Hendrawan Rahmat Wijaya
HMI CABANG MAKASSAR TIMUR – BADKO HMI SULSEL

Salah satu pilar pembangunan berkelanjutan adalah adanya konsep pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian alam itu sendiri. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, ini dapat menjadi modal yang besar pula untuk membangun negara. Modal pemanfaatan termaktub dalam UUD 1945, kekayaan alam wajib dimanfaatkan untuk pembangunan nasional adil dan merata serta tetap mengutamakan etika lingkungan.

Prospek etika lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam kritis kerap jadi sorotan. Sebab membuat lahan yang sudah dikerok tidak lagi produktif, diperparah dengan manajemen yang buruk, sehingga mengganggu keseimbangan iklim. Kendati mineral kritis, seperti nikel adalah kekayaan vital yang sangat dibutuhkan ekonomi politik pergaulan global di hari-hari depan.

Mineral kritis seperti nikel adalah bahan mentah yang menjadi kata-kata dalam narasi geopolitik global yang tak henti ditulis ulang. Dalam pergaulan global melibatkan tidak hanya dominasi militer tetapi juga pertarungan pengaruh melalui budaya, teknologi, dan akses informasi. Di tengah pergaulan global itu, Indonesia mesti menjelma pemilik kekayaan bumi yang melimpah, yang mampu memprosesnya sendiri dalam negeri, sebagai modal, daya tawar posisi Indonesia pada pergaulan global. Inilah titik di mana visi hilirisasi yang digaungkan Abangda Menteri Bahlil Lahadalia menemukan resonansinya, bukan sekadar sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai sebuah pernyataan politik—sebuah upaya menjebol pola lama. Di samping, figurnya yang sedang di hujat netizen dalam negeri.

Kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak mentah dan memaksakan pengolahannya di dalam negeri adalah sebentuk perlawanan terhadap pola lama. Kebijakan ini dengan tegas mengalihkan sekitar 12-13 juta barrel dari rencana ekspor untuk disuling di Balikpapan, Cilacap, atau Dumai, mengubah cairan hitam itu dari sekadar angka di neraca perdagangan menjadi energi yang menghidupi industri lokal. Langkah ini paralel dengan proyek besar hilirisasi senilai Rp618 triliun yang digeber pemerintah, sebuah komitmen monumental yang terbagi dalam delapan proyek minerba, dua proyek transisi energi, hingga tiga proyek pertanian dan kelautan.

Angka-angka sebesar US$38,63 miliar ini bukanlah mantra pertumbuhan semata, melainkan janji untuk 276.636 lapangan kerja yang diharapkan tercipta. Di balik gegap gempita investasi, ada upaya sunyi untuk menciptakan percakapan baru dalam pergaulan global. Dari ekspor bijih nikel dan objek mineral kritis lainnya yang terbang ke seberang lautan, menjadi baterai lithium yang menghidupi mobil listrik dunia, sangat bermutu disertifikasi SNI yang siap dikonsumsi atau diekspor dengan kepala lebih tegak dalam pergaulan global.

Namun, jalan menuju kedaulatan Sumber Daya Alam mineral kritis (nilai tambah) ini tidak dilalui dengan sendirinya. Ia berhadapan dengan sebuah tembok besar yang diungkapkan kajian akademis. Sumber daya alam bisa menjadi berkat yang mengembangkan sektor finansial, tetapi dalam iklim risiko geopolitik yang meninggi, ia justru bisa berbalik menjadi kutukan, apabila pengelolanya bajingan, tidak kompeten. Ketegangan di Laut China Selatan, persaingan pengaruh negara-negara besar, dan fluktuasi harga global adalah angin kencang yang menguji ketahanan kapal nasional kita. Investasi senilai US$7 miliar dari sovereign wealth fund global seperti dari Qatar atau China Investment Corporation adalah dua sisi mata uang: di satu sisi suntikan modal yang dinanti, di sisi lain pengingat akan betapa tertariknya kekuatan global pada transisi energi dan mineral strategis kita. Indonesia, dengan 9% PDB dan hampir 30% ekspornya bergantung pada sektor ekstraktif, sedang berjalan di atas tali antara memanfaatkan momentum nikel untuk energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Langkah-langkah hilirisasi itu perlu direnungkan lebih dalam. Ia bukan—dan tidak boleh menjadi—sekadar penggantian satu jenis ketergantungan dengan yang lain. Bukan tentang mengganti ekspor bijih nikel dengan ekspor baja nirkarat, lalu berpuas diri. Lebih dari itu, hilirisasi yang hakiki adalah proses membangun kapasitas, kecerdasan kolektif, dan jaringan industri dalam negeri yang organik. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hilirisasi, merupakan upaya kecil namun signifikan untuk menetapkan “percakapan global” kualitas kita sendiri, sebelum terjun dalam pergaulan perdagangan global. Presiden Jokowi pernah berpesan agar proyek-proyek strategis ini segera direalisasikan, sebuah desakan yang mencerminkan kesadaran akan jendela peluang yang tidak terbuka selamanya.

Geopolitik sumber daya alam adalah kisah tentang pilihan. Apakah kita tetap menjadi bagian dari “rimland” yang pasif, seperti dalam teori geopolitik klasik, yang hanya menjadi pinggiran yang diperebutkan? Atau kita membentuk jantung (heartland) produksi dan inovasi baru berdasarkan kekayaan alam sendiri.

Dinamika ekonomi politik global kini mengajarkan bahwa kekuatan tidak melulu tentang konflik, tetapi juga tentang kemampuan untuk berkolaborasi dengan posisi yang setara dan daya tahan dalam menghadapi ketidakpastian. Proyek hilirisasi Rp 618 triliun dan larangan ekspor minyak mentah adalah dua sisi dari mata uang yang sama, sebuah afirmasi. Sebuah upaya untuk mengalihkan takdir geografis dari kutukan menjadi anugerah, dari menjadi objek peta kekuasaan imperialis menjadi subjek yang aktif menggambar. Namun, seperti origami yang selalu bisa dibuka dan dilipat ulang, bentuk akhir dari kedaulatan ekonomi ini belum selesai. Ia adalah proses percakapan yang terus-menerus, sebuah potensi kemerdekaan kata kerja yang dinamis. Keberhasilan tidak hanya diukur pada tonase produk hilir yang dihasilkan atau jumlah dolar investasi yang masuk, tetapi pada apakah rantai nilai itu telah menyentuh dan memuliakan hidup manusia paling kecil yang menambang, yang menanam, yang bekerja di pabrik pengolahan serta tidak melanggar etika lingkungan?Di situlah letak ujian sebenarnya dari setiap kebijakan yang ambisius.

Riuhmedia.com | Makassar – Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) menuai sorotan tajam. Proses yang semestinya menjadi ruang aktualisasi demokrasi di lingkungan kampus justru dipandang mencederai nilai transparansi dan independensi mahasiswa.

Sejumlah mahasiswa menilai, dinamika pemilihan kali ini memperlihatkan adanya campur tangan birokrasi fakultas. Dugaan intervensi tersebut muncul ketika keputusan akhir tidak lagi berada di tangan delegasi mahasiswa, melainkan pimpinan fakultas yang berperan sebagai penentu hasil.

“Kenapa suara penentu tidak diambil dari kalangan independen atau non-partai? Bukankah itu justru lebih ideal?” ujar seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya.

Dalam mekanisme pemilihan, tercatat ada delapan partai pengusung atau study club yang masing-masing memiliki satu delegasi suara. Namun, dalam kasus suara imbang antara dua kandidat, otoritas penentuan pemenang justru berpindah ke pimpinan fakultas. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa kursi Ketua BEM lebih condong kepada kepentingan birokrasi daripada representasi suara mahasiswa.

Tidak sedikit mahasiswa yang mempertanyakan kesiapan panitia dan sistem pemilihan yang dinilai tidak matang. Dugaan adanya “cawe-cawe” atau intervensi kian menguat meski belum ada bukti konkret terkait pelanggaran administratif maupun etika.

“Untuk keadilan, kami hadir. Ini bukan sekadar soal siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana demokrasi dijalankan,” tegas Muh. Aswar, salah satu aktivis mahasiswa FH UMI dalam pernyataan sikapnya.

Mahasiswa kemudian mendesak pihak fakultas untuk memberikan klarifikasi mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan BEM, agar ke depan lebih demokratis, transparan, dan benar-benar mewakili aspirasi mahasiswa.

Oleh : Muh Adriansyah Ramadhan, S.H.,M.H

(Part of Ramai Bersuara)

Kolaka, riuhmedia.com – Ketika kita berbicara tentang pembangunan, seringkali yang tergambar dalam benak adalah infrastruktur megah, pertumbuhan ekonomi, dan angka-angka statistik yang bernilai positif. Namun sejatinya, pembangunan yang bermakna tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gedung yang berdiri, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Inilah esensi dari pembangunan masa depan, dan Kabupaten Kolaka memiliki peluang besar untuk menjadikannya nyata jika berani bertransformasi dengan pendekatan kolaboratif

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu wilayah di Tenggara Sulawesi yang memiliki posisi strategis. kekayaan sumber daya alam melimpah serta potensi ekonomi yang terus berkembang. Dengan sektor unggulannya seperti pertambangan nikel, sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan lapangan kerja, investasi infrastruktur. Selanjutnya, sektor perkebunan seperti coklat (kakao) dan kelapa, sektor kelautan perikanan, serta pariwisata bahari dan budaya. Dengan potensi besar ini kolaka memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan besar yang menyertainya adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan antar generasi.

Seiring dengan pesatnya aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka, ancaman terhadap kelestarian lingkungan perlu menjadi perhatian khusus dan diperlukan upaya preventif untuk mengatasinya. Ancaman degradasi lahan, kerusakan hutan, pencemaran air, sedimentasi sungai, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa dampak eksploitasi sumber daya alam yang harus mendapat perhatian lebih.

Dalam konteks inilah, paradigma pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting agar pertumbuhan ini tidak mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan. Untuk mencapai visi ini, Kabupaten Kolaka perlu menerapkan model kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yakni dalam konsep pentahelix.

Konsep pentahelix, adalah konsep yang melibatkan lima unsur utama. Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha (corporate), Komunitas, dan Media. Konsep ini bukanlah hanya jargon kosong, konsep tersebut adalah jawaban atas kompleksnya tantangan Pembangunan di era modern hari ini, termasuk Kabupaten Kolaka. Melihat potensi kabupaten kolaka memiliki lima unsur tersebut dalam konsep pentahelix. Tapi muncullah pertanyaan, bagaimana konsep ini bisa mengelola semua itu secara adil, dan berpihak pada Pembangunan masa depan Kabupaten Kolaka?

Unsur pertama, Pemerintah Daerah jika diibaratkan daerah adalah club sepakbola maka pemerintah daerah adalah captainnya. Menjadi penggerak utama yang visioner bukan hanya lagi sekedar sebagai regulator, tapi harus memainkan peran dilapangan sebagai fasilitator dan katalisator. Pemerintah daerah harus berani keluar dari gaya model bermain yang lama atau model birokrasi konvensional. Hari ini pemerintah daerah harus membangun tata Kelola yang partisipatif, memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk penyelenggaraan yang menyesuaikan dengan zaman, dan akuntabel. Rencana Pembangunan disusun bukan hanya dari bilik bilik ruang kantor, tapi juga dari partisipasi Masyarakat, hasil riset, dan data nyata dilapangan.

Unsur kedua, Akademisi tentunya peran ini sangat penting untuk dilibatkan dalam peran strategis menyediakan dasar ilmiah dan inovasi. Unsur ini sudah terpenuhi dalam skala Pembangunan kabupaten kolaka dengan hadirnya perguruan tinggi Universitas Sembilanbelas November, dan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Kehadiran perguruan tinggi tersebut bisa menjadi mitra dalam merancang model ekonomi hijau, mengembangkan teknologi pengelolaan hasil tambang yang ramah lingkungan. Kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dapat menghasilkan data akurat dengan riset-riset tentang kondisi ekonomi masyarakat Kolaka, atau pemetaan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Kolaborasi dengan Universitas penting agar kebijakan dan program daerah tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi pada ilmu. Akademisi di Perguruan Tinggi layaknya pelita penerang jalan Pembangunan Daerah.

Unsur ketiga, pelaku usaha (corporate) dalam hal ini tidak bisa lagi dipandang sebagai pihak yang mencari keuntungan. Dalam kondep pentahelix, corporate harus menjadi pelaku yang bertanggung jawab terhadap sosial masyarakat dalam Pembangunan daerah, mengingat bonus geografis dari kolaka memiliki potensi yang besar khususnya pada sektor pertambangan nikel, sehingga tak heran kolaka menjadi titik sentral Pembangunan Strategis Nasional, investasi yang masuk dalam kolaka perlu dilakukan seleksi yang jelas tidak hanya dilihat dari nilai modalnya saja. Tapi juga komitmen corporate terhadap lingkungan, pemberdayaan Masyarakat lokal, dan keberlanjutan jangka panjang. CSR bukan hanya bentuk bantuan sesaat atau simbolis saja sedangkan hasilnya tak diketahui peruntukannya untuk apa, tapi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan harus memberi nilai tambah yang adil bagi daerah.

Unsur keempat, komunitas Masyarakat lokal adalah unsur paling penting. bukan hanya sekedar objek pembangunan, melainkan subjek yang harus aktif dilibatkan. Kolaka harus mendorong dan melibatkan unsur ini, unsur ini harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.  nilai gotong royong, budaya lokal, serta kearifan masyarakat menjadi fondasi sosial yang kuat untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Terlebih lagi jika melihat potensi sumber daya manusia khsusnya komunitas kepemudaan yang harus diberi ruang untuk pengembangan kreativitas dan memberi ruang kontribusi dalam Pembangunan Kolaka, hal yang perlu dicontoh dari unsur kelompok kepemudaan ini yang diterapkan pada pemerintah daerah kota makassar, dengan pelibatan komunitas kepemudaan “makassar creative hub” guna mendorong Pembangunan daerah yang melibatkan ide dan konsep-konsep kepemudaan yang relevan dengan zaman.

Unsur kelima, media. Unsur ini memainkan peran sebagai jembatan informasi dan kontrol sosial, tak bisa dinafikkan di era digital media tidak hanya menyampaikan berita berita yang bersifat seremonial saja. Media lokal harus berani menjadi mitra kritis sekaligus inspiratif, mengggali nilai transparansi, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mempromosikan nilai lokal sehingga menjadi informasi skala nasional.

Kolaka bisa menerapkan konsep pentahelix jika Bersama, kelima unsur ini bila berjalan sendiri-sendiri Pembangunan akan lambat dan mudah goyah, namun jika kelima unsur ini bersinergi dengan tujuan Pembangunan masa depan, kolaka akan melaju dengan cepat dan tepat. Kolaka telah memiliki kelima unsur pentahelix Pembangunan masa depan kolaka bukan sekedar pilihan, melainkan jalan solusi Pembangunan diera modern. Maka perlu menata Pembangunan masa depan dengan semangat bersama. Pembangunan bukan hanya soal megahnya infrastruktur yang dibangun, tapi siapa yang terlibat dan untuk siapa hasilnya, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, serta keadilan untuk generasi yang akan datang.

Luwu Timur, riuhmedia.com – Air adalah sumber kehidupan, dan sungai adalah urat nadinya. Namun, ketika air sungai tak lagi jernih, kita perlu bertanya: ada apa yang sedang terjadi? Keruhnya air Sungai Malili dalam beberapa waktu terakhir seharusnya menjadi alarm bagi kita semua, bukan hanya bagi warga sekitar, tetapi juga bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sungai Malili, yang selama ini menjadi sumber air bersih, pengairan sawah, bahkan tempat rekreasi alami bagi masyarakat Luwu Timur, kini mulai menunjukkan gejala kerusakan. Airnya yang cokelat pekat, penuh sedimen dan limbah, bukan lagi pemandangan yang asing. Banyak pihak menduga bahwa aktivitas pertambangan di daerah hulu serta penggundulan hutan berkontribusi besar terhadap kerusakan ini. Jika dibiarkan, kita tidak hanya kehilangan kualitas air, tetapi juga ekosistem di sekitarnya.

Kerusakan lingkungan tidak pernah berdampak tunggal. Ia membawa efek domino: kualitas air menurun, populasi ikan menyusut, mata pencaharian warga terganggu, hingga meningkatnya risiko penyakit. Belum lagi kerugian jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dan potensi bencana seperti banjir dan longsor.

Ironisnya, hal ini sering dianggap sebagai hal “biasa”. Pemerintah daerah terkadang terjebak dalam dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, pertumbuhan yang mengorbankan masa depan bukanlah kemajuan sejati. Harus ada keberanian politik untuk meninjau ulang izin-izin usaha yang berisiko merusak lingkungan, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri yang berdampak langsung pada sungai.

Masyarakat juga memegang peran penting. Edukasi dan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan harus terus ditumbuhkan. Sungai bukan tempat sampah; ia adalah titipan alam yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik, bukan sebaliknya.

Keruhnya Sungai Malili bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab sosial. Ia menyuarakan krisis yang selama ini kita diamkan. Maka, saatnya kita mendengar dan bertindak. Sebab jika bukan sekarang, kapan lagi?

Oleh : Muh. Adriansyah Ramadhan, SH.,MH (Part Of Ramai Bersuara)

Makassar, riuhmedia.com – Indonesia merupakan negara berkembang, dengan cita-cita harapan besar menjemput Indonesia emas 2045 yang pada tahun itu usia negara telah mencapai 100 tahun genap satu abad, dengan harapan besar menjadi negara maju dapat bersaing dan setara dengan negara-negara adidaya lainnya.

Indonesia emas 2045 bukan hanya sekedar wacana, ide atau hanya sebatas gagasan saja, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan segenap bangsa untuk mewujudkan itu semua. Indonesia emas 2045 adalah visi besar untuk mewujudkan Indonesia lebih maju, Sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil dan makmur.

Pada dasarnya, hal yang dimaksudkan adalah untuk kesejahtraan dan pembangunan negara. Bukan hanya  terfokus pada pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Satu diantaranya adalah Kesehatan, yang dimana Kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan, sebagaimana cita-cita bangsa yang telah diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kesehatan menjadi pondasi paling penting yang dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara, negara dikatakan sejahtera apabila individu masyarakatnya sehat secara fisik dan mental.

Tidak hanya Kesehatan fisik yang harus menjadi perhatian, tapi juga Kesehatan mental atau yang lebih dikenal sebagai (mental health). di Indonesia sendiri remaja usia 10 – 17 tahun menunjukkan 1 dari 10 orang mengalami gangguan mental. Survei Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mengungkapkan bahwa 34,9% remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, dengan 5,5% mengalami gangguan mental. Selain itu, sekitar 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental.

Untuk  mencapai  Indonesia  emas  2045,  maka  negara harus  hadir memberikan perhatian khusus terhadap Kesehatan mental Masyarakat, karena Kesehatan mental dapat mempengaruhi produktifitas, dan dapat mengganggu pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia, ditambah lagi mayoritas Masyarakat belum sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan mental masih banyak stigma negatif yang menganggap gangguan mental adalah kelemahan pribadi, bahkan sering kali orang yang tidak sehat secara mental dilabeli “gila”.

Stigma sosial terhadap gangguan mental juga menjadi penghalang utama bagi individu yang membutuhkan bantuan, stigma ini mengakibatkan rasa malu dan takut untuk mencari pertolongan atas kondisi mental yang kurang stabil.

Dalam tatanan kenegaraan Indonesia sendiri telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk aturan yang berkaitan dengan permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa telah mencantumkan prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan Kesehatan jiwa, setidaknya ada empat pendekatan prinsip. Pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pendekatan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya Kesehatan mental. Sementara itu, pendekatan preventif menekankan pada identifikasi dini factor risiko dan intervensi untuk mencegah timbulnya gangguan mental. Selanjutnya, pendekatan kuratif berfokus pada pengobatan dan penanganan gangguan mental dan jiwa yang sudah muncul. Sedangkan pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan individu yang mengalami gangguan mental dan jiwa agar dapat berfungsi kembali ditengah Masyarakat.

Tanggung jawab hadirnya negara dalam pemenuhan hak atas Kesehatan, khususnya pada Kesehatan mental dan jiwa Masyarakat secara umum dapat diuraikan dalam tiga bentuk. Pertama, pembentukan regulasi yang kuat, negara memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi yang kuat terkait dengan Kesehatan. Kedua, kebijakan yang efektif. Negara juga perlu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak atas Kesehatan. Ketiga, Penegakan Hukum yang Adil dan Aksesible. Penegakan hukum merupakan komponen penting dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan

Undang-Undang tentang Kesehatan jiwa menegaskan bahwa Upaya untuk meningkatkan Kesehatan mental dan jiwa Masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab kementrian yang terkait, tetapi juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan melibatkan partisapasi aktif dari masyarakat

Maka dengan penerapan kerangka hukum dan prinsip dalam Undang-Undang tersebut, setidaknya mampu menjadi solusi atas pemasalahan Kesehatan  (mental health) ditengah perkembangan zaman, khusunya pada generasi muda saat ini. Generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia dimasa depan, Sebab dengan menjaga Kesehatan mental generasi muda yang menjadi pondasi utama bangsa ini, sama saja kita menjaga asa untuk menjemput dan mewujudkan Indonesia emas 2045

Makassar, 23 Maret 2025, riuhmedia.com – Jaringan Pengusaha Nasional Sulawesi Selatan (JAPNAS SULSEL) gelar silaturahmi Buka Puasa bersama anggota pengurus dan Panti Asuhan Mifthul Khair.

Arianto Burhan Makka Ketua Umum Mengatakan Kegiatan ini digelar untuk menguatkan hubungan emosional sesama pengurus agar kemudian tercipta kesolidaritasan yang baik kedepannya.

” acara ini digelar untuk menguatkan hubungan kita sesama pengurus dan juga selain bertemu kita membicarakan banyak hal terkait soal kedepan bagaimana pengusaha mampu mengelola ekonomi dengan baik secara profesional “. Ujar Ketum Arianto.

Disamping itu Imran selaku Ketua Panitia acara, mengatakan kegiatan buka bersama dapat terlaksana dengan baik berkat sumbangsi pengurus baik secara materil dan non materil .

” Alhamdulillah , acara ini terlaksana dengan baik dan penuh berkah apalagi dibulan suci Ramadhan ini , apalagi acara ini bisa berjalan dengan baik berkat sumbangsih pengurus .”ungkap Imran

Disisi lain Muhammad Rusli AB Ketua Harian JAPNAS Sulsel mengatakan kedepan Kolaborasi Antar Pengusaha dibawah naungan JAPNAS Sulsel Harus bisa semakin solid dan Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Bisnis Yang Konkrit.

” Kedepan Insya Allah semua pengurus bisa sukses dan semakin solid serta perjalanan bisnis pengurusnya bisa berjalan dengan baik .”tutup Rusli

Oleh: Fajri Ramadhan Rachmat
(Aktivis Sosial)

Palopo, riuhmedia.com – Jika kita berusaha pada satu hal, maka hasilnya bisa berhasil, bisa juga belum. Cendekiawan menyebutnya sebagai proses, sedangkan ulama menyebutnya ikhtiar. Oh, ternyata sebentar lagi Ramadhan.

Optimisme itu harus! Tidak bisa ditawar. Namun, tetap harus realistis agar kita mampu menghadapi kenyataan. Harus diakui, bangsa ini telah mengalami lonjakan populasi generasi muda. Pertanyaannya adalah, ke mana orientasi kita membangun bangsa ini? Apakah hanya mengandalkan basis pendidikan, meningkatkan teknologi, atau justru terombang-ambing dalam ketidakpastian era multidimensional yang dipenuhi kecerdasan buatan (AI)? Abad ke-21 datang dengan berbagai tantangan modernitas.

Pendidikan berbasis otomasi digital adalah ruang baru sekaligus tantangan. Bagaimana membangun mentalitas dan kecerdasan emosional generasi muda menjadi lebih berharga daripada sekadar penguasaan teknologi.

Krisis identitas yang dialami generasi Z adalah tantangan zaman ini. Mereka hidup di era shifting atau pergeseran yang terjadi setiap milidetik, sebagaimana dikatakan oleh Alvin Toffler. Sementara Yasraf Amir Piliang menyebut fenomena ini sebagai hiperrealitas—realitas yang melampaui kenyataan. Tren TikTok, fenomena viral, dan media sosial kerap menjadikan generasi muda kaya aksi tetapi miskin pengetahuan.

Mampukah kita mencapai Generasi Indonesia Emas 2045—momen ketika seluruh harapan bangsa bertumpu pada generasi muda? Jawabannya terletak pada apa yang kita lakukan hari ini.

Mengacu pada teori Maslow dalam psikologi humanistik, eksistensi individu terwujud melalui proses konstruksi diri yang berkesinambungan. Generasi muda tidak boleh hanya ikut-ikutan zaman. Mereka harus tumbuh dan berkembang sesuai konteks zaman ini dengan membangun mentalitas, moralitas, dan pengetahuan yang kuat. Yuval Noah Harari dalam Homo Deus menekankan bahwa yang lebih penting daripada AI dan otomasi adalah karakter individu dan moralitas manusia. Pendalaman karakter, baik dalam aspek politik maupun kemanusiaan, membutuhkan komitmen dan konsistensi—nilai-nilai yang tidak bisa ditawar.

Menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mengulang atau merekonstruksi pemikiran bangsa sesuai cita-cita pembangunan, melainkan menjadi buah dari upaya kolektif kita untuk merancang metodologi yang tepat. Semua pihak harus terlibat—pemerintah, pekerja, pemuda, hingga kelompok yang disebut sebagai minority creative dalam sosiologi, yakni penggerak perubahan sosial.

Dalam menyambut Ramadhan 1446 H dan Generasi Indonesia Emas 2045, generasi muda perlu memperkuat mentalitas, membangun moralitas, dan menumbuhkan kecerdasan secara selaras. Cinta harus selalu hadir, dan karakter harus terus diasah.

Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas memang berat. Namun, jika tidak dimulai dari sekarang, harapan itu akan sulit terwujud. Kuncinya ada pada pemuda—tepatnya, hari ini.

Oleh : Muh Fitrah fachrim  (Ketua bidang pendidikan dan kebudayaan HMI Cabang makassar)

Makassar, riuhmedia.com  –  prabowo menegaskan dalam instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kementrian pendidikan tinggi, Sains, dan teknologi adalah salah satu kementrian yang terkena pemangkasan anggaran. 

Pemangkasan anggaran kemendiktisaintek adalah keputusan yang sesat ditengah semerbaknya polemik yang ada di indonesia, belum lagi statement (mendikti saintek) Sartyo Soemantri yang mengatakan bahwa biaya kuliah berpotensi naik karna potongan Bantuan operasional Perguruan tinggu negeri  (BOPTN) dan Bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum) (BPPTNBH) 50% anggaran bantuan perguruan tinggi swasta (PTS) 50% 

Kebijakan efisiensi semakin mekomplekskan masalah pendidikan yang ada pada saat ini,  implikasinya ialah biaya pendidikan akan semakin membengkak, amanah konstitusi yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa kian distopia, cita cita pendidikan bangsa yang eligible semakin jauh panggang dari api

Peristiwa-peristiwa yang terjadi semakin mengskeptisiskan karena ini menjadi demonstrasi yang kuat untuk mengakselerasikan PTN BLU ke PTN BH, Eksploitasi perguruan tinggi, dan kreativitas intelektual yang ditumpulkan. 

*Cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang semakin kuat*

Setelah Prabowo mengeluarkan instruksi, yang berpotensi mengubah cara pemerintah dalam mengelola anggaran sebagai langkah untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, kebijakan efisiensi begitu kontradiktif dengan realitas yang ada pada saat ini karana berimbas langsung pada pola kerja serta sarana pendukung 

Jika kata efisiensi benar-benar beroriantasi pada sebuah kemajuan tentu pendidikan tidak dikambing hitamkan, toh pendidikan yang kemudian kita llihat pada saat ini belum benar-benar baik, realitas pendidikan kita diselanggarakan dan terjebak dałam labirin tanpa arah, dan hanya berdasar pada selera rezim yang berkuasa.

Dengan adanya pemangkasan anggaran di kemediktisaintek, semakin menguatkan cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang mengkontaminasi kualitas pendidikan, identitas akademik, dan haknya dałam medapatkan pengetahuan, ini menyebabkan runtuhnya hasrat  negara untuk memiliki ruang dengan daya saing internasional. Pendidikan mejadi bisnis dengan kualitas rendah tapi diminati oleh orang banyak.

Berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (PISA) merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, sains dan literacy siswa secara global. Sehingga ketika kita melihat pendidikan hari ini bukan sebagai alat untuk menghasilkan iron stock yang cerdas dan berdaya saing tetapi menjadi tempat pengungsian yang menggenosida martabat intelektualnya sendiri.

*godaan dan dilema integristas*

Dalam gagasannya pada buku pendidikan kaum tertindas Paulo preire menegaskan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada Pengenalan diri manusia dan dirinya sendiri, pendidikan semestinya berorientasi pada Pengenalan realitas, Karena manusia adalah penguasa atas dirirnya yang membuatnya menjadi merdeka yang sudah menjadi fitrahnya, kalau dilihat dari perspektif epistemologi dan aksiologinya freire mengatakan kebebasan berpendapat dan berfikir adalah hak setiap manusia agar manusia senantiasa tumbuh menjadi makhluk yang imajinatif dan keratif.

Jika terjadi perubahan mendadak seperti sekarang, tentu akan mengganggu perencanaan program dan bisa menghambat proses penelitian yang sedang berjalan, Alokasi sumber dana yang minim akan menekan pihak kampus untuk bagaimana mencari sumberdana alternatif, artinya potensi PTN BLU berubah menjadi PTN BH semain tidak bisa dihindarkan, negara semakin mengalihkan tanggungjawabnya pada Dunia pendidikan.

Wacana pemerintah memberi konsesi tambang untuk perguruan tinggi jelas akan menelanjangi marwah dan memecah belah perguruan tinggi 

Karna semestinya kampus berada pada porosnya yaitu sebagai ruang kritik untuk perilaku negara yang tirani, kampus kini menjadi target untuk dipecah belah yang awalnya berbasis intelektual diarahkan untuk menjadi lembaga pelatihan singkat yang dipusatkan untuk perhitungan ekonomi tentu saja fragmentasi internal, objektivitas akademik terkena imbasnya, belum lagi efek sosial, ekonomi dan lingkungannya yang sangat besar

*membangun kesadaran kritis*

Pada dasarnya langkah efisiensi merupakan kedok pemerintah dalam melepaskan tanggung jawabnya dengan melimpahkan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk membiayai pendidikan tinggi dalam konteks ini kapada mahasiswa, lebih lanjut lagi kebijakan ini sangat berpotensi menutup akses mereka yang lemah secara ekonomi untuk melanjutkan asa mereka ke perguruan tinggi 

Alih alih menguatkan kedudukan institusi pendidikan sebagai arena ilmu pengetahuan  malah membuka ruang bagi praktek swastanisasi dan komersialiasi pendidikan 

Tak Bisa dihindari, artikulasi terhadap pemangkasan anggaran adalah sebuah kebijakan yang terkooptasi dengan logika kapitalisme-neoliberal

Yang seharusnya memerlukan sikap kritis dari semua kalangan yang ada, karena semua yang terjadi di atas seyogianya menunjukkan akan terjadi perubahan dalam gerakan mahasiswa yaitu penurunan minat dan keterlibatan dalam gerakan politik mahasiswa, penurunan minat terhadap kaderisasi.

Suatu kesadaran yang mestinya dimiliki oleh mahasiswa adalah dengan memahami semrawut permasalahan yang ada yang tidak bisa begitu saja hilang hanya dengan proses penantian pasif atau menunggu keinsafan dari pemerintah untuk betul betul menimbang kebijakannya 

Melainkan menuntut dan mengusahakan adanya syarat material bagi kebijakan yang mengancam masa depan bangsa dengan membangun kesadaran kritis. 

Akhirul Kalam, pendidikan adalah aspek yang begitu fundamental dalam mengkonstruk pemikiran internal individu yang nantinya digunakan untuk   bagaimana memandang dunia, tidak hanya berhenti disitu pendidikan adalah tempat semua orang menggantungkan harapannya, dari mereka yang terbuang dalam masyarakat dari mereka yang terpinggirkan dan tak pernah dianggap dan mereka yang di anggap berbeda.

Biarlah tulisan ini ditutup dengan apa yang sampaikan tan malaka: “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”.

Penulis: Muh Ikhwan Aqhar Rifai, S.H. (Pemuda Sulawesi Selatan)

Makassar, riuhmedia.com – Generasi emas yang terlupakan, pada hari ini setidaknya tidak sedikit anak muda yang meninggalkan Indonesia, semua berlomba-lomba untuk berproses atau mencoba peruntukan di luar negeri, ada yang ke Singapura, Malaysia, Jepang dan bahkan ke benua Eropa.

Generasi emas Indonesia yang berkarir di luar negeri merupakan aset berharga bagi bangsa. Mereka membawa harapan dan prestasi yang membanggakan, tidak hanya bagi keluarga dan komunitas, tetapi juga bagi negara.

Namun pada hari ini negara tidak pernah mengakui akan hal itu, bahkan sekelas menteri atau pejabat publik meragukan nasionalis mereka, gaji dan biaya hidup ditambah berat pekerjaan dan gaji yang tidak selaras di negara ini menjadi alasan utama mengapa para pemuda berlomba-lomba untuk meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Ada beberapa pemuda atau anak bangsa yang ternyata karya nya diakui dan di hargai di negara lain seperti karya seni, teknologi, dan bahkan di bidang kesehatan.Prestasi mereka tidak hanya membuat bangga keluarga dan komunitas, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di panggung internasional.

Negara harus aktif dan berperan untuk generasi selanjutnya. Pemerintah dan seluruh pihak terkait seharusnya memberikan perhatian yang lebih pada anak muda yang memiliki potensi besar ini. Tidak hanya mengandalkan angka statistik dan kebijakan yang kurang relevan, tetapi dengan memberikan insentif yang tepat, menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian, dan menjamin kesejahteraan yang layak. Jika Indonesia ingin mempertahankan generasi emas ini, perlu adanya kebijakan yang mendukung kreativitas dan inovasi mereka. Langkah ini bukan hanya penting untuk kesejahteraan mereka, tetapi juga untuk kemajuan bangsa di masa depan.

Generasi penerus bangsa ini membutuhkan ruang untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara. Jika negara gagal melakukan hal ini, bukan hanya mereka yang akan terus pergi, tetapi juga masa depan Indonesia yang berpotensi terancam. Potensi besar yang dimiliki anak muda ini harus dimanfaatkan dengan bijaksana, agar Indonesia bisa meraih kemajuan yang lebih pesat dan mampu bersaing di tingkat global.

Anak-anak muda yang berprestasi di luar negeri ini seharusnya dijadikan contoh bagi banyak orang. Alih-alih memandang mereka sebagai pihak yang pergi karena tidak loyal, negara harus memandang mereka sebagai aset yang patut diapresiasi dan dijaga. Mereka bukan hanya sekadar perantau, melainkan representasi dari kemampuan dan kecerdasan bangsa yang bisa mengangkat citra Indonesia di dunia internasional.

Dengan mengakui dan memberikan dukungan, negara bisa memastikan bahwa generasi emas ini kembali dengan lebih banyak kontribusi dan prestasi untuk tanah air.

Penulis: Hendrawan R. Wijaya (Mantan Ketua Umum HMI Koms Budaya Unhas)

riuhmedia.com – Sejak berdiri pada 5 Februari 1947,  telah menjadi sokongan moral dan intelektual bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Organisasi ini lahir dari rahim perjuangan melawan kolonialisme, tumbuh sebagai garda depan gerakan mahasiswa yang kritis, dan menjadi pengawal demokrasi pasca-Reformasi 1998. Namun, dalam dua dekade terakhir, HMI kerap dihadapkan pada tuduhan kehilangan roh independensinya. Data menunjukkan puluhan alumni HMI menduduki jabatan strategis di pemerintahan, parlemen, hingga partai politik.

Pada 2024, setidaknya 15% anggota DPR-RI terafiliasi dengan kaderisasi HMI, sementara beberapa menteri kabinet saat ini adalah mantan ketua cabang atau pengurus nasional. Hal kemudian menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah HMI telah menjelma-jadi mesin pencetak elite, alih-alih tetap menjadi kekuatan penyeimbang yang mengawal etika kebijakan publik?

Kedekatan dengan kekuasaan bukanlah dosa, selama prinsip “kebangsaan, keumatan, dan progresifitas kemahasiswaan” tetap menjadi kompas. Namun, ketika HMI gagal mengkritik kebijakan kontroversial yang justru dilihat sambil lalu oleh kader-kadernya di pemerintahan—seperti pelemahan KPK, pembiaran deforestasi, atau pengesahan UU yang sarat kepentingan oligarki—organisasi ini terjebak dalam paradoks.

HMI Tidak Lagi Relevan?

Setiap akan menggelar basic training (LK I), perkaderan terluhur, pamflet-pamflet yang berisi foto kakanda dan yunda alumni HMI yang telah masuk dalam tubuh birokrasi dijadikan totem tersendiri, dan juga yang telah meninggal, dicetak agar mahasiswa tertarik bergabung ke HMI.

Hal ini secara gamblang, menyatakan tidak ada lagi gerakan tambahan yang bisa dilakukan HMI, untuk mengajak gabung para calon kader, selain mencitrakan senior sebagai totem. Tak heran kalau dalam benak calon-calon kader, yang terlintas adalah HMI itu mampu mengangkat derajat sebelum meninggal. Menjadi tokoh, kemudian almarhum.

Atas dasar itu ragam mahasiswa menganggap HMI tidak lagi relevan sebagai gerakan moral, sementara dominasi alumni HMI di tingkat lokal mengakui adanya niat untuk “menyamakan visi” dengan kepentingan partai politik tertentu. Sungguh, kepala-kepala konservarif. Di sinilah krisis legitimasi bermula. HMI dianggap lebih sibuk merawat jaringan kekuasaan ketimbang membela suara kaum tertindas.

Dalam mitologi Yunani, Icarus—pemuda yang terbang mendekati matahari dengan sayap dari lilin—menjadi simbol arogansi dan kehancuran akibat melanggar batas. Ayahnya, Daedalus, telah memperingatkan agar tidak terbang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tapi Icarus, terbuai euforia, mengabaikannya. Lilin pun meleleh, dan ia jatuh ke laut.

Ketika HMI terlalu dekat dengan kekuasaan, ia kehilangan kemampuan untuk melihat ketimpangan dari ketinggian yang seharusnya. Ia lupa bahwa peran utamanya bukan menjadi bagian dari menara gading kekuasaan, melainkan menjadi mercusuar yang menerangi kegelapan dari kejauhan.

Memperingati milad HMI ke 78 Tahun, harus jadi momentum refleksi. HMI perlu kembali ke khittahnya, membangun kader yang bukan hanya pintar bermain di gelanggang kekuasaan, tetapi juga berani menggoyangnya ketika zalim.

Seperti Ayah Icarus yang selamat karena terbang pada ketinggian moderat, HMI harus menemukan kembali jarak ideal dari kekuasaan—tidak menjauhinya, tetapi juga tidak terlena dalam pelukannya. Sebab, sejarah melukiskan, organisasi yang bertahan adalah yang tetap setia pada suara hati nurani, bukan bisik-bisik istana.