Makassar, 6 Februari 2026 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka dialog dan advokasi daerah terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan. Kunjungan kerja tersebut menjadi forum dialog antara Komite II DPD RI, pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa kegiatan investasi strategis dapat berjalan secara terukur, sejalan dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Dalam forum yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA, Komite II DPD RI menyampaikan pemahamannya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan memiliki kerawanan bencana.
Oleh karena itu, percepatan investasi dinilai perlu dibarengi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menghambat pembangunan di kemudian hari.
Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.
“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat.
Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Erlangga Gaffar, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia
menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan.Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, termasuk tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat bagi daerah.
Riuhmedia.com | Belopa – PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu resmi memulai tahapan awal program revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off meeting antara manajemen MDA dan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) Pengendalian Lingkungan yang telah ditandatangani pada Agustus lalu.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur PT Masmindo Dwi Area, Erlangga Gaffar, dan Ketua Pokja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin. Dalam pembahasan, kedua pihak menyepakati penyelarasan rencana kerja yang mencakup pemeliharaan fungsi DAS, penataan ulang area yang mengalami degradasi, penguatan titik-titik rawan hidrologis, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam pemantauan dan pelaporan progres kegiatan.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menyampaikan bahwa kick-off meeting ini menjadi tonggak penting dalam memastikan seluruh tahapan revitalisasi DAS Suso berjalan secara terpadu, terarah, dan bertanggung jawab. Menurutnya, revitalisasi DAS Suso merupakan langkah kolaboratif untuk memperbaiki kualitas ekosistem, meningkatkan ketahanan kawasan terhadap curah hujan ekstrem, serta menjaga keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat di hilir dan hulu.
“MDA berkomitmen mendukung penuh implementasi program revitalisasi yang telah dirumuskan bersama Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan,” ujar Erlangga.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menjelaskan bahwa program revitalisasi DAS Suso dijalankan dalam kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu. Peran MDA difokuskan pada dukungan teknis dan penyelarasan kegiatan konstruksi agar tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku.
Setiap tahapan revitalisasi, lanjut Mustafa, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mulai dari pemenuhan aspek perizinan hingga perhatian terhadap karakteristik alami aliran sungai. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak seperti erosi dan sedimentasi.
Ketua Pokja Percepatan Investasi Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, menegaskan bahwa kolaborasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dan dunia usaha dalam merawat, memulihkan, serta memperkuat fungsi DAS sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat. Menurutnya, revitalisasi DAS Suso bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi lingkungan jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga stabilitas aliran air.
Sebagai tindak lanjut dari kick-off meeting tersebut, kegiatan lapangan direncanakan mulai dilaksanakan pada pertengahan Desember. Tahapan awal meliputi pembersihan area terdampak, penataan alur sungai yang mengalami sedimentasi, penguatan lereng dan tebing sungai, serta pemasangan struktur pengendali sesuai rekomendasi teknis.
Program revitalisasi DAS Suso diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menjaga integritas lingkungan, khususnya di wilayah yang rentan terhadap perubahan hidrologi dan cuaca ekstrem.
Makassar, Riuhmedia.com — Semangat kolaborasi dan kesiapan menyala di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI), saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin Apel Gabungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Makassar, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan yang diprakarsai oleh BPBD Kota Makassar ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran kepala SKPD, hingga unsur TNI–Polri.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah.
“Tanggung jawab ini milik kita semua. Pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat harus bahu membahu. Karena keselamatan warga adalah prioritas,” tutur Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap seluruh sarana, prasarana, dan peralatan tanggap darurat agar selalu siap digunakan.
“Peralatan harus memenuhi standar, personel harus terlatih, dan masyarakat harus tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, para personel BPBD memperagakan kemampuan teknis dalam skenario Air Rescue, Water Rescue, Vertical Rescue, hingga Fire Rescue, yang menunjukkan kesiapan Kota Makassar menghadapi berbagai potensi bencana.
Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga wadah memperkuat kerja sama lintas instansi.
“Kami ingin masyarakat yakin bahwa BPBD Makassar siap, tangguh, dan bekerja dengan hati untuk melindungi warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPBD Makassar juga terus membuka ruang kolaborasi lintas daerah untuk berbagi pengalaman dan memperluas jejaring koordinasi.
“Dalam penanggulangan bencana, semangatnya adalah kemanusiaan, bukan sekadar wilayah administratif,” pungkasnya.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas, motivasi, serta kekompakan tim dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana yang semakin kompleks.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H.M. Fadli Tahar, SE., MM., yang menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi utama keberhasilan organisasi.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap motivasi dan kapasitas setiap pegawai dapat tumbuh dan berkembang, sehingga kinerja kita semua juga meningkat,” ujar Fadli.
Mengusung tema “Menumbuhkan Motivasi dan Membangun Kapasitas Pegawai BPBD Kota Makassar”, kegiatan ini diikuti seluruh pegawai dari berbagai bidang. Selain meningkatkan keterampilan individu, capacity building juga menjadi sarana memperkuat kerja sama tim.
Fadli menekankan bahwa kekompakan dan sinergi antarpegawai menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat maupun pekerjaan sehari-hari.
“Kekompakan adalah kunci. Dengan kerja sama yang baik, pekerjaan seberat apa pun akan terasa lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan mudah,” tambahnya.
Lokasi Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dipilih sebagai tempat kegiatan untuk memberikan suasana berbeda yang mendukung fokus, konsentrasi, sekaligus mempererat hubungan antarpegawai.
Capacity building sendiri menjadi agenda rutin BPBD Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen meningkatkan kompetensi pegawai agar lebih tangguh dalam memberikan pelayanan, terutama pada kondisi darurat bencana.
Dengan kegiatan ini, BPBD Makassar berharap seluruh pegawai semakin siap, termotivasi, dan solid dalam menjalankan tugas demi terwujudnya layanan kebencanaan yang sigap, tangguh, dan profesional. (*)
Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Kota Makassar resmi menutup pendaftaran seleksi terbuka (lelang jabatan) sembilan posisi eselon II pada Senin, 18 Agustus 2025. Proses ini dibuka secara nasional sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia berhak mengikuti seleksi. Hasil sementara menunjukkan adanya perbedaan minat yang cukup mencolok antarposisi. Jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tercatat paling banyak diminati, sementara posisi Direktur RSUD Daya justru sepi peminat.
Pendaftaran lelang jabatan ini berlangsung sejak 4 Agustus hingga 18 Agustus 2025 melalui sistem daring di platform ASN Career. Setelah itu, peserta akan menjalani serangkaian tahapan mulai dari verifikasi administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, hingga wawancara akhir. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 8 September 2025.
Tingginya minat ASN terhadap posisi Kepala BPBD dinilai wajar. Jabatan ini dianggap strategis karena memiliki peran besar dalam penanggulangan bencana di kota besar seperti Makassar yang rawan banjir, kebakaran, hingga cuaca ekstrem. Selain itu, posisi ini dipersepsikan memberikan ruang pengabdian luas dan prestise tersendiri bagi pejabat yang berhasil mendudukinya.
Sebaliknya, posisi Direktur RSUD Daya yang notabene memimpin salah satu rumah sakit terbesar milik Pemkot Makassar justru minim peminat. Sepinya pendaftar diduga berkaitan dengan kompleksitas tantangan di sektor kesehatan, mulai dari manajemen rumah sakit, keterbatasan fasilitas, hingga tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak semua jabatan strategis memiliki daya tarik yang sama.
Fenomena perbedaan minat ini menunjukkan bahwa seleksi jabatan bukan hanya soal tingkatan eselon, tetapi juga terkait tantangan, prospek, dan persepsi publik terhadap posisi tersebut. Jabatan di BPBD dianggap lebih bergengsi dengan cakupan kerja lintas sektor, sementara jabatan di RSUD Daya membutuhkan kompetensi teknis dan manajerial yang lebih spesifik.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa mekanisme lelang jabatan ini merupakan komitmen untuk menciptakan birokrasi yang transparan, profesional, dan terbuka. Dengan dibukanya kesempatan bagi ASN dari berbagai daerah, diharapkan pejabat yang terpilih nantinya mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjawab tantangan besar yang dihadapi kota ini, baik dalam penanggulangan bencana maupun sektor kesehatan.
Riuhmedia.com | Makassa, 29 Agustus 2025 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bersama tim gabungan bergerak cepat menangani kebakaran hebat yang melanda Kantor DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8) malam. Kebakaran ini dipicu oleh aksi demonstrasi massa di depan gedung yang berujung ricuh.
Menurut laporan awal, api mulai membesar sekitar pukul 21.00 WITA. BPBD Makassar langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama Damkarmat, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi, serta relawan potensi SAR untuk melakukan evakuasi dan pemadaman.
Data sementara mencatat, peristiwa ini menelan tiga korban meninggal dunia:
Sarinawati (26), dirujuk ke RS Bhayangkara.
Syaiful Akbar (43), meninggal di RS Grestelina.
Muhammad Akbar Basri (26).
Selain itu, lima korban mengalami luka berat, termasuk dua di antaranya dalam kondisi kritis:
Budi Haryadi S. (30), koma dan dirawat di RS Primaya.
Heriyanto (28), melompat dari lantai 3, dirujuk ke RS Grestelina.
Sementara tiga orang lainnya mengalami luka sedang, di antaranya Sahabuddin (45), Arif Rahman Hakim (28), dan Agung Setiawan (32). Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di Makassar.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, melalui laporan tim TRC, menyampaikan bahwa evakuasi korban dilakukan dengan cepat bersama tim medis dan relawan. Armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk mengendalikan api, meski hingga berita ini diturunkan, api belum sepenuhnya padam.
“BPBD bersama instansi terkait terus melakukan upaya pemadaman, evakuasi, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselamatan warga serta mencegah api meluas,” ungkap perwakilan BPBD.
Kantor DPRD Kota Makassar dipastikan mengalami kerusakan berat akibat amukan api. BPBD mencatat data awal ini akan menjadi dasar untuk langkah pemulihan, termasuk bantuan logistik, rehabilitasi, rekonstruksi, dan trauma healing bagi keluarga korban maupun masyarakat terdampak.
BPBD Makassar juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan keselamatan diri dalam setiap kondisi darurat.
Sidrap, 7 Mei 2025 — Organisasi kepemudaan sayap Partai Gerindra, TIDAR (Tunas Indonesia Raya) Sulawesi Selatan, menegaskan komitmennya menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Kaderisasi Tunas 1, yang digelar di Café Hadide, Kabupaten Sidrap, pada Selasa (6/5/2025).
Dalam sambutannya, Ketua TIDAR Sulsel, Vonny Amelia S, menyampaikan bahwa TIDAR akan menjadi kekuatan pemuda yang aktif dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program prioritas nasional, seperti swasembada pangan, program makan bergizi gratis, dan koperasi Merah Putih.
“TIDAR akan berada di barisan depan mengawal dan memastikan program-program strategis Bapak Prabowo dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama di Sulawesi Selatan. Kita tidak hanya mendukung, kita akan terjun langsung ke lapangan,” tegas Vonny di hadapan puluhan peserta kaderisasi.
Vonny juga menyinggung pentingnya kualitas kepemimpinan di kalangan anak muda, khususnya kader-kader TIDAR yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan. Ia menekankan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal posisi, tapi soal keberanian mengambil tanggung jawab dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Kepemimpinan yang kita bangun di TIDAR adalah kepemimpinan berkarakter: berani, visioner, dan penuh empati. Kita sedang mempersiapkan generasi pemimpin Indonesia masa depan yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga tulus dalam pengabdian,” lanjut Vonny.
Sementara itu, Ketua OKK TIDAR Sulsel, Aprianto Sesar Sain dalam sambutannya mempertegas sikap organisasi untuk mengawal penuh jalannya program-program Presiden Prabowo, termasuk dengan membentuk simpul-simpul kader yang aktif di sektor pendidikan, pertanian, hingga koperasi.
“Kami di TIDAR Sulawesi Selatan akan memastikan kader TIDAR hadir di setiap ruang implementasi program diseluruh pelosok daerah Sulawesi Selatan. Tidak ada alasan untuk hanya bangga dengan simbol, sekarang saatnya kita tunjukkan kerja konkret di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan Tunas 1 ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi TIDAR di Sulsel, sekaligus menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya hadir sebagai kendaraan politik, tetapi juga kekuatan sosial transformatif yang siap bersinergi dengan visi besar pemerintahan Prabowo.
Jakarta, Riuhmedia.com 31 Januari 2025 – Proyek pembangunan Bandara VVIP atau Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga akhir Januari 2025, pembangunan bandara ini telah menyerap dana sebesar Rp 3,451 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan sisi udara, termasuk landasan pacu (runway) dan fasilitas pendukungnya, yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, mengungkapkan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai tahap penyelesaian sisi udara. “Saat ini, kami fokus pada penyelesaian pembangunan landasan pacu dan fasilitas terkait. Total kebutuhan dana untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp 4,222 triliun hingga seluruhnya selesai,” kata Wida dalam keterangan resmi yang diterima media pada Jumat (31/1/2025).
Bandara VVIP IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara ini tidak hanya akan melayani penerbangan domestik, tetapi juga internasional, dengan standar VVIP yang memungkinkan akses cepat dan nyaman bagi para pemimpin dunia, pejabat tinggi, dan tamu penting lainnya.
Selain landasan pacu, proyek ini juga mencakup pembangunan terminal penumpang, menara kontrol, hanggar, serta fasilitas pendukung seperti jalan akses, area parkir, dan sistem keamanan terintegrasi. Bandara ini diharapkan menjadi pintu gerbang utama menuju IKN, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai hub transportasi udara di kawasan Asia Tenggara.
Wida menekankan bahwa pembangunan bandara ini dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. “Kami menggunakan material ramah lingkungan dan teknologi yang efisien energi untuk memastikan bandara ini tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan progres pembangunan yang telah mencapai lebih dari 80% dari total anggaran, Bandara VVIP IKN ditargetkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2026. Keberadaan bandara ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN dan sekitarnya, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan bandara ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Proyek ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia.
Bandara VVIP IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, tetapi juga bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota pintar (smart city) yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan demikian, bandara ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan bangsa dan mendukung percepatan pembangunan di IKN.
Makassar, Riuhmedia.com Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas area laut di Makassar. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar mengonfirmasi bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2015 untuk lahan seluas 23 hektare di wilayah Kecamatan Tamalate. Namun, identitas pemilik SHGB itu masih dirahasiakan oleh pihak BPN dengan alasan informasi tersebut bersifat terbatas.
Kepala Seksi Penanganan Masalah ATR/BPN Kantah Kota Makassar, Andrie Saputra, turut membenarkan bahwa kawasan tersebut memang telah memiliki sertifikat HGB. Kendati demikian, ia tidak memberikan kepastian apakah sertifikat tersebut dimiliki oleh pihak Dillah Group, sebagaimana spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Penerbitan SHGB di atas laut ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai legalitasnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, laut tidak dapat dijadikan objek yang dibebani Hak Guna Bangunan. Dengan demikian, langkah penerbitan SHGB di area laut dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus serupa juga pernah terjadi di perairan Tangerang, Banten, di mana ditemukan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang memiliki sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Kasus tersebut juga memunculkan polemik terkait dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat.
Situasi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk pemerhati lingkungan dan masyarakat umum, terkait dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Selain berpotensi merusak ekosistem laut, langkah ini juga dinilai dapat membatasi akses publik ke wilayah perairan yang seharusnya menjadi milik bersama.
Polemik penerbitan sertifikat di atas laut ini mendorong adanya tuntutan transparansi dan peninjauan ulang dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar hukum dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
