Luwu, 28 Mei 2025 — Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Heru Novrianto, melakukan kunjungan kehormatan ke kantor PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Belopa, Kabupaten Luwu. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara institusi keamanan dan sektor investasi strategis di Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol Heru Novrianto menegaskan kesiapan penuh jajarannya dalam mendukung pengamanan proyek-proyek strategis nasional, termasuk proyek pertambangan emas Awak Mas yang dikelola MDA. Ia menyebut pengamanan objek vital sebagai salah satu mandat utama Polri guna menjaga stabilitas dan iklim investasi di daerah.

“Pengamanan terhadap objek vital merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menciptakan stabilitas yang dibutuhkan bagi investasi jangka panjang. Kami siap mendukung dan berkolaborasi agar operasional MDA dapat berjalan lancar dan aman,” ujar Kombes Pol Heru.

Kunjungan ini juga menjadi momen strategis untuk melakukan evaluasi dan koordinasi pengamanan berbasis status Objek Vital Nasional (Obvitnas), sekaligus merespons dinamika pembangunan wilayah Luwu yang terus berkembang. Diskusi antara pihak Brimob dan MDA membahas langkah-langkah preventif, peningkatan koordinasi, hingga implementasi standar keamanan yang profesional.

Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan perhatian Brimob Polda Sulsel terhadap keamanan proyek Awak Mas. Ia menegaskan bahwa rasa aman merupakan bagian integral dari proses pembangunan dan operasional perusahaan.

“Stabilitas dan keamanan bukan hanya syarat operasional, tetapi bagian dari ekosistem pembangunan. Kami sangat menghargai peran aktif Brimob sebagai mitra strategis dalam memastikan proyek ini berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Proyek Awak Mas sendiri saat ini berada dalam tahap pembangunan menuju operasi produksi. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, MDA menargetkan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Luwu dan sekitarnya.

 

Gowa, riuhmedia.com, 8 Mei 2025 – Sosok Indira Yusuf Ismail mungkin tak lagi menghiasi berbagai forum resmi pemerintahan sejak tak lagi menjabat sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar. Namun, diam-diam dia terus bergerak. Kini, perempuan yang dikenal dekat dengan isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan ini lebih banyak hadir langsung di tengah masyarakat.

Salah satu aktivitas terbarunya terekam saat dia mengunjungi Madrasah Arifah di Kabupaten Gowa, Kamis (8/5/2025). Datang bersama tim relawan Wero Ri Langi, Indira menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pendidikan tak luntur meski tak lagi memegang jabatan formal.

“Kadang orang mengira kalau sudah tidak punya posisi, berarti selesai juga pengabdiannya. Padahal, justru inilah saatnya kita bisa lebih leluasa mendengar langsung dan membantu lebih dekat,” ungkap Indira Yusuf Ismail usai berdialog dengan pengajar dan pengelola sekolah.

Indira disambut hangat oleh Ketua Yayasan Pendidikan Arifah, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara atau yang akrab disapa Daeng Tayang. Ratusan siswa pun tampak antusias, bahkan membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Ibu Indira Yusuf Ismail” dari lantai dua gedung sekolah.

Meski tak lagi di lingkar pemerintahan, langkah-langkah Indira tak surut. Dia tetap melanjutkan jejak pengabdiannya, menjadikan semangat Wero Ri Langi yang berarti “tak kenal lelah dalam berbuat baik” sebagai kompas dalam perjalanan barunya

Dalam kesempatan itu, Indira memberikan apresiasi atas pendekatan pendidikan yang diterapkan madrasah tersebut. Dia menilai bahwa integrasi antara nilai keagamaan, kearifan lokal, dan semangat inklusivitas menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi berkualitas.

“Saya percaya, pendidikan adalah warisan paling berharga yang bisa kita tinggalkan. Jika ada yang bisa kita bantu untuk memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan terbaik, kita akan hadir,” ucapnya.

Makassar, 2 Mei 2025 – Aksi damai yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jalan Botolempangan, tepat di depan sekretariat HMI, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), berujung pada perlakuan intimidatif dari oknum aparat Polrestabes Makassar.

Aksi ini dimulai dengan orasi, pembacaan tuntutan, dan yang menarik perhatian publik adalah hadirnya “Lapak Baca” yang diselenggarakan oleh Direktur Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Makassar, Muhammad Baqir Hakim, sebagai bentuk edukasi publik dan simbol perlawanan terhadap kebodohan struktural. Namun bukannya diapresiasi, aksi edukatif ini justru disambut dengan pengawalan ketat dan intimidasi verbal.

Dalam salah satu momen, Kapolrestabes Makassar menyatakan secara langsung bahwa HMI harus tunduk dan mengikuti arahan polisi, bahkan sempat berkata, “Kamu HMI atau Anarko?, kalau HMI itu nurut sama saya” Pernyataan ini langsung memicu protes dari massa aksi, karena dianggap melecehkan independensi organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tersebut.

Pertanyaan yang membandingkan HMI atau kelompok Anarko dianggap sebagai bentuk upaya delegitimasi terhadap gerakan intelektual mahasiswa.

“Kami bukan anarko, kami adalah organisasi resmi yang sudah lama mengabdi untuk bangsa. Pertanyaan ini sepertinya menuduh kami sebagai kelompon anarko, ini adalah bentuk stigmatisasi yang sangat tidak berkelas dan mencerminkan krisis pemahaman aparat terhadap demokrasi,” tegas Baqir.

HMI Cabang Makassar menyayangkan respons aparat yang justru menciptakan ketegangan, alih-alih menjadi pengayom, Tak lama kemudian 3 kendaraan Jatanras datang dan mengintimidasi dengan merampas HP kader HMI yang sempat merekam kejadian tersebut. Pernyataan sepihak aparat yang meminta mahasiswa “tunduk” juga dianggap sebagai cerminan watak otoriter yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan semangat reformasi.

“Jika aparat tidak mampu memahami nilai-nilai demokrasi dan etika konstitusional, mungkin sudah waktunya mereka kembali belajar di Sekolah Polisi untuk mengambil ulang mata kuliah Pengantar Ilmu Negara,” tegas pernyataan resmi HMI.

Aksi ini sendiri membawa berbagai isu penting, di antaranya:

• Penolakan sistem kerja kontrak dan upah murah,
• Kritik terhadap komersialisasi pendidikan tinggi,
• Wujudkan pendidikan gratis,
• Serta ajakan untuk memperkuat budaya literasi melalui aksi nyata seperti lapak baca.

HMI Cabang Makassar menyatakan akan terus melakukan advokasi dan membangun gerakan kritis yang cerdas. Mereka juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan tindakan aparat yang melanggar etika profesi ke Komnas HAM dan Divisi Propam Polri jika tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi.

“Kami tidak anti-polisi. Tapi kami akan berdiri melawan siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat dan memandulkan daya pikir mahasiswa,” tutup Baqir dengan tegas.

Jika tidak ada permintaan maaf dalam waktu 24 jam, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar. Ini bukan hanya soal harga diri organisasi, tapi soal martabat konstitusi dan hak sipil yang diinjak-injak,” tutup Alwi Agus Kabid PTKP.

HMI Cabang Makassar menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal demokrasi dan tidak akan tunduk terhadap tekanan kekuasaan mana pun. Mereka juga mempertimbangkan langkah hukum dan pelaporan ke Komnas HAM serta Propam Polri atas insiden ini.

Makassar, Riuhmedia.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Petani Sukses Mandiri Indonesia (HPSMI) Sulawesi Selatan sukses menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana sekaligus melantik 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HPSMI se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 16–17 April 2025, di Science Techno Park Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mengangkat tema “HPSMI Bersinergi Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional”, acara ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus DPW, perwakilan DPC dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, hingga unsur pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.

Momentum Sinergi Petani dan Stakeholder

Ketua DPW HPSMI Sulsel, Prof. Dr. dr. Citra Kesumasari, M.Kes., Sp.GK, menyebut Rakerwil ini sebagai tonggak awal sinergi antara petani dan para pemangku kepentingan untuk membangun sektor pertanian yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

“Selain Rakerwil, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil pertanian dan industri dari masing-masing DPC HPSMI se-Sulsel,” terang Prof. Citra.

Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Deklarator Nasional HPSMI, Ibu Iriani Abustan, turut hadir dan memberikan semangat kepada seluruh peserta. Ia menekankan bahwa HPSMI hadir bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai wadah perjuangan dan pemberdayaan bagi petani, nelayan, peternak, dan petambak di seluruh Indonesia.

“Insya Allah, kegiatan ini akan menjadi momentum memperkuat struktur organisasi HPSMI secara nasional, sekaligus memperluas dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kelompok sasaran lainnya,” ujar Iriani.

Berbadan Hukum dan Aktif di Daerah

HPSMI secara nasional telah berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 256 tanggal 31 Maret 2022 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008532. Di tingkat daerah, DPW HPSMI Sulsel juga telah terdaftar resmi di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 220/676/V/Kesbang tertanggal 22 Mei 2023.

Program Unggulan: Dorong Ekonomi Pedesaan

Salah satu program unggulan HPSMI adalah pemberian bantuan usaha kecil kepada keluarga petani dan kelompok masyarakat lainnya. Program ini dijalankan oleh masing-masing DPC dan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan.

Dengan semangat kolaborasi dan pemberdayaan, HPSMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Makassar, Riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Rabu, 17 April 2025. Penandatanganan ini sekaligus disertai dengan penyerahan hibah kendaraan operasional untuk mendukung tugas kepolisian di lapangan.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari kerja sama strategis untuk mendukung pengamanan wilayah operasional tambang emas Proyek Awak Mas yang telah ditetapkan sebagai Objek Vital Tertentu (Obvit).

Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Direktur Pamobvit Polda Sulsel, Kombes Pol Minarto, S.I.K., dan General Manager Commercial & Corporate Affairs MDA, Samsurizal Adi Bharata. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan Polda Sulsel, termasuk Komandan Satuan Brimob dan Direktur Sabhara.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Minarto mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh MDA. Ia menyebut kerja sama ini sebagai pijakan awal bagi sinergi jangka panjang antara kepolisian dan sektor swasta.

“Hibah kendaraan ini tentu akan sangat menunjang mobilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah tambang,” ungkap Minarto.

Sementara itu, pihak MDA menyampaikan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelangsungan kegiatan pertambangan. Samsurizal menegaskan bahwa keberhasilan proyek pertambangan tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan.

“Penandatanganan MoU dan penyerahan hibah ini merupakan wujud komitmen nyata MDA untuk mendukung terciptanya lingkungan operasional yang aman dan kondusif,” ujar Samsurizal.

Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan jangka panjang MDA untuk menjalankan praktik pertambangan yang aman, bertanggung jawab, dan mendukung agenda pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.

Tangerang Selatan, Riuhmedia.com – Seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), meninggal dunia setelah berjam-jam mengantre gas LPG 3 kilogram, Senin (3/2/2025). Peristiwa tragis ini terjadi di tengah kelangkaan LPG bersubsidi yang melanda berbagai daerah dalam sepekan terakhir.

Korban, yang tidak disebutkan namanya, diketahui telah berkeliling sejak pagi untuk mencari LPG 3 kg, yang saat ini sulit didapatkan. Setelah beberapa kali gagal memperoleh gas, ia akhirnya menemukan agen resmi yang masih menyediakan stok. Namun, antrean panjang membuatnya harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari.

Menurut keterangan warga sekitar, korban tampak kelelahan setelah berjam-jam berdiri di antrean. Setelah mendapatkan tabung gas, ia pulang ke rumah dalam kondisi lelah. Tak lama setelah beristirahat, kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

“Dia muter-muter dari pagi nyari gas, nggak dapat. Terus antri di agen berjam-jam. Setelah pulang, dia duduk di rumah karena capek, tapi nggak lama kemudian meninggal,” ungkap seorang warga bernama Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Namun, dokter menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia sebelum sempat mendapat pertolongan medis.

Kejadian ini menyoroti permasalahan kelangkaan LPG 3 kg yang semakin parah di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Selatan. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan LPG bersubsidi di tingkat pengecer, warga hanya bisa membeli di agen resmi yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, antrean panjang tak terhindarkan, dan banyak masyarakat kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari.

Di beberapa daerah, harga gas LPG 3 kg bahkan melonjak akibat kelangkaan ini. Banyak warga terpaksa berburu gas dari satu tempat ke tempat lain, bahkan harus mengantre sejak dini hari demi mendapatkan satu tabung gas.

“Kami bingung, gas sekarang susah sekali didapat. Kalau pun ada, antreannya panjang, dan sering kehabisan sebelum giliran kami. Kalau kayak gini terus, bagaimana nasib kami yang butuh gas untuk masak?” keluh seorang warga lainnya.

Selain ibu rumah tangga, pedagang kecil dan warung makan juga terdampak akibat kelangkaan ini. Beberapa pemilik usaha makanan mengaku kesulitan beroperasi karena stok gas yang tak menentu.

Banyak warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi krisis LPG 3 kg ini. Mereka meminta kebijakan distribusi yang lebih baik agar gas bersubsidi tetap dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa harus melalui antrean panjang yang melelahkan.

“Kalau bikin kebijakan, tolong dikaji dulu dampaknya. Jangan langsung dieksekusi begitu saja sampai gas hilang dari pasaran,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Hingga kini, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kelangkaan ini. Namun, masyarakat berharap ada solusi cepat agar kejadian serupa tidak terulang, dan kebutuhan dasar seperti LPG tetap mudah diakses.

Peristiwa meninggalnya ibu rumah tangga di Pamulang ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang kurang matang bisa berdampak langsung pada masyarakat kecil. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan nyata agar distribusi LPG 3 kg kembali normal dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.