Makassar, 6 Februari 2026 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka dialog dan advokasi daerah terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan. Kunjungan kerja tersebut menjadi forum dialog antara Komite II DPD RI, pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa kegiatan investasi strategis dapat berjalan secara terukur, sejalan dengan kondisi dan karakteristik daerah, serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Dalam forum yang juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA, Komite II DPD RI menyampaikan pemahamannya terhadap tantangan yang dihadapi daerah, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan memiliki kerawanan bencana.

Oleh karena itu, percepatan investasi dinilai perlu dibarengi dengan penguatan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih awal dan tidak menghambat pembangunan di kemudian hari.

Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.

“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat.

Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Erlangga Gaffar, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia

menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan.Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, Komite II DPD RI juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, termasuk tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat bagi daerah.

 

Luwu, 13 Agustus 2025, riuhmedia.com — PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Kodim 1403/Palopo dan masyarakat Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, melaksanakan groundbreaking program revitalisasi sarana air bersih sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah digelar sebelumnya. Program ini merupakan bagian dari inisiatif unggulan TNI AD “TNI AD Manunggal Air” untuk mendukung upaya penyediaan akses air bersih yang layak di wilayah pedesaan.

 

Acara groundbreaking ini dihadiri langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 1403/Palopo, Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro; perwakilan Manajemen MDA; Camat Latimojong, Nuragam; serta Plt. Kepala Desa Rante Balla. Kehadiran para pihak tersebut menandai dimulainya program pipanisasi yang akan memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla.

Dalam sambutannya, Dandim 1403/Palopo Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro menyampaikan apresiasi kepada MDA atas dukungan penuhnya dalam program ini.

“TNI AD melalui program Manunggal Air terus berkomitmen membantu rakyat, termasuk dalam penyediaan sarana air bersih yang menjadi kebutuhan dasar. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penuh pelaksanaan program ini.

“Akses air bersih adalah salah satu fondasi kehidupan yang sehat dan produktif. MDA bangga dapat berkolaborasi dengan TNI AD dan masyarakat Rante Balla. Kami percaya pembangunan ini akan memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Latimojong, Nuragam, menyampaikan terima kasih sekaligus harapan agar program ini dapat memberi manfaat yang luas.

“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan bisa direplikasi di desa-desa lain di Latimojong, sehingga manfaatnya dirasakan secara merata dan berkelanjutan,” katanya.

Pembangunan sistem pipanisasi ini ditargetkan selesai dalam waktu singkat, sehingga distribusi air bersih segera dirasakan warga Desa Rante Balla. MDA bersama Kodim 1403/Palopo juga mengajak seluruh warga untuk aktif berpartisipasi dan mengawal kelancaran proyek ini hingga tuntas.

Luwu, 26 Mei 2025, riuhmedia.com— PT Masmindo Dwi Area (MDA) menerima kunjungan kehormatan dari Komandan Korem 141/Toddopuli, Brigadir Jenderal TNI Andre Clift Rumbayan, ke area Proyek Awak Mas yang terletak di Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan proyek sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergi antara TNI Angkatan Darat (AD) dan MDA dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kontrak Karya MDA yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang tinggi.

Dalam sambutannya, Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan menekankan pentingnya menjaga kesinambungan kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat ketahanan wilayah dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Kami melihat bahwa sinergi antara TNI dan pelaku pembangunan seperti MDA memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan wilayah, khususnya di daerah terpencil dan strategis. Kolaborasi ini bukan hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga mencakup keberlanjutan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat,” ungkapnya.

Salah satu wujud nyata kolaborasi tersebut adalah rencana pelaksanaan program “TNI AD Manunggal Air” di Desa Rante Balla dalam waktu dekat. Program ini diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih, tetapi juga menjadi bagian dari pendekatan pembangunan terpadu yang mengedepankan kolaborasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

Meskipun saat ini belum memasuki fase produksi tambang, MDA telah menunjukkan komitmen kuat tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam kontribusi sosial dan lingkungan di wilayah sekitarnya. Kehadiran TNI AD melalui Korem 141/TP diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas, mendukung pengembangan infrastruktur dasar, serta membuka ruang kerja sama di bidang sosial dan konservasi.

“Kami percaya bahwa keberhasilan proyek ini sangat ditentukan oleh sinergi dengan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI. Kami siap bekerja sama dalam kerangka yang lebih luas—menjaga lingkungan, memperkuat kondisi sosial masyarakat, dan memastikan pembangunan yang inklusif,” ujar Mustafa Ibrahim, Kepala Teknik Tambang MDA.

 

Luwu, riuhmedia.com, 10 Mei 2025 – PT Masmindo Dwi Area (MDA) melakukan audiensi resmi perdana dengan Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2024–2029, H. Patahudding dan Muh. Dhevy Bijak Pawindu, sejak mereka dilantik pada Februari lalu. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara MDA dan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mendukung komunikasi terbuka dan koordinasi intensif antara perusahaan dan pemerintah daerah.

Audiensi ini menjadi tonggak strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah dan MDA dalam mendorong percepatan realisasi Awak Mas Project (AMP). AMP merupakan proyek tambang emas yang dimiliki dan dijalankan oleh MDA bersama dua mitra utamanya, yakni PT Petrosea Tbk dan PT Macmahon Indonesia, serta didukung oleh mitra-mitra lokal.

Proyek ini ditargetkan memulai produksi perdana (First Gold) pada Agustus 2026 dan diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan melalui percepatan operasional Proyek Awak Mas.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Bupati Luwu ini dihadiri oleh jajaran pimpinan MDA, antara lain Direktur Legal & Corporate Services Erlangga Gaffar, Direktur Finance Tammam Jannata, serta jajaran perwakilan manajemen perusahaan. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, MDA memaparkan perkembangan terbaru Proyek Awak Mas, termasuk capaian dalam penyelesaian perizinan utama, program-program pemberdayaan masyarakat, pengamanan lahan, serta rencana pembangunan infrastruktur tambang yang akan segera dimulai.

Selain menyampaikan progres, MDA juga menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan, antara lain terkait klaim kepemilikan lahan dan keberadaan makam di dalam area konsesi tambang.

Erlangga Gaffar menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. “Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membangun kolaborasi yang solid. Kami percaya bahwa melalui keterbukaan, koordinasi yang erat, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Proyek Awak Mas dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Luwu,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Luwu H. Patahudding menekankan pentingnya kontribusi konkret dari MDA terhadap pembangunan daerah. Ia menyatakan dukungan penuh kepada perusahaan untuk segera memulai tahap operasional, dengan harapan keberadaan Proyek Awak Mas mampu memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Bupati juga menegaskan pentingnya komunikasi terbuka dan koordinasi intensif antara perusahaan dan pemerintah daerah sebagai fondasi utama dalam menjamin kelancaran proyek strategis ini.

Audiensi ini menjadi tonggak strategis dalam menyatukan visi antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan MDA guna mendorong percepatan realisasi Proyek Awak Mas (Awak Mas Project/AMP). AMP merupakan proyek tambang emas yang dimiliki dan dijalankan oleh MDA bersama dua mitra utamanya, yaitu PT Petrosea Tbk dan PT Macmahon Indonesia, serta didukung oleh mitra-mitra lokal.

Proyek ini ditargetkan untuk memulai produksi perdana (First Gold) pada Agustus 2026 dan diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru, tidak hanya bagi Kabupaten Luwu, tetapi juga bagi Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Makassar, riuhmedia.com, 8 Mei 2025 – Dalam upaya memperkuat aspek legal dan administrasi pertanahan, PT Masmindo Dwi Area (MDA) menggelar audiensi strategis dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan. Audiensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sulsel, R. Agus Marhendra, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertemuan ini menjadi forum penting bagi MDA dalam memaparkan progres dan hambatan yang dihadapi di lapangan, terutama menyangkut dinamika kepemilikan lahan di wilayah operasional mereka. Sejumlah klaim dari pihak eksternal atas lahan yang termasuk dalam wilayah Kontrak Karya (KK) MDA menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, MDA berharap adanya dukungan penuh dari BPN dalam mempercepat proses legalisasi dan penyelesaian administrasi pertanahan sebagai bagian dari langkah strategis menuju fase konstruksi.

R. Agus Marhendra menyatakan komitmen kuat BPN Sulsel untuk mendukung investasi strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor mutlak diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, menjamin pengamanan aset, serta memberikan perlindungan hukum atas wilayah operasional perusahaan tambang nasional seperti MDA. Proyek tambang emas Awak Mas disebutnya sebagai salah satu proyek prioritas yang diyakini mampu menjadi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Luwu dan Sulawesi Selatan secara umum.

Direktur Legal & Corporate Services MDA, Erlangga Gaffar, menyambut baik arahan dan dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pengelolaan, serta kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan daerah menjadi pilar utama dalam seluruh proses operasional MDA. Pihaknya juga menekankan bahwa aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal tetap menjadi prioritas dalam agenda pengembangan tambang.

Dengan adanya dukungan dari Kanwil BPN Sulsel dan Satuan Tugas Percepatan Investasi, MDA optimistis dapat merealisasikan target produksi perdana emas (First Gold) pada Agustus 2026. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, proyek ini juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda berupa lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor pendukung lainnya di Kabupaten Luwu dan sekitarnya.

Makassar, 28 Maret 2025, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan Pemerintah Kabupaten Luwu resmi menandatangani perjanjian sewa aset daerah berupa jalan yang akan digunakan sebagai Jalan Pertambangan. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung operasional MDA, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur menuju First Gold 2026.

Penandatanganan perjanjian ini berlangsung dalam suasana penuh optimisme, dihadiri oleh Bupati Luwu, H. Patahuddin, S.Ag., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu, serta Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, beserta jajaran manajemen perusahaan.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu menegaskan urgensi kerja sama ini bagi pembangunan daerah.

“Hal seperti ini tidak perlu berlama-lama karena manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu. Saya berharap kerja sama antara Pemkab Luwu dan MDA dapat memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi daerah ini,” ujarnya.

Kesepakatan sewa aset ini mencerminkan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah tetap memiliki aset strategisnya, sementara MDA mendapatkan akses terhadap infrastruktur yang vital untuk memperlancar proses konstruksi dan produksi tambang. Langkah ini juga menegaskan komitmen MDA dalam menjalankan operasional yang berorientasi pada kepatuhan regulasi serta kolaborasi erat dengan pemerintah daerah.

Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menggarisbawahi pentingnya perjanjian ini dalam kelangsungan proyek strategis perusahaan. “Perjanjian ini merupakan bagian dari tahapan penting bagi MDA dalam mempersiapkan infrastruktur menuju First Gold 2026. Kami mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Pemkab Luwu, yang memungkinkan langkah ini terwujud,” ungkapnya.

 

Selain mendukung operasional perusahaan, kesepakatan ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Peningkatan infrastruktur jalan di kawasan tambang dapat membuka peluang ekonomi baru, baik melalui peningkatan akses transportasi, kemudahan mobilitas masyarakat, maupun pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan optimalisasi infrastruktur tidak hanya mempercepat operasional MDA, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang. Kolaborasi ini menandai komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Luwu.

Luwu, riuhmedia.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Pada Jumat, 28 Februari 2025, perusahaan tambang emas ini menggelar Sosialisasi Konsultasi Publik guna menyusun Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI PPM) 2025-2029 di Aula Bappeda Luwu.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Bappeda Luwu dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Luwu. Sekretaris Daerah Luwu, Sulaiman, membuka acara dengan menekankan pentingnya program yang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemberdayaan masyarakat harus berbasis kebutuhan nyata. Sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan menjadi prioritas utama. Kami mengapresiasi inisiatif PT Masmindo dan berharap program ini dapat berjalan secara optimal,” ujar Sulaiman.

Penyusunan RI PPM ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018, yang mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus (IUPK) untuk memiliki rencana jangka panjang dalam upaya PPM sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Plant Manager PT Masmindo, Tri Adi Sugiarto, menegaskan bahwa keberadaan PT Masmindo Dwi Area di Luwu harus membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar tambang.

“Kami ingin berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Ini adalah bagian dari praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam sesi konsultasi publik ini, PT Masmindo memaparkan rencana program yang mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, infrastruktur, kelembagaan komunitas, lingkungan, serta sosial budaya. Sejumlah OPD turut memberikan masukan agar program yang disusun lebih tepat sasaran.

• Dinas Pendidikan menekankan pentingnya peningkatan literasi dan numerasi siswa serta keamanan di satuan pendidikan sekitar tambang.
• BPBD Luwu mengusulkan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah lingkar tambang.
• Disnakertrans dan DPMD mendorong adanya pelatihan keterampilan bagi warga agar memiliki peluang kerja di perusahaan.
• Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan program mitigasi bencana.
• Camat Latimojong berharap adanya peningkatan infrastruktur jalan yang dibangun oleh PT Masmindo.

Seluruh masukan dari OPD ini akan menjadi pertimbangan dalam finalisasi RI PPM 2025-2029 sebelum diterapkan di masyarakat. PT Masmindo berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar proses produksi dapat segera dimulai, sehingga manfaat bagi masyarakat semakin besar.