Riuhmedia.com | Makassar, 25 Juli 2025 – Bentrokan yang kembali melibatkan organisasi kemahasiswaan IPMIL (Ikatan Pemuda Mahasiswa Indonesia Luwu) menuai sorotan publik, terutama setelah Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Andi Surahman Batara, menyerukan agar kedua pihak yang bertikai segera dipertemukan. Tujuannya, menurutnya, untuk meredam konflik dan membangun kembali komunikasi yang produktif antar organisasi pemuda.
Namun, seruan damai tersebut justru memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Demisioner Ketua Umum PMTS (Persatuan Mahasiswa Tau Sianakkang) periode 2023–2024, yang secara terbuka menyatakan bahwa imbauan damai dari KNPI terlalu normatif dan tidak berpijak pada realitas konflik di lapangan.
“Bagaimana mungkin kita bicara soal damai jika salah satu pihak, yakni IPMIL, berkali-kali menunjukkan sikap agresif, bahkan tidak mengindahkan perjanjian perdamaian yang pernah disepakati sebelumnya di depan Kapolrestabes?” ujar mantan Ketua Umum PMTS tersebut kepada Riuhmedia.com.
Ia menilai IPMIL cenderung mengulangi pola kekerasan setiap kali konflik muncul, bahkan setelah perjanjian damai difasilitasi pihak kepolisian. Ia menyebut bahwa pihaknya memiliki pengalaman langsung dengan pelanggaran perjanjian tersebut.
“IPMIL tidak suka berdamai. Itu bukan asumsi, tapi kesimpulan dari banyak peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa pada tahun 2023, IPMIL diduga melakukan penikaman mendadak terhadap salah satu mahasiswa asal Makassar tanpa sebab yang jelas. Peristiwa ini memicu konflik antara PMTS dan IPMIL, yang akhirnya diselesaikan melalui penandatanganan perjanjian damai yang dimediasi oleh Kapolrestabes Makassar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan perjanjian tersebut dilanggar—IPMIL kembali melakukan penyerangan dan penikaman terhadap mahasiswa Makassar.
Pernyataan damai dari Andi Surahman Batara, yang diketahui juga merupakan mantan pengurus IPMIL Raya UMI, dinilai bias dan tidak menyentuh akar persoalan. Apalagi hingga saat ini, pelaku penikaman terbaru dikabarkan belum ditangkap oleh pihak kepolisian.
“Masyarakat Makassar sudah lelah dengan konflik berulang. Kami tidak butuh narasi damai tanpa tindakan. Yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang tegas,” tutup narasumber dari PMTS.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum. Proses rekonsiliasi yang bermartabat dinilai hanya bisa terwujud jika pelaku kekerasan diproses secara adil, bukan hanya melalui ajakan damai yang bersifat seremonial.
