Tokyo, PPI Jepang, riuhmedia.com – Satu bulan terakhir revisi Rancangan Undang-Undang TNI (RUU) menghadirkan pro kontra terkait modernisasi militer versus risiko terhadap demokrasi dan supremasi sipil. Pemerintah berargumen bahwa revisi ini penting untuk memperkuat pertahanan negara, sementara kelompok masyarakat sipil khawatir akan dampak negatifnya terhadap tata kelola pemerintahan sipil dan HAM.
Pada Sabtu (15/3/2025), proses legislasi revisi menimbulkan polemik. Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI yang berlangsung secara tertutup di hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Terkait hal ini, PPI Jepang sebagai organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Jepang, negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan parlementer mendukung KONTRAS dan Koalisi Masyarakat Kritisi Proses Legislasi Revisi UU TNI.
PPI Jepang menuntut agar Pemerintah dan DPR membuat naskah akademis terkait urgensi Revisi UU TNI. Jika sudah dibuat berikan ruang kepada publik untuk mengkaji naskah akademis tersebut. Hal ini dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.
“Terlepas dari manfaat yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menghadapi dinamika geopolitik, kompleksitas ancaman, dan perkembangan teknologi militer global. Kami rasa RUU ini akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia melalaui potensi pengembalian dwifungsi TNI melalui perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif !”, ujar Prima Gandhi Ketua Umum PPI Jepang di Tokyo.
“Bila demokrasi dan penegakan HAM tidak terjamin di Tanah Air, kami mengkhawatirkan mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di luar negari khususnya di negara-negara yang menjujung tinggi nilai demokrasi, ketika lulus nanti enggan balik ke Indonesia bahkan pindah warga negara (brain drain). Padahal Indonesia membutuhkan mereka untuk membangun bangsa!” ucap pria yang sedang menyelesaikan Pendidikan doktoralnya di Tokyo University of Agriculture ini.
Terkait dengan pelaksanaan rapat revisi UU TNI selama dua hari di hotel bintang lima Fairmont, yang berjarak hanya dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Gandhi menyatakan ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan DPR RI ditengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. “Harusnya seluruh Kementerian dan snggpts DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo dengan aksi nyata jangan hanya dengan kata-kata !” tutupnya.
