investasi menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas wilayah serta memastikan keberlanjutan investasi tetap berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Luwu. (*)
Riuhmedia.com | Luwu — Pemerintah Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) resmi menyerahkan fasilitas pengolahan nilam kepada Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat di Desa Bonelemo. Serah terima ini menjadi bagian dari program kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Rahimullah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasmaruddin, Sekretaris Pokja Percepatan Investasi Zulkarnaim, Camat Bajo Barat Imran Salang, perwakilan pemerintah desa, pengurus koperasi, serta masyarakat setempat.
Serah terima fasilitas menandai dimulainya pengelolaan unit pengolahan nilam oleh koperasi masyarakat. Fasilitas tersebut dibangun dan dipersiapkan secara bertahap sejak 2023 sebagai bagian dari program pengembangan usaha nilam yang dirancang untuk dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelembagaan koperasi.
Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembentukan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
“Pengembangan dilakukan mulai dari pendampingan petani di tingkat budidaya, penguatan koperasi sebagai pengelola, hingga penyiapan pengelolaan hasil agar kegiatan produksi dapat berjalan stabil dan memberikan nilai tambah,” ujarnya.
Fasilitas yang diserahkan meliputi gudang bahan baku, area penjemuran, serta unit ketel penyulingan. Sarana tersebut dirancang untuk meningkatkan nilai tambah hasil panen nilam masyarakat melalui proses pengolahan yang terintegrasi.
Pada Tahap I program yang berlangsung selama 2023–2025, MDA memfokuskan kegiatan pada pembentukan dan penguatan Koperasi Produsen Hasil Tani Masyarakat. Koperasi ini telah memiliki legalitas resmi dan dikelola oleh perwakilan masyarakat dari sejumlah desa di sekitar wilayah program.
Pengurus koperasi mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan organisasi, manajemen keuangan, hingga perencanaan usaha. Mereka dipersiapkan sebagai pengelola utama fasilitas agar operasional dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.
Di tingkat hulu, petani nilam memperoleh pelatihan pengembangan demplot dan penerapan Good Agricultural Practice (GAP) guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Sementara di tingkat hilir, hasil produksi telah memiliki akses pembeli dan jalur pasar yang jelas, sehingga rantai usaha berjalan secara utuh dari budidaya hingga pemasaran.
Melalui model pengembangan berbasis koperasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku usaha aktif. Program tersebut membuka peluang kerja dan usaha di sektor budidaya maupun pengolahan, sehingga penguatan ekonomi desa tidak semata bergantung pada peluang kerja formal di perusahaan tambang.
Kepala Desa Bonelemo, Baso, menilai pendekatan ini memberikan kejelasan dan keberlanjutan bagi masyarakat.
“Yang kami lihat bukan hanya fasilitas yang dibangun, tetapi juga pengelolaan yang disiapkan. Petani dibina, koperasi diberi peran, dan hasil nilam memiliki jalur pengolahan serta pasar yang jelas,” ujarnya.
Ke depan, Tahap II Program Pengembangan Nilam yang direncanakan mulai 2026 akan difokuskan pada penguatan pengelolaan koperasi, peningkatan kapasitas petani dalam budidaya dan pascapanen, serta pengembangan nursery dan demplot lanjutan.
Dengan serah terima ini, pengelolaan usaha nilam resmi berada di tangan koperasi masyarakat, sekaligus menjadi langkah konkret dalam membangun kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal di Kabupaten Luwu.
Makassar, 6 Februari 2026 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka dialog dan advokasi daerah terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan. Kunjungan kerja tersebut menjadi forum dialog antara Komite II DPD RI, pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa kegiatan investasi strategis dapat berjalan secara terukur, sejalan dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Dalam forum yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA, Komite II DPD RI menyampaikan pemahamannya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan memiliki kerawanan bencana.
Oleh karena itu, percepatan investasi dinilai perlu dibarengi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menghambat pembangunan di kemudian hari.
Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.
“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat.
Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Erlangga Gaffar, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia
menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan.Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, termasuk tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat bagi daerah.
Riuhmedia.com | Makassar – Kebakaran yang melanda permukiman warga di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Minggu malam (21/9/2025), langsung direspons cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. Melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik, tim bergerak sigap melakukan asesmen lapangan, mendata warga terdampak, sekaligus menyalurkan bantuan darurat.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar memastikan kebutuhan dasar korban segera terpenuhi. Bantuan yang diberikan mencakup Family Kit, First Aid Kit (P3K), Baby Kit, terpal, selimut, sarung, pakaian layak pakai, hingga tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. M. Fadli Tahar, SE., MM, menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam melindungi warganya dari dampak bencana.
“Respon cepat ini merupakan prioritas agar masyarakat terdampak dapat segera merasa aman dan terlindungi. Bantuan yang diberikan diharapkan membantu memenuhi kebutuhan dasar hingga kondisi pulih,” jelas Fadli.
Selain penyaluran bantuan logistik, BPBD Kota Makassar juga melakukan koordinasi intensif dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya, memastikan proses pemulihan pasca-kebakaran berjalan terarah dan kebutuhan warga dapat ditangani secara berkelanjutan.
Monitoring lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan. Meski bantuan awal sudah disalurkan, sebagian masyarakat masih membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak dan dermawan.
Insiden ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di kawasan padat penduduk. BPBD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat, baik pada tahap darurat maupun pemulihan.
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan beban para korban dapat sedikit teringankan, sehingga mereka dapat kembali menata kehidupan sehari-hari pasca-musibah.
Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bersama Basarnas melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana melalui Kemah Bakti. Kegiatan berlangsung di Tanjung Bayang, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate pada tanggal 30–31 Agustus 2025, dan dilanjutkan dengan evaluasi pada Selasa, 2 September 2025 pukul 08.30 WITA hingga selesai.
Acara ini diikuti oleh unsur masyarakat, relawan, pramuka, organisasi kebencanaan, serta perangkat kelurahan. Para peserta mendapatkan pembekalan langsung dari pemateri yang berasal dari Basarnas dan BPBD Kota Makassar.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci mengurangi risiko bencana. Melalui kemah bakti ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih tanggap, sigap, dan terorganisir dalam menghadapi potensi bencana di lingkungannya,” jelas Fadli Tahar.
Dalam kegiatan ini, peserta dilatih mengenai manajemen risiko bencana, teknik pertolongan pertama, evakuasi darurat, serta strategi membangun sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas. Simulasi lapangan juga dilakukan untuk memastikan peserta memahami penerapan materi di situasi nyata.
Kegiatan Kemah Bakti ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Selain mempererat kolaborasi antar-relawan, kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda dalam menanamkan kesadaran pentingnya mitigasi bencana sejak dini.
Dengan adanya program penguatan kapasitas kawasan ini, BPBD Kota Makassar berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana.
Riuhmedia.com | Makassar – Jumat, 1 Agustus 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar resmi meluncurkan enam inovasi kebencanaan terbaru dalam acara soft launching yang digelar di Hotel Vasaka Makassar, Kamis (31/7/2025). Peluncuran ini menjadi tonggak baru dalam upaya membangun Makassar sebagai kota yang lebih siap, tangguh, dan peduli dalam menghadapi bencana.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kearifan lokal.
“Kita ingin Makassar jadi kota yang siap menghadapi bencana, tapi dengan cara yang lebih manusiawi, lebih inklusif, dan lebih bermakna,” ujar Fadli dengan penuh semangat.
Enam inovasi ini merupakan hasil dari rangkaian diskusi, riset lapangan, dan kolaborasi lintas sektor. Seluruhnya dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam menghadapi bencana.
SALAMA (Sadar Lewat Dongeng dan Hypnoshield)
Metode edukasi kesiapsiagaan bencana untuk anak-anak melalui pendekatan cerita dan psikologi. SALAMA bertujuan membantu anak memahami kondisi darurat secara aman dan menyenangkan.
MACCA (Manajemen Risiko Cerdas Komunitas)
Sistem manajemen risiko yang menggabungkan data lokal dan pengetahuan komunitas. Nama “Macca”, yang berarti cerdas dalam Bahasa Bugis, mencerminkan harapan akan masyarakat yang tanggap dan bijak.
SILOKA (Sistem Logistik Kebencanaan Komunitas)
Platform logistik yang mengandalkan jaringan komunitas lokal untuk menjamin distribusi bantuan yang cepat dan tepat selama bencana.
BALLA SALAMA (Rumah Aman BPBD)
Posko BPBD di tiga kecamatan strategis yang beroperasi 24 jam. Dilengkapi layanan digital dan respons langsung untuk masyarakat terdampak.
AGANGTA (Layanan Psikososial Berbasis Seni)
Program pemulihan trauma pascabencana, khususnya bagi anak dan kelompok rentan, melalui seni, cerita, dan hypno-resilien.
PAKABAJI (Pemulihan Berbasis Gotong Royong)
Inisiatif pemulihan pascabencana dengan menggerakkan partisipasi warga secara aktif. Mendorong semangat bangkit bersama dan solidaritas sosial.
Peluncuran enam inovasi ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari 15 kecamatan, perwakilan komunitas pendongeng, dan mitra kebencanaan. Mereka diundang bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai aktor penting dalam implementasi di lapangan.
“Inovasi ini tidak diciptakan di ruang tertutup. Semuanya lahir dari masalah nyata yang kami hadapi bersama warga,” terang Fadli.
Ketujuh kecamatan rawan bencana telah dipilih sebagai lokasi uji coba inovasi. Ke depan, BPBD Makassar akan terus mengembangkan model kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan akademisi, relawan, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha.
Langkah BPBD Makassar ini dinilai sebagai terobosan dalam membangun kesadaran kolektif menghadapi risiko bencana. Tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan transformatif.
Dengan pendekatan yang berbasis komunitas dan lokalitas, enam inovasi ini menjadi harapan baru bahwa kesiapsiagaan bukan milik pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama.
Makassar kini tak hanya bersiap menghadapi bencana—Makassar sedang tumbuh menjadi kota yang lebih tangguh, lebih peduli, dan lebih manusiawi.
Riuhmedia.com, Makassar — MTs Muhammadiyah Tallo Makassar bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar (UNM) menyelenggarakan pelatihan seni kriya logam dengan penerapan ornamen hias dan kaligrafi Khat Naskhi. Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2025.
Pelatihan yang diikuti oleh siswa kelas IX ini bertujuan meningkatkan keterampilan artistik sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya dan keislaman di lingkungan pelajar madrasah. Para peserta dikenalkan pada teknik dasar pengolahan logam ringan, perancangan ornamen geometris dan floral, serta penerapan kaligrafi Khat Naskhi dalam karya seni kriya.
Tiga narasumber turut hadir dalam pelatihan ini, yakni Muhammad Syafruddin Akmal, M.Pd. (dosen UNM dan praktisi seni rupa), Yesaya Wisnu Mahaputra Bombong (mahasiswa Fakultas Seni dan Desain UNM), serta Syamil Ghilman Azzahroni Yusuf Kune (kaligrafer muda yang aktif mempromosikan khazanah kaligrafi Islam).
Kepala MTs Muhammadiyah Tallo, Irawati Dahlan, S.Ag., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi ini. “Kami sangat mengapresiasi sinergi antara pihak kampus dan madrasah. Pelatihan ini membuka wawasan serta mengembangkan potensi siswa dalam seni kriya logam yang unik dan bernilai. Kami berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal serta nilai-nilai Islam,” ujarnya.
Ketua tim pengabdi dari UNM, Muhammad Syafruddin Akmal, M.Pd., menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata soal keterampilan teknis, tetapi juga membangun kecintaan terhadap budaya serta estetika Islam. “Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mendekatkan siswa dengan dunia seni yang religius dan kontekstual dengan kehidupan mereka,” jelasnya.
Pelatihan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Mereka menunjukkan kreativitas dan ketekunan dalam menyelesaikan karya seni kriya masing-masing. Di akhir kegiatan, seluruh hasil karya dipamerkan dalam mini-pameran terbuka yang dihadiri oleh warga madrasah dan masyarakat sekitar.
Melalui program ini, MTs Muhammadiyah Tallo dan UNM berharap dapat menjalin kolaborasi berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan, seni, dan budaya yang mendukung pembentukan karakter siswa secara menyeluruh.
Riuhmedia.com | Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri peluncuran Kelembagaan 80 ribu Koperasi Merah Putih serta peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI secara virtual, Senin (21/7/2025).
Kegiatan nasional ini diikuti lebih dari 500 kepala daerah, terdiri dari bupati dan wali kota se-Indonesia. Di Makassar, pelaksanaan virtual meeting dipusatkan di Gedung Makassar Government Center (MGC), dihadiri langsung oleh Wali Kota Munafri didampingi unsur Forkopimda serta jajaran SKPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan koperasi desa sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Koperasi desa sangat penting karena bagian dari program dicanangkan Presiden Prabowo untuk memperkuat struktur ekonomi di akar rumput.
“Di Makassar sendiri, kita sudah membentuk koperasi di 153 kelurahan dan ini akan terus kita dorong agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Appi.
Appi juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memperkuat kelembagaan koperasi melalui program 80 ribu Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Ini langkah konkret untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Dengan sinergi pusat dan daerah, kita optimis koperasi bisa kembali menjadi tulang punggung perekonomian,” tambahnya.
Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dalam sebuah perhelatan nasional yang berlangsung di Klaten, Jawa Tengah.
Dengan menekan tombol simbolis usai menyampaikan pidato, Presiden menandai dimulainya operasional koperasi di seluruh penjuru Indonesia, sebagai bentuk nyata pemerataan ekonomi berbasis gotong royong.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Ia mengibaratkan koperasi seperti lidi—sendirian tampak lemah, namun jika disatukan, menjadi alat pembersih yang kokoh dan berguna.
“Koperasi adalah alatnya orang lemah. Tapi jika ratusan disatukan, ia jadi kekuatan yang dahsyat. Inilah kekuatan gotong royong,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.
Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan menjadi titik balik dalam membangun kekuatan ekonomi dari desa, memacu pertumbuhan UMKM, dan memperkuat struktur ekonomi nasional dari akar rumput.
Ia juga menekankan bahwa mereka yang sudah mapan secara ekonomi cenderung memilih jalan usaha besar seperti PT atau holding.
Sebaliknya, koperasi hadir sebagai wadah dan solusi bagi mereka yang belum memiliki akses dan kekuatan ekonomi yang memadai.
“Konsep koperasi adalah konsep orang lemah. Tapi dari lemah, lemah, lemah—kita bisa bangkit menjadi kuat,” tegasnya.
Peluncuran ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Mendagri Tito Karnavian, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, serta para ketua komisi DPR dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya.
Riuhmedia.com, Makassar, 15 Juni 2025 — Di tengah tantangan ekonomi global dan target nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia (HIPMI PT UMI) resmi membuka Open Recruitment Angkatan IX. Inisiatif ini menjadi ajang strategis bagi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, inovasi, dan kewirausahaan sejak dini.
Kegiatan pembukaan ini diawali dengan seminar kewirausahaan bertajuk “Pemuda Berkarya, Ekonomi Bangkit”, yang menghadirkan pembicara dari kalangan pengusaha muda nasional, alumni HIPMI, dan pelaku bisnis lokal. Bertempat di Hotel WThree Makassar, ratusan peserta dari berbagai fakultas antusias mengikuti sesi inspiratif ini.
Ketua Umum HIPMI PT UMI, Andi Muhammad Ihsan Nuryawan, menyatakan bahwa program ini merupakan komitmen organisasi untuk mencetak mahasiswa yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga mampu berpikir kreatif dan memiliki jiwa kepemimpinan serta mindset wirausaha.
“Kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi mahasiswa UMI yang ingin belajar, tumbuh, dan berproses bersama. HIPMI bukan sekadar organisasi, tetapi wadah nyata mencetak pengusaha masa depan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dalam sesi khusus, Andi Akmal Arifuddin, Dewan Kehormatan HIPMI PT UMI, turut memberikan pandangan inspiratifnya:
“Bangsa ini butuh lebih banyak pemuda yang siap menciptakan solusi, bukan hanya menunggu peluang. HIPMI PT UMI adalah ruang awal untuk menempa karakter, membangun jejaring, dan menyiapkan pemimpin masa depan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sektor formal—wirausaha muda adalah kunci untuk membawa Indonesia melesat,” ungkapnya.
HIPMI PT UMI tidak hanya menjadi organisasi kemahasiswaan, melainkan sebuah inkubator kepemimpinan dan bisnis. Program ini mendorong pengembangan skill seperti public speaking, digital marketing, pengelolaan usaha, hingga akses pada jaringan bisnis nasional. Ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan rasio wirausaha yang saat ini baru menyentuh 3,47%.
Dengan semangat “Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha”, HIPMI PT UMI menjadi bukti bahwa mahasiswa bukan hanya pelajar, tapi calon pemimpin ekonomi yang siap menghadapi era disrupsi.
Rekrutmen ini menjadi langkah nyata dalam menjawab tantangan zaman dan menyiapkan kader muda yang akan memimpin perubahan, bukan hanya di kampus, tapi juga dalam pembangunan ekonomi bangsa ke depan.
