Pemkab Luwu dan Forkopimda Dukung Kepastian Hukum serta Percepatan Investasi di Luwu

Riuhmedia.com | Belopa, 17 September 2025 — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmennya untuk mendukung kepastian hukum dan percepatan investasi di Kabupaten Luwu. Hal ini disampaikan dalam audiensi yang digelar bersama manajemen PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Belopa.

Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag., Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN Luwu, camat, serta jajaran manajemen MDA.

Direktur MDA, Erlangga Gaffar, mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2025 terjadi sedikitnya 16 aksi pemalangan jalan yang mengganggu akses logistik dan operasional perusahaan. Sebagian besar aksi dipicu oleh isu ketenagakerjaan dan kesempatan berusaha. “Kami selalu menempuh jalur dialog dengan warga serta melibatkan pemerintah dan aparat agar setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Luwu menegaskan pentingnya transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja. Ia meminta seluruh proses dilakukan sesuai regulasi serta berbasis data tenaga kerja desa agar perekrutan berjalan adil dan terukur.

Ketua DPRD Luwu mendorong keterbukaan dalam penerimaan tenaga kerja dan siap menjadi fasilitator, sementara Kajari Luwu menekankan asas kepastian hukum dan keadilan. Kapolres Luwu menyatakan kesiapannya menjaga keamanan dan menegakkan hukum secara adil, dan Dandim 1403/Palopo menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Luwu, Forkopimda, dan MDA menyepakati beberapa langkah strategis, di antaranya:

  1. Menyampaikan rencana kebutuhan tenaga kerja hingga 2025 secara transparan kepada Satgas dan Pokja Percepatan Investasi.
  2. Mengedepankan mediasi kekeluargaan dalam penyelesaian blokade, namun tetap menempuh jalur hukum terhadap aksi provokatif yang mengganggu ketertiban.
  3. Menetapkan Pokja sebagai juru bicara resmi dalam mediasi dengan dukungan aparat terkait.
  4. Menggelar safari dan penyuluhan hukum ke desa-desa yang berada di jalur logistik pertambangan.

Dengan komitmen ini, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, peluang kerja dapat terserap lebih adil, serta keberlanjutan proyek emas Awak Mas yang dikelola MDA tetap terjaga.

Categories
Recent Posts
Tags