Riuhmedia.com | Makassar – Langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mundur dari kursi DPR RI masih meninggalkan tanda tanya besar. Politisi perempuan muda Partai Gerindra itu selama ini dikenal bukan hanya sebagai legislator, tetapi juga sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat di berbagai pelosok negeri.
Keputusannya mengundurkan diri membuat banyak pihak merasa kehilangan. Salah satunya datang dari Feby Wardani Rusdy, Ketua Tidar Kota Makassar, yang mengaku menyayangkan keputusan tersebut.
“Mbak Sara bukan sekadar politisi, ia adalah inspirasi. Saya melihat langsung bagaimana perhatiannya bukan hanya untuk masyarakat di daerah pemilihannya, tapi juga untuk masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Terutama anak-anak penyandang disabilitas yang sering terlupakan,” ujar Feby.
Feby menilai, Saraswati telah memberi teladan penting bagi perempuan di dunia politik. Ia hadir bukan hanya untuk mengisi angka keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi juga memberi suara yang tulus bagi kelompok rentan.
“Perempuan seperti Mbak Sara membuktikan bahwa politik bisa menjadi ruang pengabdian. Kehilangannya di DPR tentu sangat besar, tetapi semangatnya harus kita teruskan. Ini panggilan bagi perempuan muda Indonesia untuk berani terjun ke politik,” tambahnya.
Bagi Feby, keputusan Saraswati seharusnya tidak membuat perjuangan terhenti. Justru menjadi momentum agar partai dan masyarakat semakin menyadari pentingnya keterlibatan perempuan di ruang pengambilan keputusan.
“Kalau perempuan tidak bersuara, siapa yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di parlemen? Sara sudah memulainya, dan kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan,” pungkasnya.
Kini, publik bertanya-tanya: apakah kepergian Saraswati dari Senayan adalah akhir dari sebuah babak, atau justru awal dari gelombang baru keterlibatan perempuan muda Indonesia dalam politik?
Makassar, riuhmedia.com, 1 Juni 2025 — Menyikapi kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia dan sejumlah kesepakatan strategis yang ditandatangani bersama Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum TIDAR Sulawesi Selatan, Sis Vonny Ameliani, menyampaikan apresiasi dan optimisme terhadap arah baru diplomasi Indonesia di panggung internasional.
“Ini bukan sekadar seremoni diplomatik, tetapi momentum bersejarah yang menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dan dihormati di mata dunia. Sebagai pemuda, kita harus membaca sinyal positif ini sebagai peluang besar,” ujar Sis Vonny.
Dalam keterangannya, Sis Vonny menyoroti lima poin utama kerja sama strategis Indonesia-Prancis, yang dinilai sangat relevan bagi masa depan bangsa dan peran generasi muda:
1. Kemandirian Pertahanan Nasional
Kerja sama dalam pembelian jet tempur Rafale dan kapal selam Prancis, serta keterlibatan BUMN pertahanan dan transfer teknologi, dinilai sebagai langkah nyata menuju kedaulatan teknologi dan pertahanan nasional.
“Ini bentuk konkret dari diplomasi yang tidak hanya simbolik, tetapi menyasar kedaulatan teknologi bangsa,” ujarnya.
2. Energi Hijau dan Hilirisasi Industri
Dengan 21 kesepakatan bisnis yang ditandatangani, Prancis menunjukkan kepercayaan pada arah pembangunan hijau Indonesia.
“Pemuda harus menyambut peluang ini untuk berperan dalam industri masa depan, mulai dari energi surya hingga ekosistem industri hijau,” tegas Sis Vonny.
3. Diplomasi Kemanusiaan dan Perdamaian Dunia
Dukungan bersama Indonesia dan Prancis terhadap Palestina menegaskan komitmen diplomasi yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.
“Ini membuktikan bahwa diplomasi Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan,” tambahnya.
4. Budaya dan Pendidikan sebagai Fondasi Diplomasi
Kunjungan Macron ke Candi Borobudur dan Universitas Negeri Jakarta menjadi simbol penting dari diplomasi berbasis pengetahuan dan warisan budaya.
“Investasi budaya dan pendidikan akan mencetak generasi yang berdaya saing global. TIDAR siap mengambil bagian dalam pertukaran intelektual ini,” jelasnya.
5. Keterlibatan Aktif Generasi Muda
Sis Vonny menegaskan pentingnya kehadiran pemuda sebagai pelaku utama dalam pembangunan bangsa.
“Pemuda Indonesia tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus hadir sebagai pelaku, inovator, dan duta bangsa dalam berbagai bidang,” tegasnya.
Dengan semangat progresif dan visi kebangsaan yang kuat, TIDAR Sulsel di bawah kepemimpinan Sis Vonny Ameliani berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari motor penggerak generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Jakarta, 18 Mei 2025, riuhmedia.com – Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, menyampaikan apresiasi tinggi atas terpilihnya kembali Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) TIDAR periode 2025–2030. Vonny menilai kepemimpinan Rahayu sebagai simbol kuat dari perempuan Indonesia yang mampu memimpin secara tangguh, progresif, dan konsisten di panggung politik nasional.
Vonny mengatakan, “Sist Rahayu memimpin TIDAR dengan visi jelas dan langkah nyata. Kongres IV TIDAR yang memilih beliau secara aklamasi membuktikan bahwa kader TIDAR menaruh kepercayaan penuh terhadap kualitas dan integritas kepemimpinannya. Rahayu mampu membawa organisasi ini bergerak maju dan solid.”
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, Vonny menilai Rahayu telah memberikan inspirasi besar bagi perempuan muda di Indonesia, khususnya dalam dunia politik. Ia menegaskan bahwa Rahayu tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga aktif memperluas jaringan TIDAR ke tingkat internasional, termasuk merangkul diaspora Indonesia.
“Beliau membina kader dengan dedikasi tinggi. Tidak hanya di dalam negeri, beliau juga menggandeng diaspora untuk turut membangun bangsa. Rahayu memimpin dengan keberanian dan ketegasan, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas untuk generasi muda,” kata Vonny.
Vonny juga memastikan bahwa TIDAR Sulawesi Selatan siap mendukung program-program strategis yang akan dijalankan oleh PP TIDAR dalam periode lima tahun ke depan. Ia berkomitmen memperkuat peran kader di daerah dan memperluas pengaruh TIDAR di tingkat akar rumput.
“Kami akan memperkuat kaderisasi, mengembangkan pelatihan kepemimpinan, dan mendorong keterlibatan aktif generasi muda, terutama perempuan, dalam politik. Sist Rahayu sudah menyalakan api semangat itu, dan kami siap melanjutkannya di Sulawesi Selatan,” ujar Vonny.
Vonny mendorong para perempuan muda agar tidak ragu melangkah ke panggung politik. Menurutnya, perempuan memiliki kapasitas besar untuk memimpin dan membawa perubahan nyata jika mendapatkan dukungan dan ruang yang tepat.
“Kita tidak boleh hanya menonton. Perempuan harus mengambil bagian dalam perubahan. Sist Rahayu sudah membuka jalan, dan kita harus terus melangkah bersama,” tegasnya.
Melalui kepemimpinan yang inklusif dan tegas, Vonny percaya bahwa Rahayu akan terus membawa TIDAR menjadi organisasi kepemudaan yang semakin relevan, kuat, dan berdaya saing. Ia optimistis bahwa ke depan, peran perempuan dalam politik akan semakin menguat, seiring dengan tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional.
Makassar, 2 Mei 2025 – Aksi damai yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jalan Botolempangan, tepat di depan sekretariat HMI, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), berujung pada perlakuan intimidatif dari oknum aparat Polrestabes Makassar.
Aksi ini dimulai dengan orasi, pembacaan tuntutan, dan yang menarik perhatian publik adalah hadirnya “Lapak Baca” yang diselenggarakan oleh Direktur Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Makassar, Muhammad Baqir Hakim, sebagai bentuk edukasi publik dan simbol perlawanan terhadap kebodohan struktural. Namun bukannya diapresiasi, aksi edukatif ini justru disambut dengan pengawalan ketat dan intimidasi verbal.
Dalam salah satu momen, Kapolrestabes Makassar menyatakan secara langsung bahwa HMI harus tunduk dan mengikuti arahan polisi, bahkan sempat berkata, “Kamu HMI atau Anarko?, kalau HMI itu nurut sama saya” Pernyataan ini langsung memicu protes dari massa aksi, karena dianggap melecehkan independensi organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tersebut.
Pertanyaan yang membandingkan HMI atau kelompok Anarko dianggap sebagai bentuk upaya delegitimasi terhadap gerakan intelektual mahasiswa.
“Kami bukan anarko, kami adalah organisasi resmi yang sudah lama mengabdi untuk bangsa. Pertanyaan ini sepertinya menuduh kami sebagai kelompon anarko, ini adalah bentuk stigmatisasi yang sangat tidak berkelas dan mencerminkan krisis pemahaman aparat terhadap demokrasi,” tegas Baqir.
HMI Cabang Makassar menyayangkan respons aparat yang justru menciptakan ketegangan, alih-alih menjadi pengayom, Tak lama kemudian 3 kendaraan Jatanras datang dan mengintimidasi dengan merampas HP kader HMI yang sempat merekam kejadian tersebut. Pernyataan sepihak aparat yang meminta mahasiswa “tunduk” juga dianggap sebagai cerminan watak otoriter yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan semangat reformasi.
“Jika aparat tidak mampu memahami nilai-nilai demokrasi dan etika konstitusional, mungkin sudah waktunya mereka kembali belajar di Sekolah Polisi untuk mengambil ulang mata kuliah Pengantar Ilmu Negara,” tegas pernyataan resmi HMI.
Aksi ini sendiri membawa berbagai isu penting, di antaranya:
• Penolakan sistem kerja kontrak dan upah murah,
• Kritik terhadap komersialisasi pendidikan tinggi,
• Wujudkan pendidikan gratis,
• Serta ajakan untuk memperkuat budaya literasi melalui aksi nyata seperti lapak baca.
HMI Cabang Makassar menyatakan akan terus melakukan advokasi dan membangun gerakan kritis yang cerdas. Mereka juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan tindakan aparat yang melanggar etika profesi ke Komnas HAM dan Divisi Propam Polri jika tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf resmi.
“Kami tidak anti-polisi. Tapi kami akan berdiri melawan siapa pun yang mencoba membungkam suara rakyat dan memandulkan daya pikir mahasiswa,” tutup Baqir dengan tegas.
Jika tidak ada permintaan maaf dalam waktu 24 jam, kami akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar. Ini bukan hanya soal harga diri organisasi, tapi soal martabat konstitusi dan hak sipil yang diinjak-injak,” tutup Alwi Agus Kabid PTKP.
HMI Cabang Makassar menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal demokrasi dan tidak akan tunduk terhadap tekanan kekuasaan mana pun. Mereka juga mempertimbangkan langkah hukum dan pelaporan ke Komnas HAM serta Propam Polri atas insiden ini.
Makassar, Riuhmedia.com – Di bawah kepemimpinan Vonny Ameliani, organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Selatan, terus menunjukkan perkembangan positif dan mulai menarik perhatian generasi muda di wilayah tersebut.
Vonny yang juga merupakan anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, mengungkapkan bahwa saat ini semakin banyak anak muda tertarik untuk bergabung dengan TIDAR. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari rekam jejak Partai Gerindra yang dinilai menjadi wadah pembelajaran politik yang tepat bagi generasi muda.
“Di TIDAR, anak-anak muda bisa langsung terjun ke dunia politik. Ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk memahami dinamika politik secara langsung. Kami berharap dari sini lahir politisi muda yang patriotik, cerdas, dan unggul,” ujar Vonny, Kamis (17/4/2025).
TIDAR Sulsel, lanjut Vonny, telah menetapkan visi jangka panjang untuk lima tahun ke depan, dengan fokus utama pada penciptaan regenerasi politisi berkualitas di Sulawesi Selatan. Organisasi ini juga mulai merancang program konsolidasi ke berbagai daerah guna memperluas jaringan dan memperkuat basis dukungan.
“Konsolidasi ke daerah akan segera kami laksanakan. Ini penting untuk memperkuat struktur organisasi dan mendukung program kerja yang telah kami rancang,” katanya.
Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto, Vonny menegaskan bahwa keberadaan TIDAR di Sulsel bukan hanya formalitas belaka. Saat ini, TIDAR Sulsel telah memiliki ratusan anggota aktif dan jumlah tersebut terus bertambah seiring meningkatnya minat generasi muda.
“Kami optimistis melalui TIDAR, kita bisa mencetak politisi-politisi unggul yang siap berkontribusi dalam memenangkan Pilpres dan Pileg 2029,” pungkasnya.
Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang visioner, TIDAR Sulsel kini hadir sebagai ruang belajar politik yang inklusif dan progresif bagi anak muda Sulawesi Selatan.
Makassar, Riuhmedia.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Petani Sukses Mandiri Indonesia (HPSMI) Sulawesi Selatan sukses menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana sekaligus melantik 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HPSMI se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 16–17 April 2025, di Science Techno Park Universitas Hasanuddin, Makassar.
Mengangkat tema “HPSMI Bersinergi Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Ketahanan Pangan Nasional”, acara ini diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus DPW, perwakilan DPC dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, hingga unsur pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
Ketua DPW HPSMI Sulsel, Prof. Dr. dr. Citra Kesumasari, M.Kes., Sp.GK, menyebut Rakerwil ini sebagai tonggak awal sinergi antara petani dan para pemangku kepentingan untuk membangun sektor pertanian yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
“Selain Rakerwil, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil pertanian dan industri dari masing-masing DPC HPSMI se-Sulsel,” terang Prof. Citra.
Deklarator Nasional HPSMI, Ibu Iriani Abustan, turut hadir dan memberikan semangat kepada seluruh peserta. Ia menekankan bahwa HPSMI hadir bukan sekadar organisasi, melainkan sebagai wadah perjuangan dan pemberdayaan bagi petani, nelayan, peternak, dan petambak di seluruh Indonesia.
“Insya Allah, kegiatan ini akan menjadi momentum memperkuat struktur organisasi HPSMI secara nasional, sekaligus memperluas dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kelompok sasaran lainnya,” ujar Iriani.
HPSMI secara nasional telah berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 256 tanggal 31 Maret 2022 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008532. Di tingkat daerah, DPW HPSMI Sulsel juga telah terdaftar resmi di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 220/676/V/Kesbang tertanggal 22 Mei 2023.
Salah satu program unggulan HPSMI adalah pemberian bantuan usaha kecil kepada keluarga petani dan kelompok masyarakat lainnya. Program ini dijalankan oleh masing-masing DPC dan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di pedesaan.
Dengan semangat kolaborasi dan pemberdayaan, HPSMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
riuhmedia.com, Jakarta — Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyarankan pemerintah Indonesia agar tidak menyia-nyiakan momentum krisis global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump menerapkan tarif impor dasar 10% bagi seluruh mitra dagang, termasuk tarif khusus sebesar 145% untuk China dan 32% untuk Indonesia, yang memicu ketidakpastian ekonomi global.
Dalam diskusi yang digelar oleh The Yudhoyono Institute di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4), Chatib mengatakan bahwa krisis bisa menjadi peluang untuk mendorong reformasi ekonomi seperti yang dilakukan pada era Orde Baru tahun 1980-an.
“Waktu itu pemerintah melakukan devaluasi pada 1986 dan deregulasi besar-besaran untuk menekan biaya ekonomi. Gunakan krisis ini untuk reformasi. Don’t waste the crisis, bad times make good policy,” ujar Chatib.
Ia mengapresiasi beberapa langkah deregulasi yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti pemberlakuan kuota dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang dinilai bisa memperkuat perekonomian nasional.
“Langkah-langkah seperti kuota dan TKDN akan sangat membantu mendorong pertumbuhan dalam negeri,” tambahnya.
Chatib juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat selama masa pemulihan. Menurutnya, ketika masyarakat membelanjakan uang, permintaan meningkat, dunia usaha bergerak, dan tenaga kerja diserap.
“Belanja adalah pangkal pemulihan. Maka, kebijakan fiskal yang mendukung pengeluaran menjadi sangat penting,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa krisis bisa menjadi jalan menuju kebijakan yang lebih baik jika direspons dengan strategi yang tepat.
riuhmedia.com – Makassar. Menjelang Kongres Nasional Tunas Indonesia Raya (TIDAR), dukungan terhadap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon Ketua Umum kembali menguat. Salah satu dukungan paling solid datang dari Pimpinan Daerah (PD) TIDAR Sulawesi Selatan bersama seluruh pengurus cabang di 24 kabupaten/kota.
Ketua PD TIDAR Sulsel, Hj. Vonny Ameliani S, S.E., M.H., dalam pernyataan resminya menegaskan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung Rahayu Saraswati melanjutkan kepemimpinannya di TIDAR Pusat. Menurutnya, Saraswati adalah sosok pemimpin muda yang visioner, berintegritas, dan memiliki kedekatan nyata dengan kader daerah.
“Kami melihat Mbak Sara sebagai sosok yang tidak hanya visioner dan berintegritas, tapi juga sangat dekat dengan kader di daerah. Beliau adalah simbol perjuangan anak muda dalam politik. Kami dari TIDAR Sulsel solid mendukung beliau untuk kembali memimpin,” tegas Hj. Vonny.
Ia menambahkan bahwa dukungan ini tidak didasarkan pada kedekatan emosional semata, melainkan karena rekam jejak Saraswati yang dinilai berhasil menjadikan TIDAR sebagai ruang kaderisasi nyata dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa.
Dukungan dari TIDAR Sulsel turut memperkuat posisi Rahayu Saraswati menjelang kongres, menyusul gelombang dukungan dari berbagai daerah lain seperti Jambi, Halmahera Utara, dan Kotamobagu.
Dengan mengusung semangat “TIDAR Muda, TIDAR Berkarya,” para kader muda Gerindra berharap Kongres Nasional kali ini menjadi titik awal konsolidasi kekuatan muda untuk menyongsong agenda politik nasional, termasuk kontestasi Pemilu 2029.
Makassar, 23 Maret 2024, riuhmedia.com – Vonny Ameliani S resmi terpilih sebagai Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Sulawesi Selatan periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang berlangsung di Hotel Gammara, Makassar. Pemilihannya menandai babak baru bagi Tidar Sulsel dalam memperkuat perannya sebagai wadah kaderisasi pemuda yang tidak hanya aktif di politik, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan sosial dan ekonomi.
Musdalub ini dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Tidar, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, serta jajaran pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kehadiran Rahayu Saraswati menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi organisasi dan anggotanya.
Dalam pidatonya, Vonny menegaskan bahwa Tidar Sulsel harus lebih dari sekadar organisasi kepemudaan biasa. Ia berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kaderisasi yang lebih modern, berbasis inovasi, dan selaras dengan perkembangan zaman.
“Pemuda hari ini tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus mengambil peran aktif dalam perubahan. Kita harus membangun generasi yang tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak bagi masyarakat luas,” ujar Vonny.
Sebagai langkah awal, Vonny berencana memperkuat jaringan Tidar Sulsel dengan berbagai sektor, termasuk dunia usaha, akademisi, serta komunitas kreatif. Ia ingin memastikan bahwa organisasi ini dapat menjadi ruang yang nyata bagi pengembangan keterampilan dan kepemimpinan anak muda di berbagai bidang.
Vonny juga menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda. Di bawah kepemimpinannya, Tidar Sulsel akan mendorong lebih banyak inisiatif yang berfokus pada kewirausahaan, digitalisasi, serta kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pemuda yang tidak hanya siap bersaing di dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru bagi masyarakat.
Selain itu, ia menargetkan adanya program pelatihan yang lebih terstruktur dalam membangun kapasitas pemuda. Workshop kepemimpinan, seminar bisnis, serta pelatihan soft skill akan menjadi bagian dari agenda utama guna mencetak generasi muda yang siap bersaing di era global.
Vonny juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam kebijakan publik. Menurutnya, generasi muda harus lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka dan turut serta dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap kepemimpinannya dapat menjadi jembatan antara aspirasi pemuda dan kebijakan yang lebih inklusif.
Dengan arah kepemimpinan yang lebih strategis dan progresif, Tidar Sulsel diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi pemuda, memastikan suara mereka didengar dalam kebijakan publik, serta membangun jaringan kolaborasi yang lebih luas untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Vonny, Tidar Sulsel tidak hanya akan menjadi wadah pengembangan politik, tetapi juga ruang bagi inovasi, pemberdayaan, dan penguatan karakter pemuda demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Jakarta, riuhmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. Pengesahan ini menandai sejumlah perubahan penting dalam peran dan struktur organisasi TNI, yang memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan tantangan zaman, termasuk menghadapi ancaman siber serta perlindungan kepentingan nasional di dalam dan luar negeri. Sejumlah poin perubahan dalam revisi ini menjadi sorotan, terutama terkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, perpanjangan usia pensiun, serta perluasan tugas pokok TNI.
Prajurit TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil
Salah satu perubahan paling signifikan terdapat pada Pasal 47, yang kini memperbolehkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di 14 kementerian dan lembaga negara tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Beberapa lembaga tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Mahkamah Agung.
Ketentuan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa perubahan ini bisa mengurangi supremasi sipil dalam pemerintahan, sementara pendukungnya berpendapat bahwa kebijakan ini akan meningkatkan sinergi antara TNI dan lembaga sipil dalam menjaga stabilitas nasional.
Batas Usia Pensiun Diperpanjang
Revisi UU TNI juga membawa perubahan dalam batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Dalam aturan terbaru, usia pensiun Bintara dan Tamtama naik dari 53 tahun menjadi 55 tahun, sementara perwira hingga pangkat Kolonel kini pensiun pada usia 60 tahun. Bagi perwira tinggi bintang empat, usia pensiun ditetapkan menjadi 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan dua kali sesuai keputusan Presiden.
Penambahan Tugas Pokok TNI
Pasal 7 UU TNI yang telah direvisi juga mencantumkan tambahan dua tugas pokok dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kini, TNI memiliki wewenang lebih dalam menghadapi ancaman siber serta bertanggung jawab dalam perlindungan dan penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) serta kepentingan nasional di luar negeri.
Pemerintah berharap revisi ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas TNI dalam menghadapi tantangan global. Namun, pengawasan terhadap implementasi regulasi ini akan menjadi perhatian utama bagi para pengamat politik dan hak asasi manusia guna memastikan bahwa prinsip demokrasi dan supremasi sipil tetap terjaga dalam sistem pemerintahan Indonesia.
