Makassar, Riuhmedia.com – Peristiwa tragis terjadi di Dermaga Penyeberangan Sungai Malengkeri, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Minggu malam (24/8/2025). Seorang pria bernama Muhammad Idham (26), warga Taeng, Pallangga, dilaporkan meninggal dunia setelah melompat ke sungai dalam kondisi diduga mabuk.
Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 19.15 WITA korban tiba di dermaga penyeberangan bersama dua rekannya. Dalam kondisi tidak stabil akibat pengaruh minuman keras, korban sempat ditarik temannya sebelum akhirnya melompat ke Sungai Jeneberang.
Keluarga dan warga sekitar yang melihat kejadian langsung berusaha menolong. Upaya pencarian berlangsung dramatis hingga akhirnya korban ditemukan sekitar pukul 20.10 WITA dalam keadaan tidak sadar.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Makassar bersama Damkarmat segera bergerak ke lokasi setelah menerima laporan dari warga. Korban lalu dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Haji Makassar untuk pemeriksaan medis.
Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah kemudian diantar ke rumah duka di Taeng menggunakan mobil jenazah Husnul BPBD.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, melalui tim lapangan, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.
BPBD juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas berisiko di perairan, terutama dalam kondisi mabuk.
“Kami turut berduka cita atas musibah ini. Semoga keluarga diberi ketabahan. Kami mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas berbahaya di sungai, apalagi dalam kondisi tidak sadar,” ujar perwakilan BPBD Kota Makassar.
Evakuasi korban melibatkan unsur masyarakat, Tim TRC BPBD, dan Unit Rescue Damkarmat. Keluarga korban menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah membantu hingga jenazah tiba di rumah duka.
Makassar, 20 Agustus 2025, riuhmedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menyelenggarakan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana pada 19–23 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 49 peserta dengan tujuan meningkatkan kesiapan sumber daya manusia agar mampu merespon bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Pada hari kedua, peserta menjalani pre-test untuk mengukur pemahaman awal sebelum menerima materi dari fasilitator Pusdiklat PB BNPB. Kepala Pusdiklat PB BNPB, Dr. Kheriawan, S.Pd.I., M.M., hadir secara daring dan membawakan materi Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Dua instruktur lain dari Pusdiklat PB juga turut hadir langsung di Makassar sehingga sesi berlangsung interaktif dan memantik diskusi.
Dalam penyampaiannya, Kheriawan menegaskan tiga poin penting:
Pelatihan lima hari ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktik lapangan. Materi yang diberikan mencakup manajemen darurat, pemulihan pascabencana, logistik dan peralatan, data dan komunikasi kebencanaan, kerja sama multipihak, hingga kerja sama internasional. Seluruh rangkaian akan ditutup dengan post-test untuk menilai peningkatan kompetensi peserta.
Selain dari Pusdiklat PB BNPB, pelatihan ini juga menghadirkan fasilitator dari BPSDMD Sulawesi Selatan yang membawakan materi tentang Dinamika Kelompok, Tim Efektif, dan Etika Organisasi.
Menariknya, pada hari terakhir, peserta mendapat pembekalan Strategi Hypno-resilience untuk Relawan dan Korban yang dipandu praktisi Mind-Care Indonesia. Sesi ini juga menjadi bagian dari persiapan penerapan inovasi AGANGTA yang saat ini tengah diinkubasi bersama BRIDA Makassar. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas program trauma healing di BPBD Kota Makassar, khususnya dalam bidang rekonstruksi dan rehabilitasi.
MAKASSAR, riuhmedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas personel. Melalui Pelatihan Manajemen Bencana Angkatan III, puluhan staf mengikuti kegiatan yang berlangsung di Hotel Maxone, mulai 19 hingga 23 Agustus 2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., M.M., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar. Dalam sambutannya, Fadli menekankan bahwa pelatihan ini bukan hanya agenda rutin, melainkan wadah strategis untuk membentuk aparatur yang disiplin, profesional, dan siap siaga menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menjaga kedisiplinan, serta aktif berdiskusi dengan para pemateri dari Pusdiklat BNPB. Ilmu yang diperoleh jangan hanya berhenti di sini, tetapi harus diterapkan dalam tugas sehari-hari serta dibagikan kepada rekan kerja lainnya. Dengan begitu, kita dapat membangun tim solid, profesional, dan siap siaga dalam melindungi masyarakat Kota Makassar,” ujar Fadli.
Pelatihan yang menghadirkan instruktur dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial staf, khususnya dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana. Materi yang diberikan tidak hanya teori, tetapi juga praktik lapangan yang diharapkan mampu mengasah keterampilan peserta.
BPBD Makassar menilai bahwa Kota Makassar sebagai daerah metropolitan memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik banjir, kebakaran pemukiman, hingga bencana non-alam. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung strategi penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Selain itu, pelatihan ini juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan komunikasi antarstaf. Dengan bekal pengetahuan baru, setiap peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkup kerjanya, sehingga budaya kerja tangguh bencana dapat semakin melekat di lingkungan BPBD Makassar.
Melalui program ini, Pemkot Makassar bersama BPBD ingin memastikan bahwa seluruh aparaturnya memiliki standar kompetensi yang mumpuni. Harapannya, setiap langkah yang diambil tidak hanya memperkuat kesiapsiagaan internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dan siap melindungi mereka dari segala potensi bencana.
Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Kota Makassar resmi menutup pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga batas akhir pendaftaran pada 18 Agustus 2025, tercatat 49 Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut mendaftar, dengan 39 orang di antaranya telah melengkapi berkas administrasi.
Ketua Tim Seleksi, Andi Zulkifly Nanda, mengungkapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi posisi yang paling diminati. Dari 22 pendaftar, sebanyak 19 ASN resmi mengajukan berkas. Disusul Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan 17 berkas masuk, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan 16 berkas.
Sementara itu, RSUD Daya justru sepi peminat. Dari tiga pendaftar, hanya dua yang menyerahkan dokumen lengkap. Kondisi ini membuat tim seleksi memperpanjang masa pendaftaran khusus untuk posisi tersebut selama tujuh hari ke depan. “Kalau tetap tidak memenuhi syarat, kita akan bersurat ke BKN untuk minta pertimbangan,” jelas Zulkifly.
Adapun OPD lainnya seperti Sekretariat DPRD, Dinas Penataan Ruang, Bapenda, Damkar, hingga BKPSDM juga mencatat partisipasi pendaftar yang cukup beragam. Menariknya, sejumlah ASN melamar lebih dari satu jabatan, bahkan hingga tiga posisi sekaligus.
Pendaftaran kali ini tidak hanya diikuti ASN lingkup Pemkot Makassar, tetapi juga dari instansi lain, mulai dari Kementerian Agama, Pemprov Sulsel, hingga kabupaten tetangga seperti Takalar, Pangkep, dan Sinjai. Seluruh pejabat pelaksana tugas (Plt) di OPD terkait pun dipastikan ikut serta dalam seleksi.
Hasil seleksi administrasi akan diumumkan dalam waktu dekat, disertai penelusuran rekam jejak para pendaftar sebelum memasuki tahap selanjutnya.
Riuhmedia.com | Makassar – Polemik hukum mencuat setelah sebuah perkara dugaan penggelapan yang ditangani Polsek Bontoala tetap berjalan, meski Polda Sulawesi Selatan melalui gelar perkara khusus telah mengeluarkan rekomendasi penghentian penyidikan. Keputusan Polsek ini menuai sorotan dan kecaman karena dianggap bertentangan dengan arahan institusi di tingkat provinsi.
Terlapor dalam kasus ini mengaku sudah menyerahkan bukti mutasi rekening yang membantah tuduhan, bahkan menyebut telah menjalani penahanan selama kurang lebih 30 hari di Polsek Bontoala. Ia menilai langkah penyidikan yang tetap berlanjut meski ada rekomendasi penghentian sebagai bentuk ketidakadilan.
“Saya punya surat rekomendasi dari Polda Sulsel agar penyidikan dihentikan, tapi sampai sekarang kasus ini masih berjalan. Saya merasa ada upaya kriminalisasi terhadap saya sebagai rakyat biasa,” ujarnya.
Kuasa hukum dari Ad Meliora Law Office, Haikal Hamzah, S.H., juga menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya tidak berdasar. Menurutnya, bukti mutasi rekening pembayaran sudah dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan di Polsek Bontoala.
“Kami sudah menyampaikan bukti-bukti pembayaran ke penyidik. Kami juga telah membuat laporan ke Polda Sulsel, yang kemudian menghasilkan gelar perkara khusus. Hasilnya jelas: penyidikan seharusnya dihentikan,” tegasnya.
Namun, ia menambahkan bahwa Polsek Bontoala justru tidak mengirimkan berkas lengkap ke kejaksaan, sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi kliennya.
“Kami menduga ada upaya kriminalisasi karena berkas yang dikirim ke kejaksaan tidak lengkap. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” tambahnya.
Saat dimintai keterangan pada 14 Agustus 2025, pihak penyidik maupun Kapolsek Bontoala tidak memberikan jawaban terkait alasan dilanjutkannya perkara ini. Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari kepolisian belum diperoleh. Kondisi ini semakin menambah spekulasi bahwa ada ketidakselarasan antara hasil gelar perkara di tingkat Polda dengan langkah hukum yang diambil di tingkat Polsek.
Ketiadaan penjelasan resmi menimbulkan tanda tanya: apakah Polsek memiliki dasar hukum lain yang melatarbelakangi keputusannya, atau ada faktor lain yang memengaruhi jalannya perkara? Situasi ini membuat publik bertanya-tanya tentang konsistensi penegakan hukum, terlebih ketika hasil evaluasi dari institusi kepolisian tingkat provinsi justru diabaikan.
Kasus ini bukan sekadar soal dugaan penggelapan, melainkan sudah berkembang menjadi isu akuntabilitas aparat penegak hukum. Jika hasil gelar perkara khusus Polda Sulsel diabaikan, hal itu berpotensi menjadi preseden buruk yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme kepolisian.
Lebih jauh, tudingan adanya kriminalisasi terhadap warga sipil membuat perkara ini menjadi ujian serius bagi institusi Polri. Tanpa transparansi dan penjelasan yang terang, dugaan penyalahgunaan kewenangan akan terus membayangi proses hukum di tingkat bawah.
Kini, semua mata tertuju pada Polsek Bontoala. Publik menunggu apakah akan ada klarifikasi resmi yang menjelaskan alasan hukum di balik keputusan mereka, atau justru membiarkan dugaan kriminalisasi ini menjadi catatan kelam dalam penegakan hukum di Makassar.
MAKASSAR, Riuhmedia.com – Menjelang laga pekan kedua Super League 2025 antara PSM Makassar menghadapi Bhayangkara FC, Sabtu (16/8/2025) di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa Mahmud, menggelar jamuan makan malam bagi manajemen dan pemain PSM Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (13/8/2025) malam.
Hadir mendampingi Wali Kota, Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Fadli Wellang, serta Kabag Protokol Andi Ardi Rahadian.
Jamuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan moral dari Pemkot Makassar kepada tim berjuluk Juku Eja tersebut, yang akan melakoni laga penting kontra Bhayangkara FC.
Laga ini menjadi momen spesial karena sejumlah pemain baru PSM yang sebelumnya hanya bisa berlatih kini dipastikan bisa diturunkan.
Dalam arahanya, Munafri menegaskan bahwa membawa nama PSM Makassar berarti membawa nama besar Kota Makassar.
“Saya minta untuk menjamu PSM, untuk kembali menguatkan tekad kita bersama. Sama-sama kita membawa Makassar, kalian PSM Makassar, dan saya Kota Makassar,” jelas Munafri.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semangat yang dibawa para pemain, PSM Makassar bertekad meraih hasil positif pada laga penting melawan Bhayangkara FC, demi menjaga peluang bersaing di papan atas Super League 2025.
“Jadi agak berat kita bawa ini nama, karena gengsinya luar biasa. Harapan saya, hingga akhir musim ini, PSM bisa kembali berprestasi, insyaallah juara lagi di Liga Indonesia,” harap Appi.
“Harapan ini bukan hanya milik saya, tapi milik seluruh pencinta sepak bola Makassar,” lanjut dia.
Mantan CEO PSM Makassar, itu juga membagikan pengalaman pribadinya saat masih memimpin klub, termasuk kebiasaannya duduk di bangku cadangan untuk memantau langsung jalannya pertandingan.
Bahkan, tidak banyak Pemimpin Kada di Indonesia yang sering duduk di bench saat pertandingan, mungkin hanya sedikit, dan Wali Kota Makassar, salah satunya.
“Selama 7 tahun saya berada di tim ini, saya merasakan setiap denyut nadinya, juga besarnya harapan orang Makassar kepada klub ini. Di Makassar ada yang namanya siri’, bukan hanya soal malu, tapi harga diri, kehormatan,” ujarnya.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar memiliki kewajiban untuk bersama-sama mendukung PSM agar semakin besar dan berprestasi. Ia pun memberikan pesan khusus kepada tim pelatih dan pemain.
“Atas nama Pemkot Makassar, saya ucapkan selamat bertanding. Insyaallah hasil terbaik akan menghampiri kita di kompetisi ini,” terangnya.
“Harapan kami, dua bintang yang ada di dada kalian bisa bertambah menjadi tiga, supaya kebanggaan ini terus dirasakan masyarakat Makassar dan seluruh pencinta sepak bola Sulsel,” tutupnya.
Luwu, 13 Agustus 2025, riuhmedia.com — PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kodim 1403/Palopo dan masyarakat Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, melaksanakan groundbreaking program revitalisasi sarana air bersih sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah digelar sebelumnya. Program ini merupakan bagian dari inisiatif unggulan TNI AD “TNI AD Manunggal Air” untuk mendukung upaya penyediaan akses air bersih yang layak di wilayah pedesaan.
Acara groundbreaking ini dihadiri langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 1403/Palopo, Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro; perwakilan Manajemen MDA; Camat Latimojong, Nuragam; serta Plt. Kepala Desa Rante Balla. Kehadiran para pihak tersebut menandai dimulainya program pipanisasi yang akan memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla.
Dalam sambutannya, Dandim 1403/Palopo Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro menyampaikan apresiasi kepada MDA atas dukungan penuhnya dalam program ini.
“TNI AD melalui program Manunggal Air terus berkomitmen membantu rakyat, termasuk dalam penyediaan sarana air bersih yang menjadi kebutuhan dasar. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penuh pelaksanaan program ini.
“Akses air bersih adalah salah satu fondasi kehidupan yang sehat dan produktif. MDA bangga dapat berkolaborasi dengan TNI AD dan masyarakat Rante Balla. Kami percaya pembangunan ini akan memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup warga,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Latimojong, Nuragam, menyampaikan terima kasih sekaligus harapan agar program ini dapat memberi manfaat yang luas.
“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan bisa direplikasi di desa-desa lain di Latimojong, sehingga manfaatnya dirasakan secara merata dan berkelanjutan,” katanya.
Pembangunan sistem pipanisasi ini ditargetkan selesai dalam waktu singkat, sehingga distribusi air bersih segera dirasakan warga Desa Rante Balla. MDA bersama Kodim 1403/Palopo juga mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dan mengawal kelancaran proyek ini hingga tuntas.
Makassar, Riuhmedia.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat komitmennya membangun ketahanan bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program “SAFE” (Sustainable Adaptation for Everyone), BPBD mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas penyandang disabilitas, untuk aktif berkolaborasi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Program “SAFE” merupakan inisiatif yang mendapat dukungan penuh dari American Red Cross dan dikembangkan berdasarkan riset mendalam serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Global Disaster Preparedness Centre (GDPC) dan delapan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Kota Makassar dan sekitarnya.
Keterlibatan aktif OPD menjadi bukti nyata bahwa program ini dirancang untuk menjangkau dan memberdayakan semua individu. Dalam wawancara bersama Sulapa Institute, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM, menjelaskan bahwa kegiatan “SAFE” mencakup pelatihan kesiapsiagaan bencana inklusif, pemetaan risiko iklim secara partisipatif, serta pengembangan rencana adaptasi komunitas yang ramah untuk semua kelompok.
“Diharapkan, program ini menjadi prototipe yang bisa diadopsi secara luas, sehingga semakin banyak daerah yang memiliki kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan efektif,” jelas Fadli.
Selain melibatkan organisasi disabilitas, program ini juga didukung oleh para ahli dari berbagai bidang. BPBD Makassar menilai sinergi dengan American Red Cross, GDPC, dan OPD sebagai langkah strategis untuk menciptakan solusi holistik dan relevan dengan kondisi lapangan.
Fadli juga menyoroti kehadiran Sulapa Institute sebagai mitra dalam diskusi publik program ini, yang memperkuat peran akademisi dan lembaga penelitian dalam mendukung agenda kesiapsiagaan pemerintah daerah.
Dengan pendekatan berbasis masyarakat dan prinsip inklusivitas, “SAFE” diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi Makassar dalam membangun model adaptasi iklim dan ketahanan bencana yang dapat direplikasi di berbagai daerah.
“Program ini tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat secara keseluruhan untuk menghadapi risiko bencana di masa depan,” tutup Fadli.
Makassar, Riuhmedia.com – Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Makassar ditegaskan sebagai ujung tombak kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di tingkat komunitas. Pesan ini disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar dalam Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Satlinmas yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar pada 4–5 Agustus 2025.
Kegiatan yang diikuti 100 anggota Linmas dari berbagai kelurahan ini fokus pada penguatan keterampilan dasar tanggap darurat sekaligus memperkuat peran sosial kemasyarakatan. Peserta dibagi dalam dua gelombang, masing-masing 50 orang per hari, untuk menjaga efektivitas pelatihan dan interaksi dalam simulasi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar, Ahmad Ismunandar, S.STP., M.Si., yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa penguatan kapasitas Linmas merupakan investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan masyarakat.
“Kami melihat Satlinmas sebagai ujung tombak penanganan dini di wilayahnya masing-masing. Pelatihan ini bukan sekadar rutinitas, tapi investasi jangka panjang dalam ketahanan masyarakat menghadapi krisis,” ujar Ismunandar.
Materi yang diberikan meliputi teknik dasar mitigasi bencana, simulasi evakuasi, dan koordinasi cepat antarinstansi saat kondisi darurat. BPBD Makassar juga menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar untuk memberikan pelatihan dasar pemadaman dan pertolongan pertama di lokasi kejadian.
Kepala Satpol PP Kota Makassar, Hasanuddin, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam membentuk masyarakat yang tangguh.
“Satlinmas adalah mitra strategis pemerintah, bukan hanya dalam menjaga ketertiban, tapi juga dalam penanganan awal situasi darurat. Mereka harus adaptif, responsif, dan siap bersinergi dengan instansi teknis seperti BPBD dan Damkar,” jelasnya.
BPBD Makassar berharap, pelatihan seperti ini tidak hanya membekali Linmas dengan keterampilan teknis, tetapi juga menjadikan mereka agen edukasi dan pelopor kesiapsiagaan di lingkungannya masing-masing.
“Ke depan, kami akan terus mengintensifkan pelatihan seperti ini. Harapannya, Linmas tidak hanya tangguh saat bencana datang, tapi juga menjadi agen edukasi dan pelopor kesiapsiagaan di lingkungannya,” tutup Ismunandar.
Dengan penguatan peran Linmas, diharapkan respon awal bencana di tingkat komunitas dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan berdampak nyata dalam mengurangi risiko korban maupun kerugian.
Makassar, Riuhmedia.com – Tak hanya responsif terhadap bencana, BPBD Kota Makassar kini bergerak lebih jauh: melahirkan solusi inovatif yang berakar dari kebutuhan warga. Enam ide inovasi kebencanaan kini sedang difokuskan dalam proses inkubasi sebagai langkah menuju implementasi nyata di lapangan.
Dalam Bimbingan Teknis Inkubasi Inovasi Penanggulangan Bencana yang digelar pada Jumat (1/8), BPBD membuka ruang kolaboratif bagi para inovator muda internalnya. Kegiatan ini melibatkan pendampingan aktif dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, dengan menghadirkan narasumber utama, Dr. Muhammad Amri Akbar, Sp.MSi.
“Inkubasi ini ibarat dapur kreatif. Di sini ide-ide digodok, diuji, dilengkapi, hingga matang dan siap dinikmati masyarakat,”
— Dr. H. M. Fadli Tahar, S.E., MM, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar
Keenam inovasi yang saat ini tengah digarap BPBD menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif, digital, dan berbasis komunitas:
SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana)
Edukasi kesiapsiagaan bagi anak dengan pendekatan hypnoshield agar belajar tentang bencana jadi pengalaman yang aman dan menyenangkan.
MACCA (Manajemen Risiko Bencana Komunitas)
Sistem partisipatif berbasis komunitas yang mengelola data risiko lokal dan mendukung perencanaan tanggap darurat.
SILOKA (Sistem Logistik Kebencanaan Komunitas)
Inovasi distribusi bantuan yang melibatkan jejaring komunitas sebagai aktor utama logistik saat bencana.
BALLA SALAMA (Rumah Aman BPBD)
Posko digital 24 jam di kawasan strategis yang berfungsi sebagai pusat informasi dan perlindungan masyarakat terdampak.
AGANGTA (Layanan Psikososial Hypno Resilience)
Dukungan psikososial untuk penyintas, terutama kelompok rentan, melalui metode hypno resilience.
PAKABAJI (Pemulihan Berbasis Gotong Royong)
Pendekatan pemulihan pascabencana yang menekankan kolaborasi warga, solidaritas sosial, dan nilai-nilai lokal.
Fokus inkubasi tidak berhenti pada penguatan ide. Setiap tim ditantang untuk menyusun strategi implementasi, membuat video presentasi inovasi, hingga menyiapkan diri untuk sesi pitching internal. Proses ini diharapkan membekali para inovator agar mampu menyampaikan gagasannya secara lugas, meyakinkan, dan aplikatif.
Langkah selanjutnya, BPBD akan menggelar uji coba lapangan guna melihat sejauh mana inovasi-inovasi ini bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.
Melalui program ini, BPBD Makassar menunjukkan bahwa ketangguhan menghadapi bencana bukan hanya soal infrastruktur atau alat berat, tapi juga soal gagasan, empati, dan pelibatan warga. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen membangun inovasi menjadi kunci dalam membentuk sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan semangat “dari warga untuk warga”, BPBD Makassar berharap inovasi-inovasi ini bisa menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam membangun ketahanan berbasis lokal dan partisipatif.
