Makassar, 6 Februari 2026 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka dialog dan advokasi daerah terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan. Kunjungan kerja tersebut menjadi forum dialog antara Komite II DPD RI, pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa kegiatan investasi strategis dapat berjalan secara terukur, sejalan dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dalam forum yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA, Komite II DPD RI menyampaikan pemahamannya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan memiliki kerawanan bencana.

Oleh karena itu, percepatan investasi dinilai perlu dibarengi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menghambat pembangunan di kemudian hari.

Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.

“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat.

Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Erlangga Gaffar, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia

menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan.Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, termasuk tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat bagi daerah.

Riuhmedia.com | Luwu, 31 Desember 2025 — Upaya penanganan stunting di Kecamatan Latimojong menunjukkan hasil menggembirakan. PT Masmindo Dwi Area (MDA) memaparkan capaian Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, dari 19 persen menjadi 5 persen hingga Desember 2025.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program PMT yang digelar MDA pada Jumat (27/12/2025) di Desa To’barru, Kabupaten Luwu. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Kegiatan Monev dihadiri oleh delapan kepala desa dan bidan desa dari wilayah sasaran Program PMT, yakni Desa To’barru, Kadundung, Rante Balla, Boneposi, Tolajuk, Ulu Salu, Pajang, dan Tabang. Hadir pula perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu sebagai mitra pelaksana program kesehatan masyarakat.

Dalam pemaparannya, MDA menyampaikan bahwa selain penurunan angka stunting, sejumlah balita yang sebelumnya masuk kategori gizi buruk kini telah berhasil keluar dari kondisi tersebut. Perbaikan status gizi paling menonjol tercatat di Desa Ulu Salu dan Desa To’barru, berkat pendampingan intensif tenaga kesehatan dan dukungan program PMT yang berkelanjutan.

Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa program kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan.

“Program PMT ini kami jalankan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak. Bagi kami, keberlanjutan operasional perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar,” ujar Mustafa.

Ia menambahkan, MDA akan terus mendorong pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta pemerintah desa agar program-program kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Alimuddin, menyampaikan apresiasi atas peran aktif MDA dalam mendukung upaya penurunan stunting di Latimojong.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kami berharap program kesehatan seperti ini dapat terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Alimuddin.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak dini, penanganan kesehatan anak secara berkelanjutan, serta penguatan sinergi lintas sektor agar capaian positif ini dapat dipertahankan.

Dalam kesempatan yang sama, para kepala desa yang hadir turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi MDA. Program PMT dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi anak sekaligus memperkuat layanan kesehatan di desa-desa sasaran.

Sebagai penutup kegiatan, MDA memberikan apresiasi khusus kepada dua anak yang berhasil keluar dari kategori gizi kurang, serta kepada para bidan desa yang aktif melakukan pemantauan dan pelaporan rutin kondisi kesehatan balita di wilayah masing-masing.

Selain Program PMT, MDA juga menjalankan program pengobatan gratis yang hingga saat ini telah menjangkau 12 desa di Kecamatan Latimojong, mulai dari Desa Rante Balla hingga Desa Pangi sebagai desa terluar.

Melalui berbagai program sosial yang kolaboratif dan berkelanjutan, MDA berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu.

Hendrawan Rahmat Wijaya
HMI CABANG MAKASSAR TIMUR – BADKO HMI SULSEL

Salah satu pilar pembangunan berkelanjutan adalah adanya konsep pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian alam itu sendiri. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, ini dapat menjadi modal yang besar pula untuk membangun negara. Modal pemanfaatan termaktub dalam UUD 1945, kekayaan alam wajib dimanfaatkan untuk pembangunan nasional adil dan merata serta tetap mengutamakan etika lingkungan.

Prospek etika lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam kritis kerap jadi sorotan. Sebab membuat lahan yang sudah dikerok tidak lagi produktif, diperparah dengan manajemen yang buruk, sehingga mengganggu keseimbangan iklim. Kendati mineral kritis, seperti nikel adalah kekayaan vital yang sangat dibutuhkan ekonomi politik pergaulan global di hari-hari depan.

Mineral kritis seperti nikel adalah bahan mentah yang menjadi kata-kata dalam narasi geopolitik global yang tak henti ditulis ulang. Dalam pergaulan global melibatkan tidak hanya dominasi militer tetapi juga pertarungan pengaruh melalui budaya, teknologi, dan akses informasi. Di tengah pergaulan global itu, Indonesia mesti menjelma pemilik kekayaan bumi yang melimpah, yang mampu memprosesnya sendiri dalam negeri, sebagai modal, daya tawar posisi Indonesia pada pergaulan global. Inilah titik di mana visi hilirisasi yang digaungkan Abangda Menteri Bahlil Lahadalia menemukan resonansinya, bukan sekadar sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai sebuah pernyataan politik—sebuah upaya menjebol pola lama. Di samping, figurnya yang sedang di hujat netizen dalam negeri.

Kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak mentah dan memaksakan pengolahannya di dalam negeri adalah sebentuk perlawanan terhadap pola lama. Kebijakan ini dengan tegas mengalihkan sekitar 12-13 juta barrel dari rencana ekspor untuk disuling di Balikpapan, Cilacap, atau Dumai, mengubah cairan hitam itu dari sekadar angka di neraca perdagangan menjadi energi yang menghidupi industri lokal. Langkah ini paralel dengan proyek besar hilirisasi senilai Rp618 triliun yang digeber pemerintah, sebuah komitmen monumental yang terbagi dalam delapan proyek minerba, dua proyek transisi energi, hingga tiga proyek pertanian dan kelautan.

Angka-angka sebesar US$38,63 miliar ini bukanlah mantra pertumbuhan semata, melainkan janji untuk 276.636 lapangan kerja yang diharapkan tercipta. Di balik gegap gempita investasi, ada upaya sunyi untuk menciptakan percakapan baru dalam pergaulan global. Dari ekspor bijih nikel dan objek mineral kritis lainnya yang terbang ke seberang lautan, menjadi baterai lithium yang menghidupi mobil listrik dunia, sangat bermutu disertifikasi SNI yang siap dikonsumsi atau diekspor dengan kepala lebih tegak dalam pergaulan global.

Namun, jalan menuju kedaulatan Sumber Daya Alam mineral kritis (nilai tambah) ini tidak dilalui dengan sendirinya. Ia berhadapan dengan sebuah tembok besar yang diungkapkan kajian akademis. Sumber daya alam bisa menjadi berkat yang mengembangkan sektor finansial, tetapi dalam iklim risiko geopolitik yang meninggi, ia justru bisa berbalik menjadi kutukan, apabila pengelolanya bajingan, tidak kompeten. Ketegangan di Laut China Selatan, persaingan pengaruh negara-negara besar, dan fluktuasi harga global adalah angin kencang yang menguji ketahanan kapal nasional kita. Investasi senilai US$7 miliar dari sovereign wealth fund global seperti dari Qatar atau China Investment Corporation adalah dua sisi mata uang: di satu sisi suntikan modal yang dinanti, di sisi lain pengingat akan betapa tertariknya kekuatan global pada transisi energi dan mineral strategis kita. Indonesia, dengan 9% PDB dan hampir 30% ekspornya bergantung pada sektor ekstraktif, sedang berjalan di atas tali antara memanfaatkan momentum nikel untuk energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Langkah-langkah hilirisasi itu perlu direnungkan lebih dalam. Ia bukan—dan tidak boleh menjadi—sekadar penggantian satu jenis ketergantungan dengan yang lain. Bukan tentang mengganti ekspor bijih nikel dengan ekspor baja nirkarat, lalu berpuas diri. Lebih dari itu, hilirisasi yang hakiki adalah proses membangun kapasitas, kecerdasan kolektif, dan jaringan industri dalam negeri yang organik. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hilirisasi, merupakan upaya kecil namun signifikan untuk menetapkan “percakapan global” kualitas kita sendiri, sebelum terjun dalam pergaulan perdagangan global. Presiden Jokowi pernah berpesan agar proyek-proyek strategis ini segera direalisasikan, sebuah desakan yang mencerminkan kesadaran akan jendela peluang yang tidak terbuka selamanya.

Geopolitik sumber daya alam adalah kisah tentang pilihan. Apakah kita tetap menjadi bagian dari “rimland” yang pasif, seperti dalam teori geopolitik klasik, yang hanya menjadi pinggiran yang diperebutkan? Atau kita membentuk jantung (heartland) produksi dan inovasi baru berdasarkan kekayaan alam sendiri.

Dinamika ekonomi politik global kini mengajarkan bahwa kekuatan tidak melulu tentang konflik, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkolaborasi dengan posisi yang setara dan daya tahan dalam menghadapi ketidakpastian. Proyek hilirisasi Rp 618 triliun dan larangan ekspor minyak mentah adalah dua sisi dari mata uang yang sama, sebuah afirmasi. Sebuah upaya untuk mengalihkan takdir geografis dari kutukan menjadi anugerah, dari menjadi objek peta kekuasaan imperialis menjadi subjek yang aktif menggambar. Namun, seperti origami yang selalu bisa dibuka dan dilipat ulang, bentuk akhir dari kedaulatan ekonomi ini belum selesai. Ia adalah proses percakapan yang terus-menerus, sebuah potensi kemerdekaan kata kerja yang dinamis. Keberhasilan tidak hanya diukur pada tonase produk hilir yang dihasilkan atau jumlah dolar investasi yang masuk, tetapi pada apakah rantai nilai itu telah menyentuh dan memuliakan hidup manusia paling kecil yang menambang, yang menanam, yang bekerja di pabrik pengolahan serta tidak melanggar etika lingkungan?Di situlah letak ujian sebenarnya dari setiap kebijakan yang ambisius.

Riuhmedia.com | Makassar – Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDT) Makassar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor BNN Sulsel pada Rabu (5/11/2025).

Hadir dalam kegiatan itu Kepala BPPMDDT Makassar Drs. Andi Muhammad Urwah, M.Si, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Madya BPPMDDT Makassar Andi Rijal Kadir, serta dari pihak BNN Sulsel hadir Kepala BNN Sulsel Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin, M.Si, Kabag Umum BNN Sulsel Bambang, dan perwakilan bidang keuangan Andi Fatwa.

Dalam sambutannya, Kepala BPPMDDT Makassar Drs. Andi Muhammad Urwah, M.Si menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung pemberantasan narkotika di wilayah Sulawesi Selatan melalui kolaborasi dengan BNN Sulsel.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen kami untuk memberantas narkotika, yang juga merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan BNN RI,” ujar Andi Muhammad Urwah.

Sementara itu, Kepala BNN Sulsel Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin, M.Si menyambut baik kerja sama tersebut dan mengapresiasi kehadiran BPPMDDT Makassar sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap bahaya narkotika.

“Selamat datang di BNN Sulsel. Kami menyambut dengan bangga kerja sama ini sebagai wujud kepedulian bersana dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Brigjen Budi.

Perjanjian kerja sama antara BPPMDDT Makassar dan BNN Sulsel ini mencakup tiga poin utama, yaitu:
* Penyusunan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).
* Sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada masyarakat.
* Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan desa bersih dari narkoba (Desa Bersinar).

Melalui kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat memperkuat sinergi dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan desa yang sehat, produktif, dan bebas dari narkotika.

Riuhmedia.com | Luwu — Upaya memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja kembali digaungkan oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA). Kali ini, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Latimojong tersebut menggandeng Polres Luwu melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam kegiatan Workshop Safety Riding bertema “Smart Riding, Happy Driving” di Camp Awak Mas Project (AMP).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen MDA dalam membangun budaya keselamatan dan tanggung jawab sosial di area operasional perusahaan, sekaligus tindak lanjut dari berbagai langkah penertiban dan edukasi yang telah dijalankan selama beberapa bulan terakhir.

MDA sebelumnya telah menerapkan sejumlah inisiatif seperti memorandum kepatuhan dan etika berkendara yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama, razia berkala, pemasangan rambu-rambu peringatan, serta kampanye anti-speeding bagi seluruh karyawan, kontraktor, dan subkontraktor.

Kegiatan Smart Riding ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai divisi dan mitra kerja di Awak Mas Project. Turut hadir sebagai narasumber utama, Kasatlantas Polres Luwu, AKP Sarifuddin, S.H., M.H., yang memberikan materi tentang etika berlalu lintas, kepatuhan terhadap rambu, serta pencegahan kecelakaan di jalan umum maupun area kerja.

“Keselamatan bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi komitmen pribadi setiap individu. Selama kita bekerja di Awak Mas, nama baik perusahaan melekat pada setiap tindakan kita. Karena itu, berkendara dengan aman dan sopan adalah bagian dari budaya kerja MDA,” ujar Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, dalam sambutannya.

Sementara itu, AKP Sarifuddin mengapresiasi langkah proaktif MDA yang menggandeng pihak kepolisian dalam membangun kesadaran disiplin berlalu lintas.

“Langkah ini sangat positif. Edukasi seperti ini membentuk kesadaran bahwa keselamatan di jalan umum dan area tambang sama pentingnya. Kami siap berkolaborasi untuk pembinaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan simulasi praktik berkendara aman yang memperlihatkan perilaku berisiko seperti melanggar batas kecepatan, tidak memakai helm, hingga menyalip di tikungan. Peserta diajak menilai dampak pelanggaran tersebut dan mempelajari cara berkendara yang lebih aman.

Puncak acara ditandai dengan pengukuhan Duta Keselamatan Awak Mas Project, yang akan menjadi pelopor disiplin dan teladan keselamatan di lingkup kerja masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, MDA dan Polres Luwu sepakat menjadwalkan program pelatihan keselamatan berkendara secara rutin, dengan fokus pada peningkatan keterampilan pengemudi dan pembinaan sikap keselamatan di jalan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen MDA untuk menumbuhkan budaya “Zero Accident” serta memastikan seluruh kegiatan operasional di Awak Mas Project berjalan aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Riuhmedia.com | Luwu — Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan melalui pelaksanaan Forum Desa (Fordes). Kali ini, kegiatan dilanjutkan di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, sebagai bagian dari rangkaian penguatan kolaborasi dalam mendorong ekonomi desa di sekitar wilayah tambang Awak Mas Project.

Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menyebutkan bahwa Fordes Boneposi menjadi wadah strategis untuk mempertemukan aspirasi warga dengan arah kebijakan pemerintah dan program investasi perusahaan.

“Pokja hadir untuk memastikan kebijakan daerah dan langkah investasi berjalan seirama dengan kebutuhan masyarakat. Forum seperti ini penting agar semua pihak memahami perannya, termasuk dalam membuka peluang kerja dan usaha di desa,” ujar Zulkarnaim.

Sementara Kepala Desa Boneposi, Hamka, menilai forum ini penting untuk menyatukan persepsi terkait potensi ekonomi desa, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber utama penghidupan warga. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus mensosialisasikan proses rekrutmen tenaga kerja secara terbuka kepada masyarakat.

Dari pihak perusahaan, Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan komitmen MDA dalam memperkuat kolaborasi berbasis potensi lokal.

“Kami melihat Boneposi memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Kolaborasi lintas pihak sangat penting agar dua sektor ini bisa menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Yunesia, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Latimojong, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendukung peningkatan kapasitas petani melalui penyediaan bibit jangka panjang seperti pala serta pelatihan teknis untuk peningkatan produktivitas.

Kegiatan Fordes Boneposi juga menghasilkan beberapa isu dan rekomendasi utama, di antaranya:

• Perlunya kejelasan mekanisme rekrutmen tenaga kerja di wilayah tambang,

• Penguatan peran Pokja sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan,

• Pelibatan aktif BUMDes dalam menghidupkan ekonomi desa,

• Serta dukungan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran untuk produk unggulan seperti kopi Boneposi yang kini tengah berkembang.

Sebagai bagian dari langkah nyata mendukung ekonomi desa, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pembagian 900 bibit pala kepada warga Boneposi oleh BPP Kecamatan Latimojong — sebuah inisiatif untuk memperkuat ekonomi jangka panjang berbasis pertanian berkelanjutan.

Menutup kegiatan, Zulkarnaim menegaskan kembali esensi dari forum ini.

“Forum Desa bukan sekadar ajang diskusi, tetapi langkah konkret untuk membangun kepercayaan dan kebersamaan di tingkat akar rumput. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran investasi di wilayahnya,” tegasnya.

Melalui kelanjutan Fordes di Boneposi ini, Pokja dan MDA berharap tercipta sinergi yang semakin solid antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan desa mandiri dan ekonomi lokal yang kuat di kawasan Latimojong.

Makassar, Riuhmedia.com — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya siaga bencana. Melalui Apel Gabungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Makassar 2025, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Apel yang digelar di kawasan MNEK Centre Point of Indonesia (CPI), Selasa (7/10/2025), menampilkan kesiapan personel, peralatan tanggap darurat, hingga simulasi penyelamatan dari udara, laut, hingga ketinggian.

Dalam arahannya, Wali Kota Munafri menekankan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar rutinitas, melainkan wujud tanggung jawab moral dan sosial.

“Kesiapsiagaan bukan hanya seremonial, ini tanggung jawab kita semua untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang bisa datang kapan saja,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara BPBD, TNI–Polri, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat sistem tanggap darurat di Kota Makassar.

“Sinergi dan koordinasi menjadi kunci utama. Tidak boleh ada tumpang tindih tugas. Semua harus tahu peran dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadli, S.E., M.M., menambahkan bahwa kegiatan apel ini merupakan bentuk kesiapan nyata pemerintah dalam menghadapi bencana.

“Bencana bisa datang kapan saja, yang kita perlukan adalah kesiapan. Baik personel, peralatan, maupun koordinasi lintas sektor,” ujar Fadli.

BPBD Makassar juga terus mendorong edukasi publik dan latihan mitigasi untuk masyarakat di tingkat kelurahan dan sekolah, agar budaya tangguh bencana semakin mengakar.

“Kami ingin warga Makassar tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran dan empati untuk saling melindungi,” pungkas Fadli.

Riuhmedia.com | Gunungsari, 8 oktober 2025 — Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kembali menjadi pusat perhatian melalui peluncuran Program Ketahanan Pangan Nasional “Sejuta Tugal Padi Gogo” Tahap II. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses digelar sebelumnya, dan kini kembali menggugah semangat petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis kemandirian desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapten Arn Sarmidi selaku Danramil 0902-01/Segah, IPTU Lisnius Pinem, S.H. selaku Kapolsek Segah, Noor Alam, S.STP. selaku Camat Segah, serta M. Jabir selaku Kepala Kampung Gunung Sari, bersama Dwi Rizky Ananda, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau. Mereka berdiri bersama di tengah hamparan lahan yang akan ditanami padi gogo, sebagai simbol nyata kolaborasi lintas sektor antara ABRI, Kementerian Pertanian, Muspika Segah, pihak swasta, swadaya petani, dan Pemuda Tani Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kampung Gunung Sari M. Jabir menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata masyarakat dalam mengelola lahan kering menjadi sumber pangan berkelanjutan. “Melalui semangat gotong royong, kami ingin menunjukkan bahwa Gunung Sari mampu menjadi contoh bagi kampung lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dari desa,” ujarnya penuh optimisme.

Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau Dwi Rizky Ananda menambahkan bahwa gerakan “Sejuta Tugal” juga menjadi ruang belajar dan pembuktian bagi generasi muda petani. “Petani muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus terlibat dari proses penanaman hingga inovasi pascapanen, agar pertanian kita berdaulat dan mandiri,” tegasnya.

Program Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II diharapkan dapat memperluas cakupan lahan tanam dan menjadi model kolaboratif yang berkelanjutan. Selain mendukung swasembada pangan daerah, gerakan ini juga memperkuat jejaring antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan pangan nasional.

Dengan semangat “Dari Desa untuk Ketahanan Pangan Nasional,” Kampung Gunung Sari menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Riuhmedia.com | Makassar – Kota Makassar, sebagai wilayah metropolitan di Indonesia Timur memiliki kerentanan terhadap bencana, mulai dari banjir, angin kencang, hingga potensi kebakaran.

Kondisi ini menuntut pemerintah kota untuk menghadirkan langkah mitigasi yang terencana dan respons cepat di lapangan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh dianggap sebagai urusan sampingan, melainkan menjadi kebutuhan mendasar dalam melindungi keselamatan warga.

“Mitigasi bencana adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah kota harus hadir dengan langkah cepat serta strategi yang tepat,” ujarnya.

Komitmen tersebut ditegaskan Munafri saat menghadiri launching inovasi program SALAMA (Sahabat Anak Afirmasi Aman Bencana) yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.

Kegiatan berlangsung di SMPN 19 Makassar, Selasa (30/9/2025), dan menjadi momentum penting untuk membangun budaya sadar bencana sejak usia dini.

Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Kepala BPBD Makassar Muhammad Fadli, jajaran kepala dinas, serta para kepala sekolah.

Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di Makassar.

Munafri menegaskan pentingnya langkah mitigasi dan persiapan matang dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya banjir yang kerap melanda wilayah kota.

Menurutnya, banjir di Makassar sudah menjadi langganan hampir setiap tahun, sehingga pemerintah bersama seluruh pihak terkait harus bekerja ekstra untuk mencari solusi.

“Minimal banjir tahun ini kita berusaha untuk mengurangi debit airnya, karena kita masih berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk bagaimana mengintervensi persoalan banjir yang ada, khususnya di Blok 10 Antang,” kata Munafri.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar berharap budaya sadar bencana dapat ditanamkan sejak dini, agar generasi muda memiliki kesiapsiagaan menghadapi berbagai kondisi darurat.

Politisi Golkar itu menambahkan, kondisi banjir kerap memicu kepanikan di masyarakat, terutama bagi anak-anak. Ia menilai, jika tidak ada pemahaman mengenai mitigasi atau cara penyelamatan diri, situasi tersebut bisa sangat berbahaya.

Oleh karena itu kata dia, ada mitigasi dari BPPD, karena mampu memberikan masukan yang sangat baik untuk melatih anak-anak ini bagaimana menghadapi bencana.

“Tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga bisa menolong orang lain,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan pelatihan kebencanaan ini dapat benar-benar dimaksimalkan oleh peserta, terutama anak-anak.

Pemerintah kota, lanjutnya, akan terus mendukung penuh berbagai program yang berkaitan dengan mitigasi maupun penyelamatan saat terjadi bencana.

Bukan hanya masalah banjir, tapi juga bencana lain seperti gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya.

“Jalur evakuasi di sekolah-sekolah harus jelas, ada tanda-tanda alur, ada titik kumpul (meeting point), sehingga anak-anak tahu harus ke mana saat bencana terjadi,” tutup Appi.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya atas peluncuran program inovasi SALAMA yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.

Program ini dinilai sebagai langkah nyata dalam membangun budaya sadar bencana sejak dini.

“Program SALAMA ini merupakan langkah nyata yang sangat penting dalam membangun budaya sadar bencana sejak dini, khususnya di kalangan anak-anak sekolah,” katanya.

“Dengan adanya program ini, kita berharap generasi muda di Makassar memiliki pengetahuan, kesiapan, dan keberanian untuk menghadapi situasi darurat dengan bijak,” tambah ujar Aliyah.

Menurut Aliyah, keberadaan SALAMA menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Politisi Demokrat itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh terhadap berbagai inovasi yang mendorong kesiapsiagaan dan keselamatan warga.

“Pemerintah Kota Makassar akan terus mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini demi terciptanya kota yang lebih tangguh dan aman bagi semua warganya,” tuturnya.

Peluncuran inovasi SALAMA ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan mitigasi bencana yang melibatkan pelajar di Makassar.

Anak-anak mendapatkan pembekalan teori sekaligus praktik lapangan terkait upaya penyelamatan diri dan orang lain saat terjadi bencana.

Dengan hadirnya inovasi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana semakin meningkat.

“Ssekaligus memperkuat upaya mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh dan resilien,” tukasnya.

Diketahui, saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus menghadirkan terobosan dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana.

Salah satunya adalah program inovasi kebencanaan yang diperkenalkan kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dalam kegiatan pelatihan kebencanaan yang diikuti ratusan pelajar.

Kepala BPBD Makassar, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa dari delapan inovasi yang dirancang, salah satunya akan diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat nasional.

Harapannya, inovasi tersebut bisa meraih prestasi terbaik dan membawa dampak positif bagi Kota Makassar.

“Ini akan kami berikan dalam lomba inovasi tingkat nasional, dan ke depan kita berharap bisa mendapatkan juara satu sehingga memperoleh bantuan dana baik dari pemerintah pusat maupun dari BNPB,” ungkap Fadli.

Fadli menambahkan, kegiatan pelatihan kali ini terlaksana secara non-budgeter berkat dukungan banyak pihak.

Meski tanpa anggaran khusus, kegiatan ini mampu memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak, termasuk praktik penyelamatan (rescue) hingga water rescue.

Dalam kesempatan itu, Fadli juga mengapresiasi jajaran BNPB yang turut berperan aktif. Menurutnya, para relawan dan petugas bukan hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi benar-benar memahami bahwa pekerjaan mereka adalah bagian dari jalan kemanusiaan.

“Selalu mengutamakan penyelamatan yang sesungguhnya. Seperti pesan Pak Wali kemarin, mereka juga harus tampil gagah agar masyarakat percaya, mulai dari pakaian, sepatu, hingga peralatan yang lengkap,” katanya.

Selain itu, BPBD Makassar juga terus mempersiapkan tujuh inovasi lain yang akan diluncurkan secara bertahap.

Seluruh inovasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar.

“Ini adalah langkah awal kami, dan insya Allah tujuh inovasi berikutnya juga segera menyusul,” pungkas Fadli. (*)

Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menggelar Pelatihan Vertical Rescue pada Senin, 29 September 2025, yang berlangsung di halaman kantor BPBD Kota Makassar.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan personel dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya dalam operasi penyelamatan di ketinggian.

Pelaksana kegiatan menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya BPBD untuk meng-upgrade kemampuan tim potensi rescue agar semakin sigap dan profesional saat menghadapi situasi bencana maupun kecelakaan.

“Melalui latihan ini, peserta dibekali dengan teknik dasar hingga lanjutan, sehingga mereka mampu memberikan penanganan cepat, tepat, dan aman,” ungkap pihak BPBD.

Pelatihan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Makassar, yang menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan.

Dengan adanya pelatihan tersebut, BPBD Kota Makassar diharapkan dapat lebih siap dalam memberikan pelayanan penyelamatan yang efektif bagi masyarakat.