Makassar, Riuhmedia.com — Jelang pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) VI dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Sulawesi Selatan yang akan digelar pada 24 November 2025 di Claro Hotel Makassar, berbagai struktur kepengurusan mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota terus mematangkan persiapan.
Salah satu dukungan kuat datang dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur, Dr. Drs. H. Budiman, M.Pd., yang menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan konsolidasi akbar tersebut.
Dr. Budiman menegaskan bahwa Konferda dan Konfercab merupakan momentum strategis bagi partai untuk memperkuat komitmen ideologis, menyolidkan struktur, serta menata langkah menghadapi dinamika politik nasional maupun daerah.
“DPC PDI Perjuangan Luwu Timur hadir dengan kesiapan total. Kami memastikan seluruh kader, baik pengurus maupun utusan PAC, siap mengikuti seluruh agenda Konfercab dan Konferda dengan penuh disiplin, semangat gotong royong, serta menjunjung tinggi aturan organisasi,” tegas Budiman.
Menurutnya, konsolidasi ini menjadi sarana penting bagi kader untuk memperkuat kesatuan gerak dan menyelaraskan program kerja partai, terlebih menghadapi agenda politik lima tahun ke depan.
“Konferda VI ini adalah ruang demokrasi internal yang sangat penting. Kami di Luwu Timur siap ikut berperan aktif, memberikan pandangan konstruktif, sekaligus mengawal proses penjaringan calon pimpinan partai agar berjalan tertib dan sesuai mekanisme organisasi,” ujarnya.
Dr. Budiman juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPD PDI Perjuangan Sulsel yang telah menyiapkan agenda ini secara matang, termasuk rencana kehadiran Pimpinan DPP PDI Perjuangan.
Ia menegaskan bahwa DPC Luwu Timur siap menjadi bagian dari barisan kader yang solid, disiplin, dan loyal dalam menjaga marwah partai berlambang banteng moncong putih.
“Kami optimistis Konferda dan Konfercab kali ini akan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang memperkuat struktur partai hingga ke akar rumput. DPC Luwu Timur siap mensukseskan seluruh rangkaian acara,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh para ketua DPC, termasuk dari Kabupaten Luwu Timur, Konferda VI dan Konfercab VI PDI Perjuangan Sulsel diproyeksikan berjalan lancar, tertib, dan menjadi momentum strategis konsolidasi partai menuju agenda politik berikutnya. (*)
Jakarta, riuhmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, atas dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa penahanan ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum dan memastikan transparansi dalam penanganan perkara ini. “Penahanan ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Kasus ini bermula dari upaya KPK untuk menangkap Harun Masiku, yang menjadi buron sejak tahun 2020 atas dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Dalam proses penyidikan, Hasto diduga terlibat dalam tindakan yang menghalangi upaya penegak hukum, termasuk memberikan informasi yang tidak akurat serta memengaruhi pihak-pihak terkait untuk tidak bekerja sama dengan penyidik. Selain itu, Hasto disebut-sebut memiliki komunikasi dengan pihak tertentu yang berusaha mengaburkan jejak Harun Masiku.
Penahanan terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK, terhitung sejak 19 Februari 2024 hingga 10 Maret 2024. Selama masa penahanan ini, penyidik akan terus mendalami keterkaitan tersangka dengan aktor-aktor lain yang terlibat dalam upaya perintangan penyidikan, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang digunakan untuk mempengaruhi proses hukum.
Sementara itu, pihak PDIP melalui keterangan resminya menyatakan akan mengikuti perkembangan kasus ini dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. “Kami percaya pada proses hukum yang berjalan dan berharap agar kebenaran segera terungkap,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan. PDIP juga menegaskan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab pribadi Hasto dan tidak mewakili sikap partai.
Kasus penahanan Hasto Kristiyanto menjadi perhatian publik karena melibatkan salah satu petinggi partai besar di Indonesia. Publik menanti kelanjutan proses hukum ini, terutama terkait keberadaan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Selain itu, perkembangan ini memicu berbagai spekulasi mengenai dampaknya terhadap citra PDIP dan dinamika politik nasional menjelang pemilihan umum mendatang.
