Riuhmedia.com Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan resmi berjalan secara nasional mulai 10 Februari 2025. Program ini dirancang untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua kelompok usia, dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

Pelaksanaan PKG akan dilakukan secara bertahap melalui puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk anak-anak di bawah enam tahun serta mereka yang tidak berada di usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan pada saat ulang tahun dengan toleransi waktu satu bulan. Sementara itu, anak usia sekolah akan menjalani pemeriksaan saat memasuki jenjang pendidikan tertentu. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan cakupan pemeriksaan yang luas dan efektif dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat.

Jenis pemeriksaan yang diberikan bervariasi sesuai dengan tahapan usia. Salah satu fokus utama adalah skrining kesehatan jiwa yang akan dimulai sejak usia sekolah dasar, mengingat pentingnya deteksi dini dalam menjaga kesehatan mental anak-anak. Selain itu, bagi kelompok usia di atas 40 tahun, program ini mencakup skrining kanker dengan fokus pada kanker payudara, serviks, paru, dan kolorektal. Deteksi dini penyakit-penyakit ini diharapkan dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi angka kematian akibat kanker di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa anggaran awal yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp4,7 triliun. Namun, jumlah tersebut masih dalam tahap penyesuaian sesuai dengan prioritas belanja negara. Jika diperlukan, pemerintah akan mengajukan tambahan anggaran guna memastikan kelancaran dan efektivitas program ini.

Program PKG merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan pemeriksaan kesehatan rutin dan gratis, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat.

Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dan mengikuti jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kesuksesan program ini dan mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Jakarta – Riuhmedia.com Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengizinkan kembali pengecer untuk menjual elpiji subsidi 3 kilogram (kg) mulai hari ini. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya akses serta lonjakan harga elpiji 3 kg.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang membatasi penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi guna memastikan distribusi yang lebih tertata serta harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, kebijakan ini justru menimbulkan keluhan dari masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi. Antrean panjang dan keterbatasan stok di beberapa daerah menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan elpiji subsidi.

Menanggapi kondisi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Kementerian ESDM untuk segera mengaktifkan kembali pengecer agar masyarakat bisa mendapatkan elpiji lebih mudah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan langkah ini dan menyatakan bahwa Presiden telah berkomunikasi langsung dengan pihak terkait.

“Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujar Dasco di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sebagai langkah pengawasan, pengecer akan dijadikan sebagai sub-pangkalan resmi untuk memastikan distribusi berjalan lebih transparan dan harga tetap terkendali. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan distribusi elpiji subsidi ini.

“Sub-pangkalan ini akan kami fasilitasi dengan sarana teknologi supaya bisa mengetahui siapa yang membeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya. Jadi, penjual LPG bersubsidi betul-betul terkontrol,” kata Bahlil di Pangkalan Gas Kevin, Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2).

Pemerintah memastikan bahwa stok elpiji 3 kg dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk membeli elpiji sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar pasokan tetap stabil dan merata.

Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi elpiji subsidi 3 kg dapat lebih tertata, harga tetap terkendali, dan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil serta rumah tangga yang bergantung pada elpiji bersubsidi, tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakar utama mereka.

Jakarta – Riuhmedia.com 2 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang memerintahkan pemangkasan anggaran besar-besaran di hampir semua kementerian dan lembaga (K/L). Salah satu yang paling terdampak adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang mengalami pemotongan hingga 80 persen. Langkah ini diklaim sebagai upaya efisiensi belanja negara dengan total pemangkasan mencapai Rp 360 triliun.

Dalam Inpres yang ditandatangani pada Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan bahwa Rp 256,1 triliun berasal dari efisiensi belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari pengurangan transfer ke daerah. Namun, menariknya, DPR, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Polri tidak terkena pemotongan anggaran sama sekali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang dikirimkan kepada seluruh menteri, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik justru dipangkas drastis, sementara DPR, Kemenhan, dan Polri tetap menikmati anggaran utuh tanpa pemotongan sepeser pun.

Banyak yang mempertanyakan mengapa infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas justru menjadi korban penghematan, sementara DPR tetap mendapatkan anggaran penuh, meski kinerjanya sering menjadi sorotan publik. Sektor pertahanan dan kepolisian pun tetap aman, meskipun Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang atau ancaman militer yang signifikan.

Selain itu, pemangkasan ini juga dinilai berpotensi memperburuk kondisi perekonomian, terutama bagi sektor konstruksi dan pembangunan yang sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Berbagai pengamat ekonomi memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menyebabkan peningkatan pengangguran di sektor konstruksi serta merusak momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa pemotongan ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke program makan siang gratis untuk anak sekolah. Namun, banyak pihak meragukan efektivitas program ini, mengingat pemangkasan justru dilakukan pada kementerian yang berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan kondisi ini, muncul pertanyaan besar: apakah efisiensi ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau ada kepentingan politik di balik keputusan ini?