Makassar, riuhmedia.com – Pemerintah Kota Makassar resmi menutup pendaftaran seleksi terbuka (lelang jabatan) sembilan posisi eselon II pada Senin, 18 Agustus 2025. Proses ini dibuka secara nasional sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia berhak mengikuti seleksi. Hasil sementara menunjukkan adanya perbedaan minat yang cukup mencolok antarposisi. Jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tercatat paling banyak diminati, sementara posisi Direktur RSUD Daya justru sepi peminat.
Pendaftaran lelang jabatan ini berlangsung sejak 4 Agustus hingga 18 Agustus 2025 melalui sistem daring di platform ASN Career. Setelah itu, peserta akan menjalani serangkaian tahapan mulai dari verifikasi administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, hingga wawancara akhir. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 8 September 2025.
Tingginya minat ASN terhadap posisi Kepala BPBD dinilai wajar. Jabatan ini dianggap strategis karena memiliki peran besar dalam penanggulangan bencana di kota besar seperti Makassar yang rawan banjir, kebakaran, hingga cuaca ekstrem. Selain itu, posisi ini dipersepsikan memberikan ruang pengabdian luas dan prestise tersendiri bagi pejabat yang berhasil mendudukinya.
Sebaliknya, posisi Direktur RSUD Daya yang notabene memimpin salah satu rumah sakit terbesar milik Pemkot Makassar justru minim peminat. Sepinya pendaftar diduga berkaitan dengan kompleksitas tantangan di sektor kesehatan, mulai dari manajemen rumah sakit, keterbatasan fasilitas, hingga tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak semua jabatan strategis memiliki daya tarik yang sama.
Fenomena perbedaan minat ini menunjukkan bahwa seleksi jabatan bukan hanya soal tingkatan eselon, tetapi juga terkait tantangan, prospek, dan persepsi publik terhadap posisi tersebut. Jabatan di BPBD dianggap lebih bergengsi dengan cakupan kerja lintas sektor, sementara jabatan di RSUD Daya membutuhkan kompetensi teknis dan manajerial yang lebih spesifik.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa mekanisme lelang jabatan ini merupakan komitmen untuk menciptakan birokrasi yang transparan, profesional, dan terbuka. Dengan dibukanya kesempatan bagi ASN dari berbagai daerah, diharapkan pejabat yang terpilih nantinya mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjawab tantangan besar yang dihadapi kota ini, baik dalam penanggulangan bencana maupun sektor kesehatan.
