Riuhmedia.com | Makassar, 25 Juli 2025 – Bentrokan yang kembali melibatkan organisasi kemahasiswaan IPMIL (Ikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia Luwu) menuai sorotan publik, terutama setelah Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Andi Surahman Batara, menyerukan agar kedua pihak yang bertikai segera dipertemukan. Tujuannya, menurutnya, untuk meredam konflik dan membangun kembali komunikasi yang produktif antar organisasi pemuda.
Namun, seruan damai tersebut justru memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Demisioner Ketua Umum PMTS (Persatuan Mahasiswa Tau Sianakkang) periode 2023–2024, yang secara terbuka menyatakan bahwa imbauan damai dari KNPI terlalu normatif dan tidak berpijak pada realitas konflik di lapangan.
“Bagaimana mungkin kita bicara soal damai jika salah satu pihak, yakni IPMIL, berkali-kali menunjukkan sikap agresif, bahkan tidak mengindahkan perjanjian perdamaian yang pernah disepakati sebelumnya di depan Kapolrestabes?” ujar mantan Ketua Umum PMTS tersebut kepada Riuhmedia.com.
Ia menilai IPMIL cenderung mengulangi pola kekerasan setiap kali konflik muncul, bahkan setelah perjanjian damai difasilitasi pihak kepolisian. Ia menyebut bahwa pihaknya memiliki pengalaman langsung dengan pelanggaran perjanjian tersebut.
“IPMIL tidak suka berdamai. Itu bukan asumsi, tapi kesimpulan dari banyak peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa pada tahun 2023, IPMIL diduga melakukan penikaman mendadak terhadap salah satu mahasiswa asal Makassar tanpa sebab yang jelas. Peristiwa ini memicu konflik antara PMTS dan IPMIL, yang akhirnya diselesaikan melalui penandatanganan perjanjian damai yang dimediasi oleh Kapolrestabes Makassar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan perjanjian tersebut dilanggar—IPMIL kembali melakukan penyerangan dan penikaman terhadap mahasiswa Makassar.
Pernyataan damai dari Andi Surahman Batara, yang diketahui juga merupakan mantan pengurus IPMIL Raya UMI, dinilai bias dan tidak menyentuh akar persoalan. Apalagi hingga saat ini, pelaku penikaman terbaru dikabarkan belum ditangkap oleh pihak kepolisian.
“Masyarakat Makassar sudah lelah dengan konflik berulang. Kami tidak butuh narasi damai tanpa tindakan. Yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang tegas,” tutup narasumber dari PMTS.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum. Proses rekonsiliasi yang bermartabat dinilai hanya bisa terwujud jika pelaku kekerasan diproses secara adil, bukan hanya melalui ajakan damai yang bersifat seremonial.
Riuhmedia.com – Jakarta. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menegaskan pihaknya tengah merumuskan aturan tegas untuk menindak praktik parkir liar di Ibu Kota. Salah satu usulan yang mencuat adalah menjadikan praktik juru parkir (jukir) liar sebagai tindak pidana.
“Kami akan membuat aturan soal juru parkir (jukir) liar, jadi jukir nantinya bakal dikenakan pidana,” ujar Jupiter, Sabtu (28/6/2025).
Usulan ini disampaikan di tengah proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Menurut Jupiter, kondisi di lapangan sudah jauh berubah sehingga aturan yang ada perlu disesuaikan.
“Kondisi di lapangan sudah jauh berbeda. Maka, perubahan Perda ini menjadi penting,” tegasnya.
Minta Penegakan Hukum Diperketat
Jupiter juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bertindak lebih tegas dalam menertibkan parkir liar yang kerap meresahkan warga, khususnya yang mematok tarif tidak wajar.
“Perlu rutin melakukan pengecekan di lapangan minimal satu bulan dua kali. Intens dan rutin dilakukan,” katanya.
Dukung Penurunan Tarif Parkir
Selain itu, Jupiter secara terbuka mendukung kebijakan penurunan tarif parkir, baik untuk parkir di badan jalan (on-street) maupun di gedung atau kawasan khusus (off-street).
“Saya justru sangat mendukung, setuju banget dengan Pemprov DKI Jakarta menurunkan tarif parkir. Ini bisa membantu menertibkan kekacauan sistem parkir di Jakarta,” ujarnya.
Dishub Fokuskan Parkir sebagai Pengendali Lalu Lintas
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa saat ini sektor perparkiran tidak lagi semata-mata menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih difokuskan sebagai alat pengendalian lalu lintas.
“Karena itu, dari 440 ruas jalan yang ditetapkan boleh parkir, saat ini hanya 244 ruas yang dapat diimplementasikan untuk parkir di badan jalan,” ungkap Syafrin.
Ia menambahkan, jumlah ruas jalan yang boleh digunakan untuk parkir akan terus dikurangi sesuai kebutuhan pengaturan lalu lintas yang semakin dinamis.
Contoh Keberhasilan Penurunan Tarif
Syafrin juga mengungkapkan salah satu contoh penerapan kebijakan tarif parkir yang efektif. Di kawasan Jalan Kyai Tapa, yang sebelumnya marak sepeda motor parkir di trotoar, kini sudah jauh lebih tertib.
“Setelah kami lakukan pendekatan, tarif parkir yang semula Rp4.000–Rp5.000 per hari di kampus, diturunkan menjadi Rp2.000. Ini membuat pengendara lebih memilih parkir di dalam kampus daripada di trotoar,” jelasnya.
Kajian Tarif Parkir Berlanjut
Dishub DKI saat ini juga tengah mengkaji penyesuaian tarif parkir secara menyeluruh, mengikuti masukan dari Pansus Perparkiran DPRD Jakarta.
“Penyesuaian tersebut mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan warga saat menggunakan kendaraan pribadi, agar tetap adil dan mendorong ketertiban,” pungkas Syafrin.
Makassar, 2 Mei 2025 – Aksi damai yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jalan Botolempangan, tepat di depan sekretariat HMI, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), berujung pada perlakuan intimidatif dari oknum aparat Polrestabes Makassar.
Aksi ini dimulai dengan orasi, pembacaan tuntutan, dan yang menarik perhatian publik adalah hadirnya “Lapak Baca” yang diselenggarakan oleh Direktur Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Makassar, Muhammad Baqir Hakim, sebagai bentuk edukasi publik dan simbol perlawanan terhadap kebodohan struktural. Namun bukannya diapresiasi, aksi edukatif ini justru disambut dengan pengawalan ketat dan intimidasi verbal.
Dalam salah satu momen, Kapolrestabes Makassar menyatakan secara langsung bahwa HMI harus tunduk dan mengikuti arahan polisi, bahkan sempat berkata, “Kamu HMI atau Anarko?, kalau HMI itu nurut sama saya” Pernyataan ini langsung memicu protes dari massa aksi, karena dianggap melecehkan independensi organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tersebut.
Pertanyaan yang membandingkan HMI atau kelompok Anarko dianggap sebagai bentuk upaya delegitimasi terhadap gerakan intelektual mahasiswa.
“Kami bukan anarko, kami adalah organisasi resmi yang sudah lama mengabdi untuk bangsa. Pertanyaan ini sepertinya menuduh kami sebagai kelompon anarko, ini adalah bentuk stigmatisasi yang sangat tidak berkelas dan mencerminkan krisis pemahaman aparat terhadap demokrasi,” tegas Baqir.
HMI Cabang Makassar menyayangkan respons aparat yang justru menciptakan ketegangan, alih-alih menjadi pengayom, Tak lama kemudian 3 kendaraan Jatanras datang dan mengintimidasi dengan merampas HP kader HMI yang sempat merekam kejadian tersebut. Pernyataan sepihak aparat yang meminta mahasiswa “tunduk” juga dianggap sebagai cerminan watak otoriter yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan semangat reformasi.
“Jika aparat tidak mampu memahami nilai-nilai demokrasi dan etika konstitusional, mungkin sudah waktunya mereka kembali belajar di Sekolah Polisi untuk mengambil ulang mata kuliah Pengantar Ilmu Negara,” tegas pernyataan resmi HMI.
Aksi ini sendiri membawa berbagai isu penting, di antaranya:
• Penolakan sistem kerja kontrak dan upah murah,
• Kritik terhadap komersialisasi pendidikan tinggi,
• Wujudkan pendidikan gratis,
• Serta ajakan untuk memperkuat budaya literasi melalui aksi nyata seperti lapak baca.
HMI Cabang Makassar menyatakan akan terus melakukan advokasi dan membangun gerakan kritis yang cerdas. Mereka juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan tindakan aparat yang melanggar etika profesi ke Komnas HAM dan Divisi Propam Polri jika tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi.
“Kami tidak anti-polisi. Tapi kami akan berdiri melawan siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat dan memandulkan daya pikir mahasiswa,” tutup Baqir dengan tegas.
Jika tidak ada permintaan maaf dalam waktu 24 jam, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar. Ini bukan hanya soal harga diri organisasi, tapi soal martabat konstitusi dan hak sipil yang diinjak-injak,” tutup Alwi Agus Kabid PTKP.
HMI Cabang Makassar menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal demokrasi dan tidak akan tunduk terhadap tekanan kekuasaan mana pun. Mereka juga mempertimbangkan langkah hukum dan pelaporan ke Komnas HAM serta Propam Polri atas insiden ini.
Jakarta, riuhmedia.com — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk meredam dampak kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk asal Indonesia. Salah satu upaya yang diambil adalah dengan meningkatkan impor produk-produk dari AS senilai 17 miliar dolar AS atau sekitar Rp318,9 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara dan menghindari eskalasi perang dagang yang dapat merugikan perekonomian nasional. “Saya tawarkan mereka, 17 miliar dolar AS surplus, 17 miliar dolar AS kita akan beli dari Amerika,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS, yang menyasar lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia. Tarif ini diberlakukan sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan tarif impor yang dianggap merugikan AS. Indonesia sendiri diketahui menerapkan tarif impor sebesar 64 persen terhadap produk asal AS, yang menjadi salah satu alasan diberlakukannya tarif balasan oleh pemerintahan Trump.
Selain meningkatkan impor, pemerintah Indonesia juga berupaya memperkuat hubungan dagang dengan AS melalui jalur diplomasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong impor produk AS serta menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS. “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi,” ujar Airlangga.
Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra di dalam negeri. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa peningkatan impor produk AS dapat berdampak negatif terhadap industri lokal dan memperburuk defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, langkah ini dianggap sebagai strategi diplomasi yang cerdas untuk menjaga hubungan baik dengan mitra dagang utama dan menghindari dampak negatif dari perang dagang yang berkepanjangan.
Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan langkah ini, AS akan mempertimbangkan kembali kebijakan tarif impornya terhadap produk Indonesia dan membuka ruang untuk negosiasi yang lebih konstruktif di masa mendatang.
Jakarta, Riuhmedia.com 31 Januari 2025 – Proyek pembangunan Bandara VVIP atau Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga akhir Januari 2025, pembangunan bandara ini telah menyerap dana sebesar Rp 3,451 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan sisi udara, termasuk landasan pacu (runway) dan fasilitas pendukungnya, yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, mengungkapkan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai tahap penyelesaian sisi udara. “Saat ini, kami fokus pada penyelesaian pembangunan landasan pacu dan fasilitas terkait. Total kebutuhan dana untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp 4,222 triliun hingga seluruhnya selesai,” kata Wida dalam keterangan resmi yang diterima media pada Jumat (31/1/2025).
Bandara VVIP IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara ini tidak hanya akan melayani penerbangan domestik, tetapi juga internasional, dengan standar VVIP yang memungkinkan akses cepat dan nyaman bagi para pemimpin dunia, pejabat tinggi, dan tamu penting lainnya.
Selain landasan pacu, proyek ini juga mencakup pembangunan terminal penumpang, menara kontrol, hanggar, serta fasilitas pendukung seperti jalan akses, area parkir, dan sistem keamanan terintegrasi. Bandara ini diharapkan menjadi pintu gerbang utama menuju IKN, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai hub transportasi udara di kawasan Asia Tenggara.
Wida menekankan bahwa pembangunan bandara ini dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. “Kami menggunakan material ramah lingkungan dan teknologi yang efisien energi untuk memastikan bandara ini tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan progres pembangunan yang telah mencapai lebih dari 80% dari total anggaran, Bandara VVIP IKN ditargetkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2026. Keberadaan bandara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan bandara ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Proyek ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia.
Bandara VVIP IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, tetapi juga bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota pintar (smart city) yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan demikian, bandara ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan bangsa dan mendukung percepatan pembangunan di IKN.
