Riuhmedia.com | Makassar – Langkah mundur Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari kursi DPR RI menyisakan kegelisahan besar, terutama bagi gerakan perempuan. Perempuan muda yang selama ini dikenal vokal membela isu kesetaraan gender dan keberpihakan pada kelompok rentan itu, kini tak lagi berada di Senayan.
Keputusan Sara yang disampaikan lewat unggahan video di Instagram, Rabu (10/9/2025), bukan hanya soal urusan pribadi. Bagi banyak kalangan, mundurnya politisi Partai Gerindra ini adalah kehilangan bagi perempuan Indonesia.
Ketua Kohati HMI Cabang Makassar, Marwati Sumardi, menegaskan bahwa absennya Sara di parlemen akan membuat perjuangan perempuan semakin berat.
“Kehadiran perempuan di parlemen bukan sekadar simbol, tetapi ruang penting untuk memastikan kebijakan berpihak pada hak-hak perempuan. Mundurnya Mbak Sara adalah kehilangan besar, karena ia mampu membawa suara perempuan masuk dalam ruang-ruang pengambilan keputusan,” ujar Marwati.
Menurut Marwati, Sara selama ini konsisten memperjuangkan isu kesetaraan, mulai dari perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, penguatan hak-hak penyandang disabilitas perempuan, hingga membuka ruang partisipasi politik bagi anak muda.
“Kalau perempuan tidak ada di parlemen, maka aspirasi kita rawan diabaikan. Padahal, Indonesia membutuhkan lebih banyak legislator perempuan yang berani bersuara lantang,” tambahnya.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra memilih menghormati keputusan Sara. Meski demikian, Marwati menilai partai politik seharusnya memberi ruang lebih besar kepada kader perempuan untuk tampil, bukan justru kehilangan sosok penting.
Kini, pertanyaan besar menggantung: apakah suara perempuan akan semakin meredup di parlemen pasca-mundurnya Saraswati? Ataukah justru momentum ini bisa membangkitkan kesadaran baru bahwa keterwakilan perempuan di politik adalah kebutuhan mendesak, bukan pilihan tambahan?
Riuhmedia.com | Makassar — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menyampaikan rasa prihatin dan menyayangkan keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang resmi mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu, 10 September 2025.
Menurut Asrullah Dimas, Ketua Umum HMI Badko Sulsel, mundurnya Rahayu Saraswati bukan hanya kehilangan bagi parlemen, tetapi juga bagi masyarakat luas yang selama ini melihat sosoknya sebagai representasi generasi muda sekaligus perempuan progresif di panggung politik nasional. Kehadirannya di DPR RI dinilai membawa warna baru, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hingga agenda kebangsaan yang lebih berpihak pada rakyat.
“Keputusan mundurnya Ibu Rahayu Saraswati tentu sangat kami sayangkan. Beliau adalah figur perempuan muda yang visioner, kritis, dan memiliki integritas dalam menjalankan fungsi legislatif. Kehadirannya di parlemen menjadi semacam harapan baru bagi generasi muda untuk lebih percaya diri masuk ke dunia politik. Mundurnya beliau jelas meninggalkan kekosongan peran yang cukup berarti,” ungkap Asrullah Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Asrullah Dimas yang akrab disapa Dimas menilai bahwa politik Indonesia masih sangat membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih di tengah kondisi demokrasi yang menghadapi berbagai tantangan. Dengan mundurnya Rahayu Saraswati, HMI Badko Sulsel mendorong agar parlemen tidak kehilangan semangat regenerasi, serta tetap membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan generasi muda dan perempuan.
“DPR RI harus tetap memastikan adanya representasi generasi baru yang tidak hanya mewakili formalitas, tetapi juga benar-benar membawa gagasan segar untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Perempuan dan anak muda harus terus diberi ruang, sebab tanpa itu wajah politik kita akan kembali dikuasai oleh pola lama yang kerap jauh dari aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pengunduran diri tersebut tidak semata-mata merupakan keputusan personal, tetapi sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola komunikasi politik dan akuntabilitas moral di tubuh institusi politik.
“Pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati menunjukkan bahwa sistem politik kita masih belum memiliki mekanisme yang kuat dalam merespons krisis komunikasi publik. Ketika kontroversi muncul, klarifikasi dan pembuktian konteks seharusnya segera dilakukan secara terbuka, bukan dibiarkan berkembang liar hingga akhirnya memaksa individu mengambil langkah pengunduran diri,” ujar Dimas.
Lebih lanjut ia menegaskan, pengunduran diri bukan boleh dipahami sebagai satu-satunya jawaban. Parlemen dan partai politik semestinya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat etika politik, membangun kapasitas komunikasi publik, serta menyiapkan mekanisme manajemen krisis yang lebih transparan.
“Jika kita hanya berhenti pada pengunduran diri, tanpa ada evaluasi menyeluruh dari lembaga dan partai politik, maka persoalan serupa akan berulang. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya efek psikologis bagi generasi muda dan perempuan, yakni rasa takut untuk berpartisipasi aktif dalam politik karena khawatir satu kesalahan ucap dapat menghancurkan karier mereka,” tambahnya.
Mundurnya Rahayu Saraswati juga dipandang sebagai satu kesempatan refleksi bagi partai politik dalam hal pengelolaan kader, pelatihan komunikasi publik, manajemen krisis internal, serta bagaimana partai menanggapi kontroversi. Partai Gerindra misalnya dipandang mendapat tekanan publik untuk merespons secara baik dan menjaga reputasi. Dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi bagaimana partai merekrut dan mendukung calon legislatif, terutama dari kalangan muda dan perempuan yang sensitif terhadap opini publik.
Dimas menegaskan bahwa momentum ini harus dijadikan ruang refleksi kolektif untuk memperbaiki budaya politik Indonesia. Transparansi, tanggung jawab publik, komunikasi yang beretika, dan keberanian menghadapi kritik secara dewasa adalah hal yang perlu diperkuat agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif.
“Ke depan, kami berharap DPR RI dan partai politik tidak hanya menjaga citra, melainkan juga berkomitmen pada substansi perjuangan rakyat, serta memastikan regenerasi politik berjalan dengan sehat dan inklusif,” tutup Dimas Ketua Umum HMI Badko Sulsel.
Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat bagi korban kebakaran di Jl. Cendrawasih Lorong 15, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Mamajang. Kebakaran yang terjadi pada Jumat dini hari (6/9) pukul 03.26 WITA itu menghanguskan tujuh unit rumah dan membuat 43 jiwa dari 13 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.
Menurut laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Hembusan angin kencang serta kondisi rumah semi permanen membuat api cepat menyebar hingga melalap enam rumah lainnya.
Rincian dampak kebakaran:
6 rumah semi permanen rusak berat
1 rumah permanen rusak ringan
43 jiwa terdampak, terdiri dari 14 laki-laki dewasa, 18 perempuan dewasa, 8 anak-anak, dan 3 balita
Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, SE, MM, CHt (IACT-USA), hadir langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan bantuan segera diterima warga terdampak.
“BPBD Kota Makassar memastikan warga korban kebakaran mendapatkan bantuan darurat secepatnya. Kami hadir bersama tim untuk memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus menyiapkan langkah pemulihan ke depan,” tegas Dr. Fadli.
Bantuan darurat yang telah disalurkan meliputi:
Tenda terpal
Selimut
Sarung
Pakaian layak pakai
Family kit
Baby kit
Bantuan material stimulan
Sebelumnya, Dinas Damkar Makassar menurunkan 24 unit armada pemadam dan 1 unit rescue untuk memadamkan api, dibantu BPBD Kota Makassar, TNI, Polri, PMI, relawan gabungan, komunitas ojek online, serta warga sekitar. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar dua jam upaya intensif di lapangan.
BPBD Kota Makassar menegaskan akan melanjutkan asesmen lanjutan, pembersihan lokasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dukungan logistik tambahan, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga trauma healing bagi warga terdampak juga telah disiapkan sebagai langkah pemulihan jangka panjang.
Riuhmedia.com | Makassar – Sebanyak tujuh rumah hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Jl. Cendrawasih Lorong 15, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat (6/9) malam. Kebakaran tersebut pertama kali dilaporkan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar Posko PB Regu 3 pada pukul 03.26 WITA.
Menurut laporan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di rumah milik seorang warga bernama Marli sekitar pukul 23.30 WITA. Angin kencang dan kondisi rumah semi permanen membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain di sekitarnya.
Sebanyak 7 unit rumah terdampak, dengan rincian:
6 unit rumah semi permanen rusak berat
1 unit rumah permanen rusak ringan
Akibat kejadian tersebut, 13 kepala keluarga (43 jiwa) harus kehilangan tempat tinggal, dengan komposisi:
Dewasa laki-laki: 14 jiwa
Dewasa perempuan: 18 jiwa
Anak laki-laki: 5 jiwa
Anak perempuan: 3 jiwa
Balita laki-laki: 1 jiwa
Balita perempuan: 2 jiwa
Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka.
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar mengerahkan 24 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit rescue untuk menjinakkan api. Proses pemadaman turut melibatkan BPBD Kota Makassar, TNI, Polri, PMI Kota Makassar, aparat kecamatan dan kelurahan, relawan gabungan, komunitas ojek online, serta warga setempat.
BPBD Kota Makassar juga mencatat sejumlah kebutuhan mendesak bagi warga terdampak, antara lain:
Tenda terpal
Selimut
Sarung
Pakaian layak pakai
Family kit
Baby kit
Bantuan material stimulan
Riuhmedia.com | Makassar – Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mendampingi kunjungan kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (03/09).
Dalam kunjungan tersebut, perwakilan KOMNAS HAM RI melakukan dialog dan wawancara langsung dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar. Mereka menggali informasi terkait penanganan peristiwa kebakaran Gedung DPRD Makassar yang sempat menggemparkan publik beberapa waktu lalu.
TRC BPBD Kota Makassar menceritakan pengalaman mereka saat melakukan evakuasi korban di tengah kondisi berbahaya. Dengan penuh kesiapsiagaan, tim berhasil bertindak cepat, tepat, dan berani demi keselamatan masyarakat.
Atas dedikasi tersebut, KOMNAS HAM RI menyampaikan apresiasi tinggi terhadap profesionalisme dan respon cepat BPBD Makassar.
“Respon cepat BPBD sangat luar biasa, ini menunjukkan komitmen untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam situasi darurat,” ungkap perwakilan KOMNAS HAM RI.
Plt. Kalaksa BPBD Kota Makassar menegaskan bahwa keberhasilan penanganan darurat ini tidak lepas dari kerja sama tim dan dukungan berbagai pihak.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan KOMNAS HAM RI ini menjadi momentum penting yang memperkuat sinergi antara lembaga kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial pasca insiden kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar.
Riuhmedia.com | Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Salah satunya dengan menggelar pelatihan vertical rescue pada 30–31 Agustus 2025.
Pelatihan yang dipusatkan di Kantor BPBD Makassar ini juga diisi dengan praktik lapangan di Menara BPBD, sehingga peserta dapat langsung mengasah keterampilan teknis dalam kondisi nyata.
Plt. Kepala BPBD Kota Makassar, Dr. H. Muhammad Fadli Tahar, SE., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada penanganan korban di medan sulit**, seperti lokasi bencana di ketinggian maupun area yang sulit dijangkau.
“Vertical rescue merupakan keterampilan penting bagi personel kami, karena tantangan bencana di perkotaan maupun di wilayah sekitar Makassar semakin kompleks. Kemampuan evakuasi di medan sulit harus terus diasah agar personel selalu siap siaga,” ungkap Fadli Tahar.
Dalam pelatihan ini, personel dibekali pengetahuan dan praktik penggunaan peralatan khusus penyelamatan, teknik evakuasi korban, hingga strategi menghadapi berbagai skenario darurat.
BPBD Makassar berharap, melalui pelatihan ini, seluruh tim dapat lebih profesional dan sigap dalam melaksanakan tugas penyelamatan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman saat terjadi bencana.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap personel memiliki keterampilan yang mumpuni, tidak hanya di darat, tapi juga di lokasi bencana yang membutuhkan teknik khusus,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BPBD Makassar dalam mewujudkan pelayanan tanggap darurat yang siaga, tanggap, dan peduli terhadap keselamatan masyarakat.
Riuhmedia.com |Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mendirikan posko siaga 24 jam di area Gedung DPRD Kota Makassar pasca insiden kebakaran hebat yang melanda kompleks tersebut.
Kebakaran yang menghanguskan sebagian bangunan utama dan deretan kendaraan dinas di halaman gedung meninggalkan kerusakan parah. Sebagai langkah penanganan, BPBD Kota Makassar bersama TNI dan instansi terkait langsung melakukan peninjauan lapangan, pendataan, serta pengamanan lokasi.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, SE., M.M., menyampaikan bahwa posko siaga ini bertujuan memastikan koordinasi penanggulangan bencana berjalan cepat dan terintegrasi.
“Kami mendirikan posko siaga 24 jam untuk mendukung proses pemulihan serta memastikan langkah penanganan darurat dapat dilakukan dengan baik. Posko ini juga menjadi pusat informasi bagi masyarakat terkait perkembangan penanganan kebakaran di DPRD Kota Makassar,” ujar Fadli Tahar.
Selain pemantauan kondisi gedung yang terdampak, tim BPBD juga bekerja sama dengan TNI, Polri, serta instansi terkait dalam menjaga keamanan lokasi, mengantisipasi potensi kebakaran susulan, dan melakukan asesmen kerusakan.
Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Namun, Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa layanan pemerintahan tetap berjalan dan masyarakat tidak perlu khawatir.
Langkah cepat BPBD Kota Makassar mendirikan posko siaga 24 jam ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca kebakaran, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Riuhmedia.com | Makassar– Kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar beberapa waktu lalu menjadi ujian nyata koordinasi penanggulangan bencana di ibu kota Sulawesi Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar tampil di garda terdepan, mengoordinasikan seluruh unsur terkait dalam mengendalikan situasi.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli Tahar, SE., MM., M, menegaskan bahwa lembaganya memiliki mandat jelas sebagai komando kebencanaan.
“BPBD tidak hanya hadir pada saat keadaan darurat, tetapi juga memastikan pemulihan dan pencegahan jangka panjang berjalan. Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007, BPBD di daerah memang menjadi komando sekaligus koordinator dalam penanganan bencana,” kata Fadli saat ditemui usai rapat evaluasi.
Koordinasi Lintas Instansi
Begitu laporan kebakaran diterima, tim BPBD langsung melakukan rapid assessment (asesmen cepat) di lokasi. Data kerusakan, potensi korban, hingga dampak sosial segera dihimpun sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar.
“Sejak awal, kami langsung bergerak bersama Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, hingga TNI-Polri agar penanganan berjalan terpadu,” jelas Fadli.
Fokus pada Keselamatan dan Pemulihan
Selain mendukung operasi pemadaman dengan logistik darurat, BPBD juga menyiapkan program trauma healing bagi staf DPRD maupun masyarakat sekitar. Menurut Fadli, aspek psikososial tidak kalah penting dalam penanggulangan bencana.
“Bencana itu bukan hanya soal api dan bangunan yang terbakar. Ada sisi psikologis yang harus dipulihkan agar masyarakat dan aparatur tetap bisa beraktivitas normal,” ujarnya.
Edukasi dan Mitigasi
BPBD Makassar kini tengah menyusun sejumlah rekomendasi pemulihan pasca kebakaran, termasuk evaluasi jalur evakuasi, sistem proteksi kebakaran, serta simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting. Edukasi publik, pencegahan, dan mitigasi adalah kunci agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegas Fadli.
Dengan mandat hukum yang jelas serta sinergi lintas sektor, BPBD Kota Makassar membuktikan diri sebagai komando utama dalam menghadapi bencana, memastikan keselamatan masyarakat dan aparatur tetap menjadi prioritas.
Makassar, Riuhmedia.com – Seorang anak berusia 3 tahun bernama Nurul Alfifa dievakuasi oleh tim BPBD Kota Makassar setelah terpisah dari teman-temannya saat bermain di Jl. Nuri Baru Lorong 14, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, pada Selasa (26/8/2025) siang.
Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 12.30 WITA. Berdasarkan laporan warga, korban tidak jatuh ke kanal, melainkan tersesat setelah terpisah dari teman bermainnya dan tidak mengetahui arah pulang.
“Anak ditemukan dalam kondisi sadar, bernapas, dan tidak mengalami luka serius. Evakuasi dilakukan dengan sigap menggunakan ambulans dan perahu,” kata Sudirman, Danru BPBD Kota Makassar yang memimpin penanganan di lapangan.
Pelapor sekaligus saksi kejadian, Rusdi Kasitrantip, memastikan kondisi korban baik dan segera mendapat perhatian warga setempat setelah dievakuasi.
BPBD Kota Makassar menekankan pentingnya pengawasan orang tua maupun pendamping anak ketika bermain di area publik. “Kami mengimbau agar setiap anak selalu dalam pengawasan agar tidak terulang kejadian serupa,” tambah Sudirman.
Kini, Nurul Alfifa telah berada di lokasi aman bersama keluarga dan warga sekitar.
Riuhmedia.com, Makassar – Polemik hukum yang menyeret Polsek Bontoala kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya menuai sorotan karena tetap melanjutkan penyidikan perkara dugaan penggelapan meski Polda Sulsel telah mengeluarkan rekomendasi penghentian, kini Kapolsek Bontoala AKP Andi Aris Abu Bakar resmi dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan.
Pelaporan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum terlapor melalui Ad Meliora Law Office, dengan membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran prosedur. Dokumen tanda terima laporan dari Propam Riuhmedia.com, makassar, – Polemik hukum yang menyeret Polsek Bontoala terus menuai sorotan. Kasus dugaan penggelapan yang ditangani Polsek ini tetap berjalan meski Polda Sulawesi Selatan melalui gelar perkara khusus telah mengeluarkan rekomendasi penghentian penyidikan. Keputusan melanjutkan perkara tersebut dianggap bertentangan dengan arahan institusi di tingkat provinsi dan menimbulkan dugaan ketidakprofesionalan.
Terlapor dalam kasus ini mengaku sudah menyerahkan bukti mutasi rekening yang membantah tuduhan. Ia bahkan menyebut telah menjalani penahanan sekitar 30 hari di Polsek Bontoala.
“Saya punya surat rekomendasi dari Polda Sulsel agar penyidikan dihentikan, tapi sampai sekarang kasus ini masih berjalan. Saya merasa ada upaya kriminalisasi terhadap saya sebagai rakyat biasa,” ujarnya.
Kuasa hukum dari Ad Meliora Law Office, Haikal Hamzah, S.H., menegaskan bahwa tuduhan penggelapan terhadap kliennya tidak berdasar. Menurutnya, bukti mutasi rekening pembayaran sudah dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan di Polsek Bontoala.
“Kami sudah menyampaikan bukti-bukti pembayaran ke penyidik. Kami juga telah membuat laporan ke Polda Sulsel, yang kemudian menghasilkan gelar perkara khusus. Hasilnya jelas: penyidikan seharusnya dihentikan,” tegas Haikal.
Namun, ia menambahkan bahwa Polsek Bontoala justru tidak mengirimkan berkas lengkap ke kejaksaan. Kondisi itu, kata dia, semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan.
“Kami menduga ada upaya kriminalisasi karena berkas yang dikirim ke kejaksaan tidak lengkap. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” tambahnya.
Atas dasar itu, kuasa hukum kemudian resmi melaporkan Kapolsek Bontoala, AKP Andi Aris Abu Bakar, ke *Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel*. Dokumen tanda terima laporan telah diterima sebagai bukti sah pelaporan.
Haikal menilai langkah Kapolsek yang tetap melanjutkan penyidikan meski ada rekomendasi penghentian tidak hanya merugikan kliennya secara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum.
Namun, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/8/2025), Kapolsek menyatakan belum mengetahui adanya kasus tersebut.
“Saya belum tahu menahu soal kasus ini, saya akan kroscek lebih lanjut,” kata AKP Andi Aris Abu Bakar.
Situasi ini semakin menambah spekulasi adanya ketidakselarasan antara hasil gelar perkara di tingkat Polda dengan langkah hukum yang ditempuh di tingkat Polsek.
Kasus ini kini bukan lagi sebatas dugaan penggelapan, tetapi telah berkembang menjadi isu akuntabilitas aparat penegak hukum. Jika hasil gelar perkara khusus Polda Sulsel diabaikan, hal itu dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme kepolisian.
Dengan adanya tudingan kriminalisasi terhadap warga sipil, perkara ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Publik kini menanti langkah Propam Polda Sulsel, apakah akan memanggil Kapolsek Bontoala untuk klarifikasi atau membiarkan dugaan penyalahgunaan kewenangan ini terus menjadi catatan kelam dalam penegakan hukum di Makassar.
