Jakarta, Riuh Media – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritik ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Banten. Mahfud menilai kasus tersebut sudah cukup bukti untuk dianggap sebagai tindak pidana.

Melalui akun media sosialnya, Mahfud menyatakan pemerintah tidak cukup hanya membongkar pagar tersebut tanpa diiringi proses hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa terdapat indikasi tindak pidana seperti penyerobotan ruang publik, penerbitan sertifikat ilegal, hingga dugaan kolusi dan korupsi.

“Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?” tulis Mahfud dalam cuitannya, Senin (27/1).

Mahfud juga menyoroti langkah pemerintah yang hingga saat ini baru sebatas mengambil tindakan hukum administrasi dan teknis. Padahal, menurutnya, kasus ini jelas-jelas memiliki unsur pidana yang perlu diselidiki dan disidik lebih lanjut.

“Padahal tindak pidana jelas: merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal. Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana,” ujarnya.

Kasus pagar laut ini pertama kali terungkap setelah laporan warga masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024. Pagar bambu sepanjang 30,16 km itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan dan mengganggu aktivitas 3.888 nelayan serta 502 pembudidaya di kawasan tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pagar laut itu sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sejumlah pihak. Sertifikat tersebut mencakup 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 17 bidang atas nama perseorangan bernama Surhat Haq, serta 9 bidang lainnya atas nama individu lain. Saat ini, sertifikat tersebut dikabarkan dalam proses pembatalan.

Hingga kini, berbagai instansi terkait belum dapat memastikan siapa pihak utama di balik pembangunan pagar tersebut. Namun, Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini secara tuntas dan memastikan ada langkah hukum pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

riuhmedia.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melalui memorandum internal, menginstruksikan pembekuan seluruh bantuan luar negeri AS. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Trump terhadap slogan “America First” yang memprioritaskan kepentingan domestik. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri AS.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya telah menerbitkan memorandum serupa, menyatakan bahwa pemberian atau perpanjangan bantuan luar negeri harus melalui tinjauan menyeluruh. Dengan demikian, AS mengadopsi pendekatan selektif terhadap alokasi bantuan luar negeri.

Israel dan Mesir: Sekutu yang Diutamakan

Meski banyak bantuan dihentikan, Israel tetap menjadi penerima utama dukungan AS. Bantuan militer terus mengalir bahkan selama konflik di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023. Mesir juga mendapatkan dukungan strategis karena perannya yang vital dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Kedua negara ini dianggap sebagai mitra kunci AS dalam kebijakan luar negeri.

Fokus Bantuan Kemanusiaan

Di tengah kebijakan pembekuan ini, AS tetap menyediakan bantuan makanan darurat untuk negara-negara yang mengalami krisis kemanusiaan, seperti Sudan dan Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fokus utama adalah efisiensi anggaran dan kepentingan domestik, bantuan untuk situasi kritis masih menjadi prioritas.

Penghentian Bantuan untuk Ukraina

Salah satu dampak besar dari kebijakan ini adalah penghentian sementara bantuan untuk Ukraina. Keputusan ini memicu spekulasi mengenai perubahan pendekatan AS terhadap konflik geopolitik di Eropa Timur.

Tinjauan Ulang dan Dampaknya

Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan seluruh program bantuan luar negeri selama 90 hari. Selama periode ini, pemerintah meninjau kembali kesesuaian setiap program dengan kebijakan nasional. Langkah ini menggarisbawahi upaya Trump untuk memastikan bahwa bantuan luar negeri sejalan dengan visi pemerintahannya.

Reaksi Global

Pembekuan bantuan luar negeri AS menuai respons beragam dari komunitas internasional. Sebagian pihak memandang langkah ini sebagai bentuk efisiensi anggaran dan fokus domestik yang dibutuhkan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap stabilitas internasional.

Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam diplomasi AS, yang kini lebih berorientasi pada kepentingan dalam negeri, tetapi tetap menjaga relasi strategis dengan mitra utama. Namun, keberlanjutan peran global AS menjadi isu yang terus diperdebatkan.

riuhmedia.com – Jakarta, 24 Januari 2025 – Hubungan hangat antara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kembali terlihat melalui gestur istimewa di momen ulang tahun Megawati yang ke-78. Prabowo mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun yang penuh makna, menegaskan adanya rasa hormat dan apresiasi terhadap Megawati sebagai tokoh bangsa yang dihormati.

Puan Maharani, putri Megawati sekaligus Ketua DPR RI, menyebutkan bahwa bunga anggrek yang dipilih memiliki simbolisme yang dalam. Anggrek dikenal sebagai lambang keanggunan, ketulusan, dan penghormatan, nilai-nilai yang sangat relevan dengan karakter Megawati. Pengiriman bunga ini menjadi wujud perhatian Prabowo yang tulus, memperlihatkan kedekatan personal di antara kedua tokoh meski berada di spektrum politik yang berbeda.

Gestur sederhana ini menjadi perhatian publik karena menggambarkan hubungan baik yang tetap terjaga meskipun dinamika politik nasional sering kali diwarnai oleh perbedaan pandangan. Langkah ini dipandang sebagai contoh nyata bahwa di balik persaingan politik, masih ada ruang untuk saling menghormati dan menunjukkan persahabatan yang hangat.

Bunga anggrek yang diberikan tidak hanya sebagai hadiah biasa, tetapi juga simbol penghormatan kepada Megawati sebagai sosok pemimpin yang berpengaruh dalam perjalanan politik Indonesia. Megawati, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di Indonesia, menerima perhatian ini sebagai pengingat betapa pentingnya menjaga hubungan baik di antara para pemimpin bangsa.

Publik melihat momen ini sebagai teladan yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam politik. Pengamat politik juga menilai bahwa tindakan Prabowo menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, di mana perbedaan partai tidak menjadi penghalang untuk membangun komunikasi yang baik.

Di tengah tantangan politik yang sering kali memecah, tindakan ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menjaga harmoni, solidaritas, dan saling menghormati. Bunga anggrek yang diberikan Prabowo menjadi simbol ketulusan, penghormatan, dan komitmen untuk terus menjunjung tinggi persatuan bangsa di tengah perbedaan.

riuhmedia.com – Jakarta, 15 Januari 2025 – Pemerintah tengah memfinalisasi keputusan terkait jadwal libur sekolah selama bulan Ramadan 2025. Keputusan ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Muti saat ditemui di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1).

“Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tapi pengumumannya nanti setelah ada surat edaran bersama,” ujar Abdul Muti.

Surat edaran resmi yang akan mengatur jadwal libur sekolah tersebut masih menunggu kepulangan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang saat ini berada dalam kunjungan kerja di Arab Saudi. Abdul Muti berharap pengumuman resmi dapat segera dirilis dalam waktu dekat.

“Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena sekarang Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” jelasnya.

Meskipun belum ada pengumuman resmi, Abdul Muti memastikan bahwa keputusan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah mencapai kesepakatan. Namun, ia meminta masyarakat bersabar hingga pengumuman resmi disampaikan.

“Intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan 2025 diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i. Kebijakan ini mengingatkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh selama Ramadan.

Pengumuman resmi dari pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jadwal libur sekolah selama bulan suci Ramadan tahun ini.

Jakarta – Riuhmedia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang menilai KPK terlalu banyak menangani kasus korupsi kecil. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan apresiasi atas masukan tersebut dan menegaskan komitmen lembaganya untuk menangani perkara besar.

“Tentu kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Ketum. Itu menjadi harapan kita bersama, agar KPK mampu menangani perkara-perkara yang besar,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Asep menjelaskan bahwa KPK selalu berupaya untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara profesional dan proporsional. Ia juga menegaskan, kritik seperti ini menjadi motivasi bagi KPK untuk terus memperbaiki kinerja, termasuk meningkatkan fokus pada kasus korupsi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

Sebagai lembaga independen, KPK menyadari bahwa dukungan publik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional, merupakan hal penting untuk menjaga arah pemberantasan korupsi tetap sesuai dengan harapan masyarakat.

Pernyataan ini muncul setelah Megawati, dalam sebuah acara sebelumnya, menyampaikan pandangannya bahwa KPK seharusnya lebih berfokus pada pengungkapan kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan negara, bukan hanya perkara kecil yang bersifat individu.

KPK pun menegaskan akan terus memperkuat strategi penyidikan dan penindakan, termasuk pengawasan terhadap kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah signifikan.