Tapanuli Selatan, riuhmedia.com – Dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) diduga menggelapkan uang Uang Kuliah Tunggal (UKT) senilai Rp1,2 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kuliah justru dialihkan untuk bermain judi online.
Kasus ini terungkap setelah pihak kampus menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan. Sejumlah mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT melalui kedua pelaku ternyata tidak terdaftar sebagai peserta perkuliahan. Pihak universitas kemudian melakukan audit internal dan menemukan adanya dana yang tidak masuk ke rekening resmi kampus.
Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa kedua mahasiswa tersebut memiliki akses ke sistem pembayaran UKT. Mereka diduga memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengambil dana dari mahasiswa lain, kemudian menggunakan uang tersebut untuk berjudi secara online.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa uang UKT sejumlah mahasiswa tidak disetorkan ke rekening universitas, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi,” ujar seorang pejabat kampus yang enggan disebutkan namanya.
Pihak UMTS segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Saat ini, kedua mahasiswa tersebut telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami modus operandi yang digunakan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aksi penggelapan ini.
“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan adanya jaringan lain dalam kasus ini,” ujar seorang penyidik dari kepolisian setempat.
Sementara itu, pihak kampus berjanji akan memperketat sistem pembayaran UKT untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Mereka juga mengimbau mahasiswa agar selalu melakukan pembayaran langsung ke rekening resmi kampus, bukan melalui perantara.
Kasus ini menjadi sorotan karena maraknya judi online di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tergoda untuk bermain dengan harapan mendapatkan keuntungan besar, namun akhirnya justru terjebak dalam utang dan tindakan kriminal.
Oleh: Fajri Ramadhan Rachmat
(Aktivis Sosial)
Palopo, riuhmedia.com – Jika kita berusaha pada satu hal, maka hasilnya bisa berhasil, bisa juga belum. Cendekiawan menyebutnya sebagai proses, sedangkan ulama menyebutnya ikhtiar. Oh, ternyata sebentar lagi Ramadhan.
Optimisme itu harus! Tidak bisa ditawar. Namun, tetap harus realistis agar kita mampu menghadapi kenyataan. Harus diakui, bangsa ini telah mengalami lonjakan populasi generasi muda. Pertanyaannya adalah, ke mana orientasi kita membangun bangsa ini? Apakah hanya mengandalkan basis pendidikan, meningkatkan teknologi, atau justru terombang-ambing dalam ketidakpastian era multidimensional yang dipenuhi kecerdasan buatan (AI)? Abad ke-21 datang dengan berbagai tantangan modernitas.
Pendidikan berbasis otomasi digital adalah ruang baru sekaligus tantangan. Bagaimana membangun mentalitas dan kecerdasan emosional generasi muda menjadi lebih berharga daripada sekadar penguasaan teknologi.
Krisis identitas yang dialami generasi Z adalah tantangan zaman ini. Mereka hidup di era shifting atau pergeseran yang terjadi setiap milidetik, sebagaimana dikatakan oleh Alvin Toffler. Sementara Yasraf Amir Piliang menyebut fenomena ini sebagai hiperrealitas—realitas yang melampaui kenyataan. Tren TikTok, fenomena viral, dan media sosial kerap menjadikan generasi muda kaya aksi tetapi miskin pengetahuan.
Mampukah kita mencapai Generasi Indonesia Emas 2045—momen ketika seluruh harapan bangsa bertumpu pada generasi muda? Jawabannya terletak pada apa yang kita lakukan hari ini.
Mengacu pada teori Maslow dalam psikologi humanistik, eksistensi individu terwujud melalui proses konstruksi diri yang berkesinambungan. Generasi muda tidak boleh hanya ikut-ikutan zaman. Mereka harus tumbuh dan berkembang sesuai konteks zaman ini dengan membangun mentalitas, moralitas, dan pengetahuan yang kuat. Yuval Noah Harari dalam Homo Deus menekankan bahwa yang lebih penting daripada AI dan otomasi adalah karakter individu dan moralitas manusia. Pendalaman karakter, baik dalam aspek politik maupun kemanusiaan, membutuhkan komitmen dan konsistensi—nilai-nilai yang tidak bisa ditawar.
Menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mengulang atau merekonstruksi pemikiran bangsa sesuai cita-cita pembangunan, melainkan menjadi buah dari upaya kolektif kita untuk merancang metodologi yang tepat. Semua pihak harus terlibat—pemerintah, pekerja, pemuda, hingga kelompok yang disebut sebagai minority creative dalam sosiologi, yakni penggerak perubahan sosial.
Dalam menyambut Ramadhan 1446 H dan Generasi Indonesia Emas 2045, generasi muda perlu memperkuat mentalitas, membangun moralitas, dan menumbuhkan kecerdasan secara selaras. Cinta harus selalu hadir, dan karakter harus terus diasah.
Cita-cita mewujudkan Indonesia Emas memang berat. Namun, jika tidak dimulai dari sekarang, harapan itu akan sulit terwujud. Kuncinya ada pada pemuda—tepatnya, hari ini.
Oleh : Muh Fitrah fachrim (Ketua bidang pendidikan dan kebudayaan HMI Cabang makassar)
Makassar, riuhmedia.com – prabowo menegaskan dalam instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Kementrian pendidikan tinggi, Sains, dan teknologi adalah salah satu kementrian yang terkena pemangkasan anggaran.
Pemangkasan anggaran kemendiktisaintek adalah keputusan yang sesat ditengah semerbaknya polemik yang ada di indonesia, belum lagi statement (mendikti saintek) Sartyo Soemantri yang mengatakan bahwa biaya kuliah berpotensi naik karna potongan Bantuan operasional Perguruan tinggu negeri (BOPTN) dan Bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum) (BPPTNBH) 50% anggaran bantuan perguruan tinggi swasta (PTS) 50%
Kebijakan efisiensi semakin mekomplekskan masalah pendidikan yang ada pada saat ini, implikasinya ialah biaya pendidikan akan semakin membengkak, amanah konstitusi yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa kian distopia, cita cita pendidikan bangsa yang eligible semakin jauh panggang dari api
Peristiwa-peristiwa yang terjadi semakin mengskeptisiskan karena ini menjadi demonstrasi yang kuat untuk mengakselerasikan PTN BLU ke PTN BH, Eksploitasi perguruan tinggi, dan kreativitas intelektual yang ditumpulkan.
*Cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang semakin kuat*
Setelah Prabowo mengeluarkan instruksi, yang berpotensi mengubah cara pemerintah dalam mengelola anggaran sebagai langkah untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, kebijakan efisiensi begitu kontradiktif dengan realitas yang ada pada saat ini karana berimbas langsung pada pola kerja serta sarana pendukung
Jika kata efisiensi benar-benar beroriantasi pada sebuah kemajuan tentu pendidikan tidak dikambing hitamkan, toh pendidikan yang kemudian kita llihat pada saat ini belum benar-benar baik, realitas pendidikan kita diselanggarakan dan terjebak dałam labirin tanpa arah, dan hanya berdasar pada selera rezim yang berkuasa.
Dengan adanya pemangkasan anggaran di kemediktisaintek, semakin menguatkan cengkraman neoliberalisme pada sektor pendidikan yang mengkontaminasi kualitas pendidikan, identitas akademik, dan haknya dałam medapatkan pengetahuan, ini menyebabkan runtuhnya hasrat negara untuk memiliki ruang dengan daya saing internasional. Pendidikan mejadi bisnis dengan kualitas rendah tapi diminati oleh orang banyak.
Berdasarkan Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (PISA) merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan matematika, sains dan literacy siswa secara global. Sehingga ketika kita melihat pendidikan hari ini bukan sebagai alat untuk menghasilkan iron stock yang cerdas dan berdaya saing tetapi menjadi tempat pengungsian yang menggenosida martabat intelektualnya sendiri.
*godaan dan dilema integristas*
Dalam gagasannya pada buku pendidikan kaum tertindas Paulo preire menegaskan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada Pengenalan diri manusia dan dirinya sendiri, pendidikan semestinya berorientasi pada Pengenalan realitas, Karena manusia adalah penguasa atas dirirnya yang membuatnya menjadi merdeka yang sudah menjadi fitrahnya, kalau dilihat dari perspektif epistemologi dan aksiologinya freire mengatakan kebebasan berpendapat dan berfikir adalah hak setiap manusia agar manusia senantiasa tumbuh menjadi makhluk yang imajinatif dan keratif.
Jika terjadi perubahan mendadak seperti sekarang, tentu akan mengganggu perencanaan program dan bisa menghambat proses penelitian yang sedang berjalan, Alokasi sumber dana yang minim akan menekan pihak kampus untuk bagaimana mencari sumberdana alternatif, artinya potensi PTN BLU berubah menjadi PTN BH semain tidak bisa dihindarkan, negara semakin mengalihkan tanggungjawabnya pada Dunia pendidikan.
Wacana pemerintah memberi konsesi tambang untuk perguruan tinggi jelas akan menelanjangi marwah dan memecah belah perguruan tinggi
Karna semestinya kampus berada pada porosnya yaitu sebagai ruang kritik untuk perilaku negara yang tirani, kampus kini menjadi target untuk dipecah belah yang awalnya berbasis intelektual diarahkan untuk menjadi lembaga pelatihan singkat yang dipusatkan untuk perhitungan ekonomi tentu saja fragmentasi internal, objektivitas akademik terkena imbasnya, belum lagi efek sosial, ekonomi dan lingkungannya yang sangat besar
*membangun kesadaran kritis*
Pada dasarnya langkah efisiensi merupakan kedok pemerintah dalam melepaskan tanggung jawabnya dengan melimpahkan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk membiayai pendidikan tinggi dalam konteks ini kapada mahasiswa, lebih lanjut lagi kebijakan ini sangat berpotensi menutup akses mereka yang lemah secara ekonomi untuk melanjutkan asa mereka ke perguruan tinggi
Alih alih menguatkan kedudukan institusi pendidikan sebagai arena ilmu pengetahuan malah membuka ruang bagi praktek swastanisasi dan komersialiasi pendidikan
Tak Bisa dihindari, artikulasi terhadap pemangkasan anggaran adalah sebuah kebijakan yang terkooptasi dengan logika kapitalisme-neoliberal
Yang seharusnya memerlukan sikap kritis dari semua kalangan yang ada, karena semua yang terjadi di atas seyogianya menunjukkan akan terjadi perubahan dalam gerakan mahasiswa yaitu penurunan minat dan keterlibatan dalam gerakan politik mahasiswa, penurunan minat terhadap kaderisasi.
Suatu kesadaran yang mestinya dimiliki oleh mahasiswa adalah dengan memahami semrawut permasalahan yang ada yang tidak bisa begitu saja hilang hanya dengan proses penantian pasif atau menunggu keinsafan dari pemerintah untuk betul betul menimbang kebijakannya
Melainkan menuntut dan mengusahakan adanya syarat material bagi kebijakan yang mengancam masa depan bangsa dengan membangun kesadaran kritis.
Akhirul Kalam, pendidikan adalah aspek yang begitu fundamental dalam mengkonstruk pemikiran internal individu yang nantinya digunakan untuk bagaimana memandang dunia, tidak hanya berhenti disitu pendidikan adalah tempat semua orang menggantungkan harapannya, dari mereka yang terbuang dalam masyarakat dari mereka yang terpinggirkan dan tak pernah dianggap dan mereka yang di anggap berbeda.
Biarlah tulisan ini ditutup dengan apa yang sampaikan tan malaka: “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan”.
riuhmedia.com – Jakarta, 15 Januari 2025 – Pemerintah tengah memfinalisasi keputusan terkait jadwal libur sekolah selama bulan Ramadan 2025. Keputusan ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Muti saat ditemui di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1).
“Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian, tapi pengumumannya nanti setelah ada surat edaran bersama,” ujar Abdul Muti.
Surat edaran resmi yang akan mengatur jadwal libur sekolah tersebut masih menunggu kepulangan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang saat ini berada dalam kunjungan kerja di Arab Saudi. Abdul Muti berharap pengumuman resmi dapat segera dirilis dalam waktu dekat.
“Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, karena sekarang Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” jelasnya.
Meskipun belum ada pengumuman resmi, Abdul Muti memastikan bahwa keputusan ini telah dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah mencapai kesepakatan. Namun, ia meminta masyarakat bersabar hingga pengumuman resmi disampaikan.
“Intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” tegasnya.
Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan 2025 diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i. Kebijakan ini mengingatkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh selama Ramadan.
Pengumuman resmi dari pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jadwal libur sekolah selama bulan suci Ramadan tahun ini.