Riuhmedia.com | Jakarta, 24 Desember 2025 — PT Masmindo Dwi Area (MDA) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera melalui Program ESDM Siaga Bencana Peduli Sumatera. Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi darurat yang dihadapi masyarakat akibat bencana alam.
Program ESDM Siaga Bencana Peduli Sumatera merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertujuan mengoordinasikan peran perusahaan di sektor energi dan pertambangan agar dapat bergerak cepat, terarah, dan berkelanjutan dalam merespons situasi kebencanaan.
Keterlibatan MDA dalam program ini mencerminkan solidaritas industri pertambangan yang tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga hadir secara nyata dalam situasi krisis kemanusiaan.
Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, mengatakan partisipasi perusahaan dalam program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai bagian dari sektor ESDM. Menurutnya, dalam situasi bencana, negara hadir melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan melibatkan pelaku usaha.
“Melalui Program ESDM Siaga Bencana, Kementerian ESDM mendorong kepedulian sosial di sektor energi dan sumber daya mineral. Kami sebagai perusahaan tambang yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM berkomitmen mengambil peran nyata dalam membantu masyarakat terdampak,” ujar Mustafa.
Ia menambahkan, nilai keselamatan, kepedulian, dan kemanusiaan merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dari praktik pertambangan yang bertanggung jawab.
Bantuan yang disalurkan melalui program ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana, seperti bantuan logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan pada tahap awal pemulihan pascabencana.
Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, MDA berharap kontribusi tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong nasional dalam menghadapi bencana.
Riuhmedia.com | Makassar, 10 Desember 2025 — Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan terpilih, Vonny Ameliani Suardi, hadir sebagai tamu kehormatan dalam Musyawarah Daerah DPW Pemuda LIRA Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Continent Centrepoint Panakkukang. Kehadiran Vonny merupakan bentuk penghargaan terhadap undangan resmi yang disampaikan oleh Pengurus Pemuda LIRA Sulsel sebagai wujud dukungan dan apresiasi terhadap kepemimpinan pemuda di Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Vonny menegaskan bahwa KNPI Sulsel ke depan akan dibangun dengan prinsip kolaborasi, keterbukaan, dan penguatan jaringan pemuda lintas organisasi. Ia menekankan bahwa pemuda perlu bersatu di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang.
“Sinergi adalah kunci. Tidak ada organisasi yang bisa bergerak sendiri. Saya berterima kasih kepada Pemuda LIRA Sulsel atas undangannya. Ini menunjukkan bahwa ruang kolaborasi bagi pemuda di Sulawesi Selatan semakin terbuka dan harus terus kita rawat,” ujar Vonny.
Pemuda LIRA Tegaskan Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda yang Sah
Dalam forum Musda tersebut, Pengurus DPW Pemuda LIRA Sulsel turut memberikan pernyataan tegas bahwa Musda XVI KNPI Sulsel yang dilaksanakan di Hotel Horison pada tanggal 8–9 Desember 2025 adalah Musda sah dan memiliki legitimasi penuh. Hal ini didasarkan pada kehadiran unsur DPP KNPI serta dukungan suara mayoritas OKP dan DPD II yang memenuhi syarat quorum sebagaimana mekanisme organisasi KNPI.
Pengurus Pemuda LIRA menilai bahwa proses Musda Horison berlangsung tertib, demokratis, dan sesuai aturan organisasi, sehingga keputusan aklamasi terhadap Vonny Ameliani Suardi memiliki dasar yang kuat.
“Pemuda LIRA Sulsel menegaskan bahwa Musda KNPI di Hotel Horison adalah Musda resmi yang memenuhi seluruh unsur legalitas organisasi. Karena itu, hasilnya sah, termasuk terpilihnya Ketua KNPI Sulsel,” tegas perwakilan Pemuda LIRA dalam forum.
Momentum Awal Kolaborasi Pemuda Sulsel
Musda Pemuda LIRA Sulsel menjadi ruang penting untuk memperkuat konsolidasi antarorganisasi pemuda. Kehadiran Vonny sebagai Ketua KNPI Sulsel terpilih memberikan sinyal positif bahwa hubungan antara KNPI dan Pemuda LIRA akan berjalan erat ke depan.
Forum ini ditutup dengan semangat persatuan, komitmen kolaborasi, dan harapan bahwa kepemimpinan baru KNPI dapat menjadi energi baru bagi gerakan kepemudaan di Sulawesi Selatan.
Makassar, Riuhmedia.com — Jelang pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) VI dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Sulawesi Selatan yang akan digelar pada 24 November 2025 di Claro Hotel Makassar, berbagai struktur kepengurusan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota terus mematangkan persiapan.
Salah satu dukungan kuat datang dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur, Dr. Drs. H. Budiman, M.Pd., yang menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan konsolidasi akbar tersebut.
Dr. Budiman menegaskan bahwa Konferda dan Konfercab merupakan momentum strategis bagi partai untuk memperkuat komitmen ideologis, menyolidkan struktur, serta menata langkah menghadapi dinamika politik nasional maupun daerah.
“DPC PDI Perjuangan Luwu Timur hadir dengan kesiapan total. Kami memastikan seluruh kader, baik pengurus maupun utusan PAC, siap mengikuti seluruh agenda Konfercab dan Konferda dengan penuh disiplin, semangat gotong royong, serta menjunjung tinggi aturan organisasi,” tegas Budiman.
Menurutnya, konsolidasi ini menjadi sarana penting bagi kader untuk memperkuat kesatuan gerak dan menyelaraskan program kerja partai, terlebih menghadapi agenda politik lima tahun ke depan.
“Konferda VI ini adalah ruang demokrasi internal yang sangat penting. Kami di Luwu Timur siap ikut berperan aktif, memberikan pandangan konstruktif, sekaligus mengawal proses penjaringan calon pimpinan partai agar berjalan tertib dan sesuai mekanisme organisasi,” ujarnya.
Dr. Budiman juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPD PDI Perjuangan Sulsel yang telah menyiapkan agenda ini secara matang, termasuk rencana kehadiran Pimpinan DPP PDI Perjuangan.
Ia menegaskan bahwa DPC Luwu Timur siap menjadi bagian dari barisan kader yang solid, disiplin, dan loyal dalam menjaga marwah partai berlambang banteng moncong putih.
“Kami optimistis Konferda dan Konfercab kali ini akan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang memperkuat struktur partai hingga ke akar rumput. DPC Luwu Timur siap mensukseskan seluruh rangkaian acara,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh para ketua DPC, termasuk dari Kabupaten Luwu Timur, Konferda VI dan Konfercab VI PDI Perjuangan Sulsel diproyeksikan berjalan lancar, tertib, dan menjadi momentum strategis konsolidasi partai menuju agenda politik berikutnya. (*)
Riuhmedia.com | Makassar — Upaya penguatan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar kembali ditegaskan melalui pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Srikandi APPI Kota Makassar dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Makassar. Pertemuan yang berlangsung di lantai 4 kantor DP3A Kota Makassar, Kamis (20/11/2025), menjadi momentum penting untuk memperdalam kolaborasi serta memastikan penanganan isu sosial berjalan lebih terarah, responsif, dan berbasis data lapangan.
Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Dinas P3A Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes., dan dihadiri Ketua DPP Srikandi APPI Makassar, Asriani Amiruddin, beserta koordinator kecamatan dari seluruh wilayah Kota Makassar.
Perkuat Identitas, Struktur, dan Mandat Organisasi
Dalam dialog, Srikandi APPI Kota Makassar menyampaikan profil organisasi, visi dan misi, serta mandat sosial yang diemban. Organisasi perempuan ini menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan terhadap kelompok rentan, serta dukungan terhadap program pemerintah melalui struktur kepengurusan yang telah terbentuk hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
DP3A Siap Libatkan Srikandi dalam Program Strategis
Kepala DP3A Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar,M.Kes., menyambut positif inisiatif Srikandi APPI membangun koordinasi kelembagaan. Ia menilai organisasi ini sebagai mitra penting dalam memperluas jangkauan edukasi, sosialisasi, dan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta menegaskan akan melibatkan Srikandi APPI dalam berbagai agenda, seperti focus group discussion (FGD), edukasi publik, serta pelatihan peningkatan kapasitas. Pelibatan ini diharapkan memperkuat peran masyarakat dalam mendukung layanan Dinas P3A Kota Makassar, khususnya pada wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Kecamatan Manggala Tertinggi Kasus KDRT dan Pelecehan Seksual
Dalam pemaparannya, Kadis P3A juga menyoroti fakta lapangan terkait persebaran kasus kekerasan di Kota Makassar.
Menurut drg. Ita, Kecamatan Manggala tercatat sebagai wilayah dengan angka paling tinggi untuk kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Ia menegaskan bahwa kondisi ini membutuhkan penguatan jaringan pendampingan di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga keberadaan Srikandi APPI menjadi strategis sebagai garda terdepan yang dapat melakukan deteksi dini serta pelaporan cepat.
“Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi memerlukan kolaborasi yang lebih intens. Kehadiran Srikandi APPI bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempercepat intervensi dan memberikan pendampingan awal,” ujarnya.
Kadis P3A Siap Menjadi Dewan Pembina Srikandi APPI
Dalam kesempatan yang sama, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes., menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pembina Srikandi APPI Kota Makassar.
Ia menilai pentingnya pendampingan organisasi masyarakat yang memiliki komitmen kuat terhadap isu perempuan dan anak, sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.
“Kami melihat Srikandi APPI memiliki struktur yang rapi dan komitmen kerja yang jelas. Saya siap mendampingi sebagai Dewan Pembina agar koordinasi dan kerja-kerja perlindungan ini dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Pernyataan ini disambut positif oleh jajaran DPP Srikandi APPI, yang menilai kesediaan Kadis P3A sebagai bentuk kepercayaan sekaligus penegasan peran strategis organisasi dalam mendukung program pemerintah.
Mekanisme Respons Cepat Jadi Fokus Pembahasan
Penguatan koordinasi cepat menjadi pembahasan utama, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, perundungan (bullying), dan berbagai bentuk kerentanan sosial lainnya.
Dengan jaringan struktur hingga tingkat kelurahan, Srikandi APPI diharapkan dapat mempercepat respons awal, menyediakan akses pelaporan, serta membantu memastikan korban mendapatkan pendampingan yang tepat waktu.
Koordinator Kecamatan Siap di Garda Terdepan
Koordinator Kecamatan Bontoala, Sahriah Anas, menyampaikan kesiapan jajaran koordinator kecamatan dalam mendukung kerja-kerja DP3A.
“Koordinator kecamatan siap menjadi garda terdepan dalam pendampingan awal dan pelaporan cepat. Kami memandang kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang layak,” ujarnya.
Agenda Lanjutan dan Penguatan Kolaborasi
Pertemuan ini menjadi awal penyusunan agenda kolaboratif antara Srikandi APPI dan Dinas P3A Kota Makassar. Ke depan, akan dirumuskan alur koordinasi, pembagian peran, serta penyelarasan program yang mendukung prioritas pembangunan dan perlindungan sosial di Kota Makassar.
Melalui sinergi ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat ekosistem perlindungan perempuan dan anak, sekaligus membangun budaya kepedulian sosial yang lebih kuat di masyarakat.
Riuhmedia.com | Luwu, 13 November 2025 — Komitmen memperkuat komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat terus dilakukan oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu. Kali ini, rangkaian kegiatan Forum Desa (FORDES) dilanjutkan di empat desa dan satu kelurahan lingkar tambang serta jalur akses Proyek Awak Mas, yakni Desa To Barru, Sampeang, Kadundung, Kadong-Kadong, dan Kelurahan Bajo.
Forum ini menjadi agenda komunikasi berkelanjutan antara MDA, Pokja, dan masyarakat setempat untuk memastikan pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menjelaskan bahwa FORDES berfungsi sebagai ruang dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.
“Pokja hadir untuk menjembatani kepentingan warga, pemerintah, dan MDA. Aspirasi masyarakat harus didengar, diproses, dan diberi tindak lanjut. Forum ini menjadi wadah resmi untuk menyelaraskan persepsi dan mendorong keterbukaan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan yang digelar di lima lokasi tersebut, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi dan kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan desa, pelebaran akses transportasi, penyediaan air bersih, hingga bantuan sarana ibadah dan olahraga. Selain itu, warga juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam dunia kerja dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pemuda desa.
Di sektor sosial, masyarakat mendorong keberlanjutan program pengobatan gratis, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi, serta peningkatan pelatihan keterampilan kerja. Sementara dalam bidang ekonomi, masyarakat berharap adanya pelibatan BUMDes dan koperasi dalam pengembangan usaha lokal, termasuk pertanian, peternakan, kuliner, hingga pengelolaan depot air desa.
Kepala Desa Kadundung, yang juga Ketua APDESI Kecamatan Latimojong, Parambung, menyampaikan apresiasinya terhadap keberlangsungan forum ini.
“Forum Desa menjadi langkah yang baik. MDA datang langsung mendengarkan keluhan masyarakat. Kami berkomitmen mengedepankan dialog untuk mencari solusi bersama, terutama dalam pengembangan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Bajo, Muhammad Imran, menilai kehadiran MDA melalui FORDES sebagai bentuk nyata kemitraan yang membangun.
“Kegiatan ini wajib kita dukung karena perusahaan datang langsung, membuka ruang dialog, dan menunjukkan itikad baik untuk berbaur dengan masyarakat. Ini momentum penting untuk memperkuat kolaborasi,” katanya.
Dari pihak perusahaan, Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa meskipun MDA saat ini masih berada dalam tahap konstruksi, komitmen untuk menjaga komunikasi dan transparansi tetap menjadi prioritas utama.
“Forum ini bukan hanya tempat berdialog, tapi sarana membangun kepercayaan. Kami menyadari tak semua harapan bisa dipenuhi sekaligus, namun setiap masukan akan kami tindak lanjuti bersama Pokja agar berujung pada program yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Pelaksanaan FORDES di empat desa dan satu kelurahan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan antara MDA dan Pokja untuk memperkuat dialog lintas pihak, membangun kepercayaan publik, dan memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat lingkar tambang.
Dengan mekanisme komunikasi yang terbuka dan tindak lanjut terukur, program ini diharapkan menjadi jembatan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu.
Riuhmedia.com | Luwu, 8 November 2025 — Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, PT Masmindo Dwi Area (MDA) kembali menggelar Latihan Bersama (LATBER) kesiapsiagaan bencana yang kali ini berfokus pada Water Rescue Handling atau teknik penyelamatan korban di air.
Kegiatan yang berlangsung di Pantai Ponnori, Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, ini melibatkan sejumlah instansi seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Luwu, serta Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu (IPMAL).
Kolaborasi lintas instansi ini menjadi langkah nyata MDA dalam membangun koordinasi dan meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kondisi darurat, khususnya di wilayah pesisir yang rawan bencana.
Latihan mencakup materi penyelamatan korban di air, pertolongan pertama, hingga simulasi evakuasi darurat, yang dibimbing langsung oleh tim Occupational Health & Safety (OHS) MDA. Pendekatan pelatihan difokuskan pada ketepatan proses penyelamatan dan keselamatan petugas selama operasi.
“Setiap tahun kami meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan melalui latihan bersama lintas instansi. Dengan begitu, ketika situasi darurat terjadi, koordinasi dan tindakan di lapangan bisa lebih cepat, akurat, dan saling mendukung,” ujar Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim.
Perwakilan Damkar Kabupaten Luwu, Ripandi Kaso, memberikan apresiasi atas inisiatif MDA yang memberikan ruang belajar kolaboratif antarinstansi.
“Kegiatan seperti ini penting untuk menyamakan cara kerja dan komunikasi ketika terjadi evakuasi di air. Meski alat yang digunakan belum kami miliki, kesempatan menggunakan langsung di lapangan sangat membantu kami jika menghadapi situasi serupa,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan BPBD Luwu, Rusni Usman, yang menilai latihan bersama ini memperkaya kemampuan teknis tim penyelamat.
“Latihan ini sangat bermanfaat bagi kami di BPBD, karena menambah ilmu sekaligus pengalaman langsung di lapangan,” katanya.
Kegiatan Water Rescue Handling ini merupakan latihan kedua yang digelar MDA dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, pada Agustus 2024, perusahaan juga melaksanakan latihan bersama penanganan tanah longsor (Landslide Rescue Handling) di wilayah operasional Awak Mas.
Melalui kegiatan berkelanjutan ini, MDA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana, membangun kerja sama antarinstansi, dan menumbuhkan budaya tangguh bencana di Kabupaten Luwu.
Riuhmedia.com | Luwu — PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu terus memperkuat jalinan komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Forum Desa (FORDES) yang kali ini digelar di enam desa lingkar tambang dan jalur akses Proyek Awak Mas, yakni Bonelemo, Tettekang, Marinding, Ulusalu, Rumaju, dan Tolajuk.
Forum ini menjadi bagian dari agenda komunikasi rutin antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan setiap proses pembangunan berjalan transparan, partisipatif, dan selaras dengan kebutuhan warga.
Sekretaris Pokja, Zulkarnaim, menjelaskan bahwa FORDES bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah resmi penyampaian aspirasi masyarakat yang terhubung langsung dengan pemerintah dan perusahaan.
“Pokja hadir untuk menjembatani kepentingan warga, pemerintah, dan MDA. Prinsipnya sederhana: aspirasi harus didengar, diproses, dan diberi jalur tindak lanjut. Forum ini menjadi ruang dialog yang meminimalkan simpang informasi dan mendorong keterbukaan,” ujarnya.
Dalam rangkaian pertemuan di enam desa tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya terkait perbaikan infrastruktur jalan, keselamatan lalu lintas, pengendalian debu jalan, serta keterbukaan informasi tenaga kerja. Warga juga berharap pelatihan keterampilan bagi pemuda desa dapat menjadi prioritas menjelang fase pembangunan aktif Proyek Awak Mas.
Selain itu, sejumlah desa menyoroti pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti penguatan budidaya nilam dan kelompok usaha kerajinan tangan lito di Bonelemo, peningkatan kapasitas koperasi dan kelompok tani di Tolajuk, serta usulan reboisasi lahan longsor dan bantuan bibit buah serta ikan di Desa Ulusalu.
Perwakilan Pokja, Dr. Maman, menilai pelibatan masyarakat dalam FORDES sebagai langkah penting untuk memperkuat kontrol sosial yang sehat.
“Kami memastikan setiap catatan teknis dan usulan masyarakat diteruskan untuk ditindaklanjuti. Komunikasi seperti ini penting agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk memperkuat transparansi, MDA juga menempatkan materi dan flyer mekanisme pengaduan (grievance mechanism) di sejumlah kantor desa dan rumah ibadah. Langkah ini memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau pertanyaan secara langsung dan terdokumentasi dengan baik.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa FORDES merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat.
“Setiap desa punya karakter dan potensi berbeda. Kami ingin mendengar langsung agar bisa merancang kolaborasi yang tepat dan bermanfaat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil dari rangkaian FORDES di enam desa ini akan dirumuskan bersama Pokja sebagai bahan penyusunan program lanjutan.
“Harapan kami, forum ini tidak berhenti pada pendataan aspirasi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata yang memperkuat kemandirian desa dan ekonomi lokal,” tutup Mustafa.
Pelaksanaan FORDES di Bonelemo, Tettekang, Marinding, Ulusalu, Rumaju, dan Tolajuk menandai konsistensi dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, dan MDA. Melalui komunikasi terbuka dan tindak lanjut terukur, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar proyek tambang Awak Mas.
Riuhmedia.com | Makassar — Ketua TP PKK Kota Makassar, Ibu Melinda Aksa, resmi didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina dan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Srikandi Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) Kota Makassar).
Penetapan tersebut berlangsung dalam agenda audiensi bersama pengurus DPP, koordinator kecamatan, dan koordinator wilayah Srikandi APPI Kota Makassar yang digelar di kediaman Ibu Melinda, Senin (3/11/2025).
Dalam suasana penuh keakraban, Ibu Melinda menyampaikan apresiasi serta dukungannya terhadap langkah Srikandi APPI dalam membangun organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di Kota Makassar.
“Saya merasa terhormat mendapat kepercayaan ini. Harapan saya, Srikandi APPI dapat menjadi wadah yang melahirkan perempuan tangguh, mandiri, dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Melinda Aksa.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program-program strategis Srikandi APPI yang sejalan dengan visi pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Srikandi APPI Makassar, Asriani Amiruddin, menjelaskan bahwa organisasi yang berdiri sejak Juli 2025 ini diharapkan mampu memperkuat peran perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat.
“Berdirinya Srikandi APPI menjadi bentuk komitmen kami untuk menghadirkan organisasi yang mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memperkuat solidaritas antaranggota,” tutur Asriani.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas berbagai isu yang dihadapi masyarakat, seperti pengelolaan bank sampah dan keterbatasan armada kebersihan di Makassar. Para koordinator wilayah juga menyoroti pentingnya sinergi antara program Pemkot dan inisiatif komunitas perempuan.
Selain itu, pengurus Srikandi APPI, Dwi Pamuji Astuti, menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM perempuan sebagai bagian dari kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
Menanggapi hal ini, Melinda Aksa menegaskan pentingnya koordinasi setiap program Srikandi APPI dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar agar sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif.
“Saya ingin melihat Srikandi APPI menjadi motor penggerak perubahan yang membawa nilai-nilai kepemimpinan, solidaritas, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh dari Dewan Pembina dan seluruh jajaran pengurus, Srikandi APPI Makassar berkomitmen terus aktif dalam kegiatan sosial, edukatif, dan pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat akar rumput.
Riuhmedia.com | Parepare — Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai pertemuan antara Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, S.I.K., M.H., dengan jajaran pengurus DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Parepare yang dipimpin langsung oleh Muhammad Agung Nugraha selaku Ketua.
Pertemuan yang berlangsung di Mapolres Parepare tersebut menjadi ajang silaturahmi dan dialog konstruktif antara kepolisian dan organisasi kepemudaan, sekaligus membahas peluang sinergi dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan berkelanjutan di Kota Parepare.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Indra Waspada Yuda menyambut baik kedatangan pengurus KNPI Parepare dan mengapresiasi semangat kepemudaan yang ditunjukkan organisasi ini dalam membangun komunikasi positif lintas kelembagaan.
“Kami menyambut baik inisiatif KNPI untuk bersilaturahmi dan berdialog. Pemuda adalah bagian penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Kami siap bersinergi untuk menciptakan Parepare yang aman, damai, dan produktif,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Ketua DPD II KNPI Kota Parepare, Muhammad Agung Nugraha, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Polres Parepare di bawah kepemimpinan AKBP Indra Waspada Yuda yang dinilai berhasil menjaga keamanan dan kedamaian kota dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif.
“Kami melihat Polres Parepare di bawah kepemimpinan Bapak Kapolres sangat responsif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk kalangan pemuda. KNPI siap menjadi mitra strategis Polri dalam memperkuat ketertiban sosial dan membangun semangat kebersamaan di kota ini,” kata Agung Nugraha.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam berbagai bidang, mulai dari pembinaan generasi muda, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga program edukasi hukum dan kamtibmas yang menyasar lingkungan kepemudaan.
Menutup pertemuan, Kapolres berpesan agar para pemuda Parepare terus menjadi pelopor perdamaian dan menjaga kondusivitas daerah.
“Kami titip pesan kepada seluruh pemuda Parepare agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadilah contoh dalam berbuat baik dan berkontribusi untuk kota yang kita cintai ini,” tutup Kapolres.
Dengan berlangsungnya audiensi ini, diharapkan hubungan antara Polres Parepare dan DPD II KNPI Kota Parepare semakin erat, serta menjadi awal dari sinergi konkret dalam mewujudkan kota yang aman, tertib, dan berdaya saing melalui peran aktif generasi muda.
Makassar, Riuhmedia.com — Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai memasang Early Warning System (EWS) Banjir di sejumlah titik rawan genangan dan aliran sungai utama.
Langkah ini merupakan bagian dari program mitigasi bencana berbasis teknologi, yang bertujuan memperkuat sistem deteksi dini serta mempercepat respon masyarakat terhadap potensi bencana banjir di wilayah perkotaan.
Perangkat EWS yang dipasang dilengkapi sensor otomatis real-time yang mampu mendeteksi ketinggian air sungai secara akurat. Ketika permukaan air mencapai batas waspada, sistem secara otomatis akan mengaktifkan sirine atau alarm sebagai tanda peringatan dini bagi masyarakat di sekitar lokasi.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, H. M. Fadli Tahar, menjelaskan bahwa EWS banjir yang dipasang kali ini merupakan perangkat modern dengan sistem pemantauan otomatis yang terintegrasi langsung dengan pusat informasi bencana BPBD.
“Sistem ini dirancang agar mampu memberikan peringatan cepat kepada warga. Begitu ketinggian air mencapai ambang batas, sirine akan berbunyi otomatis sehingga masyarakat bisa segera bersiap dan melakukan langkah evakuasi mandiri,” jelas Fadli, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan bahwa teknologi ini diharapkan mampu memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah rawan banjir serta membantu pemerintah dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat bencana.
“Dengan adanya sistem ini, warga diharapkan dapat lebih siaga menghadapi kondisi darurat. Waktu respon yang cepat sangat menentukan keselamatan warga dan harta benda,” tambahnya.
Pemasangan EWS Banjir dilakukan di beberapa titik prioritas di wilayah Makassar yang kerap terdampak genangan saat curah hujan tinggi.
Selain memasang alat peringatan dini, BPBD juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar, agar mereka memahami fungsi sistem ini dan langkah-langkah yang harus diambil ketika alarm peringatan berbunyi.
Menurut Fadli, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi teknis menjadi kunci keberhasilan mitigasi bencana di daerah perkotaan.
“Kota Makassar berkomitmen menjadi kota tangguh bencana. Kehadiran teknologi seperti EWS ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman bencana alam,” ujarnya.
BPBD Kota Makassar berharap, dengan terpasangnya sistem peringatan dini otomatis ini, masyarakat akan semakin siaga, tanggap, dan tangguh menghadapi potensi banjir di musim penghujan mendatang.
Program ini juga menjadi simbol kolaborasi antara inovasi teknologi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam membangun Makassar yang aman dan berketahanan terhadap bencana. (*)
