Hendrawan Rahmat Wijaya
HMI CABANG MAKASSAR TIMUR – BADKO HMI SULSEL

Salah satu pilar pembangunan berkelanjutan adalah adanya konsep pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian alam itu sendiri. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, ini dapat menjadi modal yang besar pula untuk membangun negara. Modal pemanfaatan termaktub dalam UUD 1945, kekayaan alam wajib dimanfaatkan untuk pembangunan nasional adil dan merata serta tetap mengutamakan etika lingkungan.

Prospek etika lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam kritis kerap jadi sorotan. Sebab membuat lahan yang sudah dikerok tidak lagi produktif, diperparah dengan manajemen yang buruk, sehingga mengganggu keseimbangan iklim. Kendati mineral kritis, seperti nikel adalah kekayaan vital yang sangat dibutuhkan ekonomi politik pergaulan global di hari-hari depan.

Mineral kritis seperti nikel adalah bahan mentah yang menjadi kata-kata dalam narasi geopolitik global yang tak henti ditulis ulang. Dalam pergaulan global melibatkan tidak hanya dominasi militer tetapi juga pertarungan pengaruh melalui budaya, teknologi, dan akses informasi. Di tengah pergaulan global itu, Indonesia mesti menjelma pemilik kekayaan bumi yang melimpah, yang mampu memprosesnya sendiri dalam negeri, sebagai modal, daya tawar posisi Indonesia pada pergaulan global. Inilah titik di mana visi hilirisasi yang digaungkan Abangda Menteri Bahlil Lahadalia menemukan resonansinya, bukan sekadar sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai sebuah pernyataan politik—sebuah upaya menjebol pola lama. Di samping, figurnya yang sedang di hujat netizen dalam negeri.

Kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak mentah dan memaksakan pengolahannya di dalam negeri adalah sebentuk perlawanan terhadap pola lama. Kebijakan ini dengan tegas mengalihkan sekitar 12-13 juta barrel dari rencana ekspor untuk disuling di Balikpapan, Cilacap, atau Dumai, mengubah cairan hitam itu dari sekadar angka di neraca perdagangan menjadi energi yang menghidupi industri lokal. Langkah ini paralel dengan proyek besar hilirisasi senilai Rp618 triliun yang digeber pemerintah, sebuah komitmen monumental yang terbagi dalam delapan proyek minerba, dua proyek transisi energi, hingga tiga proyek pertanian dan kelautan.

Angka-angka sebesar US$38,63 miliar ini bukanlah mantra pertumbuhan semata, melainkan janji untuk 276.636 lapangan kerja yang diharapkan tercipta. Di balik gegap gempita investasi, ada upaya sunyi untuk menciptakan percakapan baru dalam pergaulan global. Dari ekspor bijih nikel dan objek mineral kritis lainnya yang terbang ke seberang lautan, menjadi baterai lithium yang menghidupi mobil listrik dunia, sangat bermutu disertifikasi SNI yang siap dikonsumsi atau diekspor dengan kepala lebih tegak dalam pergaulan global.

Namun, jalan menuju kedaulatan Sumber Daya Alam mineral kritis (nilai tambah) ini tidak dilalui dengan sendirinya. Ia berhadapan dengan sebuah tembok besar yang diungkapkan kajian akademis. Sumber daya alam bisa menjadi berkat yang mengembangkan sektor finansial, tetapi dalam iklim risiko geopolitik yang meninggi, ia justru bisa berbalik menjadi kutukan, apabila pengelolanya bajingan, tidak kompeten. Ketegangan di Laut China Selatan, persaingan pengaruh negara-negara besar, dan fluktuasi harga global adalah angin kencang yang menguji ketahanan kapal nasional kita. Investasi senilai US$7 miliar dari sovereign wealth fund global seperti dari Qatar atau China Investment Corporation adalah dua sisi mata uang: di satu sisi suntikan modal yang dinanti, di sisi lain pengingat akan betapa tertariknya kekuatan global pada transisi energi dan mineral strategis kita. Indonesia, dengan 9% PDB dan hampir 30% ekspornya bergantung pada sektor ekstraktif, sedang berjalan di atas tali antara memanfaatkan momentum nikel untuk energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Langkah-langkah hilirisasi itu perlu direnungkan lebih dalam. Ia bukan—dan tidak boleh menjadi—sekadar penggantian satu jenis ketergantungan dengan yang lain. Bukan tentang mengganti ekspor bijih nikel dengan ekspor baja nirkarat, lalu berpuas diri. Lebih dari itu, hilirisasi yang hakiki adalah proses membangun kapasitas, kecerdasan kolektif, dan jaringan industri dalam negeri yang organik. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hilirisasi, merupakan upaya kecil namun signifikan untuk menetapkan “percakapan global” kualitas kita sendiri, sebelum terjun dalam pergaulan perdagangan global. Presiden Jokowi pernah berpesan agar proyek-proyek strategis ini segera direalisasikan, sebuah desakan yang mencerminkan kesadaran akan jendela peluang yang tidak terbuka selamanya.

Geopolitik sumber daya alam adalah kisah tentang pilihan. Apakah kita tetap menjadi bagian dari “rimland” yang pasif, seperti dalam teori geopolitik klasik, yang hanya menjadi pinggiran yang diperebutkan? Atau kita membentuk jantung (heartland) produksi dan inovasi baru berdasarkan kekayaan alam sendiri.

Dinamika ekonomi politik global kini mengajarkan bahwa kekuatan tidak melulu tentang konflik, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkolaborasi dengan posisi yang setara dan daya tahan dalam menghadapi ketidakpastian. Proyek hilirisasi Rp 618 triliun dan larangan ekspor minyak mentah adalah dua sisi dari mata uang yang sama, sebuah afirmasi. Sebuah upaya untuk mengalihkan takdir geografis dari kutukan menjadi anugerah, dari menjadi objek peta kekuasaan imperialis menjadi subjek yang aktif menggambar. Namun, seperti origami yang selalu bisa dibuka dan dilipat ulang, bentuk akhir dari kedaulatan ekonomi ini belum selesai. Ia adalah proses percakapan yang terus-menerus, sebuah potensi kemerdekaan kata kerja yang dinamis. Keberhasilan tidak hanya diukur pada tonase produk hilir yang dihasilkan atau jumlah dolar investasi yang masuk, tetapi pada apakah rantai nilai itu telah menyentuh dan memuliakan hidup manusia paling kecil yang menambang, yang menanam, yang bekerja di pabrik pengolahan serta tidak melanggar etika lingkungan?Di situlah letak ujian sebenarnya dari setiap kebijakan yang ambisius.

Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Kota Makassar resmi menutup pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga batas akhir pendaftaran pada 18 Agustus 2025, tercatat 49 Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut mendaftar, dengan 39 orang di antaranya telah melengkapi berkas administrasi.

Ketua Tim Seleksi, Andi Zulkifly Nanda, mengungkapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi posisi yang paling diminati. Dari 22 pendaftar, sebanyak 19 ASN resmi mengajukan berkas. Disusul Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan 17 berkas masuk, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan 16 berkas.

Sementara itu, RSUD Daya justru sepi peminat. Dari tiga pendaftar, hanya dua yang menyerahkan dokumen lengkap. Kondisi ini membuat tim seleksi memperpanjang masa pendaftaran khusus untuk posisi tersebut selama tujuh hari ke depan. “Kalau tetap tidak memenuhi syarat, kita akan bersurat ke BKN untuk minta pertimbangan,” jelas Zulkifly.

Adapun OPD lainnya seperti Sekretariat DPRD, Dinas Penataan Ruang, Bapenda, Damkar, hingga BKPSDM juga mencatat partisipasi pendaftar yang cukup beragam. Menariknya, sejumlah ASN melamar lebih dari satu jabatan, bahkan hingga tiga posisi sekaligus.

Pendaftaran kali ini tidak hanya diikuti ASN lingkup Pemkot Makassar, tetapi juga dari instansi lain, mulai dari Kementerian Agama, Pemprov Sulsel, hingga kabupaten tetangga seperti Takalar, Pangkep, dan Sinjai. Seluruh pejabat pelaksana tugas (Plt) di OPD terkait pun dipastikan ikut serta dalam seleksi.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan dalam waktu dekat, disertai penelusuran rekam jejak para pendaftar sebelum memasuki tahap selanjutnya.

 

Makassar, riuhmedia.com, 8 Mei 2025 – Dalam upaya memperkuat aspek legal dan administrasi pertanahan, PT Masmindo Dwi Area (MDA) menggelar audiensi strategis dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sulsel, R. Agus Marhendra, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertemuan ini menjadi forum penting bagi MDA dalam memaparkan progres dan hambatan yang dihadapi di lapangan, terutama menyangkut dinamika kepemilikan lahan di wilayah operasional mereka. Sejumlah klaim dari pihak eksternal atas lahan yang termasuk dalam wilayah Kontrak Karya (KK) MDA menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, MDA berharap adanya dukungan penuh dari BPN dalam mempercepat proses legalisasi dan penyelesaian administrasi pertanahan sebagai bagian dari langkah strategis menuju fase konstruksi.

R. Agus Marhendra menyatakan komitmen kuat BPN Sulsel untuk mendukung investasi strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor mutlak diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, menjamin pengamanan aset, serta memberikan perlindungan hukum atas wilayah operasional perusahaan tambang nasional seperti MDA. Proyek tambang emas Awak Mas disebutnya sebagai salah satu proyek prioritas yang diyakini mampu menjadi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Luwu dan Sulawesi Selatan secara umum.

Direktur Legal & Corporate Services MDA, Erlangga Gaffar, menyambut baik arahan dan dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pengelolaan, serta kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan daerah menjadi pilar utama dalam seluruh proses operasional MDA. Pihaknya juga menekankan bahwa aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal tetap menjadi prioritas dalam agenda pengembangan tambang.

Dengan adanya dukungan dari Kanwil BPN Sulsel dan Satuan Tugas Percepatan Investasi, MDA optimistis dapat merealisasikan target produksi perdana emas (First Gold) pada Agustus 2026. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, proyek ini juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda berupa lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor pendukung lainnya di Kabupaten Luwu dan sekitarnya.

Jakarta, riuhmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. Pengesahan ini menandai sejumlah perubahan penting dalam peran dan struktur organisasi TNI, yang memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan tantangan zaman, termasuk menghadapi ancaman siber serta perlindungan kepentingan nasional di dalam dan luar negeri. Sejumlah poin perubahan dalam revisi ini menjadi sorotan, terutama terkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, perpanjangan usia pensiun, serta perluasan tugas pokok TNI.

Prajurit TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil

Salah satu perubahan paling signifikan terdapat pada Pasal 47, yang kini memperbolehkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di 14 kementerian dan lembaga negara tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Beberapa lembaga tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Mahkamah Agung.

Ketentuan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa perubahan ini bisa mengurangi supremasi sipil dalam pemerintahan, sementara pendukungnya berpendapat bahwa kebijakan ini akan meningkatkan sinergi antara TNI dan lembaga sipil dalam menjaga stabilitas nasional.

Batas Usia Pensiun Diperpanjang

Revisi UU TNI juga membawa perubahan dalam batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Dalam aturan terbaru, usia pensiun Bintara dan Tamtama naik dari 53 tahun menjadi 55 tahun, sementara perwira hingga pangkat Kolonel kini pensiun pada usia 60 tahun. Bagi perwira tinggi bintang empat, usia pensiun ditetapkan menjadi 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan dua kali sesuai keputusan Presiden.

Penambahan Tugas Pokok TNI

Pasal 7 UU TNI yang telah direvisi juga mencantumkan tambahan dua tugas pokok dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kini, TNI memiliki wewenang lebih dalam menghadapi ancaman siber serta bertanggung jawab dalam perlindungan dan penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) serta kepentingan nasional di luar negeri.

Pemerintah berharap revisi ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas TNI dalam menghadapi tantangan global. Namun, pengawasan terhadap implementasi regulasi ini akan menjadi perhatian utama bagi para pengamat politik dan hak asasi manusia guna memastikan bahwa prinsip demokrasi dan supremasi sipil tetap terjaga dalam sistem pemerintahan Indonesia.

 

Jakarta, riuhmedia.com – istana Kepresidenan menanggapi aksi demonstrasi pelajar di Jayawijaya dan Nabire, Papua, yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi asalkan tetap damai.

“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

Hasan menambahkan bahwa menolak MBG adalah hak warga, namun aksi tersebut tidak boleh menghalangi siswa lain yang membutuhkan bantuan tersebut.

“Kalau ada yang nolak MBG, boleh saja. Tapi jangan sampai menghalangi hak teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis,” tegasnya.

Latar Belakang Demo di Nabire

Di Nabire, pelajar SMP dan SMA turun ke jalan memprotes program MBG. Menurut Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, aksi ini dipicu kabar adanya kasus keracunan pelajar di Pulau Jawa akibat program MBG. Namun, ia menegaskan isu tersebut belum terbukti kebenarannya.

“Demo ini terjadi karena isu keracunan pelajar di Pulau Jawa, namun kebenarannya belum dapat dipastikan,” kata Samuel.

Ia menambahkan, para pelajar menyampaikan bahwa mereka lebih menginginkan pendidikan gratis daripada makan gratis, karena orang tua mereka mampu menyediakan makanan sendiri.

Demo di Jayawijaya Berujung Ricuh

Sementara di Jayawijaya, sekitar 2.500 hingga 3.000 pelajar SMA berdemonstrasi di Jalan Hom-Hom pada Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Aksi yang semula berlangsung damai memanas hingga aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sikap Istana dan Harapan Pemerintah

Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan akan terus menjalankan program MBG, yang bertujuan menekan angka malnutrisi dan stunting. Namun, ia meminta aspirasi disampaikan secara damai.

“Program ini untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi, sampaikan aspirasi dengan damai,”pungkas Hasan.

Oleh : Muh Fitrah fachrim  (Ketua bidang pendidikan dan kebudayaan HMI Cabang makassar)

Makassar, riuhmedia.com  –  prabowo menegaskan dalam instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kementrian pendidikan tinggi, Sains, dan teknologi adalah salah satu kementrian yang terkena pemangkasan anggaran. 

Pemangkasan anggaran kemendiktisaintek adalah keputusan yang sesat ditengah semerbaknya polemik yang ada di indonesia, belum lagi statement (mendikti saintek) Sartyo Soemantri yang mengatakan bahwa biaya kuliah berpotensi naik karna potongan Bantuan operasional Perguruan tinggu negeri  (BOPTN) dan Bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum) (BPPTNBH) 50% anggaran bantuan perguruan tinggi swasta (PTS) 50% 

Kebijakan efisiensi semakin mekomplekskan masalah pendidikan yang ada pada saat ini,  implikasinya ialah biaya pendidikan akan semakin membengkak, amanah konstitusi yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa kian distopia, cita cita pendidikan bangsa yang eligible semakin jauh panggang dari api

Peristiwa-peristiwa yang terjadi semakin mengskeptisiskan karena ini menjadi demonstrasi yang kuat untuk mengakselerasikan PTN BLU ke PTN BH, Eksploitasi perguruan tinggi, dan kreativitas intelektual yang ditumpulkan. 

*Cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang semakin kuat*

Setelah Prabowo mengeluarkan instruksi, yang berpotensi mengubah cara pemerintah dalam mengelola anggaran sebagai langkah untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, kebijakan efisiensi begitu kontradiktif dengan realitas yang ada pada saat ini karana berimbas langsung pada pola kerja serta sarana pendukung 

Jika kata efisiensi benar-benar beroriantasi pada sebuah kemajuan tentu pendidikan tidak dikambing hitamkan, toh pendidikan yang kemudian kita llihat pada saat ini belum benar-benar baik, realitas pendidikan kita diselanggarakan dan terjebak dałam labirin tanpa arah, dan hanya berdasar pada selera rezim yang berkuasa.

Dengan adanya pemangkasan anggaran di kemediktisaintek, semakin menguatkan cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang mengkontaminasi kualitas pendidikan, identitas akademik, dan haknya dałam medapatkan pengetahuan, ini menyebabkan runtuhnya hasrat  negara untuk memiliki ruang dengan daya saing internasional. Pendidikan mejadi bisnis dengan kualitas rendah tapi diminati oleh orang banyak.

Berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (PISA) merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, sains dan literacy siswa secara global. Sehingga ketika kita melihat pendidikan hari ini bukan sebagai alat untuk menghasilkan iron stock yang cerdas dan berdaya saing tetapi menjadi tempat pengungsian yang menggenosida martabat intelektualnya sendiri.

*godaan dan dilema integristas*

Dalam gagasannya pada buku pendidikan kaum tertindas Paulo preire menegaskan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada Pengenalan diri manusia dan dirinya sendiri, pendidikan semestinya berorientasi pada Pengenalan realitas, Karena manusia adalah penguasa atas dirirnya yang membuatnya menjadi merdeka yang sudah menjadi fitrahnya, kalau dilihat dari perspektif epistemologi dan aksiologinya freire mengatakan kebebasan berpendapat dan berfikir adalah hak setiap manusia agar manusia senantiasa tumbuh menjadi makhluk yang imajinatif dan keratif.

Jika terjadi perubahan mendadak seperti sekarang, tentu akan mengganggu perencanaan program dan bisa menghambat proses penelitian yang sedang berjalan, Alokasi sumber dana yang minim akan menekan pihak kampus untuk bagaimana mencari sumberdana alternatif, artinya potensi PTN BLU berubah menjadi PTN BH semain tidak bisa dihindarkan, negara semakin mengalihkan tanggungjawabnya pada Dunia pendidikan.

Wacana pemerintah memberi konsesi tambang untuk perguruan tinggi jelas akan menelanjangi marwah dan memecah belah perguruan tinggi 

Karna semestinya kampus berada pada porosnya yaitu sebagai ruang kritik untuk perilaku negara yang tirani, kampus kini menjadi target untuk dipecah belah yang awalnya berbasis intelektual diarahkan untuk menjadi lembaga pelatihan singkat yang dipusatkan untuk perhitungan ekonomi tentu saja fragmentasi internal, objektivitas akademik terkena imbasnya, belum lagi efek sosial, ekonomi dan lingkungannya yang sangat besar

*membangun kesadaran kritis*

Pada dasarnya langkah efisiensi merupakan kedok pemerintah dalam melepaskan tanggung jawabnya dengan melimpahkan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk membiayai pendidikan tinggi dalam konteks ini kapada mahasiswa, lebih lanjut lagi kebijakan ini sangat berpotensi menutup akses mereka yang lemah secara ekonomi untuk melanjutkan asa mereka ke perguruan tinggi 

Alih alih menguatkan kedudukan institusi pendidikan sebagai arena ilmu pengetahuan  malah membuka ruang bagi praktek swastanisasi dan komersialiasi pendidikan 

Tak Bisa dihindari, artikulasi terhadap pemangkasan anggaran adalah sebuah kebijakan yang terkooptasi dengan logika kapitalisme-neoliberal

Yang seharusnya memerlukan sikap kritis dari semua kalangan yang ada, karena semua yang terjadi di atas seyogianya menunjukkan akan terjadi perubahan dalam gerakan mahasiswa yaitu penurunan minat dan keterlibatan dalam gerakan politik mahasiswa, penurunan minat terhadap kaderisasi.

Suatu kesadaran yang mestinya dimiliki oleh mahasiswa adalah dengan memahami semrawut permasalahan yang ada yang tidak bisa begitu saja hilang hanya dengan proses penantian pasif atau menunggu keinsafan dari pemerintah untuk betul betul menimbang kebijakannya 

Melainkan menuntut dan mengusahakan adanya syarat material bagi kebijakan yang mengancam masa depan bangsa dengan membangun kesadaran kritis. 

Akhirul Kalam, pendidikan adalah aspek yang begitu fundamental dalam mengkonstruk pemikiran internal individu yang nantinya digunakan untuk   bagaimana memandang dunia, tidak hanya berhenti disitu pendidikan adalah tempat semua orang menggantungkan harapannya, dari mereka yang terbuang dalam masyarakat dari mereka yang terpinggirkan dan tak pernah dianggap dan mereka yang di anggap berbeda.

Biarlah tulisan ini ditutup dengan apa yang sampaikan tan malaka: “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”.

Riuhmedia.com Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan resmi berjalan secara nasional mulai 10 Februari 2025. Program ini dirancang untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua kelompok usia, dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

Pelaksanaan PKG akan dilakukan secara bertahap melalui puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk anak-anak di bawah enam tahun serta mereka yang tidak berada di usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan pada saat ulang tahun dengan toleransi waktu satu bulan. Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat memasuki jenjang pendidikan tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan cakupan pemeriksaan yang luas dan efektif dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.

Jenis pemeriksaan yang diberikan bervariasi sesuai dengan tahapan usia. Salah satu fokus utama adalah skrining kesehatan jiwa yang akan dimulai sejak usia sekolah dasar, mengingat pentingnya deteksi dini dalam menjaga kesehatan mental anak-anak. Selain itu, bagi kelompok usia di atas 40 tahun, program ini mencakup skrining kanker dengan fokus pada kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal. Deteksi dini penyakit-penyakit ini diharapkan dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi angka kematian akibat kanker di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa anggaran awal yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp4,7 triliun. Namun, jumlah tersebut masih dalam tahap penyesuaian sesuai dengan prioritas belanja negara. Jika diperlukan, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran guna memastikan kelancaran dan efektivitas program ini.

Program PKG merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan gratis, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.

Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dan mengikuti jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesuksesan program ini dan mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Jakarta – Riuhmedia.com Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengizinkan kembali pengecer untuk menjual elpiji subsidi 3 kilogram (kg) mulai hari ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya akses serta lonjakan harga elpiji 3 kg.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi guna memastikan distribusi yang lebih tertata serta harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, kebijakan ini justru menimbulkan keluhan dari masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi. Antrean panjang dan keterbatasan stok di beberapa daerah menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan elpiji subsidi.

Menanggapi kondisi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian ESDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer agar masyarakat bisa mendapatkan elpiji lebih mudah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan langkah ini dan menyatakan bahwa Presiden telah berkomunikasi langsung dengan pihak terkait.

“Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujar Dasco di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sebagai langkah pengawasan, pengecer akan dijadikan sebagai sub-pangkalan resmi untuk memastikan distribusi berjalan lebih transparan dan harga tetap terkendali. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan distribusi elpiji subsidi ini.

“Sub-pangkalan ini akan kami fasilitasi dengan sarana teknologi supaya bisa mengetahui siapa yang membeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya. Jadi, penjual LPG bersubsidi betul-betul terkontrol,” kata Bahlil di Pangkalan Gas Kevin, Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2).

Pemerintah memastikan bahwa stok elpiji 3 kg dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk membeli elpiji sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar pasokan tetap stabil dan merata.

Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi elpiji subsidi 3 kg dapat lebih tertata, harga tetap terkendali, dan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil serta rumah tangga yang bergantung pada elpiji bersubsidi, tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakar utama mereka.