Tokyo, PPI Jepang, riuhmedia.com – Satu bulan terakhir revisi Rancangan Undang-Undang TNI (RUU) menghadirkan pro kontra terkait modernisasi militer versus risiko terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Pemerintah berargumen bahwa revisi ini penting untuk memperkuat pertahanan negara, sementara kelompok masyarakat sipil khawatir akan dampak negatifnya terhadap tata kelola pemerintahan sipil dan HAM.

Pada Sabtu (15/3/2025), proses legislasi revisi menimbulkan polemik. Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI yang berlangsung secara tertutup di hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Terkait hal ini, PPI Jepang sebagai organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Jepang, negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan parlementer mendukung KONTRAS dan Koalisi Masyarakat Kritisi Proses Legislasi Revisi UU TNI.

PPI Jepang menuntut agar Pemerintah dan DPR membuat naskah akademis terkait urgensi Revisi UU TNI. Jika sudah dibuat berikan ruang kepada publik untuk mengkaji naskah akademis tersebut. Hal ini dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.

“Terlepas dari manfaat yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menghadapi dinamika geopolitik, kompleksitas ancaman, dan perkembangan teknologi militer global. Kami rasa RUU ini akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia melalaui potensi pengembalian dwifungsi TNI melalui perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif !”, ujar Prima Gandhi Ketua Umum PPI Jepang di Tokyo.

“Bila demokrasi dan penegakan HAM tidak terjamin di Tanah Air, kami mengkhawatirkan mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di luar negari khususnya di negara-negara yang menjujung tinggi nilai demokrasi, ketika lulus nanti enggan balik ke Indonesia bahkan pindah warga negara (brain drain). Padahal Indonesia membutuhkan mereka untuk membangun bangsa!” ucap pria yang sedang menyelesaikan Pendidikan doktoralnya di Tokyo University of Agriculture ini.

Terkait dengan pelaksanaan rapat revisi UU TNI selama dua hari di hotel bintang lima Fairmont, yang berjarak hanya dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Gandhi menyatakan ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan DPR RI ditengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. “Harusnya seluruh Kementerian dan snggpts DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo dengan aksi nyata jangan hanya dengan kata-kata !” tutupnya.

Jakarta, riuhmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, atas dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa penahanan ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum dan memastikan transparansi dalam penanganan perkara ini. “Penahanan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Kasus ini bermula dari upaya KPK untuk menangkap Harun Masiku, yang menjadi buron sejak tahun 2020 atas dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Dalam proses penyidikan, Hasto diduga terlibat dalam tindakan yang menghalangi upaya penegak hukum, termasuk memberikan informasi yang tidak akurat serta memengaruhi pihak-pihak terkait untuk tidak bekerja sama dengan penyidik. Selain itu, Hasto disebut-sebut memiliki komunikasi dengan pihak tertentu yang berusaha mengaburkan jejak Harun Masiku.

Penahanan terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK, terhitung sejak 19 Februari 2024 hingga 10 Maret 2024. Selama masa penahanan ini, penyidik akan terus mendalami keterkaitan tersangka dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam upaya perintangan penyidikan, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang digunakan untuk mempengaruhi proses hukum.

Sementara itu, pihak PDIP melalui keterangan resminya menyatakan akan mengikuti perkembangan kasus ini dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. “Kami percaya pada proses hukum yang berjalan dan berharap agar kebenaran segera terungkap,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. PDIP juga menegaskan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab pribadi Hasto dan tidak mewakili sikap partai.

Kasus penahanan Hasto Kristiyanto menjadi perhatian publik karena melibatkan salah satu petinggi partai besar di Indonesia. Publik menanti kelanjutan proses hukum ini, terutama terkait keberadaan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Selain itu, perkembangan ini memicu berbagai spekulasi mengenai dampaknya terhadap citra PDIP dan dinamika politik nasional menjelang pemilihan umum mendatang.

Jakarta, riuhmedia.com – istana Kepresidenan menanggapi aksi demonstrasi pelajar di Jayawijaya dan Nabire, Papua, yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi asalkan tetap damai.

“Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

Hasan menambahkan bahwa menolak MBG adalah hak warga, namun aksi tersebut tidak boleh menghalangi siswa lain yang membutuhkan bantuan tersebut.

“Kalau ada yang nolak MBG, boleh saja. Tapi jangan sampai menghalangi hak teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis,” tegasnya.

Latar Belakang Demo di Nabire

Di Nabire, pelajar SMP dan SMA turun ke jalan memprotes program MBG. Menurut Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, aksi ini dipicu kabar adanya kasus keracunan pelajar di Pulau Jawa akibat program MBG. Namun, ia menegaskan isu tersebut belum terbukti kebenarannya.

“Demo ini terjadi karena isu keracunan pelajar di Pulau Jawa, namun kebenarannya belum dapat dipastikan,” kata Samuel.

Ia menambahkan, para pelajar menyampaikan bahwa mereka lebih menginginkan pendidikan gratis daripada makan gratis, karena orang tua mereka mampu menyediakan makanan sendiri.

Demo di Jayawijaya Berujung Ricuh

Sementara di Jayawijaya, sekitar 2.500 hingga 3.000 pelajar SMA berdemonstrasi di Jalan Hom-Hom pada Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Aksi yang semula berlangsung damai memanas hingga aparat kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Sikap Istana dan Harapan Pemerintah

Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan akan terus menjalankan program MBG, yang bertujuan menekan angka malnutrisi dan stunting. Namun, ia meminta aspirasi disampaikan secara damai.

“Program ini untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi, sampaikan aspirasi dengan damai,”pungkas Hasan.

Oleh : Muh Fitrah fachrim  (Ketua bidang pendidikan dan kebudayaan HMI Cabang makassar)

Makassar, riuhmedia.com  –  prabowo menegaskan dalam instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kementrian pendidikan tinggi, Sains, dan teknologi adalah salah satu kementrian yang terkena pemangkasan anggaran. 

Pemangkasan anggaran kemendiktisaintek adalah keputusan yang sesat ditengah semerbaknya polemik yang ada di indonesia, belum lagi statement (mendikti saintek) Sartyo Soemantri yang mengatakan bahwa biaya kuliah berpotensi naik karna potongan Bantuan operasional Perguruan tinggu negeri  (BOPTN) dan Bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum) (BPPTNBH) 50% anggaran bantuan perguruan tinggi swasta (PTS) 50% 

Kebijakan efisiensi semakin mekomplekskan masalah pendidikan yang ada pada saat ini,  implikasinya ialah biaya pendidikan akan semakin membengkak, amanah konstitusi yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa kian distopia, cita cita pendidikan bangsa yang eligible semakin jauh panggang dari api

Peristiwa-peristiwa yang terjadi semakin mengskeptisiskan karena ini menjadi demonstrasi yang kuat untuk mengakselerasikan PTN BLU ke PTN BH, Eksploitasi perguruan tinggi, dan kreativitas intelektual yang ditumpulkan. 

*Cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang semakin kuat*

Setelah Prabowo mengeluarkan instruksi, yang berpotensi mengubah cara pemerintah dalam mengelola anggaran sebagai langkah untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, kebijakan efisiensi begitu kontradiktif dengan realitas yang ada pada saat ini karana berimbas langsung pada pola kerja serta sarana pendukung 

Jika kata efisiensi benar-benar beroriantasi pada sebuah kemajuan tentu pendidikan tidak dikambing hitamkan, toh pendidikan yang kemudian kita llihat pada saat ini belum benar-benar baik, realitas pendidikan kita diselanggarakan dan terjebak dałam labirin tanpa arah, dan hanya berdasar pada selera rezim yang berkuasa.

Dengan adanya pemangkasan anggaran di kemediktisaintek, semakin menguatkan cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang mengkontaminasi kualitas pendidikan, identitas akademik, dan haknya dałam medapatkan pengetahuan, ini menyebabkan runtuhnya hasrat  negara untuk memiliki ruang dengan daya saing internasional. Pendidikan mejadi bisnis dengan kualitas rendah tapi diminati oleh orang banyak.

Berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (PISA) merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, sains dan literacy siswa secara global. Sehingga ketika kita melihat pendidikan hari ini bukan sebagai alat untuk menghasilkan iron stock yang cerdas dan berdaya saing tetapi menjadi tempat pengungsian yang menggenosida martabat intelektualnya sendiri.

*godaan dan dilema integristas*

Dalam gagasannya pada buku pendidikan kaum tertindas Paulo preire menegaskan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada Pengenalan diri manusia dan dirinya sendiri, pendidikan semestinya berorientasi pada Pengenalan realitas, Karena manusia adalah penguasa atas dirirnya yang membuatnya menjadi merdeka yang sudah menjadi fitrahnya, kalau dilihat dari perspektif epistemologi dan aksiologinya freire mengatakan kebebasan berpendapat dan berfikir adalah hak setiap manusia agar manusia senantiasa tumbuh menjadi makhluk yang imajinatif dan keratif.

Jika terjadi perubahan mendadak seperti sekarang, tentu akan mengganggu perencanaan program dan bisa menghambat proses penelitian yang sedang berjalan, Alokasi sumber dana yang minim akan menekan pihak kampus untuk bagaimana mencari sumberdana alternatif, artinya potensi PTN BLU berubah menjadi PTN BH semain tidak bisa dihindarkan, negara semakin mengalihkan tanggungjawabnya pada Dunia pendidikan.

Wacana pemerintah memberi konsesi tambang untuk perguruan tinggi jelas akan menelanjangi marwah dan memecah belah perguruan tinggi 

Karna semestinya kampus berada pada porosnya yaitu sebagai ruang kritik untuk perilaku negara yang tirani, kampus kini menjadi target untuk dipecah belah yang awalnya berbasis intelektual diarahkan untuk menjadi lembaga pelatihan singkat yang dipusatkan untuk perhitungan ekonomi tentu saja fragmentasi internal, objektivitas akademik terkena imbasnya, belum lagi efek sosial, ekonomi dan lingkungannya yang sangat besar

*membangun kesadaran kritis*

Pada dasarnya langkah efisiensi merupakan kedok pemerintah dalam melepaskan tanggung jawabnya dengan melimpahkan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk membiayai pendidikan tinggi dalam konteks ini kapada mahasiswa, lebih lanjut lagi kebijakan ini sangat berpotensi menutup akses mereka yang lemah secara ekonomi untuk melanjutkan asa mereka ke perguruan tinggi 

Alih alih menguatkan kedudukan institusi pendidikan sebagai arena ilmu pengetahuan  malah membuka ruang bagi praktek swastanisasi dan komersialiasi pendidikan 

Tak Bisa dihindari, artikulasi terhadap pemangkasan anggaran adalah sebuah kebijakan yang terkooptasi dengan logika kapitalisme-neoliberal

Yang seharusnya memerlukan sikap kritis dari semua kalangan yang ada, karena semua yang terjadi di atas seyogianya menunjukkan akan terjadi perubahan dalam gerakan mahasiswa yaitu penurunan minat dan keterlibatan dalam gerakan politik mahasiswa, penurunan minat terhadap kaderisasi.

Suatu kesadaran yang mestinya dimiliki oleh mahasiswa adalah dengan memahami semrawut permasalahan yang ada yang tidak bisa begitu saja hilang hanya dengan proses penantian pasif atau menunggu keinsafan dari pemerintah untuk betul betul menimbang kebijakannya 

Melainkan menuntut dan mengusahakan adanya syarat material bagi kebijakan yang mengancam masa depan bangsa dengan membangun kesadaran kritis. 

Akhirul Kalam, pendidikan adalah aspek yang begitu fundamental dalam mengkonstruk pemikiran internal individu yang nantinya digunakan untuk   bagaimana memandang dunia, tidak hanya berhenti disitu pendidikan adalah tempat semua orang menggantungkan harapannya, dari mereka yang terbuang dalam masyarakat dari mereka yang terpinggirkan dan tak pernah dianggap dan mereka yang di anggap berbeda.

Biarlah tulisan ini ditutup dengan apa yang sampaikan tan malaka: “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”.

Riuhmedia.com Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia baru saja mengesahkan revisi Tata Tertib (Tatib) yang memberikan mereka kewenangan untuk memberikan rekomendasi pencopotan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Pejabat yang termasuk dalam lingkup rekomendasi ini antara lain pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panglima TNI, dan Kapolri. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh Presiden.

Langkah ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengkhawatirkan bahwa revisi Tatib ini dapat menjadi alat bagi DPR untuk menekan atau bahkan menyandera penyelenggara negara. Ia menilai bahwa kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto, juga memberikan pandangannya terkait revisi ini. Ia mengingatkan bahwa mekanisme pencopotan pejabat negara seharusnya melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan bukan semata-mata berdasarkan rekomendasi DPR. Aswanto menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga negara agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Selain itu, beberapa pihak menilai bahwa penambahan kewenangan DPR dalam mengevaluasi pimpinan lembaga negara melalui revisi Tatib ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Mereka berpendapat bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menimbulkan konflik kepentingan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa revisi Tatib ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada DPR dalam mencopot pejabat negara. Ia menegaskan bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan adanya revisi Tatib ini, muncul kekhawatiran bahwa DPR memiliki alat baru untuk menekan lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Jakarta – Riuhmedia.com 2 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang memerintahkan pemangkasan anggaran besar-besaran di hampir semua kementerian dan lembaga (K/L). Salah satu yang paling terdampak adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang mengalami pemotongan hingga 80 persen. Langkah ini diklaim sebagai upaya efisiensi belanja negara dengan total pemangkasan mencapai Rp 360 triliun.

Dalam Inpres yang ditandatangani pada Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan bahwa Rp 256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari pengurangan transfer ke daerah. Namun, menariknya, DPR, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Polri tidak terkena pemotongan anggaran sama sekali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang dikirimkan kepada seluruh menteri, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik justru dipangkas drastis, sementara DPR, Kemenhan, dan Polri tetap menikmati anggaran utuh tanpa pemotongan sepeser pun.

Banyak yang mempertanyakan mengapa infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas justru menjadi korban penghematan, sementara DPR tetap mendapatkan anggaran penuh, meski kinerjanya sering menjadi sorotan publik. Sektor pertahanan dan kepolisian pun tetap aman, meskipun Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang atau ancaman militer yang signifikan.

Selain itu, pemangkasan ini juga dinilai berpotensi memperburuk kondisi perekonomian, terutama bagi sektor konstruksi dan pembangunan yang sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Berbagai pengamat ekonomi memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menyebabkan peningkatan pengangguran di sektor konstruksi serta merusak momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa pemotongan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke program makan siang gratis untuk anak sekolah. Namun, banyak pihak meragukan efektivitas program ini, mengingat pemangkasan justru dilakukan pada kementerian yang berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan kondisi ini, muncul pertanyaan besar: apakah efisiensi ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau ada kepentingan politik di balik keputusan ini?

Jakarta, Riuh Media – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritik ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Banten. Mahfud menilai kasus tersebut sudah cukup bukti untuk dianggap sebagai tindak pidana.

Melalui akun media sosialnya, Mahfud menyatakan pemerintah tidak cukup hanya membongkar pagar tersebut tanpa diiringi proses hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa terdapat indikasi tindak pidana seperti penyerobotan ruang publik, penerbitan sertifikat ilegal, hingga dugaan kolusi dan korupsi.

“Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?” tulis Mahfud dalam cuitannya, Senin (27/1).

Mahfud juga menyoroti langkah pemerintah yang hingga saat ini baru sebatas mengambil tindakan hukum administrasi dan teknis. Padahal, menurutnya, kasus ini jelas-jelas memiliki unsur pidana yang perlu diselidiki dan disidik lebih lanjut.

“Padahal tindak pidana jelas: merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal. Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana,” ujarnya.

Kasus pagar laut ini pertama kali terungkap setelah laporan warga masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024. Pagar bambu sepanjang 30,16 km itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan dan mengganggu aktivitas 3.888 nelayan serta 502 pembudidaya di kawasan tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pagar laut itu sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas sejumlah pihak. Sertifikat tersebut mencakup 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 17 bidang atas nama perseorangan bernama Surhat Haq, serta 9 bidang lainnya atas nama individu lain. Saat ini, sertifikat tersebut dikabarkan dalam proses pembatalan.

Hingga kini, berbagai instansi terkait belum dapat memastikan siapa pihak utama di balik pembangunan pagar tersebut. Namun, Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini secara tuntas dan memastikan ada langkah hukum pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.

riuhmedia.com – Jakarta, 24 Januari 2025 – Hubungan hangat antara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kembali terlihat melalui gestur istimewa di momen ulang tahun Megawati yang ke-78. Prabowo mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun yang penuh makna, menegaskan adanya rasa hormat dan apresiasi terhadap Megawati sebagai tokoh bangsa yang dihormati.

Puan Maharani, putri Megawati sekaligus Ketua DPR RI, menyebutkan bahwa bunga anggrek yang dipilih memiliki simbolisme yang dalam. Anggrek dikenal sebagai lambang keanggunan, ketulusan, dan penghormatan, nilai-nilai yang sangat relevan dengan karakter Megawati. Pengiriman bunga ini menjadi wujud perhatian Prabowo yang tulus, memperlihatkan kedekatan personal di antara kedua tokoh meski berada di spektrum politik yang berbeda.

Gestur sederhana ini menjadi perhatian publik karena menggambarkan hubungan baik yang tetap terjaga meskipun dinamika politik nasional sering kali diwarnai oleh perbedaan pandangan. Langkah ini dipandang sebagai contoh nyata bahwa di balik persaingan politik, masih ada ruang untuk saling menghormati dan menunjukkan persahabatan yang hangat.

Bunga anggrek yang diberikan tidak hanya sebagai hadiah biasa, tetapi juga simbol penghormatan kepada Megawati sebagai sosok pemimpin yang berpengaruh dalam perjalanan politik Indonesia. Megawati, yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di Indonesia, menerima perhatian ini sebagai pengingat betapa pentingnya menjaga hubungan baik di antara para pemimpin bangsa.

Publik melihat momen ini sebagai teladan yang menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam politik. Pengamat politik juga menilai bahwa tindakan Prabowo menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, di mana perbedaan partai tidak menjadi penghalang untuk membangun komunikasi yang baik.

Di tengah tantangan politik yang sering kali memecah, tindakan ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menjaga harmoni, solidaritas, dan saling menghormati. Bunga anggrek yang diberikan Prabowo menjadi simbol ketulusan, penghormatan, dan komitmen untuk terus menjunjung tinggi persatuan bangsa di tengah perbedaan.

Jakarta – Riuhmedia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang menilai KPK terlalu banyak menangani kasus korupsi kecil. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan apresiasi atas masukan tersebut dan menegaskan komitmen lembaganya untuk menangani perkara besar.

“Tentu kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Ketum. Itu menjadi harapan kita bersama, agar KPK mampu menangani perkara-perkara yang besar,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Asep menjelaskan bahwa KPK selalu berupaya untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara profesional dan proporsional. Ia juga menegaskan, kritik seperti ini menjadi motivasi bagi KPK untuk terus memperbaiki kinerja, termasuk meningkatkan fokus pada kasus korupsi yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

Sebagai lembaga independen, KPK menyadari bahwa dukungan publik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh nasional, merupakan hal penting untuk menjaga arah pemberantasan korupsi tetap sesuai dengan harapan masyarakat.

Pernyataan ini muncul setelah Megawati, dalam sebuah acara sebelumnya, menyampaikan pandangannya bahwa KPK seharusnya lebih berfokus pada pengungkapan kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan negara, bukan hanya perkara kecil yang bersifat individu.

KPK pun menegaskan akan terus memperkuat strategi penyidikan dan penindakan, termasuk pengawasan terhadap kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah signifikan.