Makassar, Riuhmedia.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar kembali menunjukkan respon cepatnya dalam menangani dampak bencana yang terjadi di wilayah kota. Kali ini, tim BPBD menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak angin kencang di Jalan Poros Perumnas Sudiang Blok J No. 34, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada Kamis (10/10/2025) dini hari pukul 00.32 WITA.

Bantuan yang diberikan berupa terpal, family kit, dan sarung, sebagai kebutuhan dasar awal bagi warga yang terdampak akibat kerusakan rumah.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Makassar, dan diterima oleh warga setempat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat terpaan angin kencang.

Kegiatan penyaluran ini dipimpin oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Makassar, Muhammad Ilham Idris, S.E., M.Si., yang memastikan bahwa setiap bantuan darurat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan.

“BPBD Makassar terus berupaya hadir cepat di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah kota untuk membantu warga memulihkan kondisi awal pasca kejadian,” ujar Muhammad Ilham.

Ia juga menambahkan bahwa tim BPBD terus melakukan pemantauan terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah Kota Makassar, termasuk angin kencang dan hujan dengan intensitas tinggi, yang berpotensi menimbulkan kerusakan permukiman.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama di wilayah yang rawan angin kencang. Segera laporkan ke BPBD jika terjadi kondisi darurat, agar tim kami dapat bergerak cepat,” tambahnya.

BPBD Kota Makassar melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik berkomitmen untuk memastikan setiap laporan bencana direspons dengan cepat dan terukur, serta menjamin kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.

Dengan semangat “Makassar Tangguh, Warga Siaga”, BPBD terus memperkuat layanan darurat dan sistem penanggulangan bencana di seluruh wilayah kota, agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman bencana.

Makassar, Riuhmedia.com — Dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam setiap langkah penanggulangan.

Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadli, S.E., M.M., dalam kegiatan Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI), Selasa (7/10/2025), yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

“Kami ingin menunjukkan bahwa BPBD Makassar siap secara personel, peralatan, dan sistem koordinasi. Ini bukan sekadar apel, tetapi bentuk kesiapan nyata,” ujar Fadli.

Dalam kegiatan tersebut, BPBD menampilkan simulasi penyelamatan pada berbagai kondisi ekstrem — dari penyelamatan di air hingga kebakaran. Aksi tersebut menjadi bukti keseriusan Makassar membangun sistem tanggap bencana yang cepat dan terukur.

Fadli juga menyampaikan bahwa BPBD Makassar terus berbenah dengan memperkuat Kota Resiliensi Center (KRC) dan melakukan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

“Kami tidak berhenti di latihan. Kami kembangkan inovasi, sistem informasi, dan kolaborasi lintas wilayah agar Makassar bisa menjadi patron kesiapsiagaan di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut memberikan apresiasi terhadap BPBD dan seluruh personel yang selalu siap siaga.

“BPBD adalah garda terdepan keselamatan warga. Semoga semangat ini terus terjaga agar Makassar benar-benar menjadi kota tangguh dan aman bagi semua,” tegasnya.

Dengan semangat “Makassar Siaga, Warga Tangguh”, pemerintah dan seluruh elemen terus memperkuat kesiapsiagaan menuju kota yang resilien, cepat tanggap, dan humanis dalam menghadapi setiap potensi bencana.

Riuhmedia.com | Luwu, 9 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA) memperkuat sinergi melalui Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Investasi dalam upaya mengembangkan sentra ekonomi desa di Kecamatan Latimojong. Kolaborasi ini ditegaskan dalam kegiatan Safari Desa yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahudding, di Desa Boneposi pada Selasa (7/10/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara MDA, Pemkab Luwu, dan Forkopimda yang sebelumnya digelar di Belopa untuk membahas perlindungan investasi sekaligus pemerataan manfaat bagi masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu, Perwira Penghubung Mayor Kav. Suparman, serta jajaran manajemen MDA yang dipimpin oleh Direktur Tammam Jannata dan Kepala Teknik Tambang Mustafa Ibrahim.

Dalam sambutannya, Bupati H. Patahudding menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menyoroti meningkatnya arus migrasi penduduk dari luar daerah ke Latimojong sepanjang tahun 2025, yang menuntut perhatian serius agar masyarakat lokal tidak tersingkir dari peluang kerja.

“POKJA hadir untuk memastikan distribusi tenaga kerja berjalan adil dan transparan. Setiap desa harus mendapat kesempatan yang seimbang, dan seluruh proses rekrutmen harus mengacu pada kesepakatan bersama. Dengan koordinasi yang baik, masyarakat mendapatkan kepastian, perusahaan dapat bekerja dengan tenang, dan manfaat ekonomi bisa lebih cepat dirasakan,” jelas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk tidak bergantung sepenuhnya pada perusahaan tambang. “Kehadiran MDA harus menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi desa. Mari kita bangun sentra ekonomi baru, kembangkan usaha mikro dan koperasi agar setiap rumah tangga memiliki sumber penghidupan yang mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur MDA Tammam Jannata menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung sepenuhnya arahan pemerintah daerah. “Kami bersepakat bahwa manfaat proyek ini harus dirasakan secara merata. Melalui penguatan koperasi desa dan pemberdayaan masyarakat, kami ingin membantu terciptanya ekonomi lokal yang berkelanjutan,” tutur Tammam.

Di akhir kegiatan, Bupati mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Namun ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, seperti pemalangan jalan atau penghalangan operasional tambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Minerba. Aspirasi masyarakat sebaiknya disampaikan melalui kanal resmi seperti POKJA atau melalui layanan pengaduan perusahaan di nomor 0817-111-001.

Melalui komitmen bersama antara Pemkab Luwu, Forkopimda, dan MDA ini, diharapkan iklim sosial dan ekonomi di Latimojong semakin kondusif, peluang kerja dan usaha semakin luas, serta kesejahteraan masyarakat tumbuh seiring berjalannya proyek emas Awak Mas.

Riuhmedia.com | Gunungsari, 8 oktober 2025 — Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kembali menjadi pusat perhatian melalui peluncuran Program Ketahanan Pangan Nasional “Sejuta Tugal Padi Gogo” Tahap II. Kegiatan ini menjadi lanjutan dari tahap pertama yang telah sukses digelar sebelumnya, dan kini kembali menggugah semangat petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis kemandirian desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapten Arn Sarmidi selaku Danramil 0902-01/Segah, IPTU Lisnius Pinem, S.H. selaku Kapolsek Segah, Noor Alam, S.STP. selaku Camat Segah, serta M. Jabir selaku Kepala Kampung Gunung Sari, bersama Dwi Rizky Ananda, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau. Mereka berdiri bersama di tengah hamparan lahan yang akan ditanami padi gogo, sebagai simbol nyata kolaborasi lintas sektor antara ABRI, Kementerian Pertanian, Muspika Segah, pihak swasta, swadaya petani, dan Pemuda Tani Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kampung Gunung Sari M. Jabir menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata masyarakat dalam mengelola lahan kering menjadi sumber pangan berkelanjutan. “Melalui semangat gotong royong, kami ingin menunjukkan bahwa Gunung Sari mampu menjadi contoh bagi kampung lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dari desa,” ujarnya penuh optimisme.

Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Berau Dwi Rizky Ananda menambahkan bahwa gerakan “Sejuta Tugal” juga menjadi ruang belajar dan pembuktian bagi generasi muda petani. “Petani muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus terlibat dari proses penanaman hingga inovasi pascapanen, agar pertanian kita berdaulat dan mandiri,” tegasnya.

Program Sejuta Tugal Padi Gogo Tahap II diharapkan dapat memperluas cakupan lahan tanam dan menjadi model kolaboratif yang berkelanjutan. Selain mendukung swasembada pangan daerah, gerakan ini juga memperkuat jejaring antara aparat, pemerintah, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan pangan nasional.

Dengan semangat “Dari Desa untuk Ketahanan Pangan Nasional,” Kampung Gunung Sari menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Riuhmedia.com | Makassar – Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) menuai sorotan tajam. Proses yang semestinya menjadi ruang aktualisasi demokrasi di lingkungan kampus justru dipandang mencederai nilai transparansi dan independensi mahasiswa.

Sejumlah mahasiswa menilai, dinamika pemilihan kali ini memperlihatkan adanya campur tangan birokrasi fakultas. Dugaan intervensi tersebut muncul ketika keputusan akhir tidak lagi berada di tangan delegasi mahasiswa, melainkan pimpinan fakultas yang berperan sebagai penentu hasil.

“Kenapa suara penentu tidak diambil dari kalangan independen atau non-partai? Bukankah itu justru lebih ideal?” ujar seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Dalam mekanisme pemilihan, tercatat ada delapan partai pengusung atau study club yang masing-masing memiliki satu delegasi suara. Namun, dalam kasus suara imbang antara dua kandidat, otoritas penentuan pemenang justru berpindah ke pimpinan fakultas. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa kursi Ketua BEM lebih condong kepada kepentingan birokrasi daripada representasi suara mahasiswa.

Tidak sedikit mahasiswa yang mempertanyakan kesiapan panitia dan sistem pemilihan yang dinilai tidak matang. Dugaan adanya “cawe-cawe” atau intervensi kian menguat meski belum ada bukti konkret terkait pelanggaran administratif maupun etika.

“Untuk keadilan, kami hadir. Ini bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana demokrasi dijalankan,” tegas Muh. Aswar, salah satu aktivis mahasiswa FH UMI dalam pernyataan sikapnya.

Mahasiswa kemudian mendesak pihak fakultas untuk memberikan klarifikasi mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan BEM, agar ke depan lebih demokratis, transparan, dan benar-benar mewakili aspirasi mahasiswa.

Riuhmedia.com | Makassar – Dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bersama Camat Ujung Pandang, manajemen Hotel Novotel, UPT Losari, serta Satgas Kecamatan Ujung Pandang menggelar aksi Shore Cleaning di pesisir Pantai Losari, Sabtu (27/9/2025).

Kegiatan ini diikuti sekitar 40 personel dengan menggunakan 8 perahu karet untuk menyisir dan mengumpulkan sampah di perairan maupun pesisir. Aksi ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan laut serta kelestarian ekosistem pesisir.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM., menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aksi bersih-bersih, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

“Laut yang bersih bukan hanya penting untuk pariwisata, tapi juga untuk keberlangsungan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Aksi ini adalah bentuk ajakan agar kita semua peduli menjaga laut dan pesisir,” ungkap Fadli.

Selain membersihkan pantai, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar terus merawat dan melestarikan laut. Pantai Losari sebagai ikon wisata Kota Makassar diharapkan bisa menjadi teladan gerakan kepedulian lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, BPBD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

Riuhmedia.com | Makassar- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dengan merencanakan pemasangan Early Warning System (EWS) di tiga titik sungai strategis di wilayah Kota Makassar.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar meninjau langsung lokasi rencana pemasangan EWS yang dipusatkan di Kodam III Paccerakkang, Rabu (03/09). Kehadiran sistem peringatan dini ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meminimalisir dampak bencana banjir yang kerap mengancam warga.

Adapun tujuan utama pemasangan EWS, yakni:

Memberikan peringatan dini kepada masyarakat apabila terjadi peningkatan debit air sungai.

Meminimalisir dampak banjir melalui respons cepat dan tepat.

Mendukung terwujudnya Makassar Tangguh Bencana.

Plt. Kalaksa BPBD Kota Makassar menegaskan bahwa teknologi peringatan dini sangat penting sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah.

“Kehadiran EWS akan membantu masyarakat mendapatkan informasi cepat sehingga bisa menyelamatkan diri lebih awal. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami,” ujarnya.

Dengan adanya EWS di tiga titik sungai, BPBD Makassar berharap masyarakat tidak hanya lebih terlindungi, tetapi juga aktif terlibat dalam mendukung program mitigasi bencana.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar melalui BPBD untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis teknologi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman banjir. (*)

Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, segera bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat kepada korban kebakaran di Jalan Cendrawasih Lorong 15, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Mamajang.

Bencana yang terjadi Jumat malam (5/9/2025) ini, menghanguskan tujuh unit rumah dan berdampak pada 43 jiwa dari 13 Kepala Keluarga (KK).

​Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM, menyatakan bahwa bantuan langsung disalurkan setelah tim melakukan asesmen di lokasi kejadian.

​”Pagi ini bantuan kedaruratan turun berdasarkan hasil asesmen yang telah kami lakukan,” jelas Fadli Tahar, Sabtu (6/9/2025).

​Bantuan yang diberikan meliputi:

• ​Tenda dan terpal
• ​Selimut, sarung, dan baju layak pakai
• ​Family kit dan baby kit
• ​Bantuan material stimulan.

​Diduga Akibat Korsleting Listrik

​Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23:30 WITA ini, diduga disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu rumah korban. Tiupan angin kencang dan konstruksi rumah yang semi permanen, membuat api menyebar dengan cepat dan melalap habis seluruh bangunan.

​Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar, langsung menerjunkan 24 unit mobil pemadam. Setelah berjibaku selama dua jam, tim gabungan berhasil memadamkan api.

​Fadli Tahar menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pembaruan asesmen untuk memastikan semua kebutuhan korban terpenuhi.

Bantuan logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi juga akan disiapkan, termasuk layanan trauma healing jika diperlukan bagi para korban terdampak. (*)

Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keselamatan masyarakat. Melalui program JITU-PASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan Normalisasi, BPBD hadir tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan pemulihan berlangsung cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, SE., M.M, menjelaskan bahwa JITU-PASNA merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan setelah bencana. Dengan metode ini, bantuan yang disalurkan bisa benar-benar tepat guna dan sesuai kondisi korban terdampak.

“Tujuannya agar pemulihan pasca bencana berjalan lebih terarah, cepat, dan efisien, tanpa ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Kami selalu turun langsung meninjau lokasi, seperti di Jalan Candrawasih Lorong 15, Mamajang,” ungkap Fadli, Jumat (12/9/2025).

Selain itu, BPBD Makassar juga menjalankan program Normalisasi, yakni pemulihan lingkungan agar kembali aman digunakan masyarakat. Misalnya pasca kebakaran, tim BPBD bekerja sama membersihkan puing, memastikan saluran air berfungsi, hingga mengembalikan kondisi sekitar menjadi layak huni.

“Normalisasi sering kali tidak terlihat, padahal ini sangat penting. Lingkungan yang aman dan bersih adalah bagian dari pemulihan yang menyeluruh,” tambahnya.

Lebih jauh, Fadli menegaskan bahwa slogan “Siaga, Tanggap, dan Peduli” bukan sekadar semboyan, melainkan komitmen nyata BPBD Makassar. Ia juga mengajak warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan mendukung upaya bersama dalam menghadapi potensi bencana.

“Sinergi antara BPBD dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan menghadapi bencana. Dengan program JITU-PASNA dan Normalisasi, kami ingin memastikan setiap warga merasa aman dan terlindungi,” tutupnya. (*)

Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menggelar lokakarya penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana banjir rob, gelombang ekstrem, dan abrasi.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Continent Centrepoint, Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakkukang, baru-baru ini.

Lokakarya tersebut menjadi bagian dari strategi BPBD Makassar dalam meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Fokus utama kegiatan ini adalah menyusun dokumen Renkon yang komprehensif, terintegrasi, dan aplikatif. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak terkait dalam menghadapi kondisi darurat bencana.

Lokakarya ini melibatkan berbagai unsur pemerintah, lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan memperkuat sinergi antar-lembaga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir yang rawan terdampak bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai panduan operasional yang matang guna memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi saat terjadi bencana.

“Kami berharap lokakarya ini dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat sinergi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman banjir rob, gelombang ekstrem, dan abrasi,” jelasnya.

Dokumen Rencana Kontingensi yang disusun mencakup periode 2025–2028, mencerminkan komitmen jangka panjang BPBD Makassar dalam upaya melindungi warganya dari dampak bencana alam.

Lokakarya ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun Makassar yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan bencana.

Melalui kegiatan ini, BPBD Makassar tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan sinergi kuat di antara seluruh pihak yang terlibat.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap tindakan penanggulangan bencana dilakukan secara efektif dan efisien, guna meminimalkan dampak buruk serta melindungi nyawa dan harta benda warga Makassar,” pungkas Fadli.